Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (17)
Buku Lintas Tim (169)
Buku Tim (550)
Hasil Diskusi (56)
Hasil Penelitian (1)
Info Singkat (1148)
Jurnal Aspirasi (177)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (180)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (171)
Jurnal Politica (148)
Parliamentary Review (100)
Menemukan 210 data.
Image

Kementerian Pertanian telah membagikan benih secara gratis pada saat SPEKTA HORTI 2018 dalam program pengentasan kemiskinan petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi eksisting penerapan teknologi petani penerima benih jeruk, kentang, bawang putih, dan durian sebelum menerima bantuan benih. Penelitian dilakukan pada Oktober – Desember 2018 di Lembang, Cianjur, Pemalang dan Tegal. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan 79 petani menggunakan kuesioner terstruktur. Data diolah dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan teknologi budidaya bawang putih, jeruk, durian dan kentang masih rendah. Hal ini karena komoditas tersebut merupakan komoditas yang baru saja dikembangkan, komoditas yang dikembangkan lagi setelah lama vakum, dan beberapa kecamatan merupakan pengembangan baru. Oleh karena itu agar benih unggul Balitbangtan yang dibagikan dapat diadopsi dengan baik oleh petani dan mampu berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani, maka bimbingan teknis yang telah dilakukan perlu diikuti dengan pengawalan lanjutan khususnya pada komponen teknologi budidaya yang memiliki tingkat penerapan paling rendah. Kata kunci: penerapan; benih; kemiskinan; teknologi petani.... (Rizka Amalia Nugrahapsari,Rima Setiani,Nur Qomariah Hayati,Sulusi Prabawati)

Jurnal Kajian, Vol. 24, No. 3, September 2019

2019
September
Jurnal Kajian
Image

Kinerja UMKM merupakan salah satu indikator utama yang berperan untuk peningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementrian Industri Republik Indonesia Tahun 2017, kontribusi UMKM terhadap PDB dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 60,34%. Data dari Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menunjukkan nilai yang fluktuatif menurun, iklim makro ekonomi yang terkendali namun cenderung minim peningkatan. Penyebab faktor tersebut ialah kontribusi UMKM Indonesia yang sedikit di pasar global dan merupakan yang terendah di lingkup ASEAN. UMKM Indonesia cenderung memiliki kualitas dan mutu produk yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya nilai daya saing. Berdasarkan permasalahan berikut, maka dirumuskan suatu metode Resource Base-View (RBV) merupakan pemetaan sumber daya perusahaan pioritas dalam meningkatkan keunggulan kompetitif UMKM. RBV dirumuskan dengan output pengembangan model Artificial Intelligence yang dinilai dapat membantu pemetaan RBV dengan praktis. Jenis penelitian adalah penelitian berbasis kualitatif. Fokus dari populasi dan sampel yang diteliti adalah Lingkup UMKM Kota Pontianak yang telah melakukan proses ekspor. Teknik analisis data menggunakan Analytical Hierachy Process (AHP) berdasarkan evaluasi model RBV terbaru untuk memperoleh sumber daya strategis. Selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka dasar berbentuk Artificial Intelligence (AI) berbasis RBV. Hasil penelitian adalah terciptanya Kerangka AI berbasis RBV yang dirancang berfungsi untuk menilai sumber-sumber daya strategis untuk dikelola menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage) perusahaan. Kata kunci: artificial intelligence (AI); resource base view (RBV); UMKM.... (Mochammad Ridwan Ristyawan,Hansen Tandra)

Jurnal Kajian, Vol. 24, No. 3, September 2019

2019
September
Jurnal Kajian
Image

BUMDes dibentuk dalam upaya meningkatkan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Panggung Lestari sangat besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pada tahap penyadaran potensi masyarakat, kegiatan sosialisasi, himbauan untuk lebih peduli pada sampah, dan pengetahuan tentang manfaat sampah telah membuka pikiran masyarakat sehingga aktif terlibat di Rumah Pengelolaan Sampah. Pada tahap pengkapasitasan, BUMDes memberikan pendampingan berupa pelatihan dan bimbingan, melakukan kerja sama dengan pihak terkait, merekrut kalangan profesional dan pekerja kreatif, serta melakukan studi banding ke sejumlah tempat. Peran BUMDes pada tahap perlindungan terlihat dari upayanya membuka peluang sejumlah usaha yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Selain itu, BUMDes bekerja sama dengan pihak swasta dalam rangka mengembangkan unit usahanya. Berbagai upaya yang dilakukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan menunjukkan hasil baik dari segi ekonomi, penyerapan tenaga kerja maupun kesehatan lingkungan. Ke depan, BUMDes perlu menggali lebih jauh dan merevitalisasi kearifan lokal yang masih relevan untuk disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Kata kunci: BUMDes; pemberdayaan; masyarakat desa.... (Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.)

Jurnal Kajian, Vol. 24, No. 3, September 2019

2019
September
Jurnal Kajian
Image

Penggunaan mekanisme konsultasi DPRD dan kepala daerah terkait kebijakan daerah mengandung muatan yang belum seimbang dalam konteks relasi sebagai mitra sejajar. Konteks relasi tadi adalah masih dominannya peran dari eksekutif menyangkut inisiatif kebijakan daerah dibandingkan DPRD. Konsultasi menjadi sekedar bersifat formal dan belum menyentuh secara signifikan terhadap upaya penyelesaian persoalan di tingkat lapangan. Penelitian yang dilakukan terhadap dua daerah, yaitu kasus di DPRD Sumsel dan Kalsel, menunjukkan ketidakseimbangan posisional kelembagaan tadi. Bahkan, konsultasi mudah terjebak pada kompromi antar elit lokal dalam menjaga status quo kepentingan masing-masing. Ini terjadi di tataran pembahasan Raperda, pertanggungjawaban publik pemda, dan di tataran penyelesaian persoalan riil di lapangan. Sehingga, dari temuan penelitian tadi, maka dianggap penting dalam rangka memulihkan mekanisme konsultasi DPRD ke arah yang lebih substantif. Struktur DPRD melalui konsultasi yang dilakukannya diangkat pada kapasitasnya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memiliki daya paksa untuk ditaati oleh eksekutif dan memiliki konsekuensi politik manakala diabaikan. Kata Kunci: Konsultasi, DPRD, eksekutif, kebijakan daerah, pemda.... (Drs. Prayudi, M.Si.)

Jurnal Kajian, Vol. 24, No. 4, Desember 2019

2019
Desember
Jurnal Kajian
Image

Kartel merupakan salah satu perilaku pasar anti-persaingan dimana pelaku usaha melakukan perjanjian/koordinasi dengan pelaku usaha pesaing dengan tujuan membatasi atau menghilangkan persaingan. Selama periode tahun 2012 hingga tahun 2017, jumlah perkara yang telah ditangani oleh KPPU adalah sekitar 18 perkara kartel antara lain kartel gula, garam, dan telekomunikasi. Beberapa penelitian di Eropa menunjukkan bahwa praktik kartel berdampak negatif terhadap efisiensi ekonomi sehingga diperlukan kebijakan untuk membatasi atau menghapus praktik kartel ekonomi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa upaya mengatasi praktik kartel di Indonesia, dengan mengkaji perkara praktik kartel yang terjadi di Indonesia berikut sanksi dan kerugian ekonomi yang diakibatkan serta perbaikan regulasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, literatur, media daring, maupun sumber resmi lainnya. Penguatan KPPU diperlukan dalam pemberian kewenangan untuk mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan. Program leniensi sebagai whistle-blower telah diterapkan oleh beberapa negara menjadi insentif bagi para pelaku usaha yang mengakui atau melaporkan perbuatan kartelnya. Program leniensi ini diharapkan dapat diatur dalam mekanisme pengurangan denda atau penghapusan hukumanyang jelas dan terperinci, dengan tujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat di Indonesia. Revisi besaran denda administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kartel dan pemublikasian dalam daftar hitam bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Kata kunci: Kartel; leniensi; persaingan usaha; KPPU; pembangunan berkelanjutan.... (Rafika Sari, S.E., M.S.E.,Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.)

Jurnal Kajian, Vol. 24, No. 4, Desember 2019

2019
Desember
Jurnal Kajian
Image

Reformasi birokrasi berarti perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan. Setiap perubahan di dalam birokrasi menimbulkan pengalaman baru bagi PNS yang ada di dalamnya. Pengalaman ini kemudian berpengaruh pada kesejahteraan pegawai itu sendiri. Workplace well-being (WWB) merupakan konsep yang menjelaskan kesejahteraan pegawai di tempat kerja. Apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan WWB PNS dan bagaimana gambaran WWB PNS pada instansi pemerintah yang sudah melakukan reformasi birokrasi menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Pengembangan sistem merit di dalam kebijakan dan manajemen kepegawaian menjadi upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan pegawai. Dengan sistem merit, akan tercipta lingkungan birokrasi yang sehat dan mendorong tercapainya sasaran reformasi birokrasi. Sebagian besar partisipan berada pada skor WWB tinggi (54,4%). Lebih spesifik lagi, rata-rata skor dimensi ekstrinsik lebih tinggi dibanding dimensi instrinsik. Apabila dilihat dari domainnya, makna kerja adalah domain dengan skor tertinggi dibanding domain yang lainnya, diikuti kemampuan dan pengetahuan di pekerjaan. Sementara upah yang merupakan bagian dari dimensi ekstrinsik adalah domain dengan skor terendah. Selain itu, tidak terdapat perbedaan skor WWB secara signifikan berdasarkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan rata-rata jam kerja per hari. Pengukuran WWB perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi efek dari perbaikan sistem manajemen kepegawaian. Kata kunci: reformasi birokrasi, sistem merit, kesejahteraan pegawai di tempat kerja... (Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.)

Jurnal Kajian, Vol. 24, No. 4, Desember 2019

2019
Desember
Jurnal Kajian
Image

Memasuki awal tahun 2018 program kebijakan pemerintah Sistem One Karcis One Trip (OK OTRIP) hadir dimasyarakat. One Karcis One Trip (OK OTRIP) merupakan perpaduan antara angkutan umum dan transjakarta. Win-Win Collaboration antara angkutan umum dan tranjakarta memberikan keuntungan tersendiri, satu sisi Kehadiran OK OTRIP dengan biaya terjangkau membantu masyarakat dari sisi financial serta disisi lain diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Namun dibalik keunggulan One Karcis One Triptmenimbulkan permasalahan yakni bahwa supir organda belum memahami penggunaan One Karcis One Trip. Keterampilan supir organda dalam menggunakan One Karcis One Trip masih sangat rendah. Belum adanya pelatihan penggunaan One Karcis One Trip kepada supir organda maka tidak heran jika kehadiran One Karcis One Trip belum terlalu banyak di masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh daya guna masyarakat dan supir organda terhadap kebijakan win-win collaboration antara angkutan umum dan TransJakarat dalam menggunakan kartu OK OTRIP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan pengumpulan data melalui pembagian kuesioner kepada para pengguna One Karcis One Trip. Sementara itu olah data digunakan dengan perhitungan menggunakan software (SPSS). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Kebijakan Win-Win Collaboration Angkutan Umum dan Transjakarta Terhadap Daya Guna Masyarakat dan Keterampilan Supir Organda Dalam Penggunaan Uji Coba Kartu One Karcis One Trip (OK OTRIP). Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah dan pengguna One Karcis One Trip (OK OTRIP). Sebaiknya lebih spesifik masukannya. Kata Kunci: One Karcis One Trip, OK OTRIP, Organda, Tranjakarta... ( Ana Ramadhayanti)

Jurnal Kajian, Vol. 24, No. 4, Desember 2019

2019
Desember
Jurnal Kajian
Image

Upaya untuk mewujudkan kemajuan ekonomi yang salah satunya melalui penyediaan energi listrik menjadi sangat penting. Pemerintahan Joko Widodo sangat serius untuk mewujudkan ketersediaan energi listrik melalui kebijakan pembangunan infrastruktur listrik yang direncanakan mencapai 35.000 MW pada tahun 2019. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mengimplementasikan rencana ini tidak mudah. Oleh karena itu, tulisan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur listrik yang sudah direncanakan dan mengetahui apa saja kendala/tantangan yang masih dihadapi khususnya di provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasilnya dijelaskan secara deskriptif. Secara umum perkembangan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur listrik sampai pertengahan tahun 2017 memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi utamanya meningkatnya kebutuhan listrik dan kondisi wilayah untuk menjangkau daerah terpencil. Sementara itu, kendala masih dihadapi kedua provinsi antara lain pembebasan lahan, perizinan, anggaran pemerintah daerah, koordinasi antarsektor masih menjadi pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Berdasarkan temuan di kedua provinsi ini, perlu adanya terobosan kebijakan terkait kawasan hutan lindung, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan komunikasi agar sinergi antarsektor dapat lebih diperbaiki dan mendorong minat swasta turut terlibat dalam penyediaan energi listrik. Keywords: tantangan, kendala, pembangunan, infrastruktur, energi, listrik... (Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.)

Jurnal Kajian, Vol. 24, No. 4, Desember 2019

2019
Desember
Jurnal Kajian
Image

Internet has helped the development of the digital world radically meet the human needs of goods and services. Within the last one decade, the advancement of the digital world has increased amazingly and surprisingly. The digital world revolution encourages the use of information and telecommunications technologies to break through the supply-demand chain by making cost efficiency, speeding up information, minimizing the distance of needs and demand, facilitating transactions and producing goods and services and breakthroughs of unexpected innovations. One example of the impact of technological advances that comes with the benefits of the internet is e-commerce. Easier life with e-commerce is interesting to be explored. This descriptive study, which adopts a qualitative research approach, were essential and important to be conducted, using various sources of data, such as from Survey Results of the Indonesian Internet Service Provider Association, e-marketer survey; Ministry of Communication and Information Technology, as well as journals, working papers, or results of analysis on electronic based trading. The purpose of this study is to explain about e-commerce, describing how the development, opportunities, and challenges of e-commerce in Indonesia are. Thus, a policy can be formulated on the collection of e-commerce’s taxes and the determination of customs tariffs. The development of e-commerce market in Indonesia is quite rapid with the potential of tax revenue and business opportunity, but the government needs to make a policy to create a conducive environment for the e-commerce industry. The important thing in implementing the regulation is the right communication strategy to avoid businessmen’s resistance as a tax subject. The strong synergy between e-commerce businessmen and the government in developing e-commerce business make all the benefits from the e-commerce industry can be enjoyed by all the people of Indonesia. Keywords: e-commerce, tax, digital world, customs... (Daniel Sonatha Sinaga,Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.)

Jurnal Kajian, Vol. 23, No. 1, Maret 2018

2018
Maret
Jurnal Kajian
Image

Saat ini pengelolaan perikanan sedang memasuki babak baru. Di awal periode Presiden Joko Widodo, pengelolaan perikanan lebih banyak mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya perikanan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah NKRI Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus pada upaya meningkatkan ekspor hasil perikanan. Permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah mengidentifikasi hambatan utama ekspor dan bagaimana strategi meningkatkan ekspor perikanan Indonesia. Data sekunder yang digunakan terutama bersumber dari KKP, BPS, dan FAO, dengan metode analisis deskriptif. Studi ini menemukan, hambatan dalam peningkatan ekspor hasil perikanan di Indonesia adalah keberadaan armada perikanan Indonesia masih belum optimal dan masih adanya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang belum memenuhi standar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah perbaikan mekanisme pemberian izin, pembangunan Sistem Logistik Ikan Nasional, promosi kualitas produk perikanan Indonesia, dan pengembangan produk berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan. Sebagai tambahan, prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan harus menjadi kerangka dalam penentuan strategi peningkatan ekspor. Kata kunci: ekspor perikanan, strategi ekspor, pengolahan hasil perikanan, Sistem Logistik Ikan Nasional, wilayah pengelolaan perikanan, perikanan berkelanjutan... ()

Jurnal Kajian, Vol. 23, No. 1, Maret 2018

2018
Maret
Jurnal Kajian
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.