Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (18)
Buku Lintas Tim (137)
Buku Tim (459)
Hasil Diskusi (56)
Info Singkat (997)
Jurnal Aspirasi (163)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (167)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (165)
Jurnal Politica (121)
Parliamentary Review (79)
Menemukan 2572 data.
Image

Penyelenggaraan platform digital penyiaran sudah begitu banyak digunakan oleh masyarakat. Namun hingga saat ini, penyelenggaraannya tidak tunduk pada berbagai regulasi perizinan dan pengawasan konten seperti yang dialami oleh lembaga penyiaran. Permasalahannya, bila platform digital tidak diatur dan diawasi oleh lembaga otoritas pengawas isi siaran, akan menciptakan banyak konten siaran tanpa ada rambu yang mengaturnya.Tulisan ini akan membahas urgensi penyelenggaran platform digital penyiaran. Persaingan tidak berimbang terjadi karena penyelenggara platform digital penyiaran tidak memiliki persyaratan apapun sebagaimana terjadi pada lembaga penyiaran. Indonesia perlu memasukkan penyiaran berbasis internet ke dalam ranah penyiaran karena mengedepankan prinsip democratic broadcasting. Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI perlu memberikan penambahan atas materi RUU Penyiaran mengenai prinsip kolaborasi dengan platform digital penyiaran, verifikasi konten, dan pengawasan isi siaran oleh KPI, pengawasan pelaksanaan kolaborasi, serta perlindungan hak dan kewajiban pihak yang berkolaborasi.... (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Salah satu persoalan urgen dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni berkenaan dengan penguatan dasar hukum pendekatan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika. Artikel ini bermaksud menganalisis substansi dari UU Narkotika yang perlu direvisi untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika. Dalam pembahasan dipahami bahwa penyalah guna narkotika merupakan pelaku sekaligus korban, oleh karena itu membutuhkan penanganan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Ironisnya, UU Narkotika yang selama ini berlaku masih mengedepankan pendekatan penghukuman dibandingkan pendekatan kesehatan bagi penyalah guna narkotika, sehingga masih mengandung substansi yang mendorong penerapan kurungan/penjara. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap beberapa pasal krusial terkait penyalah guna narkotika dalam UU Narkotika, antara lain Pasal 112, Pasal 127, dan Pasal 128 ayat (1). Komisi III dan Kemenkumham dalam melakukan pembahasan perlu pula membuat pengaturan yang jelas terkait mekanisme asesmen oleh tim khusus seperti Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan penanganan terhadap penyalah guna narkotika.... (Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax per 1 April 2022. BBM Pertamax dengan kandungan RON 92 naik menjadi Rp12.500 per liter. Penyesuaian harga dilakukan seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia di atas USD100 per barel dan agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Tulisan ini mengkaji alasan kenaikan harga BBM Pertamax dan strategi kebijakan yang bisa dipilih oleh pemerintah. BBM Pertamax memang merupakan bahan bakar nonsubsidi, sehingga konsumennya lebih banyak masyarakat menengah ke atas. Namun, kenaikan harga BBM Pertamax yang cukup tinggi berpotensi mendorong konsumen beralih ke BBM Pertalite. Hal itu tentu akan berpengaruh pada kemampuan pasokan dan ketersediaan di PT Pertamina (Persero). Dampak lainnya adalah membengkaknya subsidi yang harus ditanggung pemerintah, mengingat BBM Pertalite sudah ditetapkan sebagai jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Komisi VI dan VII DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk menyusun strategi kebijakan demi menjaga harga bahan bakar minyak tetap stabil.... (Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Harga minyak goreng sawit (MGS) dalam negeri terus melonjak, baik curah maupun kemasan. Peraturan demi peraturan diterbitkan pemerintah dalam tiga bulan terakhir guna mengendalikan harga sekaligus menjamin pasokan minyak goreng. Namun, sampai saat ini harga di pasar masih bertahan tinggi sementara pasokannya belum stabil, terutama MGS Curah. Kebijakan terkait MGS Curah, semula berbasis perdagangan menjadi berbasis industri. Tulisan ini mengkaji kewenangan pengaturan distribusi minyak goreng curah dan pengawasannya. Terdapat ketidaksinkronan kewenangan yang seharusnya kewenangan tersebut berada di Kemendag menjadi dialihkan ke Kemenperin. Dalam melakukan pengawasan distribusi MGS Curah, Polri dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan dengan tujuan MGS Curah dapat terjamin ketersediaannya dan harga penjualan sesuai dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). DPR RI, melalui Komisi VI dapat memanggil pemerintah untuk mencari solusi yang komprehensif terkait aspek pengaturan kewenangan MGS Curah, pengawasan, dan tindakan bagi pelanggar hukum. ... (YOSEPHUS MAINAKE, M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Wacana penghapusan kata “madrasah” pada draf Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) telah menuai polemik di masyarakat. Beberapa pihak mengkritik dan menolak wacana tersebut dengan alasan penghapusan madrasah justru akan membuka celah diskriminasi antarsatuan pendidikan. Meskipun Kemdikbudristek pada akhirnya memunculkan kembali madrasah di bagian penjelasan, namun polemik sudah terlanjur bergulir. Tulisan ini membahas polemik wacana penghapusan madrasah dan potensi dampak sosial yang ditimbulkan. Dari pembahasan diketahui bahwa dengan diletakkannya nomenklatur madrasah pada bagian penjelasan, maka madrasah tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk peraturan turunannya mengingat penjelasan hanya merupakan tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Wacana penghapusan madrasah secara tidak langsung akan menimbulkan dampak dikotomi sistem pendidikan dan kesenjangan mutu pendidikan. Oleh sebab itu Komisi X DPR RI perlu mengawasi kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan mendorong Kemdikbudristek untuk mengkaji ulang draf RUU Sisdiknas yang sedang disusun.... (Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Terkait dengan Pilkada, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), total ada 101 kepala-wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun ini. Untuk mengisi kekosongan jabatan 101 kepala daerah tersebut, pemerintah pusat akan menunjuk penjabat yang akan memimpin daerah tersebut sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru. Tulisan ini hendak mengkaji kebutuhan penjabat dalam pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan tantangan penjabat kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. Mekanisme pengangkatan penjabat yang transparan diperlukan dalam proses penunjukan penjabat. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan penjabat yang ditunjuk memiliki kinerja dan kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas pada tahun politik akibat Pemilu 2024. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat terus mendukung pemerintah dalam proses penunjukkan penjabat kepala daerah untuk dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan aspirasi publik, serta bebas muatan politik.... (RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng memasuki babak baru dengan ditetapkannya 4 (empat) tersangka oleh Kejagung RI atas dugaan kasus korupsi pemberian izin fasilitas ekspor CPO 2021-2022. Keempat tersangka tersebut adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan 3 (tiga) pengusaha. Presiden meminta agar kasus ini diusut tuntas. Permasalahan yang dianalisis dalam tulisan ini, apakah pengembangan kasus ini lebih tepat diarahkan ke mafia atau kartel. Beberapa pengamat meyakini kasus ini perlu diarahkan pada kejahatan kartel. Pengembangan kasus kejahatan kartel dilakukan dengan mempelajari ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. DPR RI melalui Komisi III dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan perlu meminta Kejagung RI untuk bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan KPPU agar dapat menuntaskan kasus ini. Selanjutnya, perlu dilakukan pembenahan sistem agar kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang merugikan masyarakat dan perekonomian negara, tidak terjadi lagi.... (Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Saat ini, inflasi menjadi salah satu kekhawatiran utama negara-negara di dunia. Inflasi berisiko menghambat laju pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kenaikan harga pangan dan energi di pasar global memicu terjadinya lonjakan inflasi. Tulisan ini bertujuan menganalisis perkiraan lonjakan inflasi yang akan terjadi di berbagai negara dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasinya. Indonesia diperkirakan akan mengalami inflasi tertinggi dibandingkan dengan Filipina, India, dan Thailand. Berbagai upaya dapat dilakukan pemerintah Indonesia antara lain: menahan kenaikan harga pangan dan energi melalui windfall tax untuk menanggung beban fiskal APBN akibat subsidi yang dikeluarkan, meningkatkan produksi untuk pasokan, mendorong konversi energi ramah lingkungan, memastikan perluasan insentif harga gas khusus untuk industri prioritas, serta meningkatkan pengawasan distribusi komoditas pangan dan energi agar tepat sasaran. DPR RI melalui komisi terkait perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah untuk menekan lonjakan inflasi sehingga daya beli masyarakat dan pemulihan roda ekonomi pasca-pandemi dapat terus meningkat.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Indonesia berkomitmen terus melakukan penurunan emisi demi pencapaian Net Zero Emission tahun 2060. Salah satunya, dengan penerapan pajak karbon sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak karbon yang semula akan diberlakukan mulai 1 April 2022 diundur menjadi 1 Juli 2022. Tulisan ini mengkaji road map pajak karbon di Indonesia dan arah pengaturannya. Road map pajak karbon dilakukan bertahap mulai tahun 2021 dengan pemberlakuan UU HPP, dilanjutkan tahun 2022 dengan penetapan pajak karbon secara terbatas pada PLTU batubara bertarif Rp30.000/ton CO2e, hingga tahun 2025 implementasi perdagangan karbon melalui bursa karbon dan perluasan pajak karbon sesuai kesiapan sektor. Komisi VII DPR RI perlu terus mengawal agar kebijakan pajak karbon dapat mendorong perubahan energi fosil ke EBT. Komisi XI DPR RI juga perlu melakukan pengawasan agar road map dan tata laksana pajak karbon didukung oleh kebijakan yang kuat, akuntabel, dan transparan. ... (Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada 12 April 2022 disambut gembira banyak pihak karena RUU TPKS telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Namun di sisi lain, muncul kritik terhadap RUU ini yang dianggap belum cukup mengakomodasi tiga bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan pelacuran. Tulisan ini mengkaji perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam RUU TPKS. Analisis dilakukan dengan membandingkan pengaturan tentang perkosaan dalam draf RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang disusun oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan pada tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan tentang perkosaan dalam RUU TPKS masih belum memadai karena tidak mengatur ancaman pidana bagi pelaku perkosaan, termasuk pidana tambahan untuk perkosaan dalam kondisi tertentu berdasarkan korban, akibat, dan pelaku. DPR RI perlu memastikan agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dibahas akan mengakomodasi perkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual beserta ancaman pidananya.... (Sali Susiana, S.Sos, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.