This study explores the survival strategies employed by Covid-19 survivors to improve their economic activities, with a specific focus on culinary entrepreneurs. Despite recovering from the virus, these individuals continue to face obstacles in resuming their businesses. Limited research has been conducted on the strategies adopted by survivors after their recovery, particularly in the culinary sector. This paper presents qualitative data collected through observation, document study, and interviews. The study includes twelve informants from six cases of Covid-19 transmission, purposively selected to investigate their perceptions and practices regarding economic survival post-recovery. The findings reveal that Covid-19 survivors encounter social exclusion in the form of isolation when attempting to resume work. The fear of societal stigmatization and maintaining distance from survivors results in a lack of community support, leading to economic stagnation for over a month. Despite efforts to obtain a health certificate from the government, the survivors struggle to restore normalcy. Consequently, they adopt various survival strategies, although these methods often require a considerable amount of time to achieve full recovery. To address this issue, the Indonesian House of Representatives should provide support, including oversight of government policies. It is recommended that when the government forces the closure of a business, they must also offer assistance and facilitate the official reopening after the recovery period. This approach will help restore consumer confidence and expedite economic recovery. It is crucial to learn from these findings to better prepare for similar situations in the future.... (Pajar Hatma Indra Jaya )

Cyberbullying has become a worrying phenomenon, especially among children. Increased use of the internet and social media among children may increase their risk of experiencing cyberbullying. In this study, the author raises the issue of the phenomenon of cyberbullying, its impact and prevention efforts on children. The purpose of this research is to provide education and preventive measures to protect children from cyberbullying. In this study, the authors used the library research method using secondary data obtained from KPAI, UNICEF, and other research published in the form of articles, journals or other references. The stages of the research started from selecting the topic, formulating the problem, analyzing it, and compiling the report. The results of this study indicate that cyberbullying is rife, especially on social media with children who are victims and perpetrators. This phenomenon has an impact physically, psychologically, and academically. The impact of cyberbullying is more harmful than traditional bullying because cyberbullying leaves a digital footprint that can be seen by everyone regardless of physical distance. Therefore, as a form of protection for children, efforts to prevent cyberbullying are necessary. Families and communities can provide education to children in using social media. In addition, the role of the legislature (DPR RI) is needed in providing adequate regulations, because regulations related to cyberbullying and its legal consequences have not been clearly regulated in the information and electronic transaction law or child protection law.... (Rabiah Al Adawiah)

Indonesia sebagai negara yang belum memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih perlu melakukan riset untuk mengkaji penerimaan masyarakat. Bangka Belitung merupakan kandidat lokasi pembangunan PLTN oleh BATAN dan kepulauannya diprediksi akan menjadi pionir energi baru dan terbarukan dari mineral ringan yaitu torium. Oleh karena itu, penelitian di Bangka Belitung bertujuan untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap pembangunan PLTN. Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mixed-method), dan pengumpulan data dilakukan dengan survei pada 1.500 responden yang terdiri dari penduduk Bangka Belitung. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan uji Chi-Square, sedangkan analisis kualitatif dengan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Bangka Belitung menyambut baik rencana pembangunan PLTN tersebut. Total penerimaan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung sebesar 73,73 persen, yang didukung oleh persepsi masyarakat yang setuju dengan manfaat PLTN sebesar 94,27 persen, risiko PLTN sebesar 70,93 persen, itikad baik pengembang PLTN sebesar 92,53 persen, dan kompetensi operator PLTN sebesar 93,53 persen. Terkait jarak, masyarakat yang setuju pada pembangunan pembangkit listrik ini menginginkan jarak sejauh 30 km dari pemukiman penduduk. Belum ada indikasi fenomena not in my backyard di Bangka Belitung, tetapi masih ada kesalahan persepsi di masyarakat mengenai risiko PLTN. Dikarenakan peran pemerintah yang terbatas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu memfasilitasi pendampingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan strategi sosialisasi untuk mengedukasi manfaat dan risiko pembangkit listrik tenaga nuklir.... (Drajat Tri Kartono)

Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan ekonomi yang mengakibatkan penurunan jam kerja bahkan kehilangan pekerjaan. Akan tetapi, terdapat peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Banyak perempuan mulai bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Sektor informal menjadi pilihan perempuan karena kemudahan dan tidak memerlukan keahlian khusus. Pendidikan sebagai modal yang dimiliki pekerja mempunyai pengaruh terhadap pilihan memasuki pekerjaan sehingga menentukan transisi pekerjaan yang akan dipilih pekerja dalam menghadapi dampak pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap reaksi ekonomi perempuan dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan melihat transisi pekerjaan perempuan dan apakah pengaruh tersebut sama pada perempuan muda dan dewasa. Dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 dan metode analisis regresi logistik multinomial terhadap 26.087 sampel yang terdiri dari 8.407 perempuan usia muda dan 17.680 perempuan dewasa serta 6.902 perempuan yang melakukan inmover formal, 16.472 perempuan inmover informal, dan 2713 perempuan outmover, ditemukan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan inmover ke sektor formal dan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan inmover ke sektor informal dibandingkan menjadi pengangguran. Peluang untuk melakukan transisi ke sektor formal lebih tinggi di kalangan perempuan muda. Pada perempuan dewasa, peluang tersebut lebih rendah karena tanggung jawab dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Selain pendidikan, perempuan kawin dan menjadi kepala rumah tangga lebih berpeluang untuk melakukan transisi ke sektor informal karena kemudahan memasuki pekerjaan dengan kendala yang mereka miliki dalam rangka meningkatkan pendapatan di masa pandemi Covid-19 ... (Nugrahayu Suryaningrum,Arif Maulana)

Keberadaan perusahaan tambang di suatu kawasan memiliki dampak positif bagi pembangunan daerah, peningkatan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keberadaan perusahaan tambang juga berisiko menimbulkan dampak negatif penurunan kualitas lingkungan dan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi konflik sosial di kawasan tambang batu bara dan alternatif solusinya. Penelitian ini dilakukan di Indragiri Hulu, Riau menggunakan metode gabungan melalui pemberian kuesioner, wawancara mendalam, observasi fisik, dan diperkaya dengan literatur reviu. Ditemukan pemicu konflik sosial berupa isu kepemilikan lahan, perizinan dan pembebasan lahan, serta isu penggunaan fasilitas umum. Sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan tambang telah memberikan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk beasiswa pendidikan tinggi. Peningkatan kapasitas SDM penting untuk menopang pertumbuhan wilayah dan meningkatkan daya saing melalui kegiatan produktif yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi guna mendorong terwujudnya ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini penting agar tidak banyak masyarakat yang menganggur dan mengganggu stabilitas perusahaan melalui gesekan-gesekan isu konflik lahan, konflik sosial, dan sejenisnya. Sebagai solusi diperlukan intervensi program pemberdayaan masyarakat dalam aspek pendidikan dan kegiatan produktif yang dilakukan secara optimal guna meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat pada perusahaan. Melalui hal tersebut keberlanjutan operasional lebih mudah dicapai karena manfaat positif sosial, ekonomi, dan lingkungan dijaga secara kolaboratif. Peran komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM sangat besar untuk menyukseskan tujuan tersebut. ... (Priyaji Agung Pambudi,Suyud Warno Utomo,Soemarno Witoro Soelarno,Noverita Dian Takarina)

COP26 yang dilaksanakan di Glasgow, Skotlandia telah mendorong komitmen negara- negara di dunia yang hadir pada pertemuan tersebut untuk merealisasikan ambisi dunia dalam menekan angka peningkatan suhu bumi di batas 1,5°C. Salah satu solusi yang digemakan pada pertemuan tersebut adalah transisi penggunaan energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam mewujudkan komitmen tersebut maka Indonesia perlu mengidentifikasi sebaran peran dan kontribusi pemerintah daerah agar dapat membantu pencapaian target RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) melalui RUED (Rencana Umum Energi Daerah). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah Jawa Barat sebagai pemerintah daerah dalam implementasi Pakta Iklim Glasgow. Penelitian ini merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui fungsi pengawasan untuk mendorong distribusi peran pemerintah daerah dalam implementasi EBT melalui empat komponen penting: integrasi regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyederhanaan birokrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perwujudan EBT, optimalisasi distribusi anggaran dan pembiayaan EBT, serta optimalisasi screening dan monitoring implementasi EBT pemerintah daerah. Dengan demikian, keterlibatan peran pemerintah Jawa Barat dalam mendukung percepatan target RUEN pada implementasi program EBT dapat terwujud secara optimal. ... (M. Syaprin Zahidi,M. Solahudin Al Ayubi)

Investasi merupakan variabel penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Investasi merupakan alat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi melalui stimulus modal untuk proses produksi yang akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup. Pemberdayaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) perlu digalakkan sebagai sumber pembangunan yang penting. Tujuan utama studi ini adalah menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah, dan lama sekolah terhadap realisasi PMDN pada 33 provinsi di Indonesia periode 2016-2020. Realisasi PMDN di Indonesia menunjukkan tren positif, hal ini sebagai indikator terjadinya pertumbuhan investasi yang baik di level provinsi. Estimasi data menggunakan first difference panel generalized method of moments. Berdasarkan hasil pengujian, variabel PDRB terbukti signifikan positif terhadap PMDN. Variabel lama sekolah terbukti berdampak negatif terhadap realisasi PMDN. Variabel PDRB(1) dan belanja pemerintah terbukti insignifikan. Pengujian validitas instrumen dengan uji Sargan menunjukkan model penelitian valid. Melalui uji Arellano-Bond Serial Correlation, diketahui tidak terdapat serial korelasi sehingga model memiliki konsistensi yang baik. Strategi kebijakan investasi diperlukan untuk mendorong produktivitas sektor produktif di level provinsi. Diperlukan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk dapat mengalokasikan PMDN secara efisien untuk sektor-sektor unggulan daerah.... (Vita Kartika Sari,Yozi Aulia Rahman)

Indonesia masih menghadapi masalah laju penurunan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan yang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama periode 2015-2019. Salah satu strategi yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan mewujudkan kesetaraan gender. Berdasarkan Human Development Report, Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan Indeks Ketimpangan Gender tertinggi di negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ketimpangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan terhadap pencapaian inklusivitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat pola simultanitas antara keempat indikator pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2015-2019. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah EC2SLS (Error Component Two Stage Least Square). Pola simultanitas yang terjadi memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia belum inklusif. Hasil estimasi menunjukkan bahwa rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki dan rata-rata upah perempuan signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki signifikan meningkatkan kesempatan kerja dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki signifikan menurunkan kemiskinan. Rasio angka partisipasi kasar perempuan terhadap laki-laki di jenjang perguruan tinggi signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan. Rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SMP signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan.... (Sifa Rofatunnisa,Hardius Usman)

Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kondisi keuangan tiga daerah otonomi khusus (otsus), yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat dengan akuntabilitas keuangan daerah yang diproksikan oleh variabel opini laporan keuangan daerah hasil pemeriksaan BPK RI. Menggunakan metode Conditional Logistic Fixed Effect, penelitian ini menggunakan rasio keuangan berdasarkan data keuangan daerah tahun 2011-2019. Hasil penelitian adalah adanya hubungan antara akuntabilitas dengan kondisi keuangan pemerintah daerah otsus. Variabel yang konsisten mendorong terciptanya akuntabilitas adalah variabel rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi total dana transfer. Rasio Dana Bagi Hasil (DBH) per total pendapatan serta belanja operasi dan belanja modal per total belanja konsisten dan signifikan dalam mengurangi kemungkinan terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seluruh temuan ini sejalan dengan pengembangan perhitungan yang juga menggunakan marginal effect ordered logit untuk melihat persentase kemungkinan keterjadian opini dan hubungannya dengan berbagai rasio yang menjadi variabel penelitian. Berbagai temuan berdasarkan olah data dan perhitungan marginal effect menunjukkan bahwa perlu adanya pembenahan kebijakan DBH dan belanja daerah, serta penerapan DAK pada daerah yang belum memperoleh opini WTP.... (Fajri Ramadhan,Khoirunurrofik)

Tulisan ini mengkaji peran dana otonomi khusus (otsus) terhadap pelayanan publik baik di bidang kesehatan maupun pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Menggunakan data panel dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2013-2020, temuan kami didasarkan pada data panel. Dana otsus berdampak positif dan signifikan terhadap pelayanan publik baik di bidang kesehatan maupun pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Selain itu, kami mengidentifikasi desentralisasi fiskal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dana otsus merupakan prasyarat untuk peningkatan pelayanan publik. Ada persyaratan untuk melaksanakan dana khusus untuk Papua, seperti partisipasi masyarakat dalam menentukan dan mengawasi penggunaan dana khusus, akuntabilitas pemerintah daerah untuk menggunakan dana khusus, sinergi, dan koordinasi para pemangku kepentingan di Papua. Terakhir, pemerintah pusat harus memastikan dana khusus harus dialokasikan untuk pelayanan publik seperti sektor kesehatan dan pendidikan. DPR RI perlu mendorong pengawasan dan evaluasi terhadap dana otonomi khusus di Provinsi Papua agar sesuai dengan tujuan pemberian dana tersebut.... (Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.)

Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai lokasi wilayah desa di sekitar/dalam kawasan hutan sebagai bukti ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan dalam memengaruhi luasan hutan mangrove di wilayah pesisir Indonesia. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa Indonesia mengalami deforestasi mangrove yang sangat besar dalam tiga dekade terakhir. Menurut studi empiris yang dilakukan di Iran, India, Thailand, dan Vietnam, secara umum ketergantungan mata pencaharian pada hutan memberikan dampak negatif dalam mengurangi ekosistem hutan mangrove. Studi empiris pada level desa di Indonesia masih belum ada karena keterbatasan data. Penulis mencoba menganalisis data panel unbalanced dengan kombinasi data geospasial dan PODES. Menggunakan Fixed Effects Model (FEM) untuk menganalisis dampak dari lokasi wilayah desa di dalam kawasan hutan terhadap luasan hutan mangrove, penelitian ini menemukan bahwa desa yang wilayahnya berada di sekitar/dalam kawasan hutan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam dan korelasi negatif terhadap luasan hutan mangrove di wilayah desa tersebut. Ketergantungan tersebut baik bagi perekonomian masyarakat desa, namun akan berdampak buruk terhadap lingkungan,sehingga diperlukan alternatif mata pencaharian di desa untuk mengurangi ketergantungan penduduk desa terhadap hutan mangrove. Pemerintah Indonesia perlu mendorong rehabilitasi mangrove untuk dikembalikan menjadi pusat ekowisata agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove.... (Itfan,Widyono Soetjipto)

Berbagai penelitian telah menganalisis bahwa industri mikro dan kecil (IMK) berperan strategis dalam perekonomian, berkembang, dan memiliki berbagai kelemahan yang menyebabkan menjadi sasaran kriminalitas, namun belum menganalisis tingkat kriminalitas yang mengancam kinerja IMK. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari tingkat kriminalitas, kriminalitas yang mengancam IMK, dan kinerja IMK yang terancam kriminalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pemodelan persamaan regresi panel data fungsi produksi Cobb-Douglas IMK yang ditambahikan dengan variabel kriminalitas. Variabel yang digunakan adalah jumlah produksi, nilai tambah, jumlah produksi per tenaga kerja, nilai tambah per tenaga kerja, jumlah perusahaan, jumlah pekerja, input, dan pengeluaran IMK untuk tenaga kerja. Variabel kriminalitas berupa jumlah kriminalitas dan risiko penduduk menjadi korban kriminalitas. Data yang digunakan adalah data IMK dan kriminalitas seluruh provinsi di Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua model menggambarkan IMK terancam kriminalitas tingkat rendah sebab hanya jumlah kriminalitas yang memengaruhi kinerja IMK. Kinerja IMK yang terancam adalah nilai tambah per tenaga kerja. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan untuk mencegah meningkatnya tingkat kriminalitas melalui pengurangan jumlah kriminalitas, peningkatan nilai tambah dan produktivitas IMK. ... (Agung Riyardi,Maulidyah Indira Hasmarini)

Pada tahap awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, Kabupaten Kendal mengalami peningkatan angka kemiskinan sebagaimana terjadi di lingkup nasional maupun global. Daerah perkotaan di Kabupaten Kendal mengalami lonjakan yang lebih tinggi sebesar 4,42 persen pada keluarga miskin dibandingkan dengan daerah perdesaan yang hanya mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen. Suburbanisasi memainkan peran penting karena kedekatan Kabupaten Kendal dengan Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Menariknya, isu-isu terkait kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah suburban. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menganalisis kemiskinan di perkotaan, suburban, dan perdesaan di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan: (1) menetapkan zonasi tata ruang di Kabupaten Kendal berdasarkan ketiga kategori tersebut, dan (2) menganalisis peningkatan kemiskinan pada periode awal pandemi di setiap kategori. Zonasi spasial dilakukan dengan menggunakan teknik K-Means Clustering, sedangkan teknik deskriptif kuantitatif dan analisis spasial dengan Moran Index dan Local Indicators of Spatial Autocorrelation (LISA) digunakan untuk analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memengaruhi komposisi rumah tangga miskin secara berbeda di perkotaan, suburban, dan perdesaan. Selain itu, analisis mengungkapkan bahwa kemiskinan cenderung mengelompok di daerah suburban Kabupaten Kendal.... (Rasyid Widada,Baba Barus,Bambang Juanda,Sri Mulatsih)

Keberlanjutan industri minyak kelapa sawit menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Penelitian ini menggali praktik corporate social responsibility (CSR) dalam konteks keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di Provinsi Riau. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini melakukan tinjauan pustaka komprehensif yang mengutip beragam sumber seperti jurnal akademis, situs web, dan laporan resmi pemerintah terkait CSR dan keberlanjutan sektor minyak kelapa sawit. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan Nvivo 12 Plus sebagai alat kunci. Temuan penelitian menerangi beragam pendekatan CSR yang diadopsi oleh perusahaan minyak kelapa sawit di Provinsi Riau, meliputi praktik pertanian berkelanjutan, perlindungan integritas lingkungan dan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur dan akses ke layanan penting, penerapan standar transparansi dan sertifikasi, serta investasi dalam riset dan inovasi. Implementasi inisiatif CSR memainkan peran penting dalam memajukan keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di wilayah ini. Inisiatif ini menjadi mekanisme penting untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, memupuk kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, perlu diakui bahwa implementasi program CSR masih memiliki tantangan, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi yang mendukung serta menerapkan pengawasan yang ketat. ... (Made Devi Wedayanti,Selvi Harvia Santri,Afrinaldy Rustam,Tawakkal Baharuddin)

Tenaga kesehatan dari daerah melakukan migrasi ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Terutama selama wabah Covid-19 merebak, banyak rumah sakit di Jakarta membutuhkan tambahan staf untuk menangani peningkatan permintaan layanan kesehatan. Dengan adanya kesempatan untuk menjadi sukarelawan, petugas kesehatan dari daerah menyadari adanya peluang untuk menyumbangkan keterampilan mereka serta meningkatkan peluang kerja. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan dampak yang mereka hadapi di daerah asal mereka. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap empat mantan relawan di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, penulis menemukan bahwa pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perpindahan tenaga kesehatan dari daerah ke Jakarta. Data dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang melibatkan proses sistematis reduksi data dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan teori yang membumi. Hasil yang didapatkan dari analisis proses migrasi ini disebabkan oleh masalah-masalah seperti pembayaran yang kurang, gaji yang tertunda, dan kurangnya prospek karir di daerah asal mereka. Kondisi ini telah tertuang dalam peraturan undang-undang kesehatan saat ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 235 dan 229, dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan sistem pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. ... (Indah Choirun Nissa,Dini Asmarani,Syamsul Bachri)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk tahun 1975 dengan tujuan sebagai perangkat pendukung kebijakan negara dalam urusan keagamaan umat Islam. Dalam perjalanannya, fatwa MUI tidak lepas dari dinamika pro dan kontra. Lebih dari itu, kedudukan MUI juga sering kali dipersoalkan pihak-pihak tertentu yang menentang keberadaannya terkait relevansinya dengan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kedudukan MUI sebagai unsur kokoh dari masyarakat madani dalam dinamika politik demokrasi di Indonesia. Rumusan penelitian yang disusun dalam kajian ini adalah bagaimana peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap perkembangan masyarakat madani dalam lanskap demokrasi Indonesia. Untuk menjawab rumusan tersebut, kajian ini menggunakan konsep masyarakat madani dan teori fungsionalisme struktural. Kajian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dan dokumen yang dihimpun adalah studi kepustakaan (library research). Hasilnya, penelitian ini melihat bahwa eksistensi MUI sebagai pilar masyarakat madani dalam sistem demokrasi Pancasila cukup kuat. Selain itu, kehadiran MUI juga melengkapi fungsi struktur dan eksistensi lembaga dan perangkat negara lainnya, seperti Kementerian Agama, DPR RI, dan ormas-ormas Islam. Karena itu, dukungan politik dari Komisi VIII DPR RI sebagai mitra legislatif menjadi keharusan agar MUI tetap tegak sebagai instrumen masyarakat madani. ... (Ramdhan Muhaimin)

Studi ini merupakan penelitian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi konflik Rusia dan Ukraina. Perang di Ukraina telah menarik perhatian luas dan mempengaruhi kebijakan luar negeri banyak negara termasuk Indonesia sebagai salah satu negara-negara kekuatan menengah di Asia. Konflik ini telah mempertajam bipolarisasi antara Ukraina yang didukung oleh negara-negara Barat dan Rusia sendiri. Situasi politik ini memberikan tantangan serius bagi Indonesia yang telah lama dikenal sebagai negara netral dan non-aliansi. Dengan mengusung politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengambil sikap tegas terhadap perang Rusia-Ukraina serta melanjutkan kepemimpinan di G20 dan ASEAN. Karena itu, studi ini bermaksud untuk menganalisis perilaku politik luar negeri Ri dan peran yang dibangun dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina. Dengan menggunakan teori peran dalam analisa kebijakan luar negeri dan metode riset kualitatif analisis teks, studi ini menemukan bahwa Indonesia menampilkan tiga wajah politik luar negeri terhadap perang Rusia-Ukraina. Pertama, teguh pada penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB terutama prinsip kedaulatan dan integritas teritorial; kedua, menjalankan politik luar negeri bebas-aktif mengintegrasi dua blok yang berseberangan; ketiga, menjalankan kebijakan luar negeri yang menguntungkan bagi kepentingan domestik dan keuntungan ekonomi.... (Isep Parid Yahya)

Kebanyakan literatur hubungan internasional memandang secara positif tentang multilateralisme. Diplomasi multilateral sering kali diasosiasikan dengan upaya kolektif untuk memecahkan aneka persoalan di tingkat regional atau global. Indonesia sejak lama mempraktikkan diplomasi multilateral sebagai bagian dari komitmen menciptakan dunia yang lebih baik sebagaimana amanat konstitusi. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diplomasi multilateral Indonesia menekankan pada pencapaian kepentingan nasional ketimbang kepentingan kolektif. Menggunakan studi kasus presidensi Indonesia di G20 dan ASEAN, artikel ini mengemukakan argumen bahwa diplomasi multilateral Indonesia di kedua forum tersebut didominasi prinsip pragmatisme yang berorientasi pada pengejaran kepentingan jangka pendek terutama ekonomi alih-alih upaya strategis memecahkan persoalan internasional. Prinsip pragmatisme multilateral ini dapat melemahkan reputasi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang diharapkan dapat berkontribusi bagi pemecahan masalah-masalah global.... (Mohamad Rosyidin)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi publik digital Taiwan di Indonesia dan umumnya di negara-negara ASEAN dalam mendukung Kebijakan Baru Arah Selatan Taiwan. Ini berkaitan untuk menguraikan dan menilai sejauh mana diplomasi digital dapat membantu Taiwan dalam mencapai tujuan Kebijakan Baru Arah Selatan dan keterbatasannya. Tulisan ini menilai media sosial pemerintah Taiwan, khususnya media sosial resmi Kementerian Luar Negeri dan platform media digital lainnya yang telah digunakan untuk mempromosikan dan menginformasikan Kebijakan Baru Arah Selatan dan akun media sosial presiden. Ini menggunakan diplomasi digital dalam Hubungan Internasional sebagai kerangka konseptual yang merupakan bagian dari diplomasi publik. Penelitian ini merupakan analisis konten kualitatif, yang menganalisis istilah-istilah seperti Kebijakan Baru Arah Selatan, Indonesia, dan Taiwan. Studi ini menemukan bahwa diplomasi publik digital Taiwan mendukung Kebijakan Baru Arah Selatan terhadap Indonesia dalam hal, tetapi tidak terbatas pada, pembagian sumber daya, pertukaran orang-ke-orang, dan mempromosikan hubungan kelembagaan. Ini memenuhi efisiensi dan tujuan diplomasi digital. Diplomasi digital Taiwan dapat mencapai penetapan agenda danperluasan kehadirannya tetapi terbatas pada optimalisasi dalam menghasilkan percakapan. Platform media yang digunakan dalam diplomasi digital Taiwan tersebut, dapat memenuhi tujuan diplomasi digital yaitu penyampaian informasi, layanan konsuler, dan keterlibatan serta memperluas jaringan.... (Rika Isnarti)

Gagasan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan bentuk usaha negara dalam memberikan affirmative action untuk perempuan di lingkup politik. Upaya negara dalam memberikan affirmative action untuk perempuan di lingkup politik bertujuan untuk menguatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Kebijakan afirmatif ini kemudian membuahkan hasil berupa meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dari periode ke periode. Bahkan di periode 2019-2024 persentase perempuan di DPR sebesar 20% atau sebanyak 118 kursi dari total jumlah anggota, yang mana ini pertama kalinya keterwakilan perempuan di DPR menyentuh angka tersebut. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan di DPR tidak sejalan dengan kontribusi mereka di bidang legislasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang situasi yang sesuai dengan fakta pada saat penelitian dilakukan, dengan penekanan pada tantangan kebijakan affirmative action. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan kebijakan affirmative action pemerintah berupa kuota minimal perempuan dalam pencalonan anggota DPR minimal 30% sebagai upaya penguatan keterwakilan perempuan di legislatif. Hasil yang ditemukan sehubungan dengan tantangan kebijakan affirmative action yang belum memaksimalkan peran perempuan di lembaga legislatif yakni kapasitas perempuan yang belum maksimal, budaya patriarki, serta keterwakilan perempuan sebagai formalitas.... (Rahma Ning Tias)