Oleh: Riris Katharina & Evi Maya Savira Kebijakan SDI merupakan kebijakan yang sangat krusial dalam situasi saat ini, dimana data dan informasi merupakan aset penting bagi ketahanan suatu bangsa dan negara. Dalam pengalaman banyak negara, kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah akan menimbulkan trust kepada pemerintah, yang pada akhirnya dapat menjadi modal sosial bagi pembangunan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, kebijakan SDI haruslah didukung oleh semua pihak, baik di pusat maupun di daerah. Hingga saat ini capaian yang diperoleh terkait SDI masih dinilai kurang memuaskan karena masih ditemukan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat penggunaan data dalam aplikasi yang berbeda-beda antar instansi. Hal ini juga tampak dari hasil penilaian terhadap maturitas SDI di K/L/D yang menemukan bahwa di pusat justru pelaksanaan SDI masih dalam status terkelola batas bawah. Oleh karena itu, implementasi SDI perlu ditingkatkan di masa mendatang.... (Riris Katarina)

Tinjauan terhadap regulasi seputar pemindahan ibukota, khususnya mengenai sistem pemerintahan dan perangkat dalam penyelenggaran IKN menghasilkan rekomendasi untuk melakukan banyak perbaikan dalam pengaturannya. Gagasan pemindahan ibukota yang boleh jadi memang merupakan kebutuhan dan didukung oleh banyak pihak perlu didukung dengan regulasi yang teliti, komprehensif dan sinkron dengan pengaturan di berbagai sektor terkait. Proses pembentukan UU IKN dan penyederhanaan mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan IKN nampak berkontribusi terhadap regulasi IKN yang digambarkan dalam tulisan di atas. UU IKN yang berlaku saat ini memerlukan revisi- revisi agar gagasan pemindahan ibukota bukan saja memiliki dukungan finansial, infrastruktur dan kebutuhan materiil lainnya namun juga perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga penyelenggaraan dapat memenuhi tata Kelola yang baik dan konstitusionalitasnya lebih terjaga.... (Dr. Fitra Arsil, SH., MH.)

Perbankan syariah di Indonesia optimis akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi halal dunia karena Indonesia memiliki potensi yang besar. Perkembangan perbankan syariah Indonesia akan terus melaju apabila ekosistem ekonomi syariah terintegrasi dengan kuat dan didukung oleh berbagai pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam industri perbankan syariah. Namun demikian, ada peran yang paling utama bagi perbankan syariah dalam perkembangannya, yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan. Melalui prinsip-prinsip syariah yang menerapkan keadilan serta profit and loss sharing dalam kegiatan ekonominya di sektor riil, maka keberadaannya diyakini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya tahan industri keuangan syariah.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dapat menjadi salah satu faktor penguatan ekosistem ekonomi syariah. RUU ini diharapkan dapat segera dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah sehingga mampu mengisi kekosongan hukum yang ada dan memberikan payung hukum bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Ekonomi Syariah nantinya antara lain: perlu dipastikan agar regulator tidak dapat berperan menjadi operator sehingga industri tidak berkembang dan menimbulkan conflict of interest. Selain itu, Fatwa DSN MUI agar dapat menjadi hukum formil sehingga produk dan jasa yang dituangkan melalui peraturan OJK terjamin kesyariatannya dan meminimalisir interpretasi yang keliru dalam penerapan di badan usaha syariah.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Indonesia telah mencanangkan diri untuk menjadi pusat ekonomi halal dunia. Melihat potensi yang dimiliki, Indonesia mampu menjadi pelaku industri bukan hanya sebagai pangsa pasar halal dunia. Keberhasilan industri halal bergantung pada kemampuan manajemen pelayanan logistik dalam menjamin integritas produk halal. Logistik halal penting diterapkan di Indonesia dan sudah saatnya Indonesia mengembangkan logistik halal dalam sistem logistik nasional. Hal tersebut dapat terwujud apabila ada komitmen dan peran dari berbagai pihak. Logistik halal akan berkembang karena adanya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen, yang semakin tinggi terhadap kehalalan suatu produk Halal tidak hanya dari bahan material pembuatan produknya, namun dari proses awal pembuatan hingga ke tangan konsumen harus terjamin. Konsistensi kebutuhan konsumen akan produk halal juga sangat dibutuhkan oleh produsen untuk kontinuitas produksinya.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Berdasarkan pembahasan atas masalah dan data-data yang diperoleh di lapangan serta dianalisisnya lebih lanjut sesuai metode penelitian yang digunakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, sebenarnya konsultasi yang dijalankan antara DPRD dan kepala daerah merupakan hal yang positif dalam mengantisipasi dinamika politik dan pembangunan pada umumnya di daerah yang kadangkala urgen untuk diselesaikan. Kedua, terjadi penyempitan makna atas konsultasi DPRD dan kepala daerah yang hanya menjadi sekadar menjadi wahana lobi antarkepentingan yang diupayakan untuk dikompromikan. Ketiga, konsultasi antara DPRD dengan kepala daerah juga biasanya diletakkan pada konteks pembahasan alokasi anggaran yang masih belum dapat diselesaikan di tingkat AKD DPRD yang bertugas, yaitu melalui anggota-anggotanya di Badan Anggaran dengan pihak pemerintah daerah. Keempat, dinamika politik koalisi dapat menempatkan konsultasi menjadi sekadar formalitas di antara kepentingan yang ada di daerah setempat.... (Drs. Prayudi, M.Si.)

Kondisi perekonomian Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit. Kekosongan aktivitas selama hampir 3 bulan sejak pertengahan Maret masih memberikan peluang bagi perusahaan untuk langsung bangkit. Keuangan perusahaan diperkirakan masih bisa bertahan sampai tiga bulan. Beda halnya bila aktivitas normal mulai diadakan pada bulan Agustus atau bahkan Desember. Perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk memulai operasi. Banyak perusahaan juga akan tidak kuat bertahan selama lebih dari tiga bulan. Dari sisi makro ekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial dan PEN dari sektor keuangan. Kebijakan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal III, sehingga kondisi tersebut menjadi fondasi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2024 di mana berakhirnya pemerintahan Jokowi periode kedua.... (Mandala Harefa, S.E., M.Si.)

Digitalisasi sistim logistik yang terintegarsi mutlak dilakukan dalam mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dalam mendorong 23 Zaroni Samadi, “Implementasi Sistim Logistik Nasional”, makalah, disampaikan pada FDG dengan Pusat Penelitian BK DPR RI tanggal 11 Juli 2019, Jakarta. Salah satu tantangan yang dihadapi sistim logistik nasional. Harus diakui bahwa daya saing logistik Indonesia masih kalah dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara, terutama Singapura. Memang ada beberapa aspek telah mengalami kemajuan, namun secara keseluruhan terkait biaya logistik dan proses masih belum dapat bersaing.... (Mandala Harefa, S.E., M.Si.)

Keharusan aspirasi masyarakat untuk menyesuaikan pola redaksional agar sesuai dengan redaksional perencanaan anggaran pembangunan daerah bisa disiasati dengan disediakannya aplikasi perencanaan anggaran daerah di Setwan DPRD. Hal dimaksudkan agar setiap aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD bisa segera dimasukkan ke dalam sistem aplikasi dan diketahui oleh SKPD terkait. Mengenai tindak lanjut atas aspirasi tersebut, maka aplikasi ini harus dibuka kepada masyarakat untuk mengetahui sudah sejauh mana aspirasinya ditindaklanjuti oleh DPRD bersama Pemda. Melalui cara seperti ini posisi DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah bisa menjadi lebih efektif dan sejalan dengan pola kerja Pemda. Harus disadari kesemua inovasi ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah dalam menerima dan memperjuangkan apsirasi masyarakat.... (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.)

Infrastruktur di pelabuhan harus dibuat secara komprehensif dan harus menyesuaikan atau mengikuti perkembangan industri perkapalan dan kemajuan pelabuhan laut di berbagai negara di dunia. Biaya dan waktu merupakan komponen utama yang menentukan baik tidaknya daya saing dalam pelayanan jasa di pelabuhan. Komponen efisiensi waktu pelayanan pelabuhan, tidak saja direpresentasikan oleh lamanya satu peti kemas diproses dalam area bongkar muat di dermaga dan terminal pelabuhan (dwell time) tetapi juga diukur dari kelancaran pergerakan kapal barang di alur dan kolam pelabuhan. Di samping itu ditambahkan pula bahwa produktivitas para pekerja dan peralatan pelabuhan juga akan memengaruhi kecepatan pelayanan dalam pelabuhan. Untuk itu komponen biaya, pilihan investasi, dan tarif pelayanan akan berpengaruh pada efesiensi waktu pelayanan kepelabuhanan dan hal ini akan menjadi penentu tingkat daya saing pelabuhan. Kementerian Perhubungan akan memberikan dukungan untuk upaya-upaya peningkatan daya saing pelabuhan Indonesia di antaranya melalui deregulasi peraturan dan ketentuan kegiatan kepelabuhanan di Indonesia. Dari aspek regulasi, perlu dibuat UU tentang kepelabuhanan sebagai pendukung dari UU tentang Pelayaran yang sudah ada saat ini. Regulasi dalam PP tentang Kepelabuhanan perlu ditingkatkan melalui UU. Kajian tentang ketentuan tarif jasa pelayanan publik di pelabuhan di Indonesia, melalui studi komparasi dengan pelabuhan-pelabuhan besar di berbagai negara di dunia. Konsultasi tarif di pelabuhan juga perlu dilakukan terkait dengan upaya meningkatkan pelayan- an jasa transshipment di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, serta untuk mengurangi biaya logistik di pelabuhan. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia. Perludiidentifikasibeberapalangkahyangperluditempuhuntuk mengatur kembali kegiatan pengerukan alur laut (pendalaman kolam laut) dan kolam pelabuhan guna mendukung kelancaran pergerakan kapal-kapal menengah dan besar yang keluar dan masuk ke/dari pelabuhan utama di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing pelabuhan ke depan.... (Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.)