Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Pengawasan prinsip pemilu tersebut menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai kinerja Bawaslu terkait pengawasan dan penindakan tidak efektif, padahal UU Pemilu sudah lebih menguatkan kewenangan Bawaslu. Tulisan ini mengkaji efektivitas hukum kewenangan Bawaslu atas tindak pidana pemilu. Pada salah satu faktor efektivitas hukum yaitu faktor penegak hukum, ditemukan kendala kinerja Bawaslu terlihat lemah, yaitu seringkali rekomendasi Bawaslu terkait dugaan tindak pidana pemilu yang diserahkan kepada Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditolak karena kurang alat bukti. Kelima faktor efektivitas hukum harus berjalan secara bersama, apabila ada salah satu yang tidak berjalan maka dapat dikatakan hukum tidak efektif. Komisi II DPR RI perlu mendorong pemerintah/Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pemilu agar pemilu dapat dilaksanakan secara jujur dan adil.... (Denico Doly, S.H., M.Kn.)

Data anomali pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 menimbulkan prasangka publik terhadap legitimasi hasil penghitungan suara. Kasus data anomali pada Pemilu 2024 mencapai 24,2% dari jumlah suara yang masuk ke Sirekap per 22 Februari 2024. Tulisan ini menganalisis tentang permasalahan data anomali dalam Sirekap Pemilu 2024 serta pengalaman yang terjadi di Kenya dan Pakistan. Terjadinya data anomali pada Pemilu 2024 disebabkan dua hal, pertama, kesalahan penulisan dalam kolom formulir C1 sehingga terjadi kesalahan interpretasi oleh OCR dan OMR. Kedua, perangkat pemindaian (smartphone) petugas KPPS tidak akurat dalam mendeteksi tulisan yang diunggah ke Sirekap. Belajar dari pengalaman Kenya dan Pakistan maka perencanaan yang baik dan manajemen risiko dibutuhkan dalam implementasi Sirekap ke depannya. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan, dapat mendorong KPU RI untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem serta standar operasional prosedur (SOP) rekapitulasi melalui Sirekap serta memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada petugas KPPS pada masa yang akan datang.... (ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.)

Impor pakaian bekas terus terjadi dan makin marak menjelang Ramadan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pertimbangan larangan impor pakaian bekas serta upaya yang perlu dilakukan untuk menanganinya. Berdasarkan hasil kajian, hukum melarang impor pakaian bekas. Pertimbangannya yaitu: melindungi kesehatan dan keselamatan warga negara, serta lingkungan dari limbah pakaian bekas; melindungi pelaku usaha terutama UMKM; dan tidak selarasnya impor pakaian bekas dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia (GNBBI). Beberapa upaya yang perlu dilakukan agar larangan tersebut ditaati yaitu: melakukan penegakan hukum, meningkatkan pengawasan, memberdayakan UMKM, dan mengumandangkan GNBBI. Komisi III DPR RI perlu mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas dan melakukan pengawasan terhadap masuknya barang ke dalam negeri. Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah memberdayakan UMKM, mengumandangkan GNBBI, dan melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian. Sedangkan Komisi VII DPR RI berperan mendorong pemerintah mengembangkan industri tekstil dan produk tekstil di dalam negeri.... (Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.)

Perubahan iklim kembali dijadikan sebagai salah satu faktor penyebab ketidakstabilan produksi pangan sehingga memicu kenaikan harga pangan, padahal jika dilihat lebih jauh, masih banyak masalah pangan yang harus diwaspadai yang dapat memicu goyahnya stabilitas pangan nasional. Tulisan ini bertujuan memetakan pemicu lain dari ketidakstabilan pangan dan menawarkan alternatif kebijakan. Komisi IV DPR RI perlu mendukung pemerintah secara aktif untuk mendorong diversifikasi pangan secara nasional melalui kolaborasi antarkementerian dan lembaga terkait. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk peningkatan riset dan inovasi di bidang pertanian serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani. Selain itu, DPR RI juga perlu terus melakukan pengawasan aktif terhadap upaya pemerintah mengatasi semakin terbatasnya lahan pertanian akibat pembangunan infrastruktur yang semakin masif. ... (Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.)

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menjadi salah satu strategi mengakhiri kemiskinan pada perempuan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SNKI terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan berdasarkan dimensi dan indikator yang terdapat dalam SNKI. Dari dimensi penggunaan, dengan indikator jumlah nasabah penerima kredit Ultra Mikro (UMi), 6,4 juta orang (95%) penerima program UMi adalah perempuan. Dari dimensi kualitas, dengan indikator berupa indeks literasi keuangan, indeks literasi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Sementara itu dari dimensi jangkauan akses, dua indikator yaitu persentase kepemilikan telepon seluler dan jumlah pengguna internet, perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan digital, sehingga diperlukan literasi digital bagi perempuan. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI terutama Komisi VIII dan Komisi I perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi digital perempuan.... (Sali Susiana, S.Sos, M.Si.)

KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum secara nasional pada 20 Maret 2024. Hasil rekapitulasi tingkat nasional ini berdasarkan perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Tulisan ini menganalisis hasil rekapitulasi Pemilu 2024 dan potensi sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024. KPU telah menetapkan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terpilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. KPU juga resmi menetapkan delapan partai politik peserta Pemilu 2024 yang mendapatkan kursi di DPR RI periode 2024-2029. Selanjutnya, KPU menyatakan bahwa pihaknya siap menghadapi sengketa terkait Pemilu 2024 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan, perlu terus mengawal KPU terutama saat menghadapi sengketa Pemilu 2024 hingga seluruh tahapan Pemilu 2024 selesai.... (Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.)

KTT Khusus ASEAN-Australia telah dilaksanakan dalam rangka peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN dan Australia. KTT ini membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan demi mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur. KTT menghasilkan sejumlah kesepakatan. Tulisan membahas bagaimana hubungan kedua pihak setelah berlangsung 50 tahun, dan bagaimana menyikapi kesepakatan yang dicapai dalam KTT. Hubungan kemitraan telah berjalan cukup stabil dan kedua pihak menyadari, ASEAN dan Australia saling membutuhkan, tetapi masih banyak potensi kerja sama yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kesepahaman ini yang mendorong tercapainya sejumlah kesepakatan pada KTT Khusus untuk memperkuat kemitraan ASEAN-Australia. Menyikapi perkembangan ini, DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menjalankan kesepakatan yang dicapai demi kepentingan bersama di kawasan Indo-Pasifik, dan juga bersama pemerintah memastikan setiap kerja sama yang dikembangkan dapat dijalankan dalam hubungan yang setara dan saling menguntungkan.... (Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.)

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dapat dihindari lagi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan tarif PPN akan naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Tulisan ini mengkaji alasan kenaikan PPN, perbandingan PPN di beberapa negara lain, dan implikasi dari kenaikan PPN tersebut. Berdasarkan hasil kajian, kenaikan PPN merupakan amanat dari Pasal 7 ayat (1) UU HPP. Kenaikan ini akan meningkatkan pendapatan negara. Namun, di sisi lain implikasi dari kenaikan ini akan meningkatkan inflasi, meningkatkan beban pengusaha, dan menurunkan konsumsi masyarakat. Komisi XI DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI perlu mendorong Kementerian Keuangan untuk berhati-hati dan membuat kajian yang matang mengenai cost and benefit atas rencana kebijakan tersebut. Selain memberlakukan kenaikan PPN, pemerintah sebaiknya juga perlu mendorong reformasi pajak secara keseluruhan. Perbaikan administrasi data perpajakan, perluasan wajib pajak, mendorong transformasi shadow economy menjadi ekonomi formal dan pemungutan pajak dari sektor digital penting dilakukan agar pendapatan negara dapat meningkat secara signifikan.... (Lisnawati, S.Si., M.S.E.)

Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) kembali ramai dibicarakan, dikarenakan status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota per 15 Februari 2024. Hal tersebut merupakan implikasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati keputusan tingkat I untuk membawa RUU DKJ ke sidang paripurna atau pengambilan keputusan tingkat II. Setelah pengesahan RUU DKJ, diharapkan Jakarta akan berkembang menjadi pusat perekonomian nasional. Tulisan ini membahas urgensi RUU DKJ dan prospek Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Sebaiknya Baleg DPR RI dan Pemerintah segera mengesahkan RUU DKJ sebagai UU demi kepentingan bangsa terkhusus DKI Jakarta sebagai landasan hukum untuk menentukan kekhususan Jakarta. Selanjutnya, DPR RI melalui komisi VI dan Komisi XI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memastikan agar setelah pengesahan sebagai Daerah Khusus, Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional yang akan menarik bagi investor dengan peluang investasinya. ... (YOSEPHUS MAINAKE, M.H.)

Ketahanan keluarga menjadi isu krusial seiring munculnya kasus bunuh diri keluarga. Tulisan ini membahas urgensi penguatan ketahanan keluarga dan upaya yang perlu dilakukan. Pemerintah telah memiliki beragam program terkait ketahanan keluarga, namun program-program tersebut belum sepenuhnya efektif menyelesaikan permasalahan. Upaya penguatan ketahanan keluarga menjadi kebutuhan dan dukungan lingkungan menjadi faktor penting. Pada level masyarakat, pemberdayaan masyarakat akan membantu meningkatkan ketahanan keluarga. Pada level pemerintah, perbaikan mekanisme sinergi dan koordinasi kebijakan diperlukan, begitu pun halnya dengan efektivitas pemanfaatan layanan. Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X DPR RI perlu mengawasi kinerja kementerian/lembaga terkait dalam implementasi kebijakan/program tentang keluarga, serta memastikan supaya pemanfaatannya dapat efektif dan tepat sasaran. Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong Kementerian Agama untuk memperkuat peran tokoh agama dalam perwujudan ketahanan keluarga. Koordinasi kementerian/lembaga terkait diperlukan supaya regulasi dan kebijakan bisa saling terhubung.... (Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.)