Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (17)
Buku Lintas Tim (169)
Buku Tim (550)
Hasil Diskusi (56)
Hasil Penelitian (1)
Info Singkat (1148)
Jurnal Aspirasi (177)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (180)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (171)
Jurnal Politica (148)
Parliamentary Review (100)
Menemukan 2927 data.
Image

Pengembangan sektor EBT di Indonesia memerlukan investasi yang sangat besar. Namun saat ini investasi di sektor EBT masih sangat kecil dibandingkan kebutuhannya, bahkan cenderung mengalami penurunan. Tulisan ini menganalisis tantangan investasi dalam rangka transisi energi. Indonesia memiliki komitmen yang kuat melakukan transisi energi yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) menuju Indonesia Net Zero Emission pada 2060. Berbagai upaya kebijakan dilakukan untuk menyederhanakan aturan dalam rangka untuk menarik investasi. Salah satunya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun terdapat tantangan investasi di sektor EBT, mencakup tingginya biaya investasi awal, kepastian kebijakan pemerintah, akses pembiayaan, dan integrasi dengan infrastruktur energi yang sudah ada. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut maka kerja sama antara pemerintah, investor, dan lembaga keuangan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. DPR RI melalui Komisi VII perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan bersama pemerintah agar menjadi landasan pijakan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan EBT. ... (Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.)

Info Singkat Vol. XV No. 11/I/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat perdagangan orang. Meningkatnya jumlah pekerja migran yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan bahwa pelindungan terhadap pekerja migran belum maksimal. Tulisan ini membahas mengenai penguatan pelindungan pekerja migran dari TPPO. Kelemahan aspek regulasi, ketidaktahuan masyarakat mengenai proses penempatan pekerja yang sesuai prosedur, dan beragamnya modus TPPO menjadikan pekerja migran rawan menjadi korban. Penguatan pelindungan pekerja migran dapat dilakukan melalui restrukturisasi Satuan Tugas (Satgas) TPPO, revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), kerja sama dan koordinasi antarlembaga serta edukasi secara intensif. Komisi IX DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah untuk melakukan sinergitas dalam upaya pencegahan pekerja migran dari TPPO. Komisi III DPR RI melalui fungsi legislasi dapat segera merevisi UU TPPO dengan memasukkan aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarananya.... (Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XV No. 11/I/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Recep Tayyip Erdogan memenangkan pemilu Turki pada putaran kedua yang digelar pada 28 Mei 2023. Kemenangan Erdogan tersebut menandakan berlanjutnya kembali masa pemerintahan Erdogan untuk periode ketiga hingga tahun 2028. Terpilihnya kembali Erdogan sebagai Presiden Turki menarik untuk dianalisis, bagaimana sesungguhnya sikap Erdogan, baik dalam konteks nasional di dalam negeri maupun dalam konteks internasional. Terpilihnya kembali Erdogan sebagai Presiden Turki untuk periode yang ketiga memberi ruang dan kesempatan bagi Erdogan untuk meneruskan berbagai kebijakannya. Dengan visi Neo-Ottoman-nya, Erdogan tampaknya akan terus berupaya menjadikan Turki sebagai negara besar yang pernah menjadi pemimpin dunia Islam. Tidak itu saja, kedudukan Turki sebagai negara middle power, tampaknya akan tetap dijadikan pijakan bagi Erdogan untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Turki, sebagai mitra Indonesia dan sesama negara middle power, sudah tentu juga dapat bekerja sama dengan Indonesia, termasuk melalui kerja sama antar-parlemen, dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan internasional yang menjadi perhatian bersama.... (ZIYAD FALAHI, M.Si.)

Info Singkat Vol. XV No. 12/II/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Indonesia mengusulkan latihan gabungan militer bersama khusus negara anggota ASEAN yang akan dilaksanakan di perairan Natuna. Latihan militer tersebut akan melibatkan negara anggota ASEAN, merupakan joint exercise perdana yang diinisiasi Indonesia. Tulisan ini menganalisis inisiatif Indonesia dalam usulan latihan gabungan militer ASEAN dilihat dari konsep diplomasi pertahanan. Usulan tersebut merupakan implementasi diplomasi pertahanan Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan, terutama sebagai respons atas dominasi China dengan klaimnya atas Laut China Selatan. Meskipun belum dapat merangkul Kamboja dan Myanmar, upaya diplomasi ini telah membuka ruang lebih luas bagi soliditas ASEAN dalam merespons dinamika kawasan. Bagi Indonesia, inisiatif ini menunjukkan penegasan atas kedaulatan terhadap Laut Natuna Utara, serta upaya untuk terus mempromosikan perdamaian dunia. Komisi I DPR RI perlu terus mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mengoptimalkan diplomasi pertahanan yang sejalan dengan politik luar negeri dan kepentingan nasional.... (Aulia Fitri, S.IP., M.Si. (Han))

Info Singkat Vol. XV No. 12/II/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Indonesia hampir setiap tahun mengimpor baik daging sapi maupun sapi hidup untuk penggemukan dan pengembangbiakan. Hal ini dilakukan karena kebutuhan daging sapi yang terus meningkat setiap tahunnya, terutama pada hari-hari besar. Sedangkan program swasembada sapi selalu gagal sejak lama. Tulisan ini menganalisis persoalan produksi sapi dan kebijakan program swasembada sapi. Impor daging sapi sudah tidak dapat dielakkan, tetapi strategi lain yang harus ditempuh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian adalah menata ulang kebijakan swasembada sapi dalam negeri agar secara perlahan populasi sapi domestik bertambah. Terkait hal ini DPR RI melalui Komisi IV dan VI perlu mendesak pemerintah mencari solusi guna mengurangi ketergantungan impor sapi dengan mengawasi ketat program swasembada sapi saat ini dan ke depan.... (Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.)

Info Singkat Vol. XV No. 12/II/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan penting dalam menegakkan hak-hak konsumen dan memastikan praktik bisnis yang adil. Namun, BPSK dihadapkan pada sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penanganan penyelesaian sengketa konsumen. Tulisan ini mengkaji kendala BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen serta upaya mengatasinya melalui penguatan kelembagaan BPSK. Ketidaksinkronan regulasi dan pengaturan yang kontradiktif mengakibatkan BPSK tidak dapat berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa konsumen. Diperlukan upaya penguatan BPSK melalui penyempurnaan UUPK dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen. Komisi VI DPR RI perlu mendorong percepatan penyusunan dan pembahasan revisi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan memberikan pengaturan penguatan kelembagaan penyelenggara perlindungan konsumen.... (Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XV No. 12/II/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Dalam rangka memberikan layanan yang ramah dan nyaman bagi para lansia yang ingin menunaikan ibadah haji, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan layanan ibadah haji ramah lansia. Tulisan ini membahas urgensi layanan ibadah haji yang ramah lansia, tantangan serta upaya pemerintah untuk melayani jemaah haji lansia. Layanan ibadah haji ramah lansia merupakan suatu keharusan untuk memastikan bahwa lansia dapat menjalankan ibadah haji dengan nyaman dan aman. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah, yaitu pengelolaan sumber daya, penyelenggaraan pelatihan, dan pendampingan khusus untuk jemaah haji lansia, koordinasi dengan pihak terkait, dan penyediaan anggaran yang cukup. Pemerintah sudah berupaya melaksanakan layanan haji ramah lansia, seperti melibatkan ahli giatri dalam pelaksanaan haji, sosialisasi haji ramah lansia, menyiapkan sarana transportasi, ruang tunggu khusus lansia, mengurangi seremonial di embarkasi, penambahan petugas khusus untuk melayani lansia, mengedukasi lansia, melibatkan jemaah haji lainnya untuk peduli lansia, penyediaan bantuan 200 kursi roda. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Agama agar memberikan layanan haji ramah lansia yang lebih baik.... (Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.)

Info Singkat Vol. XV No. 12/II/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Ponpes Al Zaytun menuai polemik karena menjalankan ajaran agama yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga ada dugaan penistaan agama. Artikel ini bertujuan mengkaji sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 dan UU No. 5 Tahun 1965, yang antara lain mengatur sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama. Kasus Ponpes Al Zaytun telah ditangani oleh Bareskrim Polri dan sampai pada tahap penyidikan, namun belum ditetapkan tersangkanya. Terhadap pelaku penistaan agama tidak cukup hanya diberi sanksi pidana tetapi juga perlu pembinaan agar dapat menjalankan agama dengan benar, termasuk bagi santri dan murid-murid Ponpes Al Zaytun. Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu terus memantau perkembangan penanganan kasus Ponpes Al Zaytun. Sementara itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu memastikan pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaku, santri, dan murid-murid ponpes tersebut secara serius agar mereka dapat menjalankan ajaran agama dengan benar.... (Puteri Hikmawati, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XV No. 13/I/P3DI/Juli/2023

2023
Juli
Info Singkat
Image

Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Sidang V Tahun 2022-2023 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). Tulisan ini akan mengkaji tentang poin-poin perubahan RUU Desa. Ada sejumlah poin substansi krusial yang dituangkan dalam pasal-pasal RUU Desa. Poin-poin tersebut antara lain tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun dalam dua periode, alokasi dana 20% dari pusat, keberadaan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan oleh aparat desa, serta keterwakilan 30% perempuan. Ke depan, pembahasan RUU Desa yang akan dilakukan oleh Baleg DPR RI bersama pemerintah harus dilakukan dengan kehati-hatian dan didasari oleh kajian yang komprehensif, sehingga revisi UU Desa dapat efektif sebagai upaya memperkuat pembangunan desa.... (Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.)

Info Singkat Vol. XV No. 13/I/P3DI/Juli/2023

2023
Juli
Info Singkat
Image

Peningkatan kebutuhan gula nasional seiring meningkatnya pertambahan penduduk Indonesia menyebabkan Indonesia mengalami kekurangan produksi gula nasional. Sementara itu Presiden Jokowi meyakini swasembada gula pada lima tahun ke depan pada tahun 2028 untuk gula konsumsi dan tahun 2025 untuk gula industri. Total kebutuhan gula nasional mencapai sekitar 6 juta ton, sementara produksi nasional hanya 2,2 juta ton per tahun. Salah satu kebijakan pemerintah melalui Bapanas adalah menaikkan harga pembelian gula di petani menjadi Rp12.500 per kg. Hal ini diharapkan dapat mendorong minat petani untuk menanam tebu. Tulisan ini menganalisis kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri dengan menaikkan harga pembelian gula kristal putih di tingkat petani sehingga memperkuat stabilitas pasokan dan harga gula nasional untuk mewujudkan swasembada gula. Terkait hal ini Komisi IV, VI, dan VII DPR RI dapat mendorong dan mengawasi pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan untuk meningkatkan produksi gula nasional dan membatasi impor gula serta melakukan pengawasan efektif terhadap impor gula. ... (Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.)

Info Singkat Vol. XV No. 13/I/P3DI/Juli/2023

2023
Juli
Info Singkat
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.