Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (17)
Buku Lintas Tim (169)
Buku Tim (550)
Hasil Diskusi (56)
Hasil Penelitian (1)
Info Singkat (1148)
Jurnal Aspirasi (177)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (180)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (171)
Jurnal Politica (148)
Parliamentary Review (100)
Menemukan 2927 data.
Image

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali ramai dibicarakan dengan mencuatnya kasus kekayaan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Untuk itu Presiden Joko Widodo per tanggal 4 Mei 2023 mengeluarkan Surat Presiden disertai naskah RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR agar pembahasan dan persetujuannya menjadi prioritas utama. Keseriusan pemerintah dan DPR RI untuk memberantas korupsi harus dibuktikan dengan segera membahas dan mengesahkan RUU tersebut karena peraturan yang ada dinilai belum secara komprehensif mengatur tentang perampasan aset, khususnya terkait dengan tindak pidana. Tulisan ini menganalisis secara singkat urgensi pembahasan RUU Perampasan Aset. DPR RI melalui Komisi III dalam menjalankan fungsi legislasi menyatakan kesiapannya dan mendukung pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai dengan mekanisme yang berlaku. DPR RI perlu memastikan pembahasan RUU tersebut sesuai kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah. Harapannya RUU Perampasan Aset bisa menjadi terobosan dalam upaya memberantas dan menekan angka kejahatan demi terwujudnya rasa keadilan. ... (YOSEPHUS MAINAKE, M.H.)

Info Singkat Vol. XV No. 9/I/P3DI/Mei/2023

2023
Mei
Info Singkat
Image

Peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional 2023 menandai momen penting bagi tenaga kerja dan dunia pendidikan. Tulisan ini membahas tantangan yang dihadapi oleh para dosen perguruan tinggi, seperti beban administrasi yang berat, sulitnya peningkatan karir, dan kondisi kerja yang buruk. Tantangan terkini, seperti peraturan baru pemerintah tentang jabatan fungsional dan angka kredit, perlu didiskusikan dan ditindaklanjuti guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan bagi para dosen. Hanya sedikit dosen yang berani menyuarakan tantangan yang mereka hadapi secara terbuka. Dosen sebagai pendidik memiliki hak dan tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan mereka, namun sampai saat ini kesejahteraan dosen masih jauh dari cukup. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama DPR RI melalui Komisi X, untuk mengupayakan perbaikan kesejahteraan para dosen.... (Yulia Indahri, S.Pd., M.A.)

Info Singkat Vol. XV No. 9/I/P3DI/Mei/2023

2023
Mei
Info Singkat
Image

Pembentukan UU Perampasan Aset merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh negara sebagai aturan hukum yang mengikat dalam hal antisipasi penyamaran hasil tindak pidana maupun pengembalian aset (asset recovery) kepada negara. Tulisan ini memberikan gambaran mengenai politik hukum dan muatan pengaturan dalam pembentukan UU Perampasan Aset. Politik hukum pembentukan UU Perampasan Aset secara filosofis dijamin di dalam UUD 1945. Secara sosiologis dilakukan agar dapat mengembalikan kerugian negara. Secara yuridis sebagai dasar hukum mengenai norma baru pembuktian terbalik dalam pidana. Muatan materi yang perlu diatur meliputi definisi tertentu; jenis pidana dan jenis aset serta penelusurannya; pemblokiran, penyitaan, dan perampasan; subjek perampasan; acara, mengadili, dan pelaksanaan putusan; pengelolaan aset; ganti rugi dan perlindungan pihak ketiga; dan kerja sama internasional. DPR RI melalui Pimpinan DPR dapat menugaskan untuk membentuk Pansus lintas komisi yang terdiri dari Komisi I, Komisi III, dan Komisi XI untuk segera membahas RUU Perampasan Aset.... (NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.)

Info Singkat Vol. XV No. 10/II/P3DI/Mei/2023

2023
Mei
Info Singkat
Image

KTT G7 telah selesai diselenggarakan di Hiroshima, Jepang, pada minggu ketiga bulan Mei 2023. Indonesia menjadi salah satu negara yang diundang sebagai negara mitra dan mewakili Troika G20 bersama India dan Brazil. Kesepakatan yang dihasilkan KTT G7 dan kehadiran Indonesia di forum tersebut menjadi kajian singkat tulisan ini. Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai sangat mencerminkan kepentingan G7 yang terlihat, antara lain, ketika isu konflik Rusia-Ukraina, dan isu Taiwan serta Laut China Selatan yang melibatkan kepentingan China, dibahas dan disinggung dalam KTT. Indonesia, dan negara-negara undangan lain, meskipun bukan anggota G7 perlu untuk terus menyuarakan pentingnya pendekatan diplomasi dan multilateralisme dalam penyelesaian konflik geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan negara-negara besar di kawasan. Untuk memastikan kepentingan negara-negara berkembang terakomodasi dan terperhatikan dalam aktivitas hubungan internasional, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya perlu untuk terus menekankan pentingnya kesetaraan, inklusivitas, dan kolaborasi. ... (Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.)

Info Singkat Vol. XV No. 10/II/P3DI/Mei/2023

2023
Mei
Info Singkat
Image

Potensi kekayaan sumber daya laut Indonesia harus dilindungi keberlanjutannya agar dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang. Saat ini jumlah dan keragaman sumber daya laut terus mengalami penurunan sehingga dibutuhkan upaya perlindungan yang lebih jauh. Tulisan ini menganalisis tentang penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP telah mengeluarkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2023. Namun PP tersebut masih menimbulkan polemik yang mengancam kelangsungan nelayan Indonesia. Selain itu, belum adanya aturan turunan menyulitkan penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat dalam mengevaluasi serta memonitoring penerapan PP tersebut. Komisi IV DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan membuka kran pemodal asing dalam pelaksanaan penangkapan ikan terukur, utamanya untuk tetap melindungi nelayan lokal, serta melalui fungsi anggaran dapat meminta pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan.... (Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.)

Info Singkat Vol. XV No. 10/II/P3DI/Mei/2023

2023
Mei
Info Singkat
Image

Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijkan fiskal (KEM PPKF) telah disampaikan pemerintah dan mendapat persetujuan DPR untuk dibahas lebih lanjut dalam RAPBN 2024. Usulan tersebut mendapat berbagai penilaian dari kalangan yang berbeda. Tulisan ini menganalisis KEM PPKF yang telah disetujui DPR sebagai dasar penyusunan RAPBN 2024 dalam upaya penguatan transformasi ekonomi. Dalam KEM PPKF, pemerintah mengusulkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Guna mencapai target tersebut, pemerintah harus menetapkan strategi dengan mempertimbangkan pergantian kepemimpinan di tahun depan. Upaya yang dapat dilakukan yakni meningkatkan rasio perpajakan dan membelanjakan anggaran dengan bijak dan produktif sehingga mampu mengatasi defisit anggaran tanpa mengandalkan utang. RAPBN 2024 diharapkan tetap mengacu kepada prioritas nasional untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Badan Anggaran DPR perlu mendorong pemerintah untuk memerhatikan dan mengakomodir catatan yang telah diberikan sembilan fraksi. Komisi I - XI DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap realisasi APBN 2023 sehingga memungkinkan pencapaian target RAPBN 2024.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Info Singkat Vol. XV No. 10/II/P3DI/Mei/2023

2023
Mei
Info Singkat
Image

Peningkatan masalah kejiwaan dilaporkan di seluruh penjuru dunia, terutama sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan jiwa perlu terus dikedepankan. Di Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) telah mengatur upaya kesehatan jiwa sejak tahun 2014. Namun, UU Keswa ini akan dicabut dan diintegrasikan ke dalam revisi UU Kesehatan yang akan mengatur segala aspek kesehatan secara holistik. Artikel ini bertujuan menggambarkan integrasi UU Keswa ke dalam revisi UU Kesehatan. Publik khawatir bahwa dalam penggabungan ini, substansi penting mungkin dilewatkan. Diperlukan kehati-hatian dalam menyederhanakan pengaturan kesehatan jiwa, mengingat belum ada peraturan turunan pelaksana UU Keswa. UU Keswa saat ini menjadi satu-satunya panduan untuk melaksanakan upaya kesehatan jiwa. Oleh karena itu, organisasi profesi, sumber daya manusia kesehatan jiwa, dan masyarakat umum perlu dilibatkan untuk menghindari pengurangan substansi yang telah diatur sebelumnya sehingga upaya penanganan kesehatan jiwa yang telah dirintis oleh Komisi IX sebelumnya tidak terabaikan.... (Elga Andina, S.Psi., M.Psi.)

Info Singkat Vol. XV No. 10/II/P3DI/Mei/2023

2023
Mei
Info Singkat
Image

Presiden memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan percepatan dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Artikel ini mengulas tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi darurat TPPO. Dalam beberapa kasus TPPO, modus operandi perdagangan orang kini banyak memanfaatkan media sosial dan elektronik untuk mencari korbannya. Selain modus pekerja migran yang diiming-imingi gaji besar, modus pengantin pesanan saat ini juga marak dilakukan. Upaya penanggulangan TPPO, yaitu melalui upaya pidana/penal maupun upaya nonpidana/non-penal harus dilaksanakan oleh pemerintah secara paralel. Pencegahan harus dilakukan melalui sosialisasi meluas pada masyarakat serta dilakukannya pengawasan dan pemberantasan situs-situs pada ranah digital yang mengarah pada TPPO. Penindakan juga harus segera dilakukan oleh Polri melalui Satgas TPPO yang baru dibentuk. Komisi III DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Satgas TPPO dan membantu mencari akar permasalahan dari praktik TPPO di Indonesia.... (Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.)

Info Singkat Vol. XV No. 11/I/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Perang terhadap perdagangan narkoba ilegal dan penyalahgunaannya menjadi salah satu isu prioritas AIPA. Dalam kerangka itu, dan sejalan dengan keketuaan Indonesia di forum AIPA, DPR RI pada akhir Mei 2023 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang ke-6 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD). Peran AIPACODD dalam mendukung terwujudnya kawasan bebas narkoba ASEAN menjadi fokus kajian tulisan ini. Tulisan mengungkap, ancaman narkoba yang masih dihadapi oleh ASEAN menjadi persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. AIPACODD yang mewadahi pertemuan anggota parlemen negara-negara ASEAN untuk penanganan persoalan narkoba, harus ikut mengambil peran dalam mendukung terwujudnya kawasan bebas narkoba ASEAN. Melalui AIPACODD, para anggota parlemen negara-negara ASEAN harus memperkuat kesamaan pandangan dan langkah untuk mengatasi persoalan narkoba yang masih saja terjadi di kawasan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dan pada saat yang bersamaan tidak memberi peluang bagi berkembangnya penyalahgunaan narkoba.... (Lisbet, S.Ip., M.Si.)

Info Singkat Vol. XV No. 11/I/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian net zero emission (netral karbon) dan menurunkan emisi gas rumah kaca, Indonesia berencana akan menerapkan bursa karbon pada September mendatang setelah regulasinya diterbitkan OJK pada Juni ini. Tulisan ini mengkaji peluang dan tantangan penerapan bursa karbon di Indonesia serta praktik perdagangan karbon di berbagai negara. Hutan yang luas, potensi energi terbarukan dan adanya komitmen dalam pengurangan emisi menjadikan Indonesia sangat potensial dalam perdagangan karbon. Namun aspek peraturan yang belum komprehensif, administrasi yang kompleks, keterbatasan data emisi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu bursa karbon perlu diatur secara hati-hati. Komisi XI DPR RI perlu mendorong OJK untuk dapat menerbitkan peraturan yang jelas terkait tata cara dan mekanisme bursa karbon serta prosedur perdagangannya. Sementara itu Komisi IV DPR RI perlu memastikan agar KLHK dapat membangun integritas data untuk registrasi dan sertifikasi. ... (Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.)

Info Singkat Vol. XV No. 11/I/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.