Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (29)
Buku Lintas Tim (186)
Buku Tim (538)
Hasil Diskusi (56)
Info Singkat (1113)
Jurnal Aspirasi (163)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (155)
Jurnal Kajian (192)
Jurnal Negara Hukum (150)
Jurnal Politica (118)
Parliamentary Review (58)
Menemukan 192 data.
Image

Pemilu tahun 2019 sudah terlewati, tetapi pelaksanaannya menyisakan permasalahan, khususnya kampanye hitam yang beredar di media sosial. Media sosial saat ini sudah mengalami perubahan pemanfaatannya, salah satunya yaitu sebagai tempat melakukan kegiatan politik (kampanye). Aturan mengenai kampanye hitam berada pada berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun sudah ada aturan, akan tetapi masih banyak kampanye hitam di media sosial. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu, apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kampanye hitam di media sosial dan bagaimana upaya penanggulangan kampanye hitam di media sosial. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kampanye hitam di media sosial yaitu, faktor peraturan undang-undang UU No 7 Tahun 2017 yang belum mengatur secara jelas dan tegas tentang kampanye hitam, penegak hukum yang kurang personil dan keahlian dalam penegakan hukum kampanye hitam, sarana dan fasilitas yang terbatas, masyarakat yang sudah terbiasa dengan kampanye hitam, dan kebudayaan masyarakat yang belum memahami secara pasti mengenai media sosial. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan preventif dengan literasi media, kerja sama antar lembaga, dan aplikasi pendeteksi dini konten negatif. Selain itu upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum dan pentupan akun atau situs yang melakukan kampanye hitam. UU No. 7 Tahun 2017 perlu direvisi dengan mengatur secara jelas dan tegas tentang kampanye hitam, memperkuat penegak hukum dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, penambahan anggaran bagi unit cyber crime Polri perlu ditambah untuk fasilitas dan sarana, selain itu literasi media perlu dilakukan dilakukan sejak usia dini. Kata Kunci: kampanye hitam; media sosial; penegakan hukum... (Denico Doly, S.H., M.Kn.)

Jurnal Kajian, Vol. 25, No. 1, Maret 2020

2020
Maret
Jurnal Kajian
Image

Penerapan kuota 30% tetap tidak membuat keterwakilan perempuan di parlemen menembus representasi 30% padahal ambang batas parlemen mengalami kenaikan menjadi 4% dan partai politik juga mengikuti aturan kuota dan sistem zipper. Isu tentang keterwakilan perempuan menjadi sangat penting karena banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap perempuan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan masih banyak lagi padahal meskipun belum mencapai kuota tetapi tahun ini representasi perempuan mengalami kenaikan. Perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah representasi perempuan di politik. Khofifah Indar Parawansa dalam tulisannya tentang hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia menjelaskan bagaimana budaya, proses seleksi partai politik, media, jaringan organisasi yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di politik. Ani Widyani Soetjipto juga mendefinisikan secara umum affirmative action sebagai tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang. Penelitian ini mengambil data dari penelitian-penelitian sebelumnya dan juga data yang diolah oleh penulis. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara kepada anggota DPR RI Perempuan agar memberikan gambaran tentang apakah mereka mengalami ketidakadilan pada proses kampanye dan apa dampak terhadap perempuan secara umumnya dari posisi mereka sebagai anggota dewan. Pada akhirnya pertanyaan penelitian yang akan muncul adalah mengapa dengan adanya aturan yang di berlakukan tetapi keterwakilan perempuan masih belum mencapai target dan permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah apa peranan anggota legislatif perempuan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu perempuan dan pertanyaan terakhir apakah ada dampak dari representasi mereka di pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan meskipun ada kenaikan dalam representasi perempuan di politik tetapi dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan belum terlalu kelihatan terutama para perempuan-perempuan ini belum banyak yang menempati posisi-posisi pimpinan. Partai politik juga memegang peranan yang sangat penting dalam hal menjaring kader perempuan yang berkualitas agar nantinya bisa memberikan perubahan besar untuk isu-isu perempuan. Tujuan penelitian untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi para anggota DPR RI, khususnya alat kelengkapan dewan terkait terutama Komisi VIII dan juga Komisi IX mengenai isu-isu penting yang di hadapi perempuan seperti kesehatan dan ketenagakerjaan. Kata Kunci: kuota 30%; sistem zipper; kebijakan pro perempuan; gender; anggota DPR perempuan; komisi VIII; komisi IX... (JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.)

Jurnal Kajian, Vol. 25, No. 1, Maret 2020

2020
Maret
Jurnal Kajian
Image

ASEAN Tourism Forum (ATF) memiliki peran sangat penting dalam mempromosikan pariwisata karena ATF melibatkan semua pemangku kepentingan sektor pariwisata dari negara anggota ASEAN. Tulisan ini hendak menganalisis bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan berbagai kegiatan ATF dalam memajukan sektor pariwisata kawasan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Kerangka teori yang digunakan dalam tulisan ini mengacu pada pentingnya peran para pemangku kepentingan di sektor pariwisata, baik state actor maupun non-state actor serta penjelasan tentang pariwisata dan promosi produk pariwisata. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang berdasarkan pada pedoman wawancara agar mendapatkan data primer. Narasumber pun dipilih secara sengaja. Selain wawancara, kegiatan penelitian ini juga melakukan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan pustaka sehingga diperoleh data-data sekunder. Selama ini, ATF telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di kawasan ASEAN. Upaya ini berhasil karena sektor pariwisata di negara-negara ASEAN maupun di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bagus. Selain berupaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di ASEAN, ATF juga memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor pariwisata Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan ATF setiap tahunnya perlu dimanfaatkan secara optimal untuk semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang unggul di sisi potensi destinasi wisata budaya dan alam. Selain melakukan upaya promosi pariwisata Indonesia di ATF, Pemerintah perlu mengajak semua pemangku kepentingan seperti pihak swasta dan masyarakat untuk menata destinasi wisata di Indonesia yang masih tertinggal dalam hal sarana dan prasarana penunjang pariwisata sehingga dapat meningkatkan sektor pariwisata Indonesia. Kata Kunci: forum pariwisata ASEAN; pariwisata; ASEAN; Indonesia; promosi... (Lisbet, S.Ip., M.Si.)

Jurnal Kajian, Vol. 25, No. 1, Maret 2020

2020
Maret
Jurnal Kajian
Image

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menginformasikan bahwa masyarakat sering mengeluhkan tidak terakomodasinya aspirasi mereka dalam pembuatan Perda. Tulisan ini membahas bagaimana Alat Kelengkapan dan Komisi-komisi DPRD melakukan sinergitas kinerja dalam pembuatan kebijakan politik atau Perda. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada DPRD tentang bagaimana memperkuat perannya agar dapat lebih efektif dalam menyalurkan keluhan dan atau aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sinergitas diantara Alat Kelengkapan dan Komisi-komisi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses pembuatan Perda masih tidak optimal atau lemah, begitu pula dalam sinergitas dengan Badan Anggaran serta dengan Pemerintah Provinsi, terutama bila dikaitkan dengan prosedur kerja dalam proses pembuatan kebijakan politik atau Perda. Kata Kunci: DPRD; Provinsi Kalimantan Selatan; DPRD Provinsi Kalimantan Selatan; peran politik; kebijakan di daerah; pembuatan kebijakan di daerah.... (Aryojati Ardipandanto, S.IP.)

Jurnal Kajian, Vol. 25, No. 1, Maret 2020

2020
Maret
Jurnal Kajian
Image

Ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan terkena masalah kesehatan. Program kesehatan ibu dan anak (KIA) selama ini dianggap belum berjalan dengan baik sehingga Indonesia termasuk Negara dengan AKI tinggi di Asean. Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka. Analisis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kajian ini ditujukan untuk memberikan informasi dan menganalisis terkait capaian dan beberapa faktor yang memengaruhi pencapaian status kesehatan ibu dan bayi, dan harapan ke depan agar lebih baik. Hasil temuan didapat capaian status kesehatan ibu dan bayi sudah mencapai target nasional, tetapi masih ada beberapa provinsi yang capaiannya di bawah capaian nasional. Faktor geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta masih rendahnya dukungan pemerintah daerah ikut memengaruhi keberhasilan program KIA di beberapa provinsi. Kata kunci: status kesehatan; kesehatan ibu dan bayi; kesehatan reproduksi... (Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.)

Jurnal Kajian, Vol. 25, No. 1, Maret 2020

2020
Maret
Jurnal Kajian
Image

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 menimbulkan implikasi hukum terhadap hak subpoena DPRD. Hak subpoena memberi kewenangan DPRD memanggil paksa pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat untuk hadir memberi keterangan dan menunjukkan dokumen. Tulisan ini menggunakan pendekatan doktrinal dan perbandingan hukum, mencoba menganalisis implikasi hukum Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 terhadap hak subpoena DPRD serta bagaimana mendesain ulang hak tersebut. Penulis mengajukan gagasan perubahan konsep hak subpoena dari sebelumnya menggunakan bantuan Kepolisian, menjadi pemanggilan terakhir bersifat memaksa melalui surat resmi DPRD. Tidak dapat dipenuhinya pemanggilan terakhir tersebut dapat dikategorikan sebagai contempt of parliament. Desain tersebut menghendaki “kriminalisasi” tindakan menolak memberi keterangan dan dokumen serta menolak hadir memenuhi panggilan paksa DPRD (dalam konteks hak angket) tanpa alasan sah sebagai contempt of parliament. Kata kunci: hak subpoena; DPRD; contempt of parliament.... (Satria Rangga Putra)

Jurnal Kajian, Vol. 25, No. 2, Juni 2020

2020
Juni
Jurnal Kajian
Image

Indonesia mempunyai pasar yang sangat potensial dalam industri retail. Laporan hasil survei perusahaan konsultan global A.T. Kearney dalam Global Retail Development Index tahun 2016, juga menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat urutan 5 dari 30 negara berkembang perihal sektor bisnis retail paling potensial di dunia. Pertumbuhan industri retail tersebut tidak berlanjut di tahun 2017. Fenomena-fenomena tersebut dikhawatirkan merupakan ancaman akan masuknya pendatang baru dan produk subtitusi (seperti perdagangan elektronik/e-commerce), mengharuskan pelaku retail untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat agar produknya tetap diminati konsumen sehingga penjualan produk mereka terus meningkat. Analisis ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa retail tradisional membutuhkan suatu sistem atau teknologi yang berperan untuk mengumpulkan barang dari pengecer tradisional, melakukan perencanaan logistik, menjamin standarisasi barang, ketepatan waktu pengiriman, dan pengendalian kualitas. Sementara itu, pelaku bisnis retail modern di dorong untuk mengubah strateginya dalam menghadapi persaingan ekonomi. Melibatkan elemen-elemen wisata kasual atau liburan di setiap produknya adalah salah satu strategi untuk membangun sinergi, yang merupakan cerminan dari perubahan terbaru dalam pola konsumsi publik. Pengusaha retail modern tersebut juga dapat meningkatkan produk tradisional ke tingkat nasional dengan membantu mereka memenuhi standar sehingga mereka dapat dijual di pengecer modern, bekerja sama dengan UKM untuk memasuki distribusi rantai retail modern perdagangan berbasis e-commerce. Kata kunci: retail tradisional; retail modern; e-commerce.... (Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.,Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.,Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.)

Jurnal Kajian, Vol. 25, No. 2, Juni 2020

2020
Juni
Jurnal Kajian
Image

Desentralisasi telah memicu lahirnya fenomena “orang kuat lokal” di berbagai daerah, seperti Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Jambi, dan Bangkalan. Dalam sebuah kontestasi politik lokal, fenomena keberadaan “orang kuat lokal” membentuk segitiga akomodasi antara birokrat, politisi dan elit non-formal. Segitiga akomodatif tersebut, menjalankan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan legitimasi politik dari arena politik lokal. Desentralisasi atau demokrasi lokal, secara substansial telah melahirkan “orang kuat lokal” yang memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar di ranah politik lokal. Secara kultural, “orang kuat lokal” memanfaatkan agen-agen kekerasan yang dibentuk bersama jaringan-jaringannya. Maka tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan yaitu; Mengapa blatèr terlibat dalam kontestasi politik lokal di Kabupaten Bangkalan? dan Bagaimana kuasa politik blatèr pada kontestasi politik lokal di Bangkalan? Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Blatèr sebagai bos lokal memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menentukan pergantian kepemimpinan politik lokal di daerah dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menciptakan bos lokal baru atau orang kuat lokal seperti, blatèr untuk menguasai penguasaan politik di daerah. Ketiga, kuatnya pengaruh penguasaan politik lokal oleh seorang blatèr dapat buktikan ketika Fuad Amin (blatèr) terpilih sebagai Anggota DPR RI FPKB periode 1999-2004. Bukti kedua yaitu pada tahun 2003, Fuad Amin (blatèr) terpilih sebagai Bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2012. “orang kuat lokal” memanfaatkan linkage family baik hubungan darah, keturunan dan hubungan kerabat. Terdapat berbagai unsur kekuatan yang dimiliki oleh “orang kuat lokal” (blatèr) yaitu kekuatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kata kunci: orang kuat lokal; blatèr; demokrasi lokal.... (Moh. Zainor Ridho)

Jurnal Kajian, Vol. 25, No. 2, Juni 2020

2020
Juni
Jurnal Kajian
Image

Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (good governance), serta penerapan international best practices yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Reformasi keuangan negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu tolok ukur penerapan sistem akuntansi yang baik adalah opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam rentang waktu enam tahun (2011-2016), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat secara berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan opini yang diperoleh tersebut provinsi Jawa Barat tentunya telah memiliki sistem dan sumber daya yang cukup memadai untuk melaksanakan prosedur akuntansi sesuai dengan standar dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Provinsi Jawa Barat menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada instansinya dilihat dari perspektif Komitmen Pimpinan, Regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Teknologi Informasi. Selain itu juga, bermaksud mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemprov Jawa Barat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada instansinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data empiris yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan utama studi ini yakni bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor komitmen pemimpin, regulasi, teknologi informasi dan SDM. Keempat faktor penentu tersebut terbukti sangat berpengaruh dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan. Namun dari keempat faktor tersebut, komitmen pimpinan merupakan faktor penentu. Sedangkan yang menjadi kendala dalam penerapan sistem ini adalah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten terutama di bidang akuntansi. Selain itu, belum terintegrasinya sistem aplikasi yang digunakan juga menjadi kendala tersendiri. Kata kunci: sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual; basis akuntansi; laporan keuangan; sistem akuntansi keuangan daerah.... (Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.)

Jurnal Kajian, Vol. 25, No. 2, Juni 2020

2020
Juni
Jurnal Kajian
Image

Pandemi COVID-19 tidak semata menyerang kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Pandemi COVID-19 dan kebijakan lockdown telah membuat masyarakat mengalami stres, cemas dan melakukan tindakan diluar ambang batas kewajaran seperti membunuh anak sendiri, bunuh diri dan lain-lain. Pada artikel ini penulis mencoba menjawab pertanyaan, bagaimanakah efek psikologis kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan pandemi wabah coronavirus disease (covid) 19 di indonesia? Tulisan ini menggunakan metode riset kepustakaan dimana penulis melakukan penelaahan terhadap jurnal, buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kajian literatur menunjukkan adanya kontribusi positif dari pendekatan psikologis dan agama bagi kesehatan fisik maupun mental. Langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk melengkapi intervensi medis. Tulisan ini mengusulkan pendekatan penanganan pandemi Coronavirus Disease (COVID) 19 yang bersifat integral-holistik antara kesehatan fisik dan mental. Kata kunci: agama, covid-19, pandemi, psikologi, kesehatan mental .... (Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., M.A.)

Jurnal Kajian, Vol. 25, No. 2, Juni 2020

2020
Juni
Jurnal Kajian
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.