Gagasan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan bentuk usaha negara dalam memberikan affirmative action untuk perempuan di lingkup politik. Upaya negara dalam memberikan affirmative action untuk perempuan di lingkup politik bertujuan untuk menguatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Kebijakan afirmatif ini kemudian membuahkan hasil berupa meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dari periode ke periode. Bahkan di periode 2019-2024 persentase perempuan di DPR sebesar 20% atau sebanyak 118 kursi dari total jumlah anggota, yang mana ini pertama kalinya keterwakilan perempuan di DPR menyentuh angka tersebut. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan di DPR tidak sejalan dengan kontribusi mereka di bidang legislasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang situasi yang sesuai dengan fakta pada saat penelitian dilakukan, dengan penekanan pada tantangan kebijakan affirmative action. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan kebijakan affirmative action pemerintah berupa kuota minimal perempuan dalam pencalonan anggota DPR minimal 30% sebagai upaya penguatan keterwakilan perempuan di legislatif. Hasil yang ditemukan sehubungan dengan tantangan kebijakan affirmative action yang belum memaksimalkan peran perempuan di lembaga legislatif yakni kapasitas perempuan yang belum maksimal, budaya patriarki, serta keterwakilan perempuan sebagai formalitas.... (Rahma Ning Tias)

Kajian ini bertujuan untuk menggali kerentanan usaha kecil di Malioboro yang bergantung pada turisme massal. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana perubahan ekonomi politik usaha kecil di Malioboro? Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara daring kepada pelaku usaha kecil di Malioboro disebabkan situasi pandemi Covid-19. Data dikumpulkan pula melalui penelusuran atas artikel jurnal, manuskrip, laporan pemerintahan, pemberitaan media daring dan buku yang terkait dengan perkembangan ekonomi di Malioboro. Hasil kajian menunjukkan bahwa tumbuhnya usaha kecil di Malioboro sejak abad ke 18 berkaitan dengan komodifikasi ruang perkotaan dimulai di sekitar Pasar Gedhe dan berlanjut di sekitarnya. Pembangunan infrastruktur perkotaan secara masif dan tumbuhnya turisme didorong oleh pemerintah kolonial sejak abad ke-19 telah mendorong munculnya fenomena “kota wirausaha” di Malioboro ditandai dengan maraknya usaha kecil. Krisis tahun 1930 dan perang kemerdekaan tahun 1945-1949 sempat mengganggu perekonomian di Malioboro, tetapi tak serta merta mematikan usaha kecil. Pasca tahun 1970-an, usaha kecil semakin tumbuh dan membangun organisasi untuk mempertahankan penghidupannya. Usaha kecil dengan masing-masing organisasinya berupaya membangun koneksi dengan kelas penguasa untuk mempertahankan bisnisnya dalam menjaga usahanya yangbersifat musiman. Usaha kecil bahkan tak segan untuk berseteru dengan sesamanya dan semakin keras bertarung pasca penataan Malioboro pada tahun 2016 untuk menjaga citra destinasi wisata, demi keberlangsungan usaha.... (Anggalih Bayu Muh Kamim)

Pemerintah desa merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Melihat pentingnya peran desa dalam mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan, pemerintah pusat membuat undang-undang yang mengakui kewenangan otonomi desa yaitu UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-Undang ini memberikan hak seluas-luasnya pada desa untuk mengatur wilayahnya sendiri. Tulisan ini akan mengkaji tentang pembangunan desa pasca Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembangunan terutama dalam hal pembangunan demokrasi di tingkat desa maupun pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa. Ditemukan bahwa dalam hal pembangunan desa, Kemendes telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desa. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM). Sedangkan untuk menjadi desa maju dan mandiri ada beberapa program dan invovasi yang dapat dikembangkan desa. Kemandirian dan demokrasi Desa merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat Desa. Keduanya membuka jalan bahwa desa berhak untuk mengelola sumberdaya alam atau alokasi dana bagi perbaikan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam optimalisasi pembangunan desa sesuai UU Desa ialah terus memperkuat demokrasi desa melalui tingkat partisipasi masyarakat, meningkatkan IDM desa, serta mampu menciptakan produk yang berdaya saing.... (Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.)

Tulisan ini bertujuan memberikan analisa terkait kesiapan Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua dalam kesiapannya menuju pemilihan umum 2024 mendatang. Tulisan ini menemukan bahwa perlunya Provinsi Daerah Otonomi Baru salah satunya adalah Provinsi Papua Selatan mempersiapkan berbagai hal menuju suksesnya pemilihan umum serentak tahun 2024. Hal penting yang diperlukan dalam menyongsong pesta demokrasi ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia penyelenggara pemilihan umum, peserta pemilihan umum dan juga mempersiapkan masyarakat Papua Selatan untuk mengenal dengan baik wilayah pemilihan dan daerah pemilihan dalam pemilu mendatang. Selain itu masyarakat Papua Selatan juga perlu menyiapkan diri untuk berpartisipasi secara langsung dalam ajang kontestasi pemilihan umum ini sehingga dapat membawa langsung aspirasi dari wilayahnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Kualitatif eksploratif yaitu menjelaskan data yang didapatkan melalui data sekunder yaitu melalui jurnal, media massa online maupun peraturan pemerintah kemudian data ditriangulasi sehingga mendapatkan kebenaran. Luaran dari tulisan ini adalah pentingnya kesiapan pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru dalam mempersiapkan sumber daya manusia dan perangkat pendukung untuk tertib penyelenggaraan menuju pesta demokrasi tahun 2024. Perlunya tertib administrasi penyelenggara dan sosialisasi aktif kepada masyarakat sebagai partisipan pemilik hak suara dalam pemilu sehingga masyarakat mengenal wakilnya dari setiap daerah pemilihan dan kursi yang diwakili dapat membawa aspirasi masyarakat di wilayah daerah otonomi baru Papua seperti halnya Provinsi Papua Selatan.... (Melyana Ratana Pugu)

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau corak resistensi dalam kebijakan pembangunan ekowisata Hutan Oeluan. Protes tersebut berlatar penghormatan masyarakat terhadap mata air yang disakralkan. Gugus teori 'Politk Satu Dimensi' sebagai pisau analisis mencermati praktik politik yang mengarusutamakan impak ekonomi pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi metode deskriptif-eksploratif. Hasil penelitian menunjukan upaya reifikasi Hutan Oeluan ialah strategi politik untuk mendekati masyarakat secara apik dan terencana telah memicu deforestasi dan desakralisasi yang marak terjadi di Nusa Tenggara Timur. Urgensi usaha masyarakat adat terletak pada mengajukan politik multidimensional dalam korpus kebijakan kawasan ekowisata Hutan Oeluan.... (Veronika Ina Assan Boro)

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia menolak repatriasi warga negara Indonesia (WNI) eks Islamic State Iraq and Syria (ISIS) dari Suriah tahun 2020. Isu repatriasi ini menjadi dilema bagi pemerintah Indonesia. Di satu sisi pemerintah harus komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) WNI eks ISIS. Di sisi lain mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan warga negaranya dari potensi ancaman WNI eks ISIS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis studi kasus kebijakan pemerintah tersebut. Dengan menghimpun berbagai data-data sekunder yang tersebar di jurnal, media, dan dokumen-dokumen legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kalkulasi untung rugi antara kebijakan memulangkan atau tidak memulangkan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam proses pengkajian, pemerintah akhirnya menolak WNI eks ISIS karena lebih menguntungkan. Pertimbangan penolakan repatriasi WNI eks ISIS memiliki tujuan untuk kepentingan nasional Indonesia yakni untuk menjaga keamanan jutaan warga negara dari ancaman terorisme.... (Muhammad Kamarullah)

Penelitian ini membahas tentang kepentingan Indonesia dalam MEA sebagai Upaya Regionalisme Pengembangan Modal Dalam Negeri oleh negara-negara besar ASEAN. Dalam pembentukan MEA, Indonesia memiliki posisi yang strategis untuk menjalankan peran politik regionalnya baik domestik maupun regional. Wajar jika hal ini terjadi, karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan memiliki sumber daya yang melimpah. Perekonomian global membuat roda perekonomian terus berputar dan memaksanya untuk terus mengalami perubahan gaya transaksionalnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan wujud terwujudnya pasar bebas di kawasan Asia Tenggara yang lahir dari perhimpunan negara-negara lintas kawasan dan pembangunan regionalisme, atau kompleks kawasan yang dibentuk oleh kepentingan modal domestik beberapa negara besar. negara-negara ASEAN. Artikel ini ditelaah dengan menggunakan salah satu konsep hubungan internasional yaitu regionalisme. Dengan pendekatan metodologi penelitian kualitatif yang bersumber dari jurnal ilmiah, karya ilmiah dan sumber berita sebagai sumber referensi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan MEA mampu menjadikannya sebagai media pembangunan ekonomi domestik dan perpaduan multikulturalisme dalam satu klaster tunggal kawasan Asia Tenggara.... (Hilman Mahmud Akmal Ma'arif)

ASEAN Youth Volunteer Program (AYVP) adalah program sukarelawan tahunan yang diselenggarakan di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia dengan dukungan dari U.S. Agency for International Development (USAID). Sekretariat tetap program ini berkedudukan di Universiti Kebangsaan Malaysia (Universitas Nasional Malaysia - UKM). Program ini telah berjalan dan memberikan dampak terhadap peningkatkan kapabilitas dan pengetahuan pemuda ASEAN, memberikan pemahaman tentang isu-isu di ASEAN, mendukung pertukaran budaya dan pembelajaran, serta memperkuat identitas kawasan ASEAN untuk para pemuda. Pada tahun 2021, AYVP melaksanakan e-AYVP dengan mengangkat tema “Memperkuat Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ASEAN di Masa Menantang”. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran e-AYVP 2021 sebagai diplomasi publik untuk pemuda ASEAN. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi publik dan soft power dari Joseph Nye. Sebagai temuan, e-AYVP 2021 sebagai aktor non-negara dari soft power telah membina pemuda ASEAN untuk mempercepat aktualisasi ASCC 2025 A.1, A.2, B.1, B.2, B.3. Hasil tersebut berdasarkan pengujian program e-AYVP 2021 melalui proses analitis dari konsep, cetak biru ASCC 2025, survei online dan wawancara.... (M. Solahudin Al Ayubi)

asdsa... (Mandala Harefa, S.E., M.Si.)

Politik hukum pengaturan Justice Collaborator (JC) mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) serta mengadopsi ketentuan JC dalam SE Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Dalam UU PSK, JC dapat diberikan penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, antara lain berupa keringanan penjatuhan pidana. Namun, dalam penerapannya terdapat perbedaan pendapat antara LPSK dan Kejaksaan Agung dalam penerapan UU PSK terhadap status JC Richard, yaitu mengenai tindak pidana yang dapat diterapkan JC dan status terdakwa bukan pelaku utama. Oleh karena itu, majelis hakim pada akhirnya memberikan vonis jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam hal ini, majelis hakim telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta di persidangan dan rekomendasi dari LPSK.... (Puteri Hikmawati, S.H., M.H.)

Situasi keamanan di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan (LCS) yang belum sepenuhnya kondusif dan masih diwarnai oleh pendekatan power (kekuatan militer) dalam hubungan antarnegara yang berkonflik, termasuk melibatkan kekuatan negara besar kawasan, menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu, upaya diplomasi perlu dilakukan oleh negara-negara kawasan untuk mencari solusi damai atas konflik yang terjadi dan upaya tersebut tidak hanya menjadi urusan pemerintah, namun dapat melibatkan parlemen sebagai salah satu aktor hubungan internasional. Melalui peran diplomasi dan dalam kerangka multitrack diplomacy, parlemen harus ikut berkontribusi dan menjadi bagian dari upaya untuk mencari solusi damai atas konflik yang terjadi di Semenanjung Korea dan LCS. Diplomasi parlemen dalam kerangka mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut dilakukan melalui forum-forum antarparlemen, antara lain APPF dan AIPA.... (Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.)

Ketentuan upah pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan lebih memberikan prospek kesejahteraan bagi pekerja dan berupaya memberikan perlindungan bagi pekerja. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala di antaranya masalah pengawasan. Adanya UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Ketenagakerjaan dinilai semakin jauh dari prospek kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan perubahan terhadap UU Ketenagakerjaan terkait pengaturan pengupahan yang dapat memberikan harapan dan prospek kesejahteraan bagi pekerja. Persamaan persepsi para stakeholder (pengusaha, pekerja, dan pemerintah) terhadap masalah upah sangat diperlukan, agar ke depan dapat diciptakan mekanisme pengupahan yang dapat memberikan manfaat lebih baik bagi pekerja dan pengusaha.... (Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.)

Kebijakan fiskal pemerintah secara terukur menetapkan prioritas belanja-belanja yang penting di tahun 2023 dan sangat diharapkan dapat menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan ekonomi global. Dikhawatirkan bila kondisi berlangsung lama akan berdampak terhadap kenaikan harga atau inflasi akibat gangguan pasokan dan distribusi, serta pelemahan ekonomi dari negara-negara lain. Implikasi kenaikan inflasi akan menurunkan kualitas pertumbuhan karena terjadi penurunan konsumsi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah menjaga daya tahan ekonomi dengan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, Indonesia tetap harus mencermati pertumbuhan ekonomi global seperti di India, Amerika, dan China. Ekonomi global cukup berpengaruh pada kebijakan ekonomi dalam negeri seperti ekspor. Bila resesi global berlanjut maka potensi tersebut akan memengaruhi stabilitas, daya tahan, dan pemulihan ekonomi dalam negeri.... (Mandala Harefa, S.E., M.Si.)

Selama ini potensi sumber daya kelautan belum termanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi nasional. Masyarakat lebih banyak mengonsumsi padi-padian daripada ikan atau 40,46% konsumsi masyarakat berasal dari padi-padian. Dari total konsumsi per kapita per hari penduduk Indonesia sebesar 2.079,09 kkal, sebesar 841,27 kkal berasal dari padi-padian. Sementara itu, perubahan iklim sangat berdampak terhadap produksi pertanian yang merupakan penyumbang utama ketahanan pangan nasional. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya peningkatan produksi perikanan dari sumber daya laut dengan menerapkan kebijakan ekonomi biru. Namun, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala, yakni masih adanya praktik perikanan yang tidak ramah lingkungan, kurangnya penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan, keterbatasan akses nelayan terhadap teknologi, dan terbatasnya infrastruktur perikanan. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas perikanan.... (Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.,Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.)

Proses menuju koalisi partai dalam Pilpres 2024 menempuh jalan yang tidak mudah dan sangat dinamis. Cakupan koalisinya ditentukan oleh faktor berikut: ambang batas presiden, peran ketua umum partai, dan posisi presiden petahana sebagai playmaker. Untuk itu, DPR RI melalui pansus bersama pihak Pemerintah perlu melakukan revisi khusus terkait Pasal 222 yang mengatur ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai sehingga persentase ambang batas 25% suara secara nasional dan 20% kursi di DPR RI dapat diturunkan.... (Drs. Prayudi, M.Si.)

Secara prinsip ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi dalam mengambil keputusan, dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Alat Kelengkapan DPR RI yang paling berperan dalam ARG adalah Badan Anggaran dan komisi. Melalui wewenang yang dimiliki di bidang anggaran, Badan Anggaran dan komisi dapat mengupayakan agar alokasi seluruh anggaran yang ada dalam APBN menjadi anggaran yang responsif gender. Untuk itu perlu dilaksanakan pengarusutamaan anggaran yang responsif gender ke dalam setiap komisi. Upaya lain yang lebih konkret dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman penyusunan ARG yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI.... (Sali Susiana, S.Sos, M.Si.)

Nilai investasi Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun demikian, masih ditemui berbagai kendala dalam meningkatkan investasi. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi investasi, yaitu: suku bunga, inflasi, nilai tukar, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, sarana dan prasarana, aturan perundang-undangan, kualitas sumber daya manusia, serta keadaan sosial budaya. Peran DPR RI sangat dibutuhkan untuk mengawasi efektivitas kinerja pemerintah dalam meningkatkan investasi. DPR RI dan pemerintah perlu duduk bersama untuk memikirkan solusi terbaik bagi permasalahan investasi ini. Selain itu, perlu disusun regulasi khusus dalam mendorong tumbuhnya investasi nasional yang sifatnya komprehensif dan mengikat sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi investor.... (Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.,Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.)

Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru terlaksana 27% melalui pendanaan APBN, sementara minat investasi melalui 182 letter of intent yang diajukan oleh investor, belum ada realisasinya. Oleh karena itu, skema pendanaan/pembiayaan pembangunan IKN yang didominasi pembiayaan non-APBN atau investor swasta (81%) membutuhkan komitmen pemerintah melalui pemberian kemudahan berusaha dan jaminan kepastian hukum atas terselenggaranya pembangunan IKN. Guna menarik investor non- APBN, pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dan kementerian terkait perlu mengadakan pendekatan dan dialog persuasif dengan investor swasta serta menyertakan upaya untuk meminimalisasi kendala nonregulasi yang berpotensi pada ketidakpastian hukum. DPR RI melalui fungsi pengawasan di komisi terkait, terutama komisi yang membidangi investasi, infrastruktur, dan pertanahan, perlu memastikan investasi pembangunan di IKN berjalan secara kondusif dan memiliki kepastian hukum.... (Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.,Monika Suhayati, S.H., M.H.)

UU Landas Kontinen yang pada awalnya tidak memasukkan penyidik Polri dalam Penyidikan di Landas Kontinen menjadi persoalan karena tidak sejalan dengan KUHAP, mengingat di wilayah Landas Kontinen juga berlaku KUHAP. Dalam pengaturan penyidikan di wilayah yurisdiksi landas kontinen dan ZEEI terdapat ketidaksinkronan. UU ZEEI tidak menyebutkan penyidik Polri sebagai penyidik tindak pidana di wilayah yurisdiksi ZEEI, namun Pasal 13 ZEEI menyebutkan aparatur penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP, seperti penangkapan dan penahanan, dengan pengecualian tertentu. DPR RI dalam hal ini Komisi III, dalam melaksanakan fungsi legislasi perlu merevisi KUHAP, yakni terkait dengan pengaturan penyidikan tindak pidana yang dilakukan di wilayah yurisdiksi, baik di Landas Kontinen maupun ZEEI, agar terdapat sinkronisasi dalam pelaksanaan penyidikan.... (Novianti, S.H., M.H.)

Tulisan ini menganalisis kepentingan ASEAN terhadap stabilitas kawasan, terutama dikaitkan dengan tantangan keamanan yang terjadi di kawasan, dan bagaimana hal itu disikapi oleh ASEAN yang pada tahun 2023 ini diketuai oleh Indonesia. Hasil analisis mengungkapkan, kawasan Asia Tenggara masih dihadapkan pada banyak tantangan keamanan, baik yang disebabkan oleh adanya konflik antarnegara dan konflik internal di suatu negara yang belum diperoleh solusi damainya, maupun karena faktor rivalitas antarnegara besar di kawasan. Oleh karena itu, menjadi kepentingan ASEAN untuk mewujudkan stabilitas kawasan. ASEAN, di bawah kepemimpinan Indonesia, menegaskan kembali pentingnya Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia dijadikan sebagai kode etik utama dalam mengatur hubungan antarnegara di kawasan dan sebagai landasan untuk menjaga stabilitas kawasan. Peran ASEAN tersebut sudah seharusnya juga dilakukan oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). AIPA dapat mengambil peran sebagai a key player dalam mendorong ASEAN mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan dan menjaga stabilitas kawasan.... (Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.)

Isu ekspor hijau merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sekaligus upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) serta mencapai net-zero emissions (NZE). Secara eksplisit, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai saat ini belum serius memperhitungkan ekpor hijau. Studi tentang hubungan antara ekspor hijau dan pertumbuhan ekonomi juga masih belum dilakukan di Indonesia. Tulisan ini mengkaji perkembangan ekspor hijau Indonesia dan korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2000–2021, kontribusi ekspor hijau terhadap total ekspor Indonesia masih sangat rendah. Sementara itu, total ekspor justru mempunyai kontribusi lebih besar dibandingkan ekspor hijau terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi ekspor. Dalam hal ini, diperlukan persyaratan pemenuhan standar industri hijau terhadap produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu mendorong daya saing produk-produk yang akan diekspor agar dapat memenuhi persyaratan standar industri hijau.... (Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.,Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.)

Tulisan ini membahas evaluasi pelaksanaan subsidi angkutan perintis tahun 2023 dan rencana peningkatannya pada tahun 2024 untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan aksesibilitas masyarakat, serta menurunkan disparitas harga barang. Penulis menyoroti kenaikan anggaran subsidi angkutan perintis 2024, seperti 13,64% untuk angkutan darat, 27,2% untuk angkutan laut, 0,70% untuk angkutan udara, dan 0,59% untuk perkeretaapian dibandingkan tahun sebelumnya. Penulis juga menekankan pentingnya integrasi antara anggaran subsidi dan pembangunan infrastruktur transportasi. Penulis menyarankan evaluasi oleh Komisi V DPR RI terhadap realisasi anggaran subsidi 2023 untuk perbaikan rencana dan pelaksanaan anggaran 2024. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk menghindari tumpang tindih dengan jalur komersial yang sudah dilayani oleh sektor swasta.... (Rafika Sari, S.E., M.S.E.,Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN meliputi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK). Transisi pegawai honorer menjadi PPPK dilakukan melalui seleksi oleh Panselnas. Konsep satu data mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data akurat dan terbuka. Artikel ini mengevaluasi masalah rekrutmen PPPK guru dalam kerangka satu data. Beberapa daerah mengalami masalah penerimaan PPPK guru karena perbedaan data pelamar. Portal resmi data.go.id tidak digunakan untuk pendataan PPPK. Komisi II DPR RI meminta Kemenpan-RB untuk rekonsiliasi data. Diharapkan pemerintah memperbarui data secara berkala dan mengintegrasikannya dalam sistem pengadaan yang dapat diakses oleh Kemendikbudristek, BKN, dan instansi daerah.... (Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.,Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.)

Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) telah diatur dalam Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian. Tulisan ini mengkaji bagaimana implementasi program-program tersebut dapat dioptimalkan. PPNPN memiliki hak atas perlindungan Jamsostek karena kontribusinya sebagai pekerja pemerintahan. Negara wajib memberikan perlindungan ini, dan Komisi II DPR RI harus mengawasi implementasi Inpres ini di lembaga pemerintah pusat dan daerah, melalui Program Jamsostek yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Komisi IX DPR RI harus mengawasi BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas kepesertaan PPNPN serta praktik klaim manfaat Jamsostek oleh PPNPN.... (Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan satu-satunya undang-undang terkait lingkungan peradilan yang belum mengalami perubahan pasca-pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Revisi UU Peradilan Militer diperlukan karena jika terjadi tindak pidana umum yang melibatkan prajurit TNI dan sipil, masalah kompetensi peradilan selalu muncul. Selain itu, asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tidak menghendaki adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada subjek pelaku. Untuk itu, DPR RI, khususnya Komisi III dan Badan Legislasi perlu mendorong pemerintah mempersiapkan draf RUU tentang Perubahan atas UU Peradilan Militer.... (Puteri Hikmawati, S.H., M.H.)

Proses pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024 berjalan kondusif dan minim sengketa internal di partai peserta. Selain itu, aplikasi digital Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagai unsur teknologi semakin digunakan dalam pemilu di Indonesia. Meskipun secara teknis mulai menunjukkan kemajuan, tetapi secara substansi proses pencalonan legislatif, terutama DPR maupun DPRD provinsi/kota, masih belum maksimal bagi demokrasi perwakilan sebagai bagian dari fungsi kelembagaan pemilu. Untuk menangani hulu persoalan pencalonan legislatif, DPR RI melalui Komisi II perlu menginisiasi RUU tentang Fungsi Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahunan setelah Pemilu 2024.... (Drs. Prayudi, M.Si.)

Meskipun peraturan pelaksana yang terkait dengan UU PKDRT sudah cukup banyak, namun dalam implementasinya UU PKDRT masih menghadapi sejumlah hambatan, baik yang bersifat internal (dari dalam/pihak korban) maupun hambatan yang berkaitan dengan sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. Ketiga aspek dalam sistem hukum tersebut saling memengaruhi, terutama budaya hukum. Berbagai kajian menunjukkan berbagai tantangan dan hambatan disebabkan kurangnya optimalisasi dan strategi efektif dalam implementasi UU PKDRT serta kurangnya perspektif CEDAW dalam memahami UU PKDRT sehingga diperlukan berbagai upaya optimalisasi dan efektivitas implementasi UU PKDRT. Tulisan ini merekomendasikan perlunya sosialisasi UU PKDRT kepada masyarakat dan sosialisasi substansi UU PKDRT di kalangan aparat penegak hukum. DPR RI juga perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi UU PKDRT dan bila diperlukan dapat melakukan revisi terhadap UU PKDRT.... (Sali Susiana, S.Sos, M.Si.)

APBN TA 2024 telah disampaikan oleh Presiden ke DPR RI dan telah dibahas serta disetujui oleh DPR RI untuk dilaksanakan mulai Januari 2024. Tantangan berat APBN TA 2024, antara lain masih adanya ketidakpastian perkembangan ekonomi global, gejolak politik antara Rusia-Ukraina, dan masa transisi pemerintahan di dalam negeri. Desain struktur APBN TA 2024 harus mampu menghadapi persoalan tersebut. Oleh karena itu, DPR RI perlu mengawasi implementasi APBN TA 2024 agar tidak jauh dengan tujuan dan kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati bersama. Artinya, APBN TA 2024 harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif dengan berbagai tantangan dan beban ke depan.... (Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.,Mandala Harefa, S.E., M.Si.)

Proses pemindahan ibu kota negara secara resmi dimulai saat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tulisan ini membahas bagaimana kesiapan Indonesia dalam membangun IKN ditinjau dari sisi pendanaan dan pembiayaan. Target pendanaan IKN yang dimulai dari tahun 2022-2024 adalah sebesar Rp466,98 triliun yaitu dengan skema APBN (Rp91,29 triliun), KPBU (Rp252,46 triliun), dan badan usaha/swasta (Rp123,23 triliun). Keputusan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan lain (sekitar 80%) selain APBN dalam rangka mendanai IKN seperti sektor swasta, investor asing, dan KPBU dinilai cukup tepat. DPR RI khususnya Komisi V, VI, dan XI perlu mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan baru; merencanakan dan mengelola anggaran dan pembiayaan dengan akuntabel dan transparan; serta meningkatkan kinerja, sistem pengawasan pembiayaan pembangunan IKN, dan manajemen risiko yang baik.... (Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.,Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.)

Pertumbuhan paten di Indonesia cukup baik, sayangnya pertumbuhan tersebut didominasi oleh paten dari luar negeri. Untuk itu, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menghasilkan invensi/inovasi, antara lain melakukan sosialisasi, pendampingan penyusunan spesifikasi paten (drafting paten), mendorong inventor melakukan penelitian yang berorientasi paten, dan melakukan upaya komersialisasi invensi. Selain itu, pengaturan transfer teknologi dalam undang-undang yang mengatur paten sangat penting.... (Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.,Dewi Wuryandani, S.T., M.M.)