Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (18)
Buku Lintas Tim (137)
Buku Tim (459)
Hasil Diskusi (56)
Info Singkat (997)
Jurnal Aspirasi (163)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (167)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (165)
Jurnal Politica (121)
Parliamentary Review (79)
Menemukan 2572 data.
Image

Penyelenggaraan platform digital penyiaran sudah begitu banyak digunakan oleh masyarakat. Namun hingga saat ini, penyelenggaraannya tidak tunduk pada berbagai regulasi perizinan dan pengawasan konten seperti yang dialami oleh lembaga penyiaran. Permasalahannya, bila platform digital tidak diatur dan diawasi oleh lembaga otoritas pengawas isi siaran, akan menciptakan banyak konten siaran tanpa ada rambu yang mengaturnya.Tulisan ini akan membahas urgensi penyelenggaran platform digital penyiaran. Persaingan tidak berimbang terjadi karena penyelenggara platform digital penyiaran tidak memiliki persyaratan apapun sebagaimana terjadi pada lembaga penyiaran. Indonesia perlu memasukkan penyiaran berbasis internet ke dalam ranah penyiaran karena mengedepankan prinsip democratic broadcasting. Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI perlu memberikan penambahan atas materi RUU Penyiaran mengenai prinsip kolaborasi dengan platform digital penyiaran, verifikasi konten, dan pengawasan isi siaran oleh KPI, pengawasan pelaksanaan kolaborasi, serta perlindungan hak dan kewajiban pihak yang berkolaborasi.... (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Salah satu persoalan urgen dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni berkenaan dengan penguatan dasar hukum pendekatan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika. Artikel ini bermaksud menganalisis substansi dari UU Narkotika yang perlu direvisi untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika. Dalam pembahasan dipahami bahwa penyalah guna narkotika merupakan pelaku sekaligus korban, oleh karena itu membutuhkan penanganan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Ironisnya, UU Narkotika yang selama ini berlaku masih mengedepankan pendekatan penghukuman dibandingkan pendekatan kesehatan bagi penyalah guna narkotika, sehingga masih mengandung substansi yang mendorong penerapan kurungan/penjara. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap beberapa pasal krusial terkait penyalah guna narkotika dalam UU Narkotika, antara lain Pasal 112, Pasal 127, dan Pasal 128 ayat (1). Komisi III dan Kemenkumham dalam melakukan pembahasan perlu pula membuat pengaturan yang jelas terkait mekanisme asesmen oleh tim khusus seperti Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan penanganan terhadap penyalah guna narkotika.... (Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax per 1 April 2022. BBM Pertamax dengan kandungan RON 92 naik menjadi Rp12.500 per liter. Penyesuaian harga dilakukan seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia di atas USD100 per barel dan agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Tulisan ini mengkaji alasan kenaikan harga BBM Pertamax dan strategi kebijakan yang bisa dipilih oleh pemerintah. BBM Pertamax memang merupakan bahan bakar nonsubsidi, sehingga konsumennya lebih banyak masyarakat menengah ke atas. Namun, kenaikan harga BBM Pertamax yang cukup tinggi berpotensi mendorong konsumen beralih ke BBM Pertalite. Hal itu tentu akan berpengaruh pada kemampuan pasokan dan ketersediaan di PT Pertamina (Persero). Dampak lainnya adalah membengkaknya subsidi yang harus ditanggung pemerintah, mengingat BBM Pertalite sudah ditetapkan sebagai jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Komisi VI dan VII DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk menyusun strategi kebijakan demi menjaga harga bahan bakar minyak tetap stabil.... (Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Harga minyak goreng sawit (MGS) dalam negeri terus melonjak, baik curah maupun kemasan. Peraturan demi peraturan diterbitkan pemerintah dalam tiga bulan terakhir guna mengendalikan harga sekaligus menjamin pasokan minyak goreng. Namun, sampai saat ini harga di pasar masih bertahan tinggi sementara pasokannya belum stabil, terutama MGS Curah. Kebijakan terkait MGS Curah, semula berbasis perdagangan menjadi berbasis industri. Tulisan ini mengkaji kewenangan pengaturan distribusi minyak goreng curah dan pengawasannya. Terdapat ketidaksinkronan kewenangan yang seharusnya kewenangan tersebut berada di Kemendag menjadi dialihkan ke Kemenperin. Dalam melakukan pengawasan distribusi MGS Curah, Polri dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan dengan tujuan MGS Curah dapat terjamin ketersediaannya dan harga penjualan sesuai dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). DPR RI, melalui Komisi VI dapat memanggil pemerintah untuk mencari solusi yang komprehensif terkait aspek pengaturan kewenangan MGS Curah, pengawasan, dan tindakan bagi pelanggar hukum. ... (YOSEPHUS MAINAKE, M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Wacana penghapusan kata “madrasah” pada draf Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) telah menuai polemik di masyarakat. Beberapa pihak mengkritik dan menolak wacana tersebut dengan alasan penghapusan madrasah justru akan membuka celah diskriminasi antarsatuan pendidikan. Meskipun Kemdikbudristek pada akhirnya memunculkan kembali madrasah di bagian penjelasan, namun polemik sudah terlanjur bergulir. Tulisan ini membahas polemik wacana penghapusan madrasah dan potensi dampak sosial yang ditimbulkan. Dari pembahasan diketahui bahwa dengan diletakkannya nomenklatur madrasah pada bagian penjelasan, maka madrasah tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk peraturan turunannya mengingat penjelasan hanya merupakan tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Wacana penghapusan madrasah secara tidak langsung akan menimbulkan dampak dikotomi sistem pendidikan dan kesenjangan mutu pendidikan. Oleh sebab itu Komisi X DPR RI perlu mengawasi kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan mendorong Kemdikbudristek untuk mengkaji ulang draf RUU Sisdiknas yang sedang disusun.... (Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Terkait dengan Pilkada, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), total ada 101 kepala-wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun ini. Untuk mengisi kekosongan jabatan 101 kepala daerah tersebut, pemerintah pusat akan menunjuk penjabat yang akan memimpin daerah tersebut sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru. Tulisan ini hendak mengkaji kebutuhan penjabat dalam pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan tantangan penjabat kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. Mekanisme pengangkatan penjabat yang transparan diperlukan dalam proses penunjukan penjabat. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan penjabat yang ditunjuk memiliki kinerja dan kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas pada tahun politik akibat Pemilu 2024. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat terus mendukung pemerintah dalam proses penunjukkan penjabat kepala daerah untuk dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan aspirasi publik, serta bebas muatan politik.... (RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng memasuki babak baru dengan ditetapkannya 4 (empat) tersangka oleh Kejagung RI atas dugaan kasus korupsi pemberian izin fasilitas ekspor CPO 2021-2022. Keempat tersangka tersebut adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan 3 (tiga) pengusaha. Presiden meminta agar kasus ini diusut tuntas. Permasalahan yang dianalisis dalam tulisan ini, apakah pengembangan kasus ini lebih tepat diarahkan ke mafia atau kartel. Beberapa pengamat meyakini kasus ini perlu diarahkan pada kejahatan kartel. Pengembangan kasus kejahatan kartel dilakukan dengan mempelajari ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. DPR RI melalui Komisi III dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan perlu meminta Kejagung RI untuk bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan KPPU agar dapat menuntaskan kasus ini. Selanjutnya, perlu dilakukan pembenahan sistem agar kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang merugikan masyarakat dan perekonomian negara, tidak terjadi lagi.... (Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Saat ini, inflasi menjadi salah satu kekhawatiran utama negara-negara di dunia. Inflasi berisiko menghambat laju pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kenaikan harga pangan dan energi di pasar global memicu terjadinya lonjakan inflasi. Tulisan ini bertujuan menganalisis perkiraan lonjakan inflasi yang akan terjadi di berbagai negara dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasinya. Indonesia diperkirakan akan mengalami inflasi tertinggi dibandingkan dengan Filipina, India, dan Thailand. Berbagai upaya dapat dilakukan pemerintah Indonesia antara lain: menahan kenaikan harga pangan dan energi melalui windfall tax untuk menanggung beban fiskal APBN akibat subsidi yang dikeluarkan, meningkatkan produksi untuk pasokan, mendorong konversi energi ramah lingkungan, memastikan perluasan insentif harga gas khusus untuk industri prioritas, serta meningkatkan pengawasan distribusi komoditas pangan dan energi agar tepat sasaran. DPR RI melalui komisi terkait perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah untuk menekan lonjakan inflasi sehingga daya beli masyarakat dan pemulihan roda ekonomi pasca-pandemi dapat terus meningkat.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Indonesia berkomitmen terus melakukan penurunan emisi demi pencapaian Net Zero Emission tahun 2060. Salah satunya, dengan penerapan pajak karbon sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak karbon yang semula akan diberlakukan mulai 1 April 2022 diundur menjadi 1 Juli 2022. Tulisan ini mengkaji road map pajak karbon di Indonesia dan arah pengaturannya. Road map pajak karbon dilakukan bertahap mulai tahun 2021 dengan pemberlakuan UU HPP, dilanjutkan tahun 2022 dengan penetapan pajak karbon secara terbatas pada PLTU batubara bertarif Rp30.000/ton CO2e, hingga tahun 2025 implementasi perdagangan karbon melalui bursa karbon dan perluasan pajak karbon sesuai kesiapan sektor. Komisi VII DPR RI perlu terus mengawal agar kebijakan pajak karbon dapat mendorong perubahan energi fosil ke EBT. Komisi XI DPR RI juga perlu melakukan pengawasan agar road map dan tata laksana pajak karbon didukung oleh kebijakan yang kuat, akuntabel, dan transparan. ... (Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada 12 April 2022 disambut gembira banyak pihak karena RUU TPKS telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Namun di sisi lain, muncul kritik terhadap RUU ini yang dianggap belum cukup mengakomodasi tiga bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan pelacuran. Tulisan ini mengkaji perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam RUU TPKS. Analisis dilakukan dengan membandingkan pengaturan tentang perkosaan dalam draf RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang disusun oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan pada tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan tentang perkosaan dalam RUU TPKS masih belum memadai karena tidak mengatur ancaman pidana bagi pelaku perkosaan, termasuk pidana tambahan untuk perkosaan dalam kondisi tertentu berdasarkan korban, akibat, dan pelaku. DPR RI perlu memastikan agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dibahas akan mengakomodasi perkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual beserta ancaman pidananya.... (Sali Susiana, S.Sos, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga yang akan bertanggung jawab pada setiap kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Sebagai bentuk prinsip efektivitas pemerintahan, Otorita Ibu Kota Nusantara akan diisi dari unsur pegawai ASN dimana PNS dikatakan dapat beralih status menjadi pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara atau mendapat penugasan langsung dari instansi induknya. Oleh karena itu, pengelolaan SDMA yang baik menjadi tantangan tersendiri untuk mendukung proses pembangunan IKN Nusantara. Tulisan ini membahas tantangan dalam pengelolaan pegawai pada perangkat Otorita Ibu Kota Nusantara. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat mengawal pembentukan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan berkoordinasi dengan pemerintah terkait pengaturan pemenuhan kebutuhan pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara. Selain itu, dapat terus mendukung pemerintah dari sisi kesiapan anggaran dalam setiap tahapan pembangunan IKN Nusantara.... (SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.)

Info Singkat Vol. XIV No. 9/I/P3DI/Mei/2022

2022
Mei
Info Singkat
Image

Indonesia sudah masuk dalam darurat narkoba. Meningkatnya penyelundupan narkoba ke Indonesia menjadi permasalahan tersendiri. Masyarakat semakin resah dengan maraknya penyelundupan narkoba ke Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana penegakan hukum penyelundupan narkoba di perairan laut Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada DPR RI untuk ikut mendorong Pemerintah RI dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di perairan Indonesia. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan memperluas kerja sama Badan Narkotika Nasional dengan pemangku kepentingan penanggulangan tindak pidana narkoba lainnya, dengan melakukan patroli secara rutin, memperbarui teknologi penegakan hukum serta memperbarui pengetahuan penggunaan teknologi, memberdayakan masyarakat pesisir, dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain. DPR RI perlu melakukan fungsi pengawasan dan mendukung dalam fungsi anggaran.... (Denico Doly, S.H., M.Kn.)

Info Singkat Vol. XIV No. 9/I/P3DI/Mei/2022

2022
Mei
Info Singkat
Image

Libur Idul Fitri Tahun 2022 menyebabkan tingginya animo masyarakat untuk mudik. Banyaknya jumlah kendaraan yang melakukan mobilitas mudik berakibat pada meningkatnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini membuat kuota BBM bersubsidi dapat habis sebelum akhir tahun 2022. Tulisan ini bertujuan mengkaji alternatif kebijakan BBM subsidi yang dapat diambil pemerintah agar tidak memperbesar pengeluaran APBN Tahun Anggaran 2022. Alternatif solusinya adalah dengan menerapkan subsidi langsung kepada konsumen yang benar-benar membutuhkan dan dengan kriteria kurang mampu (miskin). Oleh karena itu, DPR RI perlu melakukan perhitungan secara tepat, apakah kuota BBM masih mencukupi sampai akhir tahun dengan adanya lonjakan konsumsi akibat libur Idul Fitri 2022. Kebijakan subsidi langsung dapat menjadi alternatif kebijakan agar APBN tidak terbebani dengan subsidi BBM. APBN dapat digunakan untuk pembangunan lainnya yang dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan nasional pada hal-hal yang produktif atau untuk infrastruktur. ... (Lisnawati, S.Si., M.S.E.)

Info Singkat Vol. XIV No. 9/I/P3DI/Mei/2022

2022
Mei
Info Singkat
Image

Larangan ekspor CPO dan produk turunannya dilakukan pemerintah untuk menjamin stok bahan baku minyak goreng sehingga terjadi stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri. Namun, memasukkan used cooking oil atau jelantah sebagai objek yang diatur memiliki konsekuensi lain. Sebanyak 9,85 juta kilo liter per tahun jelantah berpotensi mencemari air dan tanah dampak dari turut berhentinya pengumpulan jelantah dari sumber. Tulisan ini menganalisis dampak larangan ekspor jelantah dan tata kelola pemanfaatan jelantah ke depan. Jelantah Indonesia berpotensi memenuhi 32% kebutuhan bahan baku biodiesel dengan biaya produksi 35% lebih hemat dibandingkan yang berbahan baku sawit. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bisa mengakomodasi hal ini agar selain mendapatkan keuntungan ekonomi juga keuntungan ekologi. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan jelantah sebagai bahan baku biodiesel. Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menata rantai pasok jelantah agar menjamin pemanfaatan yang bertanggung jawab, serta Komisi VI DPR RI melakukan pengawasan ekspor jelantah untuk mencegah praktik penyeludupan minyak goreng curah.... (Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.)

Info Singkat Vol. XIV No. 9/I/P3DI/Mei/2022

2022
Mei
Info Singkat
Image

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka pemulihan pembelajaran selama tahun 2022-2024. Kurikulum Merdeka diimplementasikan pada satuan pendidikan yang siap dan telah mendaftar. Selanjutnya kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran tersebut. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pelaksana IKM. Tulisan ini mengkaji tentang IKM dan tantangannya. IKM sebagai opsi tambahan dalam pemulihan pendidikan pascapandemi COVID-19 memerlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Beberapa tantangan IKM mencakup kesiapan kompetensi, keterampilan, mindset pendidik sebagai pelaksana pendidikan, kesiapan infrastruktur, serta sarana dan prasarana. Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kemendikbudristek agar IKM dapat terlaksana secara efektif guna percepatan pemulihan pendidikan. ... (Fieka Nurul Arifa, M.Pd.)

Info Singkat Vol. XIV No. 9/I/P3DI/Mei/2022

2022
Mei
Info Singkat
Image

Wacana kebijakan Work from Anywhere (WFA) bagi ASN menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat memandang bahwa kinerja dan produktivitas ASN masih belum sesuai harapan sehingga dikhawatirkan sistem kerja WFA akan menghambat pelayanan publik. Sementara itu, pemerintah menilai kebijakan WFA mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi. Tulisan ini menganalisis tantangan dan kesiapan pemerintah terkait kebijakan WFA bagi ASN. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah kondisi geografis, leadership, dan sikap skeptis masyarakat. Sedangkan hal-hal yang harus dipersiapkan diantaranya adalah infrastruktur digital, SDM, organisasi dan prosedur kerja, sumber data, dan regulasi. Sebagai tolok ukur penyelenggaraan WFA, Indonesia dapat belajar dari kebijakan remote working di Brazil yang dinilai berhasil. Komisi II DPR RI melalui fungsi legislasi dapat mendorong pemerintah untuk menyiapkan kajian komprehensif menggunakan Cost-Benefit Analysis dalam merumuskan kebijakan dan memetakan jabatan ASN dengan sistem kerja WFA pada pembahasan RUU ASN. Selain itu, Komisi II DPR RI perlu mengawasi kesiapan pemerintah terkait kebijakan WFA.... (ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 10/II/P3DI/Mei/2022

2022
Mei
Info Singkat
Image

Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah sepakat membahas RUU Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Perubahan kedua UU Narkotika). Salah satu materi yang akan diatur adalah pengaturan tentang zat psikoaktif baru. Tulisan ini membahas politik hukum pengaturan zat psikoaktif baru dalam RUU Perubahan kedua UU Narkotika. Pengaturan selalu lebih lambat dari penemuan zat psikoaktif baru. Oleh karena itu, pilihan politik hukum yang diambil oleh penyusun RUU tersebut untuk mengatasi peredaran zat psikoaktif baru di Indonesia adalah dengan merumuskan ketentuan yang lebih fleksibel terkait legalisasi zat psikoaktif baru sebagai narkotika. Hal ini dilakukan dengan mencantumkan zat psikoaktif baru sebagai jenis obat yang dilarang disalahgunakan melalui peraturan BNN untuk kemudian ditetapkan sebagai narkotika dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Anggota Panja Pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Narkotika dari Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan rumusan tersebut sebagai solusi pengaturan zat psikoaktif baru.... (Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.)

Info Singkat Vol. XIV No. 10/II/P3DI/Mei/2022

2022
Mei
Info Singkat
Image

Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir bukan sesuatu yang buruk. Sebab dalam situasi global seperti sekarang, biasanya situasi rupiah amat sangat buruk. Saat ini indeks dolar AS berada di angka 104 sebagai akibat dari konflik Ukraina-Rusia, kenaikan suku bunga The Fed, dan penguncian di China. Rupiah berisiko melemah ke level terendah dalam hampir dua tahun karena adanya larangan ekspor minyak sawit Indonesia menambah tekanan dari kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Hal yang harus diwaspadai adalah inflasi yang berasal dari harga komoditas dan penguatan dolar AS yang berimbas pada pelemahan rupiah. Tulisan ini mengkaji penyebab lemahnya rupiah terhadap dolar AS dan beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan. DPR RI perlu melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, agar masyarakat dapat ikut serta membantu pemerintah, agar pelemahan terhadap rupiah tidak berlangsung lama dan roda perekonomian dalam negeri dapat terus berjalan.... (Dewi Wuryandani, S.T., M.M.)

Info Singkat Vol. XIV No. 10/II/P3DI/Mei/2022

2022
Mei
Info Singkat
Image

Pemerintah membuka kembali ekspor CPO dan turunannya mulai 23 Mei 2022, setelah sebelumnya memberlakukan moratorium melalui Permendag No. 22 Tahun 2022 pada 28 April 2022. Moratorium ini merupakan bentuk pelindungan pemerintah yang memprioritaskan kepentingan rakyat atas kebutuhan minyak goreng. Kebijakan ini menuai masalah di sisi hulu sawit. Tulisan ini membahas dampak kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya serta strategi melindungi hulu sawit. Penetapan harga TBS sawit sepihak; penyerapan tenaga kerja di industri sawit menurun, dan beralihnya permintaan CPO ke kompetitor merupakan dampak dari larangan ekspor CPO. Strategi yang perlu dilakukan antara lain: (a) pengawasan terhadap pelaksanaan harga TBS sawit; (b) pelindungan petani swadaya; (c) peningkatan daya saing CPO melalui sertifikasi; dan d) dukungan kelembagaan bagi petani untuk memiliki pabrik pengolahan. Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi dan evaluasi kebijakan larangan ekspor CPO dan peran Komisi IV DPR RI dalam pengawasan terhadap pelindungan petani sawit. ... (Rafika Sari, S.E., M.S.E.)

Info Singkat Vol. XIV No. 10/II/P3DI/Mei/2022

2022
Mei
Info Singkat
Image

RUU Sisdiknas telah menjadi diskusi publik dalam pekan ini. Diskusi publik tersebut mencermati permasalahan formal dan material dari RUU Sisdiknas. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui aspek formal dan material dalam perumusan RUU Sisdiknas. RUU Sisdiknas secara formal ditengarai akan menimbulkan cacat hukum karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal-horizontal sebagai dampak tidak adanya asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan RUU Sisdiknas. Adapun aspek material yang menjadi perhatian publik salah satunya berkaitan dengan filosofi pendidikan dan tanggung jawab negara atas pendidikan. Adapun implikasi sosial berkaitan dengan keterbukaan dan partisipasi publik, serta peran DPR RI. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mengawal pembentukan RUU Sisdiknas secara formal dan material.... (Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.)

Info Singkat Vol. XIV No. 10/II/P3DI/Mei/2022

2022
Mei
Info Singkat
Image

Pelantikan Brigjen TNI Andi Chandra Asaduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat menimbulkan pro kontra di ranah publik karena dinilai menyalahi undang-undang dan tidak sesuai dengan arah reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di sisi lain, pemerintah beranggapan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Tulisan ini mendiskusikan mengenai polemik penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil dilihat dari konsep relasi sipil militer. Relasi sipil militer dalam pemerintah menghendaki adanya kendali sipil terhadap militer untuk membentuk profesionalisme militer sebagai alat pertahanan negara. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penempatan TNI aktif sebagai Pj Kepala Daerah perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi profesionalisme TNI. Komisi I DPR RI memegang peran penting terutama dalam fungsi pengawasan dan legislasi. Dalam fungsi pengawasan untuk memastikan transparansi dalam penunjukan Pj Kepala Daerah. Sedangkan dalam fungsi legislasi melalui formulasi RUU TNI agar terdapat batasan yang tegas dalam penempatan militer pada jabatan sipil.... (Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han))

Info Singkat Vol. XIV No. 11/I/P3DI/Juni/2022

2022
Juni
Info Singkat
Image

Kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Australia pada bulan Mei lalu membawa perubahan, atau setidaknya penyesuaian pada kebijakan luar negeri Australia. Melalui tulisan ini kemenangan Partai Buruh pimpinan Anthony Albanese dalam pemilu Australia menarik untuk dicermati dan dibahas, seperti dalam menyikapi perluasan pengaruh China di kawasan, penanganan perubahan iklim, dan hubungan Australia dengan Indonesia. Hasil kajian mengungkapkan, Australia, tidak terkecuali pemerintahan PM Albanese, menilai kebijakan China dan perannya yang asertif di kawasan Pasifik Selatan sebagai ancaman, dan oleh karena itu tidak bisa dibiarkan oleh Australia yang selama ini memiliki kedekatan hubungan yang kuat dengan negara-negara Pasifik Selatan. Untuk perubahan iklim, pemerintahan baru Australia di bawah PM Albanese akan memperkuat komitmennya dalam penanganan perubahan iklim yang selama ini disikapi secara lamban oleh pemerintahan Australia sebelumnya. Sementara itu, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan Australia dengan negara-negara tetangganya di kawasan, PM Albanese ingin mempererat hubungan negaranya dengan Indonesia. ... (Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 11/I/P3DI/Juni/2022

2022
Juni
Info Singkat
Image

Pembiayaan berkelanjutan semakin diperlukan seiring dengan tuntutan keberlanjutan lingkungan di berbagai sektor. Isu mengenai keuangan berkelanjutan merupakan salah satu topik dari 6 isu prioritas di bidang keuangan pada Presidensi G20 Indonesia. Berbagai langkah perlu diupayakan oleh seluruh pihak, termasuk BUMN perbankan untuk berperan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Tulisan ini mengkaji peran BUMN perbankan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan strategi pemerintah dalam mengembangkan instrumen keuangan berkelanjutan. Tiga bank BUMN yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri telah berkomitmen untuk ikut berperan dalam menjaga iklim melalui penyaluran pembiayaan kepada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB). Strategi pemerintah antara lain adalah dengan mengembangkan instrumen keuangan dan investasi hijau, serta membangun ekosistem instrumen keuangan berkelanjutan. Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi dan evaluasi kebijakan pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan di BUMN perbankan, dan Komisi XI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. ... (Hilma Meilani, S.T., MBA.)

Info Singkat Vol. XIV No. 11/I/P3DI/Juni/2022

2022
Juni
Info Singkat
Image

Anak yatim, piatu, dan yatim piatu makin meningkat jumlahnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang merenggut nyawa orang tua. Menurut Kementerian Sosial, jumlah anak yatim piatu lebih dari 4.023.622 anak. Anak yatim, piatu, dan yatim piatu merupakan aset bangsa yang harus mendapat pelindungan dari negara dan semua elemen masyarakat. Namun masih terdapat berbagai permasalahan terkait pelindungan anak yatim piatu. Tulisan ini membahas perlunya Undang-Undang tentang Pelindungan Yatim Piatu. Anak yang hidup di luar pengasuhan keluarga menghadapi risiko tinggi terkait pelindungan, baik yang tinggal di keluarga besar, lembaga pengasuhan maupun dalam keadaan yang kurang layak. Pemerintah telah mengembangkan sistem kesejahteraan sosial bagi anak namun hingga kini sistem tersebut belum memberikan dukungan bagi keluarga yang mengasuh anak di luar anggota keluarga. Anak yang terpisah dari pengasuhan seringkali ditempatkan di lembaga pengasuhan. Situasi dapat menjadi lebih buruk jika lembaga tersebut tidak terakreditasi. Komisi VIII perlu menginisiasi Undang-Undang tentang Pelindungan Yatim Piatu.... (Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.)

Info Singkat Vol. XIV No. 11/I/P3DI/Juni/2022

2022
Juni
Info Singkat
Image

Pengunduran diri CPNS dan calon PPPK pada pengadaan CASN 2021 menunjukkan masih adanya permasalahan dalam birokrasi dan manajemen ASN. Hal ini tentu saja berdampak pada pemenuhan kebutuhan SDM aparatur, menimbulkan kerugian negara, serta terhadap jalannya proses pemerintahan dan pelayanan publik. Beberapa sanksi akan dikenakan bagi peserta yang mengundurkan diri. Tulisan ini mengkaji fenomena pengunduran diri CASN 2021 dan evaluasi pengadaan CASN 2021. Perbaikan sistem birokrasi dan manajemen ASN harus dilakukan secara terus menerus dan signifikan dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan sistem merit. Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan secara terus menerus dapat mendukung pemerintah yaitu KemenPAN-RB dan BKN dalam memperbaiki sistem birokrasi dan manajemen ASN dengan melakukan evaluasi pengadaan CASN. Selain itu, melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dapat terus melanjutkan pembahasan rancangan perubahan UU ASN dengan memperhatikan poin terkait pengadaan CASN. ... (Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA)

Info Singkat Vol. XIV No. 12/II/P3DI/Juni/2022

2022
Juni
Info Singkat
Image

Undang-Undang Terorisme mengamanatkan DPR RI membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme. Namun hingga saat ini tim tersebut belum terbentuk, sehingga pengawasan DPR RI terhadap kebijakan penanggulangan terorisme belum optimal. Tulisan ini mengkaji urgensi pembentukan tim pengawas penanggulangan terorisme dan lingkup tugasnya. Pembentukan tim pengawas dimaksudkan sebagai upaya melakukan check and balances yang dilakukan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Tim pengawas sebagaimana amanat UU Terorisme seharusnya sudah dibentuk satu tahun setelah UU tersebut ditetapkan. Lingkup tugasnya meliputi pengawasan pada penangkapan; pengawasan pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan; pengawasan terhadap perlindungan negara; pengawasan terhadap pencegahan terorisme; dan pengawasan terhadap peran TNI. DPR RI dapat menugaskan Badan Keahlian menyusun Rancangan Peraturan DPR RI guna pembentukan tim pengawas agar Timwas Terorisme dapat segara terbentuk dan menjalankan tugasnya.... (NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 12/II/P3DI/Juni/2022

2022
Juni
Info Singkat
Image

Per 1 Juli 2022, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menaikkan tarif listrik golongan tertentu. Kenaikan ini hanya diterapkan pada kelompok rumah tangga berdaya 3.500 volt ampere (VA) ke atas, yakni golongan R2 dan R3, serta pemerintahan (P1, P2, dan P3). Tulisan ini mengkaji penyesuaian tarif baru dan dinamika subsidi listrik di Indonesia. Kenaikan tarif listrik diyakini dapat mengurangi beban subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan negara. Konsekuensinya, karena penyesuaian ini hanya dikenakan bagi rumah tangga yang mewah, kebijakan ini diharapkan mampu menghindari risiko lonjakan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Walaupun kenaikan tarif listrik untuk golongan industri ditunda, pemerintah tetap harus mengantisipasi potensi penyesuaian tarif golongan itu pada kuartal IV/2022 saat asumsi makro dipandang relatif stabil. DPR RI melalui Komisi VII perlu memastikan bahwa penyesuaian tarif ini dilakukan guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan di mana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.... (Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 12/II/P3DI/Juni/2022

2022
Juni
Info Singkat
Image

Sejak awal 2022, ekonomi pangan global menghadapi fenomena kenaikan harga pangan. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana memperkuat diversifikasi pangan lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dari luar negeri. Sayangnya, ketahanan pangan di Indonesia tak kunjung terwujud. Skor indeks ketahanan pangan global Indonesia pada 2021 berada di skor 59,2 dengan kategori moderat. Sementara, skor Indeks Kelaparan Global menempati urutan ke-73 dari 116 negara dengan skor 18.0 yang memiliki tingkat kelaparan sedang. Indonesia dikaruniai tanah subur dan kekayaan alam melimpah. Namun, kerawanan pangan masih menjadi tantangan tersendiri. Diversifikasi pangan lokal yang diharapkan menjadi solusi, dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal dalam negeri, pangan fungsional berbasis kearifan lokal, serta pemberian fasilitas akses teknologi untuk mendukung diversifikasi pangan lokal. Dukungan dan pengawasan DPR RI khususnya komisi IV diperlukan dalam pencapaian ketahanan pangan. Tentunya, dengan tetap memperhatikan aspek pasokan, ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. ... (Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.)

Info Singkat Vol. XIV No. 12/II/P3DI/Juni/2022

2022
Juni
Info Singkat
Image

Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur tetapi menetapkan kuota harian untuk jumlah pengunjung yang dapat naik sampai ke puncak teratas. Keputusan ini diambil mengingat arti penting Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia yang ditetapkan UNESCO di tahun 1991. Pemerintah Indonesia tetap mempunyai hak untuk memanfaatkan Candi Borobudur sebagai kawasan wisata. Tetapi pemerintah juga wajib merawat, melindungi, dan menjaga kelestarian Candi Borobudur sesuai standar yang ditetapkan UNESCO. Tulisan ini membahas perlunya perubahan cara pandang dalam mengelola Candi Borobudur. Pelibatan warga sekitar tidak hanya akan menggerakkan ekonomi lokal tetapi juga mendukung pemanfaatan Candi Borobudur untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi kebudayaan, dan pariwisata. DPR RI melalui Komisi terkait, utamanya Komisi X yang bermitra dengan kementerian dan lembaga negara di bidang pariwisata dan kebudayaan perlu mengawasi upaya pelestarian Candi Borobudur sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.... (Yulia Indahri, S.Pd., M.A.)

Info Singkat Vol. XIV No. 12/II/P3DI/Juni/2022

2022
Juni
Info Singkat
Image

Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua akan memberikan dampak terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dampak tercermin pada daftar pemilih, daerah pemilihan (dapil) dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI serta anggaran Pemilu 2024. Tulisan ini akan mengkaji dampak pemekaran DOB Papua terhadap persiapan Pemilu 2024, terutama dalam hal pengaturan dan anggaran Pemilu 2024. Ditemukan bahwa Undang-Undang tentang Pemilu belum mengakomodasi pengaturan bagi DOB. Sedangkan terkait anggaran, Menteri Keuangan menyatakan bahwa 3 (tiga) provinsi baru tersebut akan memiliki anggaran khusus karena anggaran yang ada saat ini dinilai masih belum memadai. Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu membuat kesepakatan terkait pengaturan baru Pemilu 2024. Bila akan merevisi undang-undang, maka perlu diatur siapa yang mengambil inisiatif, dan berapa lama target waktu pembahasan agar dapat segera digunakan dalam Pemilu 2024.... (Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 13/I/P3DI/Juli/2022

2022
Juli
Info Singkat
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.