Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (18)
Buku Lintas Tim (137)
Buku Tim (492)
Hasil Diskusi (56)
Info Singkat (1017)
Jurnal Aspirasi (163)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (167)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (171)
Jurnal Politica (121)
Parliamentary Review (79)
Menemukan 2631 data.
Image

Tenaga Kerja Asing (TKA) terus berdatangan bahkan di masa Pandemi Covid-19. Adanya aturan terkait pengendalian TKA dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tidak mampu membendung arus masuknya TKA. Kondisi ini telah melahirkan pro dan kontra dalam masyarakat. Tulisan ini membahas mengenai aturan pengendalian TKA pada masa Pandemi Covid-19. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa aturan pengendalian TKA dalam UU Cipta Kerja lebih longgar jika dibandingkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan pembatasan penggunaan TKA terkait Pandemi Covid-19 juga tidak bisa mengendalikan arus masuk TKA. Kondisi ini membuat upaya pengawasan terhadap TKA harus ditingkatkan. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap upaya pengendalian TKA oleh pemerintah supaya TKA yang masuk ke Indonesia benar-benar TKA yang dibutuhkan dan memperhatikan perkembangan Pandemi Covid-19. Sedangkan melalui fungsi legislasi, DPR RI perlu mengajukan RUU Pengawasan Ketenagakerjaan untuk memperketat pengawasan terhadap TKA.... (Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.)

Info Singkat Vol. XIII No. 10/II/P3DI/Mei/2021

2021
Mei
Info Singkat
Image

Konflik terbuka Palestina-Israel, meski saat ini sudah gencatan senjata, menjadi keprihatinan internasional. Konflik dipicu kebijakan sepihak Israel yang akan menggusur warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem, yang kemudian memunculkan aksi kekerasan dan berujung pada pertempuran antara Hamas dan Militer Israel. Tulisan ini mengkaji mengapa konflik Palestina-Israel terjadi dan bagaimana seharusnya disikapi masyarakat internasional. Konflik Palestina-Israel, tidak dapat dilepaskan dari aksi provokasi yang sering dilakukan Israel terhadap warga Palestina, khususnya terkait kebijakan perluasan permukiman warga Yahudi di wilayah Palestina. Tindakan Israel yang mengabaikan hak-hak bangsa Palestina dan hukum internasional tersebut tidak bisa dibiarkan terus berlanjut karena berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, aksi kolektif internasional untuk menghidupkan kembali perundingan damai, termasuk memaksa Israel agar patuh terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel perlu terus diupayakan oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Penjajahan adalah inti persoalan Palestina-Israel. Dunia tidak dapat membiarkan Palestina menerima ketidakadilan sepanjang hidupnya.... (Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 10/II/P3DI/Mei/2021

2021
Mei
Info Singkat
Image

Pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan, penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 tetap akan dilaksanakan. Namun belum ada kepastian mengenai jumlah kuota jemaah untuk masing-masing negara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama membuat dua persiapan penyelenggaraan ibadah haji yaitu skema penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 dan alur pergerakan jemaah haji 2021. Tulisan ini mengkaji persiapan pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 beserta tantangannya. Pertama, kuota jemaah haji yakni 50%, 30%, 25% dan 5%. Skema tersebut bersifat spekulatif dan belum memiliki dasar yang kuat. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian jumlah kuota jemaah Indonesia. Kedua, alur pergerakan jemaah haji 2021 yang meliputi kegiatan vaksinasi, karantina dan pemeriksaan Covid-19. Keterbatasan waktu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dan meningitis bagi calon jemaah haji. Selain itu, serangkaian vaksinasi, pemeriksaan dan karantina Covid-19 tentunya menambah biaya haji 2021. Komisi VIII DPR RI perlu memastikan pemerintah agar dapat memenuhi cakupan vaksinasi bagi calon jemaah haji.... (Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.)

Info Singkat Vol. XIII No. 10/II/P3DI/Mei/2021

2021
Mei
Info Singkat
Image

Pandemi Covid-19 megakibatkan krisis kesehatan dan mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Namun, sejumlah indikator menunjukkan pemulihan ekonomi nasional pada triwulan IV/2020 dan triwulan I/2021. Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional adalah mendorong sektor UMKM yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional. Tulisan ini mengkaji kondisi UMKM terdampak pandemi Covid-19 serta upaya pemerintah dalam memulihkannya. Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada sektor UMKM yang menyebabkan para pelakunya harus beradaptasi antara lain dengan menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jumlah/jam kerja karyawan serta jumlah saluran penjualan/pemasaran. Membaiknya angka penyebaran virus Covid-19 dan adanya program vaksinasi, telah menumbuhkan optimisme bagi para pelaku UMKM pada tahun 2021. Dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk memulihkan sektor UMKM yaitu penyaluran PEN bagi sektor UMKM, program Gernas BBI, program vaksinasi, restrukturisasi kredit, dan rencana pembentukan holding BUMN ultra mikro. DPR RI perlu mendukung pemerintah dalam memulihkan sektor UMKM agar momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini dapat terwujud.... (RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 10/II/P3DI/Mei/2021

2021
Mei
Info Singkat
Image

Bagi masyarakat Indonesia, mudik merupakan salah satu tradisi dalam merayakan Hari Raya Lebaran. Namun untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 maka pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. Regulasi tersebut ternyata tidak dapat membendung antusiasme masyarakat untuk tetap melakukan mudik. Tulisan ini ingin mengkaji arah kebijakan larangan mudik lebaran 2021. Ditemukan bahwa, larangan mudik ternyata menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan pada masyarakat. Hal ini karena pemerintah hanya melarang kegiatan mudik, namun tetap membuka daerah wisata. Pemerintah juga tetap menerima kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) saat larangan mudik berlaku. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk tetap mudik. Ke depan, perlu ada evaluasi agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mencegah kenaikan kasus penyebaran Covid-19 dapat berjalan efektif. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat memberi masukan bagi evaluasi kebijakan larangan mudik bila akan diterapkan kembali pada masa liburan mendatang.... (JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.)

Info Singkat Vol. XIII No. 10/II/P3DI/Mei/2021

2021
Mei
Info Singkat
Image

Kasus kebocoran data BPJS yang berisi data pribadi 279 juta penduduk Indonesia dan beredarnya SMS blast BMKG yang berisi informasi tidak benar menjadi sorotan publik karena mengindikasikan lemahnya sistem pelindungan data pribadi (PDP) dan keamanan siber nasional. Strategi dan kebijakan keamanan siber bertujuan mengamankan data pribadi. Saat ini regulasi keamanan siber dan PDP tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tulisan ini bertujuan menganalisis urgensi sinergitas pengaturan keamanan siber dan PDP. Hasil analisis menunjukkan bahwa antara PDP dan keamanan siber memerlukan sinergitas pengaturan dan perlu segera ditindaklanjuti dengan membenahi elemen yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PDP dan keamanan siber yang meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kajian ini merekomendasikan kepada DPR untuk memprioritaskan pembahasan RUU PDP dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber secara simultan. Melalui pengawasan di komisi terkait, DPR juga perlu mendorong pemerintah untuk menggiatkan edukasi dan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadinya.... (Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIII No. 11/I/P3DI/Juni/2021

2021
Juni
Info Singkat
Image

Jet tempur Hawk dari Royal Malaysian Air Force melakukan pencegatan terhadap pesawat militer China pada 31 Mei karena dianggap mengancam kedaulatan Malaysia dan mengganggu keselamatan penerbangan. Tulisan singkat ini memaparkan pengaruh insiden tersebut pada hubungan bilateral kedua negara serta implikasinya terhadap stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan. Kedekatan hubungan bilateral Malaysia-China telah menempatkan Malaysia untuk sangat berhati-hati dalam bersikap terhadap China. Sangat kecil kemungkinan insiden ini akan mendorong kedua negara untuk mempertimbangkan opsi militer. Tetapi insiden ini akan menjadi pendorong bagi Malaysia untuk mengurangi ketergantungan terhadap China. Kehadiran kekuatan udara China dapat dilihat sebagai bagian dari rencana perluasan peran PLAAF, sekaligus kelanjutan dari upaya China menegaskan klaimnya di Laut China Selatan (LCS). Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu peningkatan kehadiran kekuatan militer dari negara lainnya untuk merespons, yang biasanya berujung pada ketegangan. Indonesia, baik pemerintah maupun parlemen, perlu mendorong negara-negara di kawasan untuk terus meningkatkan kerja sama dan menekan potensi konflik di LCS.... (Rizki Roza, S.Ip., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 11/I/P3DI/Juni/2021

2021
Juni
Info Singkat
Image

Indonesia terus berusaha meningkatkan upaya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim. Salah satunya dengan skenario yang diproyeksikan mencapai Net-Zero Emissions (NZE) pada 2070. Di satu pihak target ini dinilai terlambat, karena negara-negara maju menargetkan NZE tercapai pada tahun 2050. Di lain pihak, target tersebut dinilai terlalu ambisius, mengingat kondisi Indonesia yang masih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon dari berbagai sektor masih tinggi. Tulisan ini mengkaji tantangan dalam pembangunan rendah karbon di Indonesia dan langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai target NZE Indonesia 2070. Sektor kehutanan, alih fungsi lahan, gambut, dan sektor energi yang menggunakan bahan bakar fosil adalah penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, strategi, kebijakan, dan program pada sektor-sektor tersebut perlu diprioritaskan. DPR RI perlu terus mengawal pemerintah dalam mengimplementasikan dokumen yang telah dicanangkan sekaligus memberi dukungan dari segi anggaran dan regulasi agar target NZE dapat diwujudkan.... (Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.)

Info Singkat Vol. XIII No. 11/I/P3DI/Juni/2021

2021
Juni
Info Singkat
Image

Permasalahan pengelolaan data kepegawaian di Indonesia kembali muncul terkait temuan adanya 97.000 data Pegawai Negeri Sipil (PNS) misterius. Namun temuan tersebut ternyata merupakan PNS yang tidak mengikuti pendataan ulang PNS pada tahun 2015. Pendataan PNS baru dilakukan dua kali, yaitu tahun 2003 dan 2015. Pada tahun 2021 pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan kembali melakukan pemutakhiran data mandiri (PDM) kepegawaian secara nasional melalui aplikasi MySAPK. Tulisan singkat ini ingin mengurai permasalahan data kepegawaian dan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK. BKN berupaya memperbaiki data kepegawaian dengan melaksanakan program PDM melalui aplikasi MySAPK dan mewajibkan setiap ASN untuk dapat mengikuti PDM tersebut. Komisi II DPR RI, melalui fungsi pengawasan dapat terus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program pemutakhiran data mandiri kepegawaian. Melalui fungsi legislasi, dapat terus mengupayakan terbentuknya Rancangan Undang-Undang E-Government, dan melalui fungsi anggaran dapat mendukung pemerintah dalam membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata di Indonesia.... (SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.)

Info Singkat Vol. XIII No. 11/I/P3DI/Juni/2021

2021
Juni
Info Singkat
Image

RKUHP kembali menjadi perhatian publik karena adanya beberapa isu krusial, salah satunya mengenai penghinaan terhadap presiden. Tulisan ini mengkaji kedudukan RKUHP dalam hukum tata negara dan urgensi norma yang berkaitan dengan isu krusial mengenai penghinaan presiden. RKUHP berkedudukan sebagai cikal bakal dari sumber hukum untuk pembaruan hukum pidana, yang masih dalam perumusan kebijakan berdasarkan Prolegnas 2020-2024. Adapun norma penghinaan presiden yang direformulasikan menjadi norma penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden di muka publik sangat urgen keberadaannya, untuk melindungi kepentingan negara dan stabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, norma ini perlu dipertahankan dan diatur secara jelas dan tegas. RKUHP harus segera ditindaklanjuti pembentukannya agar dapat berfungsi sebagai sumber hukum tata negara untuk pembangunan dan pembaruan hukum pidana. Untuk itu, DPR RI harus segera menetapkan RKUHP sebagai prioritas dalam Prolegnas 2021. ... (Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.)

Info Singkat Vol. XIII No. 12/II/P3DI/Juni/2021

2021
Juni
Info Singkat
Image

Kepemimpinan militer Myanmar bertanggung jawab terhadap krisis yang masih terjadi di Myanmar. Padahal, konsensus telah dicapai di tingkat ASEAN dalam upaya mengatasi krisis tersebut, yang termuat dalam lima butir kesepakatan yang dicapai melalui ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta, 24 April 2021. Muncul pandangan tentang perlunya dukungan internasional untuk mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar. Tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk dukungan internasional dalam mengatasi krisis Myanmar. Untuk mencari solusi damai atas krisis Myanmar, para pejabat ASEAN telah melakukan pertemuan dengan pemimpin militer Myanmar, namun upaya tersebut tidak memberikan hasil. Hal ini memperkuat alasan perlunya dukungan internasional untuk mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar. Negara-negara yang menyatakan dukungannya antara lain Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada. Selain itu, dukungan juga datang dari Uni Eropa dan PBB. Bentuk dukungan internasional yang diberikan tidak hanya bersifat verbal berupa kecaman, namun juga dengan pemberian sanksi kepada Pemerintah Myanmar jika kekerasan masih terjadi.... (Lisbet, S.Ip., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 12/II/P3DI/Juni/2021

2021
Juni
Info Singkat
Image

Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di tahun ajaran 2021/2022 Juli mendatang, kembali dihadapkan pada dilema. Kasus Covid-19 di Indonesia melonjak drastis pasca-libur lebaran dan dikhawatirkan melebihi puncak gelombang pertama Januari 2021. Tanpa pengetatan pembatasan sosial, lonjakan kasus Covid-19 berpotensi melumpuhkan layanan masyarakat. Tulisan ini mengkaji antisipasi dan persiapan apa saja yang perlu dilakukan secara bersama-sama, oleh pemerintah pusat dan daerah, orang tua atau wali, serta siswa menjelang pelaksanaan PTM terbatas. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sekolah dengan serangkaian persyaratan sebelum dimulainya pelaksanaan PTM terbatas. Langkah ini perlu diketahui semua pihak agar tidak ada salah persepsi bahwa tujuan PTM terbatas adalah benar-benar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghindari semakin besarnya learning loss yang dikhawatirkan sudah mulai terjadi. Tetapi perlu terus diingatkan bahwa lonjakan kasus Covid-19 tidak dapat dianggap ringan. DPR RI perlu terus mengawal pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.... (Yulia Indahri, S.Pd., M.A.)

Info Singkat Vol. XIII No. 12/II/P3DI/Juni/2021

2021
Juni
Info Singkat
Image

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan yang kemudian menjadi kontroversi dalam masyarakat. Dampak pengenaan PPN pada Jasa pendidikan akan mengakibatkan harga pendidikan premium menjadi lebih mahal sehingga memperkecil akses masyarakat. Hal ini juga bertentangan dengan program Jokowi-Ma’aruf yang memiliki prioritas pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. DPR RI akan berperan dalam membahas revisi kelima Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga perlu memastikan agar pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN di sektor pendidikan atau membatalkannya. Selain itu, pemerintah diminta untuk membuat kebijakan yang bisa memperbesar akses pendidikan premium bagi masyarakat yang kurang beruntung (berpenghasilan rendah) sehingga dapat meningkatkan derajat dan kualitas SDM Indonesia ke depan.... (Lisnawati, S.Si., M.S.E.)

Info Singkat Vol. XIII No. 12/II/P3DI/Juni/2021

2021
Juni
Info Singkat
Image

Penyensoran isi siaran sebelum ditayangkan di televisi menjadi kewenangan Lembaga Sensor Film (LSF), sedangkan pengawasan pasca penayangan di televisi dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kewenangan kedua regulator pengawas isi siaran ini memiliki kriteria yang berbeda dalam melakukan penyensoran atau pengawasan isi siaran. Tulisan ini membahas sinergitas kewenangan kedua Lembaga tersebut. Pelaksanaan kewenangan dalam penyensoran dan pengawasan isi siaran, masih sangat mungkin terjadi mengingat masih digunakannya kriteria yang berbeda dalam melakukan pengawasan isi siaran. Selama masih diberlakukannya penyiaran analog, maka kedua regulator pengawas isi siaran perlu menyusun kesepakatan bersama dalam melakukan pengawasan sebelum dan sesudah penayangan. Penguatan kewenangan kepada KPI perlu dilakukan agar terjadi sinergitas pengawasan isi siaran sebelum dan sesudah ditayangkan. Komisi I DPR RI perlu mencantumkan penguatan kewenangan KPI dalam merumuskan RUU Penyiaran, agar sejalan dengan konteks digitalisasi penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran multiplatform.... (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.)

Info Singkat Vol. XIII No. 12/II/P3DI/Juni/2021

2021
Juni
Info Singkat
Image

PPKM Darurat Jawa dan Bali diberlakukan sejak tanggal 3-20 Juli 2021 karena semakin tingginya laju penularan Virus Covid-19. Penegakan hukum atas pelanggaran PPKM Darurat Jawa dan Bali belum efektif terlaksana. Evaluasi sementara ditemukan pelanggaran PPKM Darurat Jawa dan Bali karena masih ada celah dalam norma Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 yang mengakibatkan masyarakat masih bebas beraktivitas non-esensial dan nonkritikal. Penegakan hukum atas pelanggaran PPKM Darurat Jawa dan Bali perlu ditingkatkan sampai dengan pidana penjara agak efektivitas penegakan hukum dapat meningkat. Tulisan ini mengkaji bagaimana penegakan hukum PPKM Darurat Jawa dan Bali diterapkan yang bertujuan penularan Virus Covid-19 dapat dikendalikan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisi II DPR RI melakukan pengawasan terhadap Menteri Dalam Negeri agar Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik.... (Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.)

Info Singkat Vol. XIII No. 13/I/P3DI/Juli/2021

2021
Juli
Info Singkat
Image

Pandemi Covid-19 tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Perlu upaya untuk mengatasinya, baik secara internal maupun eksternal. Tulisan ini mengkaji pandemi Covid-19 sebagai persoalan serius banyak negara di dunia, faktor penyebabnya, dan akankah Covid-19 di Indonesia berkembang seperti di India. Hasil kajian mengungkap, terjadinya pandemi Covid-19 dipicu oleh ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dan munculnya varian virus yang lebih menular. Kasus Covid-19 di Indonesia mungkin saja berkembang seperti di India jika tidak ada upaya untuk mengatasinya secara sungguh-sungguh dan konsisten. Sebaliknya, jika Indonesia tidak ingin seperti India, maka Indonesia perlu memperkuat komitmen untuk menanggulangi Covid-19. Dalam kaitan ini, kepemimpinan yang kuat di tingkat nasional untuk menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas dalam penanggulangan Covid-19 menjadi keharusan. Hal tersebut dilakukan, antara lain, dengan kewajiban pemerintah dan DPR untuk menyediakan anggaran negara yang diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19, termasuk di dalamnya untuk menjamin dan memastikan masyarakat terdampak pandemi dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya.... (Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 13/I/P3DI/Juli/2021

2021
Juli
Info Singkat
Image

Tenaga kesehatan dihadapkan pada tantangan kerja yang lebih serius dua minggu terakhir ini, menjadikan burn out (kelelahan fisik, emosi, dan mental) sebagai isu kritis yang tidak bisa dikesampingkan. Tulisan ini menggambarkan burn out tenaga kesehatan selama pandemi, faktor pemicunya, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah. Sebelum lonjakan terjadi, tercatat 83% tenaga kesehatan mengalami burn out kategori sedang dan berat. Saat ini, tenaga kesehatan dihadapkan pada permasalahan lonjakan kasus, ketersediaan sumber daya, dan situasi fasilitas kesehatan yang melebihi kapasitas. Permasalahan ini membawa tenaga kesehatan pada risiko burn out yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan sebelumnya. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam melaksanakan dukungan psikososial dan intervensi kesehatan mental bagi tenaga kesehatan yang bertugas selama pandemi.... (Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.)

Info Singkat Vol. XIII No. 13/I/P3DI/Juli/2021

2021
Juli
Info Singkat
Image

Lonjakan kasus positif Covid-19 beberapa minggu terakhir Juni 2021 menyebabkan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali yang menimbulkan tantangan bagi pemulihan ekonomi. PPKM Darurat dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sehingga pemerintah perlu menyusun strategi agar ekonomi tetap terjaga selama pembatasan berlangsung. Tulisan ini mengkaji strategi pemerintah dalam penanganan lonjakan kasus Covid-19, perubahan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, serta permasalahan dan upaya dalam mempercepat penyerapan anggaran program PEN 2021. Untuk menangani lonjakan kasus Covid-19 dan menjaga pemulihan ekonomi, pemerintah melakukan realokasi anggaran PEN 2021 dengan menambah anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif usaha. Refocusing anggaran juga perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan PPKM Darurat. Penyerapan anggaran PEN 2021 yang masih rendah perlu mendapat perhatian pemerintah. Terkait hal ini, DPR dalam pembahasan RAPBN Tahun 2022 perlu memperhatikan agar alokasi anggaran kesehatan dan perlindungan sosial dalam penanganan Covid-19 sesuai dengan kebutuhan riil dan mengantisipasi ketidakpastian perekonomian akibat pandemi Covid-19.... (Hilma Meilani, S.T., MBA.)

Info Singkat Vol. XIII No. 13/I/P3DI/Juli/2021

2021
Juli
Info Singkat
Image

Isu jabatan presiden tiga periode telah memantik evaluasi publik tentang kinerja eksekutif. Dalam presidensialisme, presiden dipilih langsung oleh pemilih dan memiliki masa jabatan yang tetap. Di satu sisi, isu tadi merupakan manipulasi alasan subjektif bahwa dua periode seolah-olah tidak cukup untuk melakukan pembangunan yang komprehensif di zaman yang penuh tantangan. Di sisi lain isu ini mengilustrasikan beragam spektrum persepsi publik mengenai pendukung isu tiga periode yang berusaha untuk memanfaatkannya bagi kepentingan sepihak. Tulisan ini bertujuan melihat lebih lanjut substansi atas masing-masing kutub pendapat yang saling bertentangan dari isu jabatan presiden tiga periode dikaitkan dengan kelembagaan politik negara. Dalam isu ini, direkomendasikan agar peran DPR utamanya perlu diletakkan pada fungsi pengawasan dan mendorong informasi yang transparan mengenai kinerja pemerintah sebagai bagian pendidikan politik kebangsaan.... (ARYO WASISTO, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 13/I/P3DI/Juli/2021

2021
Juli
Info Singkat
Image

PPKM Level 3 dan 4 diberlakukan sampai 2 Agustus 2021 akibat meningkatnya kasus Covid-19, yang antara lain disebabkan masuknya WNA karena adanya kebijakan bebas visa kunjungan. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan kebijakan bebas visa tersebut sebelum dan pada saat pandemi. Penerapan kebijakan sebelum pandemi tidak efektif. Sedangkan penerapan kebijakan saat pandemi tidak sesuai dengan semangat pencegahan penyebaran Covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan Permenkumham No. 8 Tahun 2020 untuk menghentikan kebijakan ini sementara waktu, tetapi langkah tersebut dinilai tidak tepat, karena permen tidak dapat menganulir perpres. Namun Permenkumham tersebut adalah pendelegasian kewenangan yang telah diatur pada Pasal 6 Perpres No. 21 Tahun 2016, sehingga permen ini sah keberadannya. Komisi III DPR RI perlu terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Pemerintah dapat menindaklanjuti dengan melakukan revisi Perpres No. 21 Tahun 2016.... (Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.)

Info Singkat Vol. XIII No. 14/II/P3DI/Juli/2021

2021
Juli
Info Singkat
Image

Memasuki usia 100 tahun, Partai Komunis China (PKC) dihadapkan pada tantangan untuk terus dapat mempertahankan pemerintahan XI Jin Ping dan sukses pembangunan China. Dalam periode yang panjang pasca-Deng Xiaoping, secara realistis PKC mampu menciptakan stabilitas politik untuk mendukung dan mempertahankan penerapan ‘kapitalisme dengan gaya China.’ Walaupun ideologi komunis dianggap telah usang di era pasca-Perang Dingin, PKC tetap bertahan dan menjadi benteng kekuatan sistem politik yang monolitik dan rezim otoriter sejak Republik Rakyat China (RRC) berdiri tahun 1949. PKC menjadi penyokong kokohnya China dengan sistem partai tunggalnya yang anti-demokrasi dan anti-pembaruan politik. Bahkan, PKC menjadi pendukung modernisasi dan pertumbuhan ekonomi China yang tinggi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Pendekatan sejarah politik dan analisis political-economy digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis sukses PKC dalam memunculkan China sebagai negara adidaya baru.... (ZIYAD FALAHI, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 14/II/P3DI/Juli/2021

2021
Juli
Info Singkat
Image

“Anak Terlindungi, Indonesia Maju” merupakan tema Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2021. Tema tersebut bermakna kepedulian bangsa Indonesia terhadap tumbuh kembang anak. Dalam pandemi Covid-19, anak harus dilindungi dari Covid-19 dan dampak negatif yang lebih luas. Pembelajaran Jarak Jauh merupakan kebijakan pendidikan di masa pandemi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut memberikan dampak negatif, salah satunya kekerasan anak. Tulisan ini mengkaji tantangan pendidikan dalam mengupayakan perlindungan anak melalui pemenuhan hak belajar yang ramah anak guna mewujudkan “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbud Ristek dan sektor terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan; dan mendorong penuntasan vaksinasi bagi pendidik, tenaga kependidikan dan anak 12-17 tahun. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi agar semua anak mendapatkan vaksin Covid-19. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong sinergitas sektor terkait dalam perlindungan anak. ... (Fieka Nurul Arifa, M.Pd.)

Info Singkat Vol. XIII No. 14/II/P3DI/Juli/2021

2021
Juli
Info Singkat
Image

Praktik penambangan ilegal semakin marak di berbagai daerah. Meskipun regulasi hukum terkait kegiatan pertambangan telah diatur, namun tindak pidana tersebut masih terus merajalela. Artikel ini bermaksud membahas upaya yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana tersebut. Pembahasan menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penambangan ilegal harus diupayakan secara maksimal melalui langkah preventif maupun represif. Langkah preventif yaitu meningkatkan pengawasan dan monitoring pertambangan, persoalan minimnya kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan (inspektur tambang) mutlak harus diselesaikan. Langkah represif yaitu penindakan hukum yang tegas dan profesional oleh kepolisian dan PPNS Minerba. Penegakan hukum illegal mining juga harus diupayakan dengan cara membenahi berbagai faktor, termasuk faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana prasarananya, masyarakatnya, serta faktor kebudayaannya. DPR RI perlu mendorong pemerintah agar memiliki arah politik anggaran yang lebih mendukung peningkatan sarana dan fasilitas APH di bidang pertambangan. Hal ini penting untuk meningkatkan upaya pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan pertambangan.... (Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.)

Info Singkat Vol. XIII No. 15/I/P3DI/Agustus/2021

2021
Agustus
Info Singkat
Image

Pemerintah mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial sebagai kompensasi dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penyaluran bantuan sosial masih menghadapi permasalahan sehingga muncul tuntutan untuk memperbaiki sistem penyalurannya. Tulisan ini mengkaji permasalahan penyaluran bantuan sosial dalam masa PPKM sekaligus solusi perbaikannya. Ketidakakuratan data selalu menjadi persoalan klasik di setiap penyaluran bantuan sosial. Sumber daya pendukung juga belum mampu beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19, sementara dibutuhkan pembaruan data yang cepat dan tepat. Koordinasi antarlembaga dan pengawasan penyaluran bantuan sosial masih lemah sehingga membuka celah korupsi. Sistem penyaluran bantuan sosial perlu diperbaiki. Dukungan pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat akan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Pembaruan data dibuat lebih terbuka. Ke depan, skema perlindungan sosial yang adaptif bencana perlu dikembangkan. Komisi VIII DPR RI perlu mendesak Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam memperbarui data dan memastikan pengalokasian anggaran yang tepat untuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM.... (Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 15/I/P3DI/Agustus/2021

2021
Agustus
Info Singkat
Image

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung tidak menyurutkan langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bangkit bertransformasi. Transformasi BUMN dilakukan agar BUMN lebih akuntabel, transparan, profesional, efisien, dan profitable. Namun, transformasi ini dilakukan saat kondisi perekonomian sedang mengalami tekanan dan beberapa BUMN membutuhkan dana pemulihan ekonomi nasional untuk bertahan. Tulisan ini bertujuan mengkaji langkah-langkah transformasi BUMN pada era pandemi COVID-19. Beberapa langkah transformasi BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN yaitu klasterisasi menjadi 12 klaster BUMN, pembentukan 15 holding BUMN, mendorong BUMN untuk go public dan go global. Menyikapi hal tersebut, DPR RI khususnya Komisi VI yang bermitra kerja dengan Kementerian BUMN perlu melakukan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan transformasi BUMN sehingga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu segera menuntaskan pembahasan RUU BUMN sehingga memberikan payung hukum bagi BUMN agar dapat lebih berperan dalam perekonomian nasional bagi kemakmuran rakyat Indonesia.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Info Singkat Vol. XIII No. 15/I/P3DI/Agustus/2021

2021
Agustus
Info Singkat
Image

Aksi terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur MIT semakin banyak memakan korban jiwa di kalangan masyarakat Poso. Jumlah warga yang terdampak secara sosial, ekonomi, dan psikologis mencapai ribuan orang dan saat ini mereka hidup dalam ketakutan. Pemerintah memang telah mengirimkan aparat militernya, namun di sisi lain ada kalangan yang berpandangan bahwa pendekatan yang perlu dilakukan pemerintah cukup dari sisi keamanan atau hukum saja.Tulisan ini mengkaji hal-hal apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk dapat segera menumpas kelompok MIT di Poso. Hasil kajian menunjukkan, pemerintah memang perlu melakukan tindakan militer karena terorisme MIT sifatnya sudah makar dan membahayakan eksistensi NKRI, namun praktiknya harus berada pada koridor yang tidak melanggar hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, DPR RI sebaiknya mengevaluasi kinerja dan anggaran Satgas Operasi Madago Raya dan mendorong pembentukan Komisi Intelijen.... (Aryojati Ardipandanto, S.IP.)

Info Singkat Vol. XIII No. 15/I/P3DI/Agustus/2021

2021
Agustus
Info Singkat
Image

Kemajuan sektor teknologi finansial telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal untuk melakukan kejahatan. Dalam kondisi pandemi Covid-19 banyak orang yang terdesak untuk memperoleh dana dari pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Maraknya pinjol ilegal tersebut telah meresahkan masyarakat karena mendapat teror tagihan dan intimidasi dari pelaku. Artikel ini mengkaji pentingnya penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus pinjol ilegal. Pelaku pinjol ilegal yang telah menimbulkan kerugian, baik materiil maupun nonmateriil tidak cukup hanya dicabut izin operasional dan aplikasinya, tetapi perlu diproses hukum pidana. Jika tidak, mereka dapat membuat bisnis baru dengan mengubah aplikasinya. DPR RI perlu mendorong mitra kerja terkait yang telah memberikan Pernyataan Bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjol ilegal, agar memproses hukum pelaku pinjol ilegal dan memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda.... (Puteri Hikmawati, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIII No. 17/I/P3DI/September/2021

2021
September
Info Singkat
Image

Kamala Harris baru saja melakukan kunjungan ke Singapura dan Vietnam dalam kunjungan ke luar negeri pertamanya sejak dilantik, mendampingi Presiden Joe Biden, sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat pada Januari 2021. Kajian singkat ini mencoba menganalisis kunjungan Wapres Harris ke Singapura dan Vietnam tersebut dan berusaha untuk memahami maknanya bagi Asia Tenggara. Hasil pembahasan mengungkapkan, bagi Asia Tenggara, kunjungan Harris ke Singapura dan Vietnam dapat dimaknai sebagai adanya upaya dari Amerika Serikat (AS) untuk kembali memperkuat kerja sama antara AS dan ASEAN dalam bidang ekonomi serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian kawasan berdasarkan hukum internasional. Kunjungan Harris ke Singapura sebagai salah satu pusat perdagangan dunia, bisa dimaknai dalam konteks ekonomi. Sedangkan kunjungan Harris ke Vietnam, salah satu negara ASEAN yang sedang berkonflik dengan China di Laut China Selatan, bisa dimaknai dalam konteks pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan.... (Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 17/I/P3DI/September/2021

2021
September
Info Singkat
Image

Pandemi Covid-19 semakin luas penyebarannya dan varian baru virus penyebab Covid-19 semakin banyak ditemukan. Hal ini berdampak pada tingginya angka kematian Covid-19 dan menimbulkan banyaknya anak yatim piatu. Ketua DPR RI mengingatkan pemerintah untuk segera mungkin memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak anak karena kehilangan orang tuanya. Tulisan ini mengkaji pentingnya keakuratan data dan pengasuhan anak yatim piatu akibat Covid-19. Keakuratan data anak sangat penting agar rencana dan rancangan program penanganan dapat tepat sasaran dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat basis data. Selain itu, diperlukan dukungan pendamping untuk mengamati tumbuh kembang anak. Hal ini menuntut profesionalitas dan kompetensi para pekerja sosial. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Sosial untuk memaksimalkan pengintergrasian data melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga. Komisi VIII DPR RI juga perlu melakukan sinkronisasi program terkait antar kementerian dan lembaga untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang kehilangan pengasuhan orang tua.... (Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 17/I/P3DI/September/2021

2021
September
Info Singkat
Image

Pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 rencananya akan menggabungkan semua pemilihan, baik pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya Pilkada serentak di seluruh daerah juga akan diselenggarakan pada tahun 2024. Untuk itu KPU mulai mempersiapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu hal yang menjadi perhatian KPU ialah rencana mengubah Surat Suara Pemilu 2024. Tulisan ini ingin mengkaji rencana penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024 sebagai salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Ditemukan bahwa penyederhanaan surat suara menjadi salah satu upaya dalam perbaikan teknis pemilu. Dalam hal ini DPR RI bersama pemerintah perlu mempertimbangkan kemungkinan revisi UU Pemilu untuk pengaturan penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024. Komisi II DPR RI juga perlu terus melakukan pengawasan sesuai aspirasi masyarakat terhadap bentuk surat suara yang akan dibuat oleh KPU pada pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang.... (JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.)

Info Singkat Vol. XIII No. 17/I/P3DI/September/2021

2021
September
Info Singkat
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.