Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (17)
Buku Lintas Tim (169)
Buku Tim (550)
Hasil Diskusi (56)
Hasil Penelitian (1)
Info Singkat (1143)
Jurnal Aspirasi (177)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (180)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (171)
Jurnal Politica (148)
Parliamentary Review (100)
Menemukan 2922 data.
Image

Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijkan fiskal (KEM PPKF) telah disampaikan pemerintah dan mendapat persetujuan DPR untuk dibahas lebih lanjut dalam RAPBN 2024. Usulan tersebut mendapat berbagai penilaian dari kalangan yang berbeda. Tulisan ini menganalisis KEM PPKF yang telah disetujui DPR sebagai dasar penyusunan RAPBN 2024 dalam upaya penguatan transformasi ekonomi. Dalam KEM PPKF, pemerintah mengusulkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Guna mencapai target tersebut, pemerintah harus menetapkan strategi dengan mempertimbangkan pergantian kepemimpinan di tahun depan. Upaya yang dapat dilakukan yakni meningkatkan rasio perpajakan dan membelanjakan anggaran dengan bijak dan produktif sehingga mampu mengatasi defisit anggaran tanpa mengandalkan utang. RAPBN 2024 diharapkan tetap mengacu kepada prioritas nasional untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Badan Anggaran DPR perlu mendorong pemerintah untuk memerhatikan dan mengakomodir catatan yang telah diberikan sembilan fraksi. Komisi I - XI DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap realisasi APBN 2023 sehingga memungkinkan pencapaian target RAPBN 2024.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Info Singkat Vol. XV No. 10/II/P3DI/Mei/2023

2023
Mei
Info Singkat
Image

Peningkatan masalah kejiwaan dilaporkan di seluruh penjuru dunia, terutama sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan jiwa perlu terus dikedepankan. Di Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) telah mengatur upaya kesehatan jiwa sejak tahun 2014. Namun, UU Keswa ini akan dicabut dan diintegrasikan ke dalam revisi UU Kesehatan yang akan mengatur segala aspek kesehatan secara holistik. Artikel ini bertujuan menggambarkan integrasi UU Keswa ke dalam revisi UU Kesehatan. Publik khawatir bahwa dalam penggabungan ini, substansi penting mungkin dilewatkan. Diperlukan kehati-hatian dalam menyederhanakan pengaturan kesehatan jiwa, mengingat belum ada peraturan turunan pelaksana UU Keswa. UU Keswa saat ini menjadi satu-satunya panduan untuk melaksanakan upaya kesehatan jiwa. Oleh karena itu, organisasi profesi, sumber daya manusia kesehatan jiwa, dan masyarakat umum perlu dilibatkan untuk menghindari pengurangan substansi yang telah diatur sebelumnya sehingga upaya penanganan kesehatan jiwa yang telah dirintis oleh Komisi IX sebelumnya tidak terabaikan.... (Elga Andina, S.Psi., M.Psi.)

Info Singkat Vol. XV No. 10/II/P3DI/Mei/2023

2023
Mei
Info Singkat
Image

Presiden memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan percepatan dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Artikel ini mengulas tentang upaya pemerintah dalam menanggulangi darurat TPPO. Dalam beberapa kasus TPPO, modus operandi perdagangan orang kini banyak memanfaatkan media sosial dan elektronik untuk mencari korbannya. Selain modus pekerja migran yang diiming-imingi gaji besar, modus pengantin pesanan saat ini juga marak dilakukan. Upaya penanggulangan TPPO, yaitu melalui upaya pidana/penal maupun upaya nonpidana/non-penal harus dilaksanakan oleh pemerintah secara paralel. Pencegahan harus dilakukan melalui sosialisasi meluas pada masyarakat serta dilakukannya pengawasan dan pemberantasan situs-situs pada ranah digital yang mengarah pada TPPO. Penindakan juga harus segera dilakukan oleh Polri melalui Satgas TPPO yang baru dibentuk. Komisi III DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Satgas TPPO dan membantu mencari akar permasalahan dari praktik TPPO di Indonesia.... (Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.)

Info Singkat Vol. XV No. 11/I/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Perang terhadap perdagangan narkoba ilegal dan penyalahgunaannya menjadi salah satu isu prioritas AIPA. Dalam kerangka itu, dan sejalan dengan keketuaan Indonesia di forum AIPA, DPR RI pada akhir Mei 2023 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang ke-6 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD). Peran AIPACODD dalam mendukung terwujudnya kawasan bebas narkoba ASEAN menjadi fokus kajian tulisan ini. Tulisan mengungkap, ancaman narkoba yang masih dihadapi oleh ASEAN menjadi persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. AIPACODD yang mewadahi pertemuan anggota parlemen negara-negara ASEAN untuk penanganan persoalan narkoba, harus ikut mengambil peran dalam mendukung terwujudnya kawasan bebas narkoba ASEAN. Melalui AIPACODD, para anggota parlemen negara-negara ASEAN harus memperkuat kesamaan pandangan dan langkah untuk mengatasi persoalan narkoba yang masih saja terjadi di kawasan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dan pada saat yang bersamaan tidak memberi peluang bagi berkembangnya penyalahgunaan narkoba.... (Lisbet, S.Ip., M.Si.)

Info Singkat Vol. XV No. 11/I/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian net zero emission (netral karbon) dan menurunkan emisi gas rumah kaca, Indonesia berencana akan menerapkan bursa karbon pada September mendatang setelah regulasinya diterbitkan OJK pada Juni ini. Tulisan ini mengkaji peluang dan tantangan penerapan bursa karbon di Indonesia serta praktik perdagangan karbon di berbagai negara. Hutan yang luas, potensi energi terbarukan dan adanya komitmen dalam pengurangan emisi menjadikan Indonesia sangat potensial dalam perdagangan karbon. Namun aspek peraturan yang belum komprehensif, administrasi yang kompleks, keterbatasan data emisi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu bursa karbon perlu diatur secara hati-hati. Komisi XI DPR RI perlu mendorong OJK untuk dapat menerbitkan peraturan yang jelas terkait tata cara dan mekanisme bursa karbon serta prosedur perdagangannya. Sementara itu Komisi IV DPR RI perlu memastikan agar KLHK dapat membangun integritas data untuk registrasi dan sertifikasi. ... (Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.)

Info Singkat Vol. XV No. 11/I/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Pengembangan sektor EBT di Indonesia memerlukan investasi yang sangat besar. Namun saat ini investasi di sektor EBT masih sangat kecil dibandingkan kebutuhannya, bahkan cenderung mengalami penurunan. Tulisan ini menganalisis tantangan investasi dalam rangka transisi energi. Indonesia memiliki komitmen yang kuat melakukan transisi energi yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) menuju Indonesia Net Zero Emission pada 2060. Berbagai upaya kebijakan dilakukan untuk menyederhanakan aturan dalam rangka untuk menarik investasi. Salah satunya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun terdapat tantangan investasi di sektor EBT, mencakup tingginya biaya investasi awal, kepastian kebijakan pemerintah, akses pembiayaan, dan integrasi dengan infrastruktur energi yang sudah ada. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut maka kerja sama antara pemerintah, investor, dan lembaga keuangan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. DPR RI melalui Komisi VII perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan bersama pemerintah agar menjadi landasan pijakan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan EBT. ... (Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.)

Info Singkat Vol. XV No. 11/I/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat perdagangan orang. Meningkatnya jumlah pekerja migran yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan bahwa pelindungan terhadap pekerja migran belum maksimal. Tulisan ini membahas mengenai penguatan pelindungan pekerja migran dari TPPO. Kelemahan aspek regulasi, ketidaktahuan masyarakat mengenai proses penempatan pekerja yang sesuai prosedur, dan beragamnya modus TPPO menjadikan pekerja migran rawan menjadi korban. Penguatan pelindungan pekerja migran dapat dilakukan melalui restrukturisasi Satuan Tugas (Satgas) TPPO, revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), kerja sama dan koordinasi antarlembaga serta edukasi secara intensif. Komisi IX DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah untuk melakukan sinergitas dalam upaya pencegahan pekerja migran dari TPPO. Komisi III DPR RI melalui fungsi legislasi dapat segera merevisi UU TPPO dengan memasukkan aturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan orang dengan media sosial sebagai sarananya.... (Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XV No. 11/I/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Recep Tayyip Erdogan memenangkan pemilu Turki pada putaran kedua yang digelar pada 28 Mei 2023. Kemenangan Erdogan tersebut menandakan berlanjutnya kembali masa pemerintahan Erdogan untuk periode ketiga hingga tahun 2028. Terpilihnya kembali Erdogan sebagai Presiden Turki menarik untuk dianalisis, bagaimana sesungguhnya sikap Erdogan, baik dalam konteks nasional di dalam negeri maupun dalam konteks internasional. Terpilihnya kembali Erdogan sebagai Presiden Turki untuk periode yang ketiga memberi ruang dan kesempatan bagi Erdogan untuk meneruskan berbagai kebijakannya. Dengan visi Neo-Ottoman-nya, Erdogan tampaknya akan terus berupaya menjadikan Turki sebagai negara besar yang pernah menjadi pemimpin dunia Islam. Tidak itu saja, kedudukan Turki sebagai negara middle power, tampaknya akan tetap dijadikan pijakan bagi Erdogan untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Turki, sebagai mitra Indonesia dan sesama negara middle power, sudah tentu juga dapat bekerja sama dengan Indonesia, termasuk melalui kerja sama antar-parlemen, dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan internasional yang menjadi perhatian bersama.... (ZIYAD FALAHI, M.Si.)

Info Singkat Vol. XV No. 12/II/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Indonesia mengusulkan latihan gabungan militer bersama khusus negara anggota ASEAN yang akan dilaksanakan di perairan Natuna. Latihan militer tersebut akan melibatkan negara anggota ASEAN, merupakan joint exercise perdana yang diinisiasi Indonesia. Tulisan ini menganalisis inisiatif Indonesia dalam usulan latihan gabungan militer ASEAN dilihat dari konsep diplomasi pertahanan. Usulan tersebut merupakan implementasi diplomasi pertahanan Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan, terutama sebagai respons atas dominasi China dengan klaimnya atas Laut China Selatan. Meskipun belum dapat merangkul Kamboja dan Myanmar, upaya diplomasi ini telah membuka ruang lebih luas bagi soliditas ASEAN dalam merespons dinamika kawasan. Bagi Indonesia, inisiatif ini menunjukkan penegasan atas kedaulatan terhadap Laut Natuna Utara, serta upaya untuk terus mempromosikan perdamaian dunia. Komisi I DPR RI perlu terus mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mengoptimalkan diplomasi pertahanan yang sejalan dengan politik luar negeri dan kepentingan nasional.... (Aulia Fitri, S.IP., M.Si. (Han))

Info Singkat Vol. XV No. 12/II/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Image

Indonesia hampir setiap tahun mengimpor baik daging sapi maupun sapi hidup untuk penggemukan dan pengembangbiakan. Hal ini dilakukan karena kebutuhan daging sapi yang terus meningkat setiap tahunnya, terutama pada hari-hari besar. Sedangkan program swasembada sapi selalu gagal sejak lama. Tulisan ini menganalisis persoalan produksi sapi dan kebijakan program swasembada sapi. Impor daging sapi sudah tidak dapat dielakkan, tetapi strategi lain yang harus ditempuh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian adalah menata ulang kebijakan swasembada sapi dalam negeri agar secara perlahan populasi sapi domestik bertambah. Terkait hal ini DPR RI melalui Komisi IV dan VI perlu mendesak pemerintah mencari solusi guna mengurangi ketergantungan impor sapi dengan mengawasi ketat program swasembada sapi saat ini dan ke depan.... (Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.)

Info Singkat Vol. XV No. 12/II/P3DI/Juni/2023

2023
Juni
Info Singkat
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.