Sektor logistik merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak negatif akibat pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena penurunan permintaan barang dan komoditas maupun aktivitas industri. Namun demikian masih ada peluang bagi sektor logistik bertahan seiring dengan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang beralih ke sistem online, yang sangat memerlukan dukungan logistik. Industri logistik harus lebih fokus kepada basis konsumen dengan jasa layanan pengiriman ritel yang lebih besar. Untuk itu, diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan produk/komoditas, penyediaan jasa logistik yang efektif dan efisien, perbaikan regulasi dan birokrasi, dan penguatan sistem informasi sesuai dinamika pandemi Covid-19.... (Lisnawati, S.Si., M.S.E.)

Kinerja sektor logistik yang buruk yang tercermin dari tingginya biaya logistik, berimplikasi pada rendahnya daya saing Indonesia. Kondisi ini di antaranya disebabkan oleh rendahnya kualitas infrastruktur pelabuhan serta belum efektif dan efisiennya layanan yang diberikan pelabuhan dalam menunjang aktivitas logistik. Padahal sebagai negara kepulauan, Indonesia seharusnya menjadi yang terdepan dalam bidang kepelabuhanan. Sislognas yang diharapkan dapat membenahi permasalahan di sektor logistik termasuk di pelabuhan ternyata belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja sektor logistik, karena implementasinya yang tidak optimal. Pengembangan pelabuhan berbasis logistik menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tingginya biaya logistik sekaligus meningkatkan kinerja sektor logistik. Tahap awal dan sangat penting dalam mengembangkan pelabuhan berbasis logistik adalah dengan mengadaptasikan konsep sistem logistik mutakhir yang telah banyak diterapkan oleh pelabuhan-pelabuhan kelas dunia. Dengan kemutakhirannya, konsep ini diyakini mampu menjawab banyak persoalan di sektor logistik nasional. Realisasi pengembangan pelabuhan berbasis logistik dilakukan dalam cakupan pengelolaan pelabuhan, yaitu dengan membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur serta meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi layanan pelabuhan pada aktivitas logistik, yang didasarkan pada konsep sistem logistik mutakhir tersebut. Diharapkan dengan mengembangkan pelabuhan berbasis logistik maka kinerja sektor logistik dapat meningkat dan memicu peningkatan daya saing Indonesia.... (T. Ade Surya, S.T., M.M.)

Sesungguhnya SDA adalah merupakan kekayaan negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepantingan rakyat banyak dan bukan segelintir orang saja. Penggunaan atau eksploitasi SDA haruslah dilakukan dengan terukur, dengan demikian dapat ditentukan seberapa keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari pemanfaatan SDA itu. Untuk itu adalah sangat penting bagi negara Indonesia untuk memiliki neraca yang berisikan informasi yang kompreehensif dan terperinci mengenai kandungan SDA yang dimiliki negara agar dapat menjadi acuan bagi perencanaan pembangungan yang berkelanjutan. Selain itu untuk itu pemanfaatan SDA ini harus diatur dengan payung hukum yang kuat, tegas, dan jelas, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan SDA atau pemanfaatan SDA yang malah merugikan masyarakat, negara dan generasi mendatang. Pemanfaatannya SDA haruslah berwasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Karena sesungguhnya SDA ini adalah aset negara yang harus dikelola dengan bijak agar mampu memberikan nilai tambah dan manfaat yang optimal bagi kemakmuran rakyat.... (Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.)

Penerapan konsep hijau pada logistik yang dilakukan oleh para pelaku logistik akan memberikan dampak yang lebih besar jika didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung penerapan konsep tersebut. Sistem Logistik Nasional yang sudah ada perlu dilengkapi dengan suatu petunjuk teknis penerapan logistik hijau sebagai upaya mewujudkan sistem logistik dan manajemen rantai pasok yang berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan.... (Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.)

Perkembangan lingkungan strategis yang menuntut peranan TNI pada ranah sipil serta kekosongan regulasi terkait mekanisme perbantuan, mengakibatkan munculnya beberapa regulasi yang mengatur pelibatan TNI, termasuk dalam perbantuan ke pemerintah daerah, antara lain dalam bentuk MoU dan Permenhan. Dalam tugas perbantuan militer terhadap pemerintah daerah, keberadaan komando teritorial TNI telah menunjang terlaksananya berbagai program pemerintah, baik program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah ataupun pemerintah daerah itu sendiri. Terkait hal ini, TNI melalui fungsinya telah menunjukkan sikap profesional dengan melaksanakan perbantuan di bawah otoritas sipil. Sehingga dapat dikatakan, tugas perbantuan di daerah tidak menempatkan militer dalam tatanan kekuasaan.... (Aulia Fitri, S.IP., M.Si. (Han))

Negara hadir dalam memberikan kebijakan penyeimbang antara kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Kelestarian itu sendiri juga merupakan aset ekonomi masa depan untuk generasi mendatang. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan oleh negara dalam mengatur kondisi ini, misalnya yang termaktub dalam UU No.45/2009 tentang Perikanan dan UU No.32/2014 tentang Kelautan. Untuk mencapai ekonomi kelautan berkelanjutan atau ekonomi biru, perbaikan kerusakan lingkungan, global khsususnya sampah plastik menjadi tujuan utama. Konsep ekonomi biru telah menjadi target penting dalam SDGs yang bermuara pada kesejahteraan negara-negara di dunia dari sektor maritimnya.... (ZIYAD FALAHI, M.Si.)

Pemerintah tidak ingin lagi memanfaatkan kekayaan alamnya hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi juga masalah sosial dan ekologi. Keseimbangan di antara ketiga aspek ini menjadi fokus pemerintah dalam mengelola sektor kelautan. Prinsip ekonomi biru menjadi andalan pemerintah dalam mengelola ekonomi kelautan agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Masalah stok ikan, pencurian ikan, perizinan kapal, perizinan wilayah tangkap, dan lainnya menjadi kewajiban bagi nelayan dan pemangku kepentingan lainnya ketika hendak menangkap ikan. Strategi ekonomi biru yang terintegrasi dan lintas sektor menjadi menjadi kunci penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi kelautan.... (Humprey Wangke)

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi, perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelindungan atas data pribadi merupakan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, dan penyebarluasan data pribadi.... (Lidya Suryani Widayati)

Peningkatan daya saing sebagai pendorong kinerja ekspor dalam koridor Gratieks harus secara intens diperhatikan pengambil kebijakan. Peningkatan produktivitas komoditas subsektor pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan kehutanan menjadi kunci untuk meningkatkan jumlah produksi, di samping tetap memerhatikan standar produk yang dipersyaratkan oleh negara-negara mitra dagang. Diversifikasi pasar tujuan ekspor pun masih terbuka lebar untuk dijajaki Indonesia melalui berbagai acara pertemuan dagang, kegiatan promosi (misalnya melalui Indonesian Trade Promotion Center), hingga perwakilan dagang melalui Atase Perdagangan.... (Iwan Hermawan)

ecara umum, infrastruktur pelabuhan Indonesia belum memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan internasional. Berdasarkan deskripsi data, hal tersebut disebabkan oleh (a) jumlah pelabuhan yang cenderung stagnan dan menurun, (b) rasio antara pelabuhan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia relatif lebih rendah dari negara-negara kepulauan lainnya, (c) kapasitas pelabuhan Indonesia lebih rendah dibandingkan negara- negara di kawasan Asia Tenggara, dan (d) rute tol laut belum menunjukkan dampak yang signifikan hingga saat ini. Kondisi tersebut ditangkap melalui Global Competitiveness Report oleh WEF di mana kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia menempati rangking mediocre dibandingkan negara-negara lainnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila aliran perdagangan Indonesia ke dan dari kawasan Asia Tenggara cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir. Berdasarkan perspektif empiris dengan menggunakan Model Gravitasi, kajian ini mengonfirmasi bahwa infrastruktur pelabuhan memiliki dampak positif terhadap perdagangan Indonesia di kawasan Asia Tenggara, baik untuk produk manufaktur maupun pertanian. Selain itu, PDB negara asal dan tujuan, jarak antarnegara, dan kualitas SDM juga menunjukkan perannya yang krusial dalam rangka mendorong aliran perdagangan Indonesia. Cakupan dan kedalaman analisis dari kajian ini masih memungkinkan untuk dikembangkan, namun hasil kajian tetap memiliki arti penting untuk mendukung implementasi kebijakan atau program dalam rangka membangun dan mengembangkan infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Temuan lain yang perlu mendapat atensi adalah menyangkut infrastruktur lunak berupa peningkatan kualitas SDM yang juga berdampak positif terhadap aliran perdagangan Indonesia. Untuk itu, pelatihan dan fasilitasi dari sertifikasi kompetensi SDM menjadi sangat penting. Harapan besar masih bisa disematkan untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dan sekaligus sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan membangun dan mengembangkan infrastruktur keras dan lunak pelabuhan secara simultan.... (Iwan Hermawan)