Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (18)
Buku Lintas Tim (137)
Buku Tim (459)
Hasil Diskusi (56)
Info Singkat (997)
Jurnal Aspirasi (163)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (167)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (165)
Jurnal Politica (121)
Parliamentary Review (79)
Menemukan 2572 data.
Image

Pilihan Presiden Jokowi terhadap pengangkatan figur nonparpol menjadi Kepala Otorita IKN tidak terlepas dari konteks dukungan dari partai-partai melalui koalisi pemerintahan yang dibangunnya. Dengan posisi tegas kepala otorita yang menjadi bagian dari kabinet, maka memudahkan presiden untuk mengendalikan kepala otorita terhadap segala langkah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait IKN. Tulisan ini menggunakan perspektif politik dari sistem presidensial sehubungan pengangkatan awal Kepala Otorita IKN dikaitkan dengan target kinerja pemerintahan daerah khusus IKN. Target tersebut adalah pada tahap awal pemindahan IKN yang menjadi landasan bagi pencapaian pembangunan fasilitas dibutuhkan sesuai desain rencana induk IKN. Bagi DPR, yang terpenting adalah pembahasan rencana kebijakan operasional dan penanganan persoalan di lapangan yang ditawarkan oleh kepala otorita terpilih mampu dijalankan secara kritis sekaligus konstruktif.... (Drs. Prayudi, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 5/I/P3DI/Maret/2022

2022
Maret
Info Singkat
Image

Krisis Ukraina yang terus memburuk telah menyita perhatian dunia. Krisis tersebut tidak saja menyajikan konflik militer antara Rusia dan Ukraina yang telah menimbulkan dampak pada hancurnya kota-kota dan insfrastruktur di Ukraina serta krisis kemanusiaan, tetapi juga telah menimbulkan dampak pada perekonomian global. Dampak krisis Ukraina terhadap perekonomian global tersebut dikaji secara singkat melalui tulisan ini. IMF mengingatkan, dampak terhadap ekonomi global akan makin parah jika konflik antara Rusia dan Ukraina terus meningkat. Risiko bagi ekonomi Asia juga akan muncul jika harga minyak terus naik, karena ketegangan geopolitik akan membebani prospek ekonomi Asia melalui berlanjutnya kenaikan harga minyak dan komoditas lain, kondisi keuangan dan kepercayaan perusahaan, serta aktivitas perdagangan. Dialog perlu didorong dan dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan permanen, karena konflik yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina dengan dampak yang ditimbulkannya, termasuk terhadap perekonomian global, akan merugikan banyak pihak. Masyarakat internasional, termasuk parlemen melalui jejaring diplomasinya, harus ikut mengupayakan terwujudnya perdamaian Rusia-Ukraina. ... (ZIYAD FALAHI, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 5/I/P3DI/Maret/2022

2022
Maret
Info Singkat
Image

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap ketersediaan daging sapi menjelang puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Akibatnya harga daging sapi terus naik. Permasalahannya bagaimana Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku lembaga yang bertanggungjawab atas pasokan pangan dan stabilisasi harga pangan melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi? Mengacu UU pangan, ketersediaan pangan harus mengutamakan potensi dalam negeri dan cadangan pangan daripada impor. Namun, upaya yang dilakukan Bapanas adalah mengimpor sapi dan/atau daging sapi. Upaya ini kurang tepat, karena Indonesia berpotensi mengembangkan ternak sapi potong untuk pemenuhan kebutuhan daging dalam negeri. Meskipun dalam pengembangannya masih harus diikuti dengan pengembangan pembibitan sapi potong, pengendalian pemotongan sapi betina produktif, pendampingan kelompok peternak, dan fasilitasi permodalan. Untuk itu, DPR RI melalui Komisi IV dan Komisi VI dapat mendesak Pemerintah untuk mengembangkan ternak sapi potong dalam negeri daripada membuka kran impor. Melalui upaya tersebut diharapkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan akan terwujud. ... (Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 5/I/P3DI/Maret/2022

2022
Maret
Info Singkat
Image

Konflik Rusia dengan Ukraina memberikan dampak bagi perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Konflik ini memberikan pengaruh bagi kinerja perdagangan antara Indonesia dengan kedua negara. Komoditas utama ekspor ke kedua negara, merupakan komoditas utama Indonesia yakni CPO dan turunannya, sementara 25,91% impor tepung gandum berasal dari Ukraina. Tulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana dampak perang Rusia melawan Ukraina bagi Indonesia. Salah satu dampak yang berat adalah kenaikan harga energi secara global. Kenaikan ini menekan kondisi fiskal karena meningkatnya subsidi untuk penggunaan BBM dan LPG. Setiap kenaikan harga minyak mentah US$1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun, minyak tanah Rp49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun. Selain itu, kenaikan ICP US$1 per barel berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp295 miliar. DPR perlu mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif agar tingkat inflasi terkendali di tengah harga beberapa komoditas global yang meningkat. ... (Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.)

Info Singkat Vol. XIV No. 5/I/P3DI/Maret/2022

2022
Maret
Info Singkat
Image

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) berlaku pada 4 Mei 2022. Permenaker ini mengubah aturan pencairan JHT yang semula dapat dicairkan 1 bulan setelah PHK, menjadi saat pekerja berusia 56 tahun. Belum lagi berlaku, Presiden menginstruksikan Menaker merevisi aturan ini karena maraknya penolakan. Tulisan ini membahas polemik dan dampak sosialnya apabila aturan perubahan pencairan JHT jadi diterapkan. Dari pembahasan diketahui bahwa dampak sosial dari perubahan aturan pencairan JHT menunjukkan dampak positif yang lebih banyak. Hanya saja aturan ini menjadi polemik karena dilakukan pada saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak terjadi dan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) belum terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR dalam melakukan fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah untuk segera merevisi Pasal 5 Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 agar lebih mengakomodasi kepentingan pekerja yang terkena PHK. Jika revisi gagal dilakukan maka pasal tersebut harus dicabut. ... (Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.)

Info Singkat Vol. XIV No. 5/I/P3DI/Maret/2022

2022
Maret
Info Singkat
Image

Presidential Threshold (ambang batas presiden) adalah norma dalam suatu subsistem pengaturan sistem pemilu nasional yang telah ada sejak pemilu presiden pertama kali diselenggarakan secara langsung di Indonesia. Dalam pelaksanaannya regulasi tentang Presidential Threshold berulang kali digugat kepada Mahkamah Konstitusi (MK), namun gugatan tersebut selalu ditolak oleh MK. Hal ini menyebabkan isu tentang penghapusan Presidential Threshold masih menjadi topik hangat untuk dibahas baik di tingkat masyarakat umum ataupun pemerintah. Tulisan ini membahas tentang wacana isu Presidential Threshold yang kini muncul kembali. Penerapan Presidential Threshold saat ini berjalan efektif dengan penerapan 25% kursi di DPR RI atau 20% suara sah nasional. Meski demikian, wacana muncul karena ada penilaian bahwa praktik penerapan Presidential Threshold saat ini dapat menciptakan polarisasi partai di Indonesia. Terkait hal tersebut maka semua pihak harus menghormati Putusan MK. Komisi II DPR RI juga dapat menampung aspirasi tersebut bila akan melakukan revisi Undang-Undang Pemilu di kemudian hari. ... (JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.)

Info Singkat Vol. XIV No. 6/II/P3DI/Maret/2022

2022
Maret
Info Singkat
Image

Penetapan label halal yang baru diterbitkan oleh BPJPH menuai pro kontra dalam masyarakat. Banyak pihak yang menilai penetapan label halal lebih mengedepankan artistik daripada menonjolkan kata halal dalam bahasa Arab. Tulisan ini mengkaji implikasi hukum penetapan label halal tersebut bagi pelaku usaha. Hasil analisis mengungkapkan bahwa pencantuman label halal dalam suatu produk merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUJPH. Oleh karena itu, pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif. Implikasi lain dengan penetapan label halal baru, pelaku usaha harus melakukan penyesuaian terhadap penerbitan label halal karena secara bertahap label halal MUI tidak berlaku lagi. Terkait pro kontra penerbitan label halal tersebut DPR perlu melakukan pengawasan dan meminta BPJPH melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pro kontra penetapan label halal tersebut dapat segera diselesaikan.... (Novianti, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 6/II/P3DI/Maret/2022

2022
Maret
Info Singkat
Image

Ajang balap motor MotoGP Mandalika 2022 disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Sirkuit Mandalika juga sudah menggelar ajang balap motor World Superbike (WSBK) tahun 2021 yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tulisan ini membahas dampak ekonomi dari pergelaran MotoGP Mandalika 2022 baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak ekonomi jangka pendek dari event ini di antaranya adalah penyerapan tenaga kerja yang mencapai 6.900 tenaga kerja, peningkatan jumlah wisatawan ke Lombok yang signifikan, tingkat okupansi hotel di Lombok yang mencapai 100%, dan PAD Lombok Tengah tahun 2022 yang meningkat sekitar Rp300 miliar. Dampak ekonomi jangka panjangnya adalah peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia dan nilai ekspor produk-produk UMKM Indonesia. DPR RI perlu mendorong pemerintah agar ajang balap motor ini dapat menjadi: (1) alat yang efektif untuk menarik wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, dan (2) ajang promosi internasional yang efektif bagi produk-produk UMKM Indonesia.... (Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.)

Info Singkat Vol. XIV No. 6/II/P3DI/Maret/2022

2022
Maret
Info Singkat
Image

Pemerintah menegaskan, ketersediaan bahan pokok menjelang dan selama bulan Ramadan 2022 mencukupi, yang sekaligus dapat menjaga kestabilan harga. Namun, mayoritas harga bahan pokok sudah mulai merangkak naik dari akhir tahun lalu sampai saat ini. Tulisan ini mengkaji faktor pemicu kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok, serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan. Faktor yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok antara lain, yaitu peningkatan permintaan, pengaruh iklim, tidak lancarnya distribusi, fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan bahan pokok impor, serta psikologi konsumen. Sementara langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan pemerintah, yaitu meningkatkan produksi, relaksasi impor, memperlancar distribusi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi. Komisi IV dan VI DPR RI perlu mengawasi dan mendorong pelaksanaan program dan langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok yang tidak wajar yang membebani daya beli masyarakat. ... (T. Ade Surya, S.T., M.M.)

Info Singkat Vol. XIV No. 6/II/P3DI/Maret/2022

2022
Maret
Info Singkat
Image

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran persyaratan perjalanan yang berlaku mulai tanggal 8 Maret 2022. Pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau booster tidak memerlukan hasil pemeriksaan Covid-19 sebelum melakukan perjalanan dalam negeri. Pelaku perjalanan internasional wajib menjalani masa karantina selama satu hari setelah kedatangan, dan khusus untuk daerah Bali, Batam, dan Bintan diperbolehkan tanpa menjalani masa karantina setelah kedatangan. Tulisan ini membahas dinamika kebijakan pelonggaran persyaratan perjalanan serta faktor yang perlu diperhatikan agar nantinya transisi menuju endemi dapat berjalan lancar. Pelonggaran persyaratan perjalanan membutuhkan kemandirian masyarakat untuk mengenali risiko terpapar selama dalam perjalanan dan melakukan upaya antisipasinya; peningkatan upaya pengawasan penerapan protokol kesehatan; peningkatan jumlah pemeriksaan Covid-19 di tengah masyarakat; dan peningkatan pemerataan vaksinasi Covid-19. Komisi IX DPR RI perlu memastikan kebijakan pelonggaran tersebut dibuat dengan pertimbangan yang cermat, kesiapan pemerintah dalam mendukung penerapan protokol kesehatan, dan kesiapan penanganan kasus Covid-19 pada pelaku perjalanan.... (Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.)

Info Singkat Vol. XIV No. 6/II/P3DI/Maret/2022

2022
Maret
Info Singkat
Image

Penyelenggaraan platform digital penyiaran sudah begitu banyak digunakan oleh masyarakat. Namun hingga saat ini, penyelenggaraannya tidak tunduk pada berbagai regulasi perizinan dan pengawasan konten seperti yang dialami oleh lembaga penyiaran. Permasalahannya, bila platform digital tidak diatur dan diawasi oleh lembaga otoritas pengawas isi siaran, akan menciptakan banyak konten siaran tanpa ada rambu yang mengaturnya.Tulisan ini akan membahas urgensi penyelenggaran platform digital penyiaran. Persaingan tidak berimbang terjadi karena penyelenggara platform digital penyiaran tidak memiliki persyaratan apapun sebagaimana terjadi pada lembaga penyiaran. Indonesia perlu memasukkan penyiaran berbasis internet ke dalam ranah penyiaran karena mengedepankan prinsip democratic broadcasting. Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI perlu memberikan penambahan atas materi RUU Penyiaran mengenai prinsip kolaborasi dengan platform digital penyiaran, verifikasi konten, dan pengawasan isi siaran oleh KPI, pengawasan pelaksanaan kolaborasi, serta perlindungan hak dan kewajiban pihak yang berkolaborasi.... (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Salah satu persoalan urgen dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni berkenaan dengan penguatan dasar hukum pendekatan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika. Artikel ini bermaksud menganalisis substansi dari UU Narkotika yang perlu direvisi untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika. Dalam pembahasan dipahami bahwa penyalah guna narkotika merupakan pelaku sekaligus korban, oleh karena itu membutuhkan penanganan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Ironisnya, UU Narkotika yang selama ini berlaku masih mengedepankan pendekatan penghukuman dibandingkan pendekatan kesehatan bagi penyalah guna narkotika, sehingga masih mengandung substansi yang mendorong penerapan kurungan/penjara. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap beberapa pasal krusial terkait penyalah guna narkotika dalam UU Narkotika, antara lain Pasal 112, Pasal 127, dan Pasal 128 ayat (1). Komisi III dan Kemenkumham dalam melakukan pembahasan perlu pula membuat pengaturan yang jelas terkait mekanisme asesmen oleh tim khusus seperti Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan penanganan terhadap penyalah guna narkotika.... (Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax per 1 April 2022. BBM Pertamax dengan kandungan RON 92 naik menjadi Rp12.500 per liter. Penyesuaian harga dilakukan seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia di atas USD100 per barel dan agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Tulisan ini mengkaji alasan kenaikan harga BBM Pertamax dan strategi kebijakan yang bisa dipilih oleh pemerintah. BBM Pertamax memang merupakan bahan bakar nonsubsidi, sehingga konsumennya lebih banyak masyarakat menengah ke atas. Namun, kenaikan harga BBM Pertamax yang cukup tinggi berpotensi mendorong konsumen beralih ke BBM Pertalite. Hal itu tentu akan berpengaruh pada kemampuan pasokan dan ketersediaan di PT Pertamina (Persero). Dampak lainnya adalah membengkaknya subsidi yang harus ditanggung pemerintah, mengingat BBM Pertalite sudah ditetapkan sebagai jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Komisi VI dan VII DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk menyusun strategi kebijakan demi menjaga harga bahan bakar minyak tetap stabil.... (Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Harga minyak goreng sawit (MGS) dalam negeri terus melonjak, baik curah maupun kemasan. Peraturan demi peraturan diterbitkan pemerintah dalam tiga bulan terakhir guna mengendalikan harga sekaligus menjamin pasokan minyak goreng. Namun, sampai saat ini harga di pasar masih bertahan tinggi sementara pasokannya belum stabil, terutama MGS Curah. Kebijakan terkait MGS Curah, semula berbasis perdagangan menjadi berbasis industri. Tulisan ini mengkaji kewenangan pengaturan distribusi minyak goreng curah dan pengawasannya. Terdapat ketidaksinkronan kewenangan yang seharusnya kewenangan tersebut berada di Kemendag menjadi dialihkan ke Kemenperin. Dalam melakukan pengawasan distribusi MGS Curah, Polri dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan dengan tujuan MGS Curah dapat terjamin ketersediaannya dan harga penjualan sesuai dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). DPR RI, melalui Komisi VI dapat memanggil pemerintah untuk mencari solusi yang komprehensif terkait aspek pengaturan kewenangan MGS Curah, pengawasan, dan tindakan bagi pelanggar hukum. ... (YOSEPHUS MAINAKE, M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Wacana penghapusan kata “madrasah” pada draf Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) telah menuai polemik di masyarakat. Beberapa pihak mengkritik dan menolak wacana tersebut dengan alasan penghapusan madrasah justru akan membuka celah diskriminasi antarsatuan pendidikan. Meskipun Kemdikbudristek pada akhirnya memunculkan kembali madrasah di bagian penjelasan, namun polemik sudah terlanjur bergulir. Tulisan ini membahas polemik wacana penghapusan madrasah dan potensi dampak sosial yang ditimbulkan. Dari pembahasan diketahui bahwa dengan diletakkannya nomenklatur madrasah pada bagian penjelasan, maka madrasah tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk peraturan turunannya mengingat penjelasan hanya merupakan tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Wacana penghapusan madrasah secara tidak langsung akan menimbulkan dampak dikotomi sistem pendidikan dan kesenjangan mutu pendidikan. Oleh sebab itu Komisi X DPR RI perlu mengawasi kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan mendorong Kemdikbudristek untuk mengkaji ulang draf RUU Sisdiknas yang sedang disusun.... (Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 7/I/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Terkait dengan Pilkada, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), total ada 101 kepala-wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun ini. Untuk mengisi kekosongan jabatan 101 kepala daerah tersebut, pemerintah pusat akan menunjuk penjabat yang akan memimpin daerah tersebut sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru. Tulisan ini hendak mengkaji kebutuhan penjabat dalam pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan tantangan penjabat kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya. Mekanisme pengangkatan penjabat yang transparan diperlukan dalam proses penunjukan penjabat. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan penjabat yang ditunjuk memiliki kinerja dan kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas pada tahun politik akibat Pemilu 2024. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat terus mendukung pemerintah dalam proses penunjukkan penjabat kepala daerah untuk dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan memperhatikan aspirasi publik, serta bebas muatan politik.... (RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng memasuki babak baru dengan ditetapkannya 4 (empat) tersangka oleh Kejagung RI atas dugaan kasus korupsi pemberian izin fasilitas ekspor CPO 2021-2022. Keempat tersangka tersebut adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan 3 (tiga) pengusaha. Presiden meminta agar kasus ini diusut tuntas. Permasalahan yang dianalisis dalam tulisan ini, apakah pengembangan kasus ini lebih tepat diarahkan ke mafia atau kartel. Beberapa pengamat meyakini kasus ini perlu diarahkan pada kejahatan kartel. Pengembangan kasus kejahatan kartel dilakukan dengan mempelajari ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. DPR RI melalui Komisi III dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan perlu meminta Kejagung RI untuk bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan KPPU agar dapat menuntaskan kasus ini. Selanjutnya, perlu dilakukan pembenahan sistem agar kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang merugikan masyarakat dan perekonomian negara, tidak terjadi lagi.... (Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Saat ini, inflasi menjadi salah satu kekhawatiran utama negara-negara di dunia. Inflasi berisiko menghambat laju pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kenaikan harga pangan dan energi di pasar global memicu terjadinya lonjakan inflasi. Tulisan ini bertujuan menganalisis perkiraan lonjakan inflasi yang akan terjadi di berbagai negara dan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasinya. Indonesia diperkirakan akan mengalami inflasi tertinggi dibandingkan dengan Filipina, India, dan Thailand. Berbagai upaya dapat dilakukan pemerintah Indonesia antara lain: menahan kenaikan harga pangan dan energi melalui windfall tax untuk menanggung beban fiskal APBN akibat subsidi yang dikeluarkan, meningkatkan produksi untuk pasokan, mendorong konversi energi ramah lingkungan, memastikan perluasan insentif harga gas khusus untuk industri prioritas, serta meningkatkan pengawasan distribusi komoditas pangan dan energi agar tepat sasaran. DPR RI melalui komisi terkait perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah untuk menekan lonjakan inflasi sehingga daya beli masyarakat dan pemulihan roda ekonomi pasca-pandemi dapat terus meningkat.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Indonesia berkomitmen terus melakukan penurunan emisi demi pencapaian Net Zero Emission tahun 2060. Salah satunya, dengan penerapan pajak karbon sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak karbon yang semula akan diberlakukan mulai 1 April 2022 diundur menjadi 1 Juli 2022. Tulisan ini mengkaji road map pajak karbon di Indonesia dan arah pengaturannya. Road map pajak karbon dilakukan bertahap mulai tahun 2021 dengan pemberlakuan UU HPP, dilanjutkan tahun 2022 dengan penetapan pajak karbon secara terbatas pada PLTU batubara bertarif Rp30.000/ton CO2e, hingga tahun 2025 implementasi perdagangan karbon melalui bursa karbon dan perluasan pajak karbon sesuai kesiapan sektor. Komisi VII DPR RI perlu terus mengawal agar kebijakan pajak karbon dapat mendorong perubahan energi fosil ke EBT. Komisi XI DPR RI juga perlu melakukan pengawasan agar road map dan tata laksana pajak karbon didukung oleh kebijakan yang kuat, akuntabel, dan transparan. ... (Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Image

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada 12 April 2022 disambut gembira banyak pihak karena RUU TPKS telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Namun di sisi lain, muncul kritik terhadap RUU ini yang dianggap belum cukup mengakomodasi tiga bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan pelacuran. Tulisan ini mengkaji perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam RUU TPKS. Analisis dilakukan dengan membandingkan pengaturan tentang perkosaan dalam draf RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang disusun oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan pada tahun 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan tentang perkosaan dalam RUU TPKS masih belum memadai karena tidak mengatur ancaman pidana bagi pelaku perkosaan, termasuk pidana tambahan untuk perkosaan dalam kondisi tertentu berdasarkan korban, akibat, dan pelaku. DPR RI perlu memastikan agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dibahas akan mengakomodasi perkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual beserta ancaman pidananya.... (Sali Susiana, S.Sos, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 8/II/P3DI/April/2022

2022
April
Info Singkat
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.