Perbankan syariah di Indonesia optimis akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi halal dunia karena Indonesia memiliki potensi yang besar. Perkembangan perbankan syariah Indonesia akan terus melaju apabila ekosistem ekonomi syariah terintegrasi dengan kuat dan didukung oleh berbagai pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam industri perbankan syariah. Namun demikian, ada peran yang paling utama bagi perbankan syariah dalam perkembangannya, yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan. Melalui prinsip-prinsip syariah yang menerapkan keadilan serta profit and loss sharing dalam kegiatan ekonominya di sektor riil, maka keberadaannya diyakini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya tahan industri keuangan syariah.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dapat menjadi salah satu faktor penguatan ekosistem ekonomi syariah. RUU ini diharapkan dapat segera dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah sehingga mampu mengisi kekosongan hukum yang ada dan memberikan payung hukum bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Ekonomi Syariah nantinya antara lain: perlu dipastikan agar regulator tidak dapat berperan menjadi operator sehingga industri tidak berkembang dan menimbulkan conflict of interest. Selain itu, Fatwa DSN MUI agar dapat menjadi hukum formil sehingga produk dan jasa yang dituangkan melalui peraturan OJK terjamin kesyariatannya dan meminimalisir interpretasi yang keliru dalam penerapan di badan usaha syariah.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Indonesia telah mencanangkan diri untuk menjadi pusat ekonomi halal dunia. Melihat potensi yang dimiliki, Indonesia mampu menjadi pelaku industri bukan hanya sebagai pangsa pasar halal dunia. Keberhasilan industri halal bergantung pada kemampuan manajemen pelayanan logistik dalam menjamin integritas produk halal. Logistik halal penting diterapkan di Indonesia dan sudah saatnya Indonesia mengembangkan logistik halal dalam sistem logistik nasional. Hal tersebut dapat terwujud apabila ada komitmen dan peran dari berbagai pihak. Logistik halal akan berkembang karena adanya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen, yang semakin tinggi terhadap kehalalan suatu produk Halal tidak hanya dari bahan material pembuatan produknya, namun dari proses awal pembuatan hingga ke tangan konsumen harus terjamin. Konsistensi kebutuhan konsumen akan produk halal juga sangat dibutuhkan oleh produsen untuk kontinuitas produksinya.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Berdasarkan pembahasan atas masalah dan data-data yang diperoleh di lapangan serta dianalisisnya lebih lanjut sesuai metode penelitian yang digunakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, sebenarnya konsultasi yang dijalankan antara DPRD dan kepala daerah merupakan hal yang positif dalam mengantisipasi dinamika politik dan pembangunan pada umumnya di daerah yang kadangkala urgen untuk diselesaikan. Kedua, terjadi penyempitan makna atas konsultasi DPRD dan kepala daerah yang hanya menjadi sekadar menjadi wahana lobi antarkepentingan yang diupayakan untuk dikompromikan. Ketiga, konsultasi antara DPRD dengan kepala daerah juga biasanya diletakkan pada konteks pembahasan alokasi anggaran yang masih belum dapat diselesaikan di tingkat AKD DPRD yang bertugas, yaitu melalui anggota-anggotanya di Badan Anggaran dengan pihak pemerintah daerah. Keempat, dinamika politik koalisi dapat menempatkan konsultasi menjadi sekadar formalitas di antara kepentingan yang ada di daerah setempat.... (Drs. Prayudi, M.Si.)

Kondisi perekonomian Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit. Kekosongan aktivitas selama hampir 3 bulan sejak pertengahan Maret masih memberikan peluang bagi perusahaan untuk langsung bangkit. Keuangan perusahaan diperkirakan masih bisa bertahan sampai tiga bulan. Beda halnya bila aktivitas normal mulai diadakan pada bulan Agustus atau bahkan Desember. Perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk memulai operasi. Banyak perusahaan juga akan tidak kuat bertahan selama lebih dari tiga bulan. Dari sisi makro ekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial dan PEN dari sektor keuangan. Kebijakan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal III, sehingga kondisi tersebut menjadi fondasi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2024 di mana berakhirnya pemerintahan Jokowi periode kedua.... (Mandala Harefa, S.E., M.Si.)

Digitalisasi sistim logistik yang terintegarsi mutlak dilakukan dalam mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dalam mendorong 23 Zaroni Samadi, “Implementasi Sistim Logistik Nasional”, makalah, disampaikan pada FDG dengan Pusat Penelitian BK DPR RI tanggal 11 Juli 2019, Jakarta. Salah satu tantangan yang dihadapi sistim logistik nasional. Harus diakui bahwa daya saing logistik Indonesia masih kalah dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara, terutama Singapura. Memang ada beberapa aspek telah mengalami kemajuan, namun secara keseluruhan terkait biaya logistik dan proses masih belum dapat bersaing.... (Mandala Harefa, S.E., M.Si.)

Keharusan aspirasi masyarakat untuk menyesuaikan pola redaksional agar sesuai dengan redaksional perencanaan anggaran pembangunan daerah bisa disiasati dengan disediakannya aplikasi perencanaan anggaran daerah di Setwan DPRD. Hal dimaksudkan agar setiap aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD bisa segera dimasukkan ke dalam sistem aplikasi dan diketahui oleh SKPD terkait. Mengenai tindak lanjut atas aspirasi tersebut, maka aplikasi ini harus dibuka kepada masyarakat untuk mengetahui sudah sejauh mana aspirasinya ditindaklanjuti oleh DPRD bersama Pemda. Melalui cara seperti ini posisi DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah bisa menjadi lebih efektif dan sejalan dengan pola kerja Pemda. Harus disadari kesemua inovasi ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah dalam menerima dan memperjuangkan apsirasi masyarakat.... (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.)

Kehadiran Bakamla sebagai badan sipil keamanan laut, yang memiliki tugas melaksanakan patroli keamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta melaksanakan fungsi penegakan hukum di laut, menjadi semakin penting bagi Indonesia yang wilayah perairannya lebih luas dari daratan dan memiliki sejumlah persoalan keamanan maritim yang disebabkan oleh aksi-aksi ilegal di laut yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, baik bersifat domestik maupun lintas-nasional. Aksi-aksi ilegal tersebut mencakup kejahatan yang bisa mengancam keamanan maritim dan keselamatan pelayaran di laut, seperti pembajakan, perampokan bersenjata, kerusakan lingkungan laut, illegal fishing, penyelundupan barang, manusia, senjata, dan perdagangan narkotika.... (Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.)

Pelindungan data pribadi dalam perundang-undangan Indonesia, belum memberikan kepastian yang begitu jelas dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat. Regulasi mengenai data pribadi belum diatur secara spesifik dalam satu undang-undang namun terdapat beberapa Ketentuan yang tersebar dalam beberapa undang-undang yang mencerminkan pelindungan data pribadi, seperti UU ITE, UU Kesehatan, UU Administrasi Kependudukan, UU Perbankan, UU HAM, Peraturan Menteri 20 Tahun 2016, dan lain-lain. Beberapa ketentuan yang mengatur pelindungan data pribadi yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan menyebabkan tumpang tindihnya mekanisme dan kewenangan dalam melakukan pelindungan terhadap data pribadi. Hal tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dan melakukan intervensi terhadap data pribadi yang tentunya dapat menimbulkan kerugian terhadap pelanggaran hak privasi. Untuk itu peraturan khusus tentang pelindungan data pribadi sangat dibutuhkan.... (Novianti, S.H., M.H.)

Koperasi syariah dalam praktik usahanya diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi tulang punggung aktivitas sosial, sehingga mampu berkontribusi meringankan beban pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Dengan dukungan kebijakan strategis penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang telah digulirkan pemerintah pada dua tahun terakhir. Diharapkan koperasi syariah mampu memanfaatkan momentum penguatan tersebut. Tentunya, penguatan secara internal terkait SDM, manajerial dan pengawasan serta penciptaan produk yang memiliki daya saing harus terus dilakukan. Sementara itu, pemerintah masih perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengawasan koperasi syariah agar kepercayaan masyarakat atas pengelolaan koperasi yang berbasis syariah akan semakin meningkat.... (Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.)