Bawaslu menemukan 6.476.221 pemilih yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat untuk dijadikan daftar pemilih sementara dalam Pemilu 2024. Pemetaan ulang atau restrukturisasi TPS oleh KPU dengan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan dikerjakan terlalu cepat, serta masih lemahnya akurasi data kependudukan yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam bentuk DP4, dipercaya menjadi penyumbang banyaknya temuan tersebut. Tulisan ini membahas mengapa permasalahan terkait data pemilih masih sering terjadi dan apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan untuk memperbaikinya. Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi II DPR RI dapat terus berkoordinasi dan mendorong penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul agar tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, Komisi II DPR RI perlu mendorong Kemendagri untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan tahapan integrasi SIN serta memberikan dukungan anggaran untuk pengadaan kebutuhan infrastruktur teknologi yang diperlukan saat ini.... (SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.)

Pasokan dalam negeri saat ini tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP), sehingga pemerintah kembali membuka keran impor beras tahun ini sebesar 2 juta ton. Keputusan ini berpotensi menyebabkan harga gabah dan beras petani turun karena dilakukan pada saat panen raya. Permasalahan impor beras ditengarai terjadi karena ketidakmampuan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyerap hasil panen petani. Tulisan ini bertujuan mengkaji kebijakan impor beras serta upaya dalam memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah hingga akhir Desember 2023 dan persiapan menghadapi musim kemarau. Pemerintah harus selalu melakukan evaluasi terkait rencana impor beras, agar tidak merugikan petani dalam negeri serta memperbaiki peran dan cara kerja Bulog dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, DPR RI melalui Komisi IV dan VI perlu melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini. ... (Dewi Wuryandani, S.T., M.M.)

Pembahasan RUU Kesehatan telah memasuki Pembicaraan Tingkat I antara Komisi IX DPR RI dengan pemerintah. RUU Kesehatan diharapkan dapat mengatasi masalah klasik bidang kesehatan, termasuk kurangnya tenaga medis. Terkait hal tersebut, terdapat wacana tentang pengaturan penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kesehatan yang tidak hanya di perguruan tinggi (university based), melainkan juga di rumah sakit (hospital based). Tulisan ini membahas mengenai pendidikan profesi spesialis serta hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pendidikan profesi berbasis rumah sakit. Hospital based memungkinkan pembelajaran yang efektif, aplikatif, kolaboratif, dan holistik. Namun perlu dipertimbangkan kesiapan sistem, manajemen, sumber daya, jaminan mutu pendidikan, perizinan, teknis kependidikan, insentif, dan lain-lain. Komisi IX DPR RI dapat mengawal wacana tersebut dalam pembahasan RUU Kesehatan dan memastikan kesiapan pemerintah untuk menerapkannya.... (Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.)

Ujaran kebencian merupakan salah satu materi yang dibahas dalam perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Realitanya, pada awal tahun 2023 pemerintah telah menemukan hampir 3 juta konten negatif di media sosial yang di antaranya adalah konten ujaran kebencian. Ujaran kebencian akan menjadi tantangan pada tahun politik 2024. Tulisan ini membahas ujaran kebencian dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada Pemilu 2019 lalu, ujaran kebencian banyak disebarluaskan melalui media sosial. Perlu diwaspadai adanya ujaran kebencian yang mengarah pada intoleransi dalam penyelenggaraan pemilu, yang berpotensi terjadinya konflik dalam masyarakat. Pengaturan ujaran kebencian harus dipastikan sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi di tanah air serta tidak menghalangi kerja pers dalam menjalankan tugas jurnalistik. Komisi I DPR RI perlu mengawasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi dan mengantisipasi meningkatnya ujaran kebencian yang mengarah pada intoleransi terutama menjelang Pemilu 2024.... (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diramalkan Asian Development Bank akan mengalami penurunan pada tahun 2023 sekitar 4,8%. Namun Kementerian PPN/Bappenas, IMF, The Economist dan penulis meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tetap berada di minimal 5%. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah faktor tekanan risiko global yang masih belum mereda dan belum pulihnya konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia. Tulisan ini menganalisis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 dan strategi kebijakan untuk mendorongnya. Strategi kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah peningkatan kualitas regulasi dan penghilangan regulasi yang menghambat pelaku usaha dan perekonomian. DPR RI khususnya Komisi XI dapat melakukan kebijakan strategis bersama dengan Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang menghambat perekonomian dan disertai dengan penciptaan regulasi yang berkualitas. Hal ini diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. ... (Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.)

Pemerintah berupaya mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. Sektor transportasi merupakan salah satu sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penggunaan kendaraan listrik diharapkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi emisi GRK. Tulisan ini menganalisis kebijakan insentif kendaraan listrik dan upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain adalah percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pengisian daya, percepatan hilirisasi mineral untuk menyediakan ekosistem rantai pasok dalam pengembangan baterai dan kendaraan listrik, pemberian insentif diberikan tepat sasaran dan dikaitkan dengan pengembangan TKDN untuk mendorong industri otomotif nasional. Komisi VII DPR RI perlu mengawal dan mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik, dan memberikan insentif untuk dapat mencapai target jumlah kendaraan listrik yang telah ditetapkan. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi energi dengan peralihan pembangkit listrik batubara menuju pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT). ... (Hilma Meilani, S.T., MBA.)

Angka kematian remaja akibat kecelakaan di jalan semakin mengkhawatirkan. Tulisan ini membahas perilaku berkendara remaja dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Remaja memiliki risiko terkait kedisiplinan, pengetahuan dan keterampilan, serta kecepatan dalam berkendara. Sayangnya, lingkungan belum sepenuhnya mendukung keselamatan remaja dalam berkendara. Kebanyakan orang tua cenderung permisif dalam memberikan izin penggunaan sepeda motor. Penanganan risiko berkendara secara menyeluruh diperlukan, di antaranya memastikan remaja berkendara sudah memiliki SIM, himbauan penggunaan sepeda ke sekolah, perbaikan sistem dalam tes untuk mendapatkan SIM, perluasan pengawasan pelanggaran lalu lintas, perbaikan tata kelola transportasi publik. Komisi X DPR RI perlu mengawasi pelaksanaan Pendidikan Lalu Lintas (PLL), mendorong Kemendikbudristek mengaktifkan dukungan keselamatan berkendara remaja di sekolah. Komisi III DPR RI perlu mengawasi implementasi tes untuk mendapatkan SIM, penegakan hukum terhadap pelanggaran berlalu lintas, sekaligus mendorong Kepolisian RI untuk memperluas pengawasan pelanggaran lalu lintas melalui program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).... (Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.)

Banyaknya peserta seleksi yang tidak lulus dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena persoalan nilai ambang batas menyebabkan banyak formasi terancam tidak terisi. Hal ini bukan yang pertama kali terjadi dalam sistem penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Tulisan ini mengkaji mengenai rencana evaluasi nilai ambang batas dalam penerimaan PPPK. Penerimaan PPPK tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM Aparatur, tetapi juga sebagai salah satu alternatif kebijakan penyelesaian persoalan tenaga honorer (non-ASN) saat ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dengan mengkaji dan mencari solusi terbaik seperti penerapan sistem ranking untuk mengatasi persoalan ini. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat terus mendorong KemenPAN-RB dan BKN untuk melakukan evaluasi penerimaan PPPK sehingga ke depan tidak terjadi lagi persoalan serupa. Selain itu, melalui fungsi legislasi Komisi II DPR RI perlu terus mendorong penyelesaian persoalan tenaga non-ASN dengan segera melanjutkan pembahasan revisi UU ASN.... (Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA)

RUU Kesehatan dengan pendekatan omnibus law telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna pada tanggal 14 Februari 2023. RUU Kesehatan dengan metode omnibus law mengalami penolakan dari berbagai organisasi profesi bidang kesehatan yang dapat diartikan bahwa terdapat masalah pada proses pembentukan RUU Kesehatan. Tulisan ini mengkaji bagaimana meningkatkan transparansi dalam pembentukan RUU Kesehatan. Komisi IX DPR RI dan pemerintah perlu mempertimbangkan upaya peningkatan transparansi dalam proses pembentukan RUU Kesehatan dengan menyeimbangkan antara konsep hukum, konsep politik, dan konsep sosial dalam membentuk RUU Kesehatan. Keseimbangan antara ketiga konsep tersebut dapat dilakukan dengan merespons permasalahan sosial di bidang kesehatan yang secara politik yang didapatkan dari partisipasi masyarakat kemudian dirumuskan sebagai kebijakan yang solutif untuk menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan.... (Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.)

Besarnya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya telah memberikan tekanan pada laporan keuangan masing-masing perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan utang BUMN karya serta langkah apa yang sebaiknya diambil pemerintah dalam mengatasi hal ini. Permasalahan utang yang besar ini disebabkan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dan adanya kesalahan manajemen yang dilakukan BUMN karya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki hal ini yaitu memerhatikan kondisi keuangan perusahaan dan sumber pendanaannya ketika memberikan penugasan. Pemerintah melalui Kementerian BUMN juga perlu melakukan konsolidasi terhadap BUMN karya yang ada serta perbaikan fit and proper test dalam rekrutmen pimpinan BUMN karya. Selain itu, Komisi VI DPR RI perlu mengawal dan mendorong pemerintah untuk mempercepat perbaikan kinerja keuangan BUMN karya. Komisi VI DPR RI juga perlu melakukan pengawasan kinerja BUMN karya dan memperketat pengawasan eksternal yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP). ... (Lisnawati, S.Si., M.S.E.)