Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (17)
Buku Lintas Tim (169)
Buku Tim (550)
Hasil Diskusi (56)
Hasil Penelitian (1)
Info Singkat (1148)
Jurnal Aspirasi (177)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (180)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (171)
Jurnal Politica (148)
Parliamentary Review (100)
Menemukan 550 data.
Image

Kondisi Garuda Indonesia sebagai industri yang bergerak di bidang jasa transportasi udara mengalami dampak pandemi Covid-19. Dengan adanya peraturan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berpengaruh terhadap perilaku bepergian dan juga psikologis masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan belum sepenuhnya merasa aman dengan pandemi Covid-19 ini untuk bepergian menyebabkan penurunan jumlah penumpang yang signifikan baik domestik maupun internasional. Sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada percepatan penanganan pemulihan kinerja, tidak hanya berpangku tangan terhadap dana PEN itu sendiri, GIAA juga tetap terus melakukan langkah strategi untuk memastikan upaya pemulihan kinerja dapat berlangsung secara selaras dan berdampak signifikan. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah berupaya melakukan restrukturisasi GIAA melalui Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) untuk menyelamatkannya dari ancaman kebangkrutan. Diharapkan GIAA dapat menggunakan PMN yang diterima dengan sebaik- baiknya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mancapai target yang telah ditetapkan. Momentum ini juga menjadi landasan penting untuk GIAA untuk melakukan pembenahan kinerja secara komprehensif, berbasis pada landasan Good Corporate Governance (GCG) yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya kedepan.... (Rafika Sari, S.E., M.S.E.)

2022
Buku Tim
Image

Bantuan sosial tunai merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, terutama pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah perlu mempertimbangkan jangkauan dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dengan ketersediaan data penerima bantuan sosial yang akurat dan terpadu. Untuk mencapainya, diperlukan integrasi dari berbagai kementerian/lembaga. Di masa pandemi Covid-19 peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menelusuri profil seluruh rumah tangga penerima manfaat bantuan sosial di wilayahnya yang sangat dinamis berubah akibat kehilangan pendapatan atau pekerjaan. Belum tersedianya data dan jalur penyaluran bantuan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS telah menghambat gerak pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi pandemi Covid-19. Alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam penyaluran BST yang hanya dapat diterima oleh keluarga bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang ada di DTKS adalah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (melalui kelurahan/desa) untuk menetapkan daftar penerima, untuk menjangkau penerima manfaat yang tepat sasaran.... (Rafika Sari, S.E., M.S.E.)

2022
Buku Tim
Image

Menurut pandangan umum institusi pesantren memiliki risiko tinggi terjadinya penularan Covid-19 karena pesantren merupakan tempat berkumpul orang banyak dan tempat melakukan berbagai aktivitas bersama-sama. Namun, tantangan yang paling dirasakan adalah sulitnya menggunakan masker, karena menimbulkan rasa tidak nyaman ketika beraktivitas. Santri dan pengasuh pesantren tidak menggunakan masker sesuai anjuran pemerintah. Meskipun demikian, pesantren dapat menekan risiko penularan dengan mengurangi interaksi santri dengan orang luar pesantren. Faktor yang menentukan sukses dan gagalnya pelaksanaan PTM di pesantren selama masa pandemi Covid-19 adalah kemandirian pesantren dalam mengelola organisasi pendidikannya. Pesantren memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan aktivitasnya. Selain itu, pembukaan pesantren didukung oleh pemerintah sehingga pesantren dapat menjalankan PTM mulai tahun ajaran baru. Dengan begitu, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang paling sedikit terkena imbas pandemi. Pelaksanaan PTM di pesantren selama pandemi tidak terlepas dari peran berbagai stakeholder, baik dari pemerintah sendiri (Kemenag, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, serta pemerintah daerah) maupun elemen masyarakat lain. Komunikasi, koordinasi, dan integrasi dengan semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan Covid-19 menjadi penting untuk memastikan kelancaran PTM. Bantuan yang diberikan antara lain BOP selama pandemi, bangunan sanitasi dari PUPR, bantuan tabung oksigen, vaksin, alat kesehatan, dan yang lainnya.... (Elga Andina, S.Psi., M.Psi.)

2022
Buku Tim
Image

Perkembangan ekspor Indonesia cenderung mengalami tren peningkatan saat pandemi Covid-19 sedangkan sebelum pandemi Covid-19 cenderung turun. Berdasarkan sektor ekonomi, pandemi Covid-19 tahun 2020 mempunyai dampak yang beragam terhadap daya saing ekspor. Pandemi Covid-19 tahun 2020 telah menurunkan daya saing ekspor dari sektor primer dan jasa bisnis, namun ekspor sektor industri manufaktur teknologi rendah, dan jasa publik dan individu justru mengalami kenaikan. Di samping itu, pandemi Covid-19 tidak mempunyai dampak signifikan terhadap ekspor sektor industri manufaktur teknologi menengah dan tinggi. Struktur indeks RCA ekspor Indonesia khususnya merchandise baik sebelum maupun saat pandemi Covid-19 tidak mengalami perubahan. Komoditas ekspor merchandise masih didominasi oleh komoditas sektor primer dan industri manufaktur berbasis sumber daya baik pertanian maupun lainnya. Komoditas ekspor industri manufaktur tersebut merupakan produk-produk berteknologi sederhana. Hal ini yang menyebabkan tidak berubahnya indeks RCA Indonesia.... (Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.)

2022
Buku Tim
Image

Tahun 2021 PTPN memiliki tantangan global atas masih merebaknya pandemi COVID-19 sehingga memberikan dampak pada pembatasan kegiatan operasional PT Perkebunan Nusantara. Namun demikian, PTPN dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta keaktifan perusahaan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di dalam lingkungan perusahaan sehingga kinerja PTPN mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumya. Kinerja tersebut didukung dengan peran program strategis perusahaan dalam hal restrukturisasi organisasi dan SDM melalui perubahan struktur induk dan anak, sentralisasi penjualan dan pemasaran serta simplifikasi produk dan brand perusahaan. Sektor perkebunan dalam perjalanannya selalu memberikan peran dan kontribusi yang signifikan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, baik sebagai andalan pendapatan nasional dan devisa negara juga komoditi yang memiliki nilai ekonomis dalam menghasilkan bahan pangan, sumber produk specialty, bahan baku industri dan penghasil energi, maupun sebagai komoditas yang mampu memelihara dan memperbaiki fungsi lingkungan dan fungsi sosial.... (Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.)

2022
Buku Tim
Image

Kebijakan fiskal merupakan salah satu subbidang pengelolaan keuangan Negara yang memiliki cakupan luas, di samping subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara. Kebijakan fiskal tahun 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural. Guna mendukung kebijakan fiskal tiga reformasi fiskal dijalankan pemerintah yaitu reformasi pendapatan pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), reformasi penganggaran melalui spending better, serta pembiayaan, dengan mendorong pembiayaan yang fleksibel, prudent, dan inovatif. Reformasi kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan sebagai dampak dari program penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu extraordinary policy tentang keuangan negara yang dikeluarkan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU tersebut adalah mengenai kewenangan pemerintah dalam menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19 yakni dalam kurun waktu 2020-2022. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2023 besaran defisit anggaran harus kembali normal menjadi paling tinggi 3% dari PDB. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, konsolidasi fiskal antara pusat dan daerah menjadi isu yang penting. Melalui kebijakan fiskal pemerintah pusat diharapkan dapat mendorong terwujudnya belanja daerah yang berkualitas. Isu belanja berkualitas sangat relevan menjadi substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, seringkali ditemukan permasalahan tumpang tindih dan ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan, hal ini menjadi penghambat bagi terwujudnya belanja daerah yang berkualitas.... (Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.)

2022
Buku Tim
Image

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online saat ini mengacu pada SE MA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Nomor 4 Tahun 2020), serta SE Sekretaris MA Nomor 8 Tahun 2020 pada tanggal 7 September 2020. Sementara itu, proses persidangan online yang dilaksanakan oleh Kejaksaan merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di Tengah Pandemi Covid 19. Dasar hukum pelaksanaan sidang online tersebut masih banyak dinilai oleh sebagian pihak memiliki pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan terdakwa hadir di mukahukum SE MA dan Instruksi Jaksa Agung tersebut dianggap tidak kuat, oleh karenanya perlu diatur dalam peraturan setingkat undang-undang, dalam hal ini melalui revisi terhadap KUHAP. persidangan dalam menjalani persidangan. Selain itu, dasar ... (Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.)

2022
Buku Tim
Image

Pandemi Covid-19 mendesak hampir seluruh negara di dunia untuk mengambil kebijakan luar biasa dalam rangka penyelamatan ekonomi yang terdampak pandemi (automatic stabilizer). Seberapa bijak pemerintah mengatasi tantangan ekonomi saat ini dan jangka panjang yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 akan menjadi faktor penentu penting bagi kemakmuran generasi saat ini dan masa depan. Pada akhirnya pemerintah yang harus bertanggung jawab atas dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan yang diadopsi. Karena prospek perjuangan melawan pandemi dan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, pemerintah terutama yang berada di negara berkembang perlu mempertimbangkan bagaimana menghadapi tantangan jangka panjang ini. Dalam optimalisasi dampak kebijakan bansos terhadap pemulihan ekonomi nasional, pemerintah perlu melakukan reorientasi kebijakan, sebagai berikut: (a) percepatan pemutakhiran DTKS agar penetapan sasaran bansos sesuai fokus pada masyarakat dengan penghasilan 40 persen terendah dalam pemulihan ekonomi nasional, (b) meminimisasi exclusion maupun inclusion error terkait dengan penyaluran dan pemanfaatan program Bantuan Sosial Tunai di lapangan; dan (c) mekanisme pengawasan bantuan sosial yang lebih komprehensif dengan sasaran peningkatan efisiensi dan maksimisasi dampak pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.... (Hilma Meilani, S.T., MBA.)

2022
Buku Tim
Image

Gagasan untuk memindahkan ibu kota negara merupakan hal lumrah karena banyak negara melakukan hal tersebut. Setidaknya dalam kurun waktu 100 tahun ini terdapat setidaknya 30 negara yang memindahkan ibu kota negaranya. Banyak yang sukses namun tidak sedikit yang gagal, sehingga dengan adanya risiko kegagalan tersebut diperlukan langkah hati-hati dan pertimbangan yang matang dalam pemindahan ibu kota negara. Beberapa negara yang telah memindahkan ibu kotanya adalah Brasil (dari Rio de Janeiro ke Brasilia), Malaysia (dari Kuala Lumpur ke Putrajaya), Tanzania (dari Dar es Salaam ke Dodoma), dan Korea Selatan (dari Seoul ke Sejong). Skema pembiayaan pemindahan ibu kota Brasil dan Tanzania menggunakan dana dari anggaran negara mereka, atau biasa disebut dengan skema tradisional, sedangkan Malaysia memilih untuk menggunakan lebih banyak skema PPP atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Untuk mewujudkan pemindahan IKN, Pemerintah Indonesia menggunakan 3 skema pembiayaan pembangunan20 antara lain skema APBN, KPBU, dan Pembiayaan Swasta. Dari rincian skema pembiayaan tersebut KPBU mendominasi pembiayaan pembangunan IKN yaitu sebesar 54,4% diikuti Pembiayaan Swasta sebesar 26,4% dan APBN sebesar 19,2%. Pelajaran yang bisa diambil dari negara-negara yang memindahkan ibu kotanya antara lain sebagai berikut: Pertama, proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan akuntabel. Kedua, keputusan diambil berdasarkan kebutuhan bukan keinginan semata; dan Ketiga, perencanaan yang matang dan sistematis serta implementasi yang tepat. Selain itu, ekonomi negara harus sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga anggaran negara dapat mengakomodasi biaya pembangunan pemindahan ibu kota.... (Hilma Meilani, S.T., MBA.)

2022
Buku Tim
Image

Pembangunan IKN di Kaltim merupakan upaya pemerintah dan DPR RI dalam mengusung pembangunan ekonomi inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, yang menjadi multiplier effect sehingga episentrum pertumbuhan akan semakin merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia sentris. Sebuah tujuan yang layak diperjuangkan ditengah kondisi makro Indonesia yang dihadapkan pada banyak tantangan baik global maupun domestik. Banyaknya permasalahan yang saat ini sulit diatasi DKI Jakarta membuat pemerintah merancang suatu kota yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan untuk dijadikan ibu kota negara baru. Hal yang harus diantisipasi setelah pemerintahan pindah ke IKN adalah kosongnya gedung-gedung pemerintahan dan turunnya perekonomian Jakarta terutama dari sektor perhotelan. DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan perlu memastikan bagaimana pemerintah: 1) mengelola aset pemerintah yang ditinggalkan di DKI Jakarta; 2) memperhatikan dampak perekonomian dari pindahnya IKN terutama untuk sektor perhotelan.... (Lisnawati, S.Si., M.S.E.)

2022
Buku Tim
Image

Kinerja sektor industri pupuk diharapkan dapat meningkat dengan diberlakukannya penetapan harga gas bumi paling tinggi sebesar USD6 per MMbtu. Dengan harga gas bumi yang relatif murah tersebut maka beban biaya produksi industri pupuk juga akan semakin rendah. Dengan demikian, industri pupuk nasional dapat meningkatkan produksi dan mampu bersaing di pasar global. Di sisi lain, kebijakan tersebut memiliki trade off yang berdampak pada penurunan penerimaan negara dari gas bumi. Berdasarkan evaluasi awal, kebijakan penyesuaian harga gas bumi berdampak positif bagi peningkatan kinerja industri pupuk. Indikasinya tampak dari terstimulasinya peningkatan konsumsi gas bumi oleh industri pupuk walaupun sempat terdisrupsi akibat pandemi Covid-19. Namun dalam jangka panjang, pengaruh kebijakan penyesuaian harga gas bumi tersebut masih samar diketahui dampakya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi peningkatan produksi dan daya saing industri nasional di pasar global maupun penurunan penerimaan negara dari gas bumi. Terlepas dari horizon waktunya, komitmen dan keseriusan pemerintah untuk melakukan (a) revitalisasi pabrik-pabrik pupuk yang sudah tua dan boros energi dan (b) membangun pabrik pupuk baru dengan teknologi paling mutakhir menjadi syarat mutlak. Kebijakan penyesuaian harga gas bumi sebagai insentif ekonomi penting akan sia-sia digulirkan apabila tidak diikuti dengan akselerasi efisiensi produksi pupuk oleh industri pupuk.... (T. Ade Surya, S.T., M.M.)

2022
Buku Tim
Image

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global perlu memperkuat posisi tawarnya melalui peningkatan daya saing dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing dengan membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara merupakan salah satu misi RPJPN 200-2025. Infrastruktur berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dalam menggerakkan roda pembangunan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat luas. Infrastruktur adalah komponen utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi suatu negara. Investasi dalam pembangunan sarana infrastruktur, diyakini memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan perekonomian suatu negara. Meskipun alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur nasional. Melihat data belanja daerah dalam APBD dari tahun ke tahun, belanja modal yang biasanya sebagai salah satu jenis belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur persentasenya masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.... (Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.)

2022
Buku Tim
Image

Kebijakan fiskal merupakan salah satu subbidang pengelolaan keuangan Negara yang memiliki cakupan luas, di samping subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara. Kebijakan fiskal tahun 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural. Guna mendukung kebijakan fiskal tiga reformasi fiskal dijalankan pemerintah yaitu reformasi pendapatan pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), reformasi penganggaran melalui spending better, serta pembiayaan, dengan mendorong pembiayaan yang fleksibel, prudent, dan inovatif. Reformasi kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan sebagai dampak dari program penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah satu extraordinary policy tentang keuangan negara yang dikeluarkan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU tersebut adalah mengenai kewenangan pemerintah dalam menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19 yakni dalam kurun waktu 2020-2022. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2023 besaran defisit anggaran harus kembali normal menjadi paling tinggi 3% dari PDB. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, konsolidasi fiskal antara pusat dan daerah menjadi isu yang penting. Melalui kebijakan fiskal pemerintah pusat diharapkan dapat mendorong terwujudnya belanja daerah yang berkualitas. Isu belanja berkualitas sangat relevan menjadi substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, seringkali ditemukan permasalahan tumpang tindih dan ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan, hal ini menjadi penghambat bagi terwujudnya belanja daerah yang berkualitas.... (Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.)

2022
Buku Tim
Image

Pembinaan kesadaran bela negara dan cinta tanah air, sangat penting untuk terus ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia dalam membangun daya tangkal bangsa dan negara dalam menghadapi kompleksitas dinamika ancaman yang berkembang sekaligus untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kemampuan untuk menghadirkan dan mengemas berbagai konten acara yang mengandung muatan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara menjadi tantangan utama yang dihadapi Lembaga Penyiaran Publik di tengah arus perkembangan teknologi dan informasi. Tuntutan membuat konten siaran yang kreatif dan berkualitas semakin tinggi, demi menarik lebih banyak pemirsa dan khalayak, di tengah hadirnya berbagai platform media. Oleh karena itu, menjadi penting agar seluruh konten siaran di seluruh media dan seluruh platform, tidak melanggar undang- undang, konstitusi maupun norma yang ada. Di tengah perkembangan kemajuan jaman serta semakin beragamnya konten penyiaran di berbagai platform, Lembaga Penyiaran Publik dituntut untuk mampu membantu menyebarluaskan nilai nilai kesadaran bela negara baik dilingkungan tugas dan fungsinya serta kepada masyarakat luas, sebagai upaya membangun karakter bangsa yang menyadari akan hak dan kewajibannya untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Hal ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara dan cinta tanah air serta terbentuknya karakter kuat bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.... (Aulia Fitri, S.IP., M.Si. (Han))

2022
Buku Tim
Image

Permasalahan seputar data dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi perhatian dimana terdapat isu seputar perbedaan data kasus Covid-19 antar instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak validnya data bansos, terkait data penerima vaksin yang masih bermasalah, dan berbagai persoalan seputar data lainnya. Data Complexity tersebut membuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia menjadi penting untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan SDI menjadi sebuah kebijakan yang dapat merujuk pada model collaborative governance yang biasanya mengacu pada sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan, biasanya dari berbagai sektor yang bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi masalah kompleks atau situasi multi-faceted problems. Pertama, dalam siklus proses kolaborasi dibutuhkan komunikasi yang baik untuk mencapai kesepakatan. Kedua, kepercayaan antar pemerintah pusat dan daerah diperlukan pada tahap ini yaitu kepercayaan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berusaha mewujudkan SDI melalui detail norma yang telah disepakati bersama seperti penggunaan standar data nasional serta SOP terkait pengumpulan data dan sinkronisasi data.... (ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.)

2022
Buku Tim
Image

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online saat ini mengacu pada SE MA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Nomor 4 Tahun 2020), serta SE Sekretaris MA Nomor 8 Tahun 2020 pada tanggal 7 September 2020. Sementara itu, proses persidangan online yang dilaksanakan oleh Kejaksaan merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di Tengah Pandemi Covid 19. Dasar hukum pelaksanaan sidang online tersebut masih banyak dinilai oleh sebagian pihak memiliki pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan terdakwa hadir di mukahukum SE MA dan Instruksi Jaksa Agung tersebut dianggap tidak kuat, oleh karenanya perlu diatur dalam peraturan setingkat undang-undang, dalam hal ini melalui revisi terhadap KUHAP. persidangan dalam menjalani persidangan. Selain itu, dasar ... (NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.)

2022
Buku Tim
Image

Dalam demokrasi maju, ormas dan partai politik seharusnya terpisah secara kepentingan. Sebaliknya, demokrasi yang mendekati otoriter, ormas dibayang-bayangi oleh pemerintahan. Dalam dua rezim orde baru dan pascareformasi, Indonesia belum mencirikan hubungan ormas dan OSP benar-benar terpisah bahkan antara pembentukan ormas dan OSP menunjukkan kesalingan. Hingga saat ini, terdapat OSP berstatus ormas. Penyebab OSP berstatus ormas antara lain: 1) irisan aktivitas yang sama antara ormas dengan OSP, 2) sejarah yang panjang OSP zaman Orde Baru memiliki pondasi secara keorganisasian dan finansial, 3) undang-undang yang terbuka untuk membentuk ormas. OSP berstatus ormas memberi dampak pada ketidakadilan dalam demokrasi elektoral. Di sisi lain, ormas di Indonesia bertindak sebagai kelompok pemenang suatu kontestasi politik. Antara ormas dan OSP juga dapat lahir dari swadaya masyarakat. OSP yang mapan secara finansial kemudia dapat melegalkan diri menjadi ormas. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih aktivitas. ormas ditekankan tidak berorientasi keuntungan atau pun kekuasaan. Sedangkan OSP memiliki tujuan yang sama dengan partai politik.... (ARYO WASISTO, M.Si.)

2022
Buku Tim
Image

Presiden Joko Widodo mengatakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pembangunan di Indonesia adalah masih adanya perbedaan data. Hal ini dapat kita lihat meskipun hasil berbagai survei di atas menunjukkan banyak kemajuan terhadap seluruh pembangunan digital di Indonesia baik itu dari sisi pemerintahan maupun masyarakat, namun belum menjamin tingkat kesesuaian serta keselarasan data, sudah sepenuhnya berjalan dan dapat digunakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022-Advancing Digital Economy and Finance di Nusa Dua Bali mengatakan saat ini pemerintah memiliki 24.400 (dua puluh empat ribu empat ratus) aplikasi yang digunakan baik itu untuk operasional maupun administrasi secara parsial dan ini menimbulkan ketidakefisienan serta pemborosan. Diperlukan transformasi ke depannya agar berbagai aplikasi tersebut dapat terintegrasi sehingga pelaksanaan tugas pemerintah dapat lebih terkoordinasi dan efisien sehingga dapat menghemat belanja operasional pemerintah. Pemerintah berupaya menata ulang ribuan aplikasi tersebut dengan menghasilkan satu super aplikasi atau paling banyak 8 (delapan) aplikasi saja.... (SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.)

2022
Buku Tim
Image

Bantuan sosial BBM bersubsidi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang miskin dan rentan miskin untuk mengkompensasi dugaan adanya penurunan konsumsi. Konsumsi rumah tangga yang teragregasi menjadi permintaan agregat berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun laju inflasi yang sudah meningkat jauh sebelum pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi dan ekspektasi masyarakat yang terbangun dari adanya informasi “pendahuluan” sebelum harga BBM bersubsidi benar-benar naik per 3 September 2022, telah memberi adjustment time bagi para rumah tangga terhadap keputusan konsumsinya. Skenario simulasi yang telah dilakukan memberikan indikasi penting bahwa bantuan sosial BBM bersubsidi secara relatif bias kepada peningkatan konsumsi rumah tangga di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Selain itu, bantuan sosial BBM bersubsidi mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga kelas menengah ke bawah, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Pemberian bantuan sosial BBM bersubsidi pun membantu rumah tangga mencapai tingkat kepuasan sama yang lebih baik dibandingkan jika tidak memberikan bantuan sosial BBM bersubsidi tersebut, khususnya bagi rumah tangga kelas menengah ke bawah di wilayah perdesaan dan perkotaan.... (Iwan Hermawan)

2022
Buku Tim
Image

Oleh: Riris Katharina & Evi Maya Savira Kebijakan SDI merupakan kebijakan yang sangat krusial dalam situasi saat ini, dimana data dan informasi merupakan aset penting bagi ketahanan suatu bangsa dan negara. Dalam pengalaman banyak negara, kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah akan menimbulkan trust kepada pemerintah, yang pada akhirnya dapat menjadi modal sosial bagi pembangunan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, kebijakan SDI haruslah didukung oleh semua pihak, baik di pusat maupun di daerah. Hingga saat ini capaian yang diperoleh terkait SDI masih dinilai kurang memuaskan karena masih ditemukan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat penggunaan data dalam aplikasi yang berbeda-beda antar instansi. Hal ini juga tampak dari hasil penilaian terhadap maturitas SDI di K/L/D yang menemukan bahwa di pusat justru pelaksanaan SDI masih dalam status terkelola batas bawah. Oleh karena itu, implementasi SDI perlu ditingkatkan di masa mendatang.... (Riris Katarina)

2022
Buku Tim
Image

Tinjauan terhadap regulasi seputar pemindahan ibukota, khususnya mengenai sistem pemerintahan dan perangkat dalam penyelenggaran IKN menghasilkan rekomendasi untuk melakukan banyak perbaikan dalam pengaturannya. Gagasan pemindahan ibukota yang boleh jadi memang merupakan kebutuhan dan didukung oleh banyak pihak perlu didukung dengan regulasi yang teliti, komprehensif dan sinkron dengan pengaturan di berbagai sektor terkait. Proses pembentukan UU IKN dan penyederhanaan mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan IKN nampak berkontribusi terhadap regulasi IKN yang digambarkan dalam tulisan di atas. UU IKN yang berlaku saat ini memerlukan revisi- revisi agar gagasan pemindahan ibukota bukan saja memiliki dukungan finansial, infrastruktur dan kebutuhan materiil lainnya namun juga perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga penyelenggaraan dapat memenuhi tata Kelola yang baik dan konstitusionalitasnya lebih terjaga.... (Dr. Fitra Arsil, SH., MH.)

2022
Buku Tim
Image

Perbankan syariah di Indonesia optimis akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi halal dunia karena Indonesia memiliki potensi yang besar. Perkembangan perbankan syariah Indonesia akan terus melaju apabila ekosistem ekonomi syariah terintegrasi dengan kuat dan didukung oleh berbagai pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam industri perbankan syariah. Namun demikian, ada peran yang paling utama bagi perbankan syariah dalam perkembangannya, yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan. Melalui prinsip-prinsip syariah yang menerapkan keadilan serta profit and loss sharing dalam kegiatan ekonominya di sektor riil, maka keberadaannya diyakini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya tahan industri keuangan syariah.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

2021
Buku Tim
Image

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dapat menjadi salah satu faktor penguatan ekosistem ekonomi syariah. RUU ini diharapkan dapat segera dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah sehingga mampu mengisi kekosongan hukum yang ada dan memberikan payung hukum bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Ekonomi Syariah nantinya antara lain: perlu dipastikan agar regulator tidak dapat berperan menjadi operator sehingga industri tidak berkembang dan menimbulkan conflict of interest. Selain itu, Fatwa DSN MUI agar dapat menjadi hukum formil sehingga produk dan jasa yang dituangkan melalui peraturan OJK terjamin kesyariatannya dan meminimalisir interpretasi yang keliru dalam penerapan di badan usaha syariah.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

2021
Buku Tim
Image

Indonesia telah mencanangkan diri untuk menjadi pusat ekonomi halal dunia. Melihat potensi yang dimiliki, Indonesia mampu menjadi pelaku industri bukan hanya sebagai pangsa pasar halal dunia. Keberhasilan industri halal bergantung pada kemampuan manajemen pelayanan logistik dalam menjamin integritas produk halal. Logistik halal penting diterapkan di Indonesia dan sudah saatnya Indonesia mengembangkan logistik halal dalam sistem logistik nasional. Hal tersebut dapat terwujud apabila ada komitmen dan peran dari berbagai pihak. Logistik halal akan berkembang karena adanya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen, yang semakin tinggi terhadap kehalalan suatu produk Halal tidak hanya dari bahan material pembuatan produknya, namun dari proses awal pembuatan hingga ke tangan konsumen harus terjamin. Konsistensi kebutuhan konsumen akan produk halal juga sangat dibutuhkan oleh produsen untuk kontinuitas produksinya.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

2021
Buku Tim
Image

Berdasarkan pembahasan atas masalah dan data-data yang diperoleh di lapangan serta dianalisisnya lebih lanjut sesuai metode penelitian yang digunakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, sebenarnya konsultasi yang dijalankan antara DPRD dan kepala daerah merupakan hal yang positif dalam mengantisipasi dinamika politik dan pembangunan pada umumnya di daerah yang kadangkala urgen untuk diselesaikan. Kedua, terjadi penyempitan makna atas konsultasi DPRD dan kepala daerah yang hanya menjadi sekadar menjadi wahana lobi antarkepentingan yang diupayakan untuk dikompromikan. Ketiga, konsultasi antara DPRD dengan kepala daerah juga biasanya diletakkan pada konteks pembahasan alokasi anggaran yang masih belum dapat diselesaikan di tingkat AKD DPRD yang bertugas, yaitu melalui anggota-anggotanya di Badan Anggaran dengan pihak pemerintah daerah. Keempat, dinamika politik koalisi dapat menempatkan konsultasi menjadi sekadar formalitas di antara kepentingan yang ada di daerah setempat.... (Drs. Prayudi, M.Si.)

2021
Buku Tim
Image

Kondisi perekonomian Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit. Kekosongan aktivitas selama hampir 3 bulan sejak pertengahan Maret masih memberikan peluang bagi perusahaan untuk langsung bangkit. Keuangan perusahaan diperkirakan masih bisa bertahan sampai tiga bulan. Beda halnya bila aktivitas normal mulai diadakan pada bulan Agustus atau bahkan Desember. Perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk memulai operasi. Banyak perusahaan juga akan tidak kuat bertahan selama lebih dari tiga bulan. Dari sisi makro ekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial dan PEN dari sektor keuangan. Kebijakan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal III, sehingga kondisi tersebut menjadi fondasi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2024 di mana berakhirnya pemerintahan Jokowi periode kedua.... (Mandala Harefa, S.E., M.Si.)

2021
Buku Tim
Image

Digitalisasi sistim logistik yang terintegarsi mutlak dilakukan dalam mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dalam mendorong 23 Zaroni Samadi, “Implementasi Sistim Logistik Nasional”, makalah, disampaikan pada FDG dengan Pusat Penelitian BK DPR RI tanggal 11 Juli 2019, Jakarta. Salah satu tantangan yang dihadapi sistim logistik nasional. Harus diakui bahwa daya saing logistik Indonesia masih kalah dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara, terutama Singapura. Memang ada beberapa aspek telah mengalami kemajuan, namun secara keseluruhan terkait biaya logistik dan proses masih belum dapat bersaing.... (Mandala Harefa, S.E., M.Si.)

2021
Buku Tim
Image

Keharusan aspirasi masyarakat untuk menyesuaikan pola redaksional agar sesuai dengan redaksional perencanaan anggaran pembangunan daerah bisa disiasati dengan disediakannya aplikasi perencanaan anggaran daerah di Setwan DPRD. Hal dimaksudkan agar setiap aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD bisa segera dimasukkan ke dalam sistem aplikasi dan diketahui oleh SKPD terkait. Mengenai tindak lanjut atas aspirasi tersebut, maka aplikasi ini harus dibuka kepada masyarakat untuk mengetahui sudah sejauh mana aspirasinya ditindaklanjuti oleh DPRD bersama Pemda. Melalui cara seperti ini posisi DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah bisa menjadi lebih efektif dan sejalan dengan pola kerja Pemda. Harus disadari kesemua inovasi ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah dalam menerima dan memperjuangkan apsirasi masyarakat.... (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.)

2021
Buku Tim
Image

Infrastruktur di pelabuhan harus dibuat secara komprehensif dan harus menyesuaikan atau mengikuti perkembangan industri perkapalan dan kemajuan pelabuhan laut di berbagai negara di dunia. Biaya dan waktu merupakan komponen utama yang menentukan baik tidaknya daya saing dalam pelayanan jasa di pelabuhan. Komponen efisiensi waktu pelayanan pelabuhan, tidak saja direpresentasikan oleh lamanya satu peti kemas diproses dalam area bongkar muat di dermaga dan terminal pelabuhan (dwell time) tetapi juga diukur dari kelancaran pergerakan kapal barang di alur dan kolam pelabuhan. Di samping itu ditambahkan pula bahwa produktivitas para pekerja dan peralatan pelabuhan juga akan memengaruhi kecepatan pelayanan dalam pelabuhan. Untuk itu komponen biaya, pilihan investasi, dan tarif pelayanan akan berpengaruh pada efesiensi waktu pelayanan kepelabuhanan dan hal ini akan menjadi penentu tingkat daya saing pelabuhan. Kementerian Perhubungan akan memberikan dukungan untuk upaya-upaya peningkatan daya saing pelabuhan Indonesia di antaranya melalui deregulasi peraturan dan ketentuan kegiatan kepelabuhanan di Indonesia. Dari aspek regulasi, perlu dibuat UU tentang kepelabuhanan sebagai pendukung dari UU tentang Pelayaran yang sudah ada saat ini. Regulasi dalam PP tentang Kepelabuhanan perlu ditingkatkan melalui UU. Kajian tentang ketentuan tarif jasa pelayanan publik di pelabuhan di Indonesia, melalui studi komparasi dengan pelabuhan-pelabuhan besar di berbagai negara di dunia. Konsultasi tarif di pelabuhan juga perlu dilakukan terkait dengan upaya meningkatkan pelayan- an jasa transshipment di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, serta untuk mengurangi biaya logistik di pelabuhan. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia. Perludiidentifikasibeberapalangkahyangperluditempuhuntuk mengatur kembali kegiatan pengerukan alur laut (pendalaman kolam laut) dan kolam pelabuhan guna mendukung kelancaran pergerakan kapal-kapal menengah dan besar yang keluar dan masuk ke/dari pelabuhan utama di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing pelabuhan ke depan.... (Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.)

2021
Buku Tim
Image

Kehadiran Bakamla sebagai badan sipil keamanan laut, yang memiliki tugas melaksanakan patroli keamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta melaksanakan fungsi penegakan hukum di laut, menjadi semakin penting bagi Indonesia yang wilayah perairannya lebih luas dari daratan dan memiliki sejumlah persoalan keamanan maritim yang disebabkan oleh aksi-aksi ilegal di laut yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, baik bersifat domestik maupun lintas-nasional. Aksi-aksi ilegal tersebut mencakup kejahatan yang bisa mengancam keamanan maritim dan keselamatan pelayaran di laut, seperti pembajakan, perampokan bersenjata, kerusakan lingkungan laut, illegal fishing, penyelundupan barang, manusia, senjata, dan perdagangan narkotika.... (Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.)

2021
Buku Tim
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.