Program PEN dirancang untuk memulihkan ekonomi Indonesia dengan melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin serta mendukung dunia usaha termasuk BUMN dan PT. Dukungan pemerintah kepada BUMN pada tahun 2020 sebesar Rp38,72 triliun melalui 2 modalitas, yaitu penyertaan modal negara (PMN-PEN) sebesar Rp19,07 triliun dan investasi pemerintah (IP-PEN) sebesar Rp19,65 triliun. Investasi pemerintah yang diberikan kepada 5 BUMN sebesar Rp19,5 triliun, baik berupa (a) pinjaman jangka panjang tanpa opsi konversi maupun (b) obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond, MCB) atau disingkat OWK. Kemanfaatan PMN-PEN bagi kelangsungan usaha BUMN, diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN. Sementara pada IP PEN, program ini diharapkan dapat menjaga cashflow untuk sustainabilitas BUMN, memperkuat likuiditas dan solvabilitas sekaligus memperbaiki rasio-rasio keuangan, memulihkan kembali kepercayaan investor serta meningkatkan peringkat perusahaan kembali ke level investment grade. Selain itu PEN juga di khususkan untuk pembiayaan modal kerja dan operasional.... (Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.)

Pilihan memindahkan dan membangun IKN di Kalimantan timur, bukan hanya muncul dalam periode kepemimpinan hari ini. Sebelumnya telah digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 untuk memindahkan IKN ke Palangka Raya. Kemudian tahun 1997, Presiden Soeharto juga menyatakan untuk membentuk Kawasan Jonggol sebagai pusat pemerintahan melalui Keppres Nomor 1 Tahun 1997.18 Dilanjut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario untuk mempertahankan dan memperbaiki Jakarta sebagai ibu kota atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta. Narasi para pemimpin negeri tentunya tidak lahir begitu saja. Tetapi berangkat dari pertimbangan terhadap kondisi Indonesia pada umumnya dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai ibu kota saat ini khususnya. Urgensi pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur setidaknya memenuhi upaya Indonesia menghadapi tantangan dinamika global dan perubahan iklim ke depan dengan membangun visi Indonesia Maju 2045. Maka diperlukan transformasi ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan melalui pemindahan IKN, sehingga dapat keluar dari middle income trap dan masuk lima besar ekonomi dunia dengan PDB per kapita US$23.119. Selain itu juga, menjadi tahapan strategis dalam membangun pusat gravitasi ekonomi baru yang terkoneksi ke kawasan timur Indonesia melalui pemindahan IKN yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, berkelanjutan dan merata. Dan terakhir, Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur pada hakekatnya memberikan ruang bagi Jakarta untuk membenahi diri dengan mengeluarkan beban dan permasalahan Jakarta. Sekaligus pada saat yang bersamaan membuka proses transformasi ekonomi yang berpotensi mentransfer Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.... (Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.)

Pembangunan IKN di Kaltim merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, yang dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Menjadikan IKN sebagai pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multiflier effect dengan menjadikan episentrum pertumbuhan akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia sentris. Lesson learned dari negara berkembang seperti Brazil dan Malaysia yang berhasil memindahkan ibu kota, dan Tanzania yang memulai ulang relokasi ibu kota, menghabiskan banyak biaya untuk mengeksekusi proyek pemindahan ibu kota. Sekitar 1-3% dari PDB Brasil dan Tanzania, dan 10% dari PDB Malaysia harus dialokasikan untuk mewujudkannya. Brasil dan Tanzania memilih untuk mengalokasikan semua dana dari anggaran negara mereka, sementara Malaysia memilih untuk menggunakan lebih banyak skema KPBU. Indonesia saat ini menggunakan skema pembiayaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 dengan porsi dan kriteria yang disesuaikan dengan jenis infrastruktur potensialnya baik APBN, BUMN, swasta murni maupun KPBU. Dengan pertimbangan jangka waktu 23 tahun (2022-2045), maka beban pemindahan ibu kota per tahun dalam APBN adalah Rp 18,26 triliun (tanpa memperhitungkan biaya yang ditanggung swasta) atau Rp 30 triliun (jika memperhitungkan biaya yang ditanggung oleh pihak swasta). Angka ini hanya 3.7-6,13% dari ruang fiskal APBN saat ini. Artinya fungsi utama selayaknya disediakan oleh Pemerintah melalui APBN, namun masih dimungkinkan dengan menggunakan skema KPBU seperti yang telah dibuktikan oleh negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Inggris. Sementara untuk fungsi pendukung dan penunjang, skema KPBU seharusnya mengambil peran yang lebih besar dari APBN. Dengan begitu, diperkirakan kesinambungan fiskal tetap terjaga baik rasio utang, defisit APBN maupun beban bunga utang yang diperkirakan terus menurun.... (Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.)

Pemanfaatan transformasi dan inovasi teknologi yang dapat membantu kehidupan sehari-hari di IKN Nusantara menjadi agenda strategis yang harus diwujudkan. Mulai dari system transportasi cerdas, system manajemen Gedung cerdas, energi cerdas, kendaraan tanpa awak cerdas, dan pertukaran data secara elektronik. Membangun ekosistem yang menjamin kemudahan hidup, bekerja, dan belajar dengan mengurangi digital divide. Kota yang mengadopsi teknologi mulai dari perencanaan maupun pembangunan kota, hingga menjalankan fungsi pemerintahan dan pengelolaan kota atau kota cerdasa dihadirkan di IKN Nusantara. Pengembangan kota cerdas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di IKN Nusantara sehingga dapat melahirkan SDM unggul dan berdaya saing. Setidaknya ada enam sektor yang akan menggunakan teknologi modern dalam penerapannya yaitu system pemerintahan, transportasi dan logistik, kehidupan masyarakat, sumber daya energi, sumber daya manusia, industry dan infrastruktur. IKN Nusantara lebih dari sekedar proyek kawasan strategis nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa upaya penyediaan pembiayaan/pendanaan untuk pembangunan IKN tersebut pastinya akan membebani APBN dan berpotensi mengorbankan proyek strategis lainnya. Untuk itu pemerintah sejatinya membuka ruang yang luas bagi pemanfaatan dana swasta dengan tetap berpegang pada kepentingan nasional. Karena IKN Nusantara dengan keunggulan smart city dan smart society-nya, diharapkan menjadi lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi sebagai bangsa yang maju dan berkomitmen pada penanggulangan perubahan iklim.... (Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.)

Peran energi gas bumi sebagai agen energi transisi sangat penting dalam rangka menuju energi bersih di Indonesia. Tantangannya menjadi agen tersebut tidak mudah namun proyeksi eksistensi gas bumi yang masih positif di masa depan menjadikan hal yang niscya dilakukan. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan nett zero emission pada tahun 2060 telah mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Hal itu menjadi faktor penghela utama yang mengakselerasi sepenuhnya menggunakan EBT sebagai sumber energi. Oleh karena itu, peran gas bumi menjadi krusial dalam masa transisi dan perlu bisa dioptimalkan. Salah satu cara mengoptimalkan peran gas bumi adalah dengan menjadikan berbagai tantangan pengelolaan gas bumi yang ada sebagai peluang. Peluang tersebut diharapkan akan lebih mengungkit pemanfaatan energi gas bumi dalam menciptakan multiplier effect yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.... (Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.)

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. Peran pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saingnya sangat ditentukan oleh kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor pembentuk dan penentu daya saing daerah. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan yang cermat dalam melakukan identifikasi faktor-faktor yang menentukan daya saing daerah. Hal ini diperlukan dalam rangka menyusun strategi kebijakan yang harus ditempuh agar daya saing daerah dapat terus meningkat. Berdasarkan potensi yang ada, daerah-daerah yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta secara umum merupakan penghasil produk agro. Komoditi-komoditi agro unggulan spesifik lokal yang dihasilkan oleh daerah-daerah di Kabupaten Purwakarta harus terus dikembangkan, dikemas dan ditata aspek pemasaran dan distribusinya. Diharapkan Kabupaten Purwakarta memiliki produk unggulan lokal yang berstandar nasional dan internasional. Pada aspek industri dan perdagangan, diarahkan pada pemantapan industri dan perdagangan, melalui perkuatan potensi industri, penciptaan kesempatan kerja dalam jumlah besar dan pengoptimalan pendayagunaan potensi serta perluasan jaringan perdagangan daerah.... (Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.)

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Perekonomian dunia dihadapkan dengan berbagai tantangan di semua sektor imbas dari pandemi Covid-19. Namun, Perumnas bertekad untuk selalu memberikan kinerja terbaik melalui implementasi kebijakan dan strategi yang tepat sasaran. Dengan kondisi yang penuh tantangan bagi industri perumahan dan properti. Investasi Pemerintah PEN kepada Perum Perumnas harus dipastikan akan dapat memberikan kemanfaatan kepada Perseroan, masyarakat dan Pemerintah. Perum Perumnas diharapkan dapat lebih meningkatkan sinergi dengan para pihak dalam ekosistem perumahan nasional sehingga dapat lebih berkontribusi dan mampu meningkatkan perannya dalam industri perumahan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi MBR. Selain itu, diharapkan Perum Perumnas dapat lebih meningkatkan kinerja Perusahaan melalui strategi, transformasi, dan reposisi peran Perum Perumnas dalam ekosistem perumahan nasional sehingga tujuan Investasi Pemerintah PEN dapat tercapai. Untuk merealisasikan harapan tersebut, tentu saja berbagai permasalahan yang terjadi selama ini seyogyanya dapat dikurangi.... (Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.)

Kebijakan fiskal merupakan salah satu subbidang pengelolaan keuangan Negara yang memiliki cakupan luas, di samping subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara. Kebijakan fiskal tahun 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural. Guna mendukung kebijakan fiskal tiga reformasi fiskal dijalankan pemerintah yaitu reformasi pendapatan pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), reformasi penganggaran melalui spending better, serta pembiayaan, dengan mendorong pembiayaan yang fleksibel, prudent, dan inovatif. Reformasi kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan sebagai dampak dari program penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu extraordinary policy tentang keuangan negara yang dikeluarkan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU tersebut adalah mengenai kewenangan pemerintah dalam menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19 yakni dalam kurun waktu 2020-2022. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2023 besaran defisit anggaran harus kembali normal menjadi paling tinggi 3% dari PDB. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, konsolidasi fiskal antara pusat dan daerah menjadi isu yang penting. Melalui kebijakan fiskal pemerintah pusat diharapkan dapat mendorong terwujudnya belanja daerah yang berkualitas. Isu belanja berkualitas sangat relevan menjadi substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, seringkali ditemukan permasalahan tumpang tindih dan ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan, hal ini menjadi penghambat bagi terwujudnya belanja daerah yang berkualitas.... (Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.)

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Purwakarta memiliki potensi dan daya saing yang tinggi. Hasil analisis LQ terhadap Kabupaten Purwakarta menunjukkan dari 9 sektor perekonomian terdapat 2 sektor unggulan dan 5 sektor potensial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan potensi. Sektor unggulan tersebut adalah sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Identifikasi hasil analisis LQ menjadi penting untuk menentukan kebijakan arah pembangunan Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang. DPR RI sebagai lembaga legislatif harus dapat mendorong kebijakan afirmatif bagi peningkatan kualitas belanja khususnya kepada pemerintah daerah. Pengeluaran kebijakan bagi peningkatan kualitas belanja menjadi penting, hal ini dikarenakan peningkatan kualitas belanja khususnya belanja modal pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan potensi dan daya. Saing daerah. Peningkatan potensi dan daya saing daerah pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.... (Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.)

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang lebih besar terhadap industri sektor konstruksi, dalam hal ini PT Krakatau Steel sebagai BUMN industri baja nasional. Sebelum adanya pandemi Covid-19, kinerja PT Krakatau Steel sendiri sesungguhnya tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Hal ini terlihat dari rugi usaha yang secara berturut-turut dari tahun 2016 hingga 2019. Adanya pandemi menambah berat kondisi PT Krakatau Steel. Hal ini terjado akibat menurunnya penjualan perusahaan karena menurunnya permintaan dari konsumen. Untuk mengatasi permasalahan yang dialami PT Krakatau Steel akibat dari pandemi Covid-19, pemerintah membuat kebijakan PC- PEN, yang salah satu programnya untuk mendukung pembiayaan korporasi. Pemerintah telah menanamankan investasi IP-PEN untuk PT Krakatau Steel dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 triliun yang berbentuk obligasi wajib konversi (OWK), di mana investasi tersebut akan dikonversi menjadi saham pada saat jatuh tempo selama 7 tahun. IP PEN ini ditujukan untuk mendukung likuiditas dan solvabilitas PT Krakatau Steel, khususnya untuk pembiayaan modal kerja dan operasional. Dengan adanya bantuan investasi ini membuat kinerja PT Krakatau Steel. ... (Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.)