Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (17)
Buku Lintas Tim (169)
Buku Tim (550)
Hasil Diskusi (56)
Hasil Penelitian (1)
Info Singkat (1143)
Jurnal Aspirasi (177)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (180)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (171)
Jurnal Politica (148)
Parliamentary Review (100)
Menemukan 2922 data.
Image

Menteri BUMN melaporkan temuan BPKP kepada Kejaksaan Agung terkait adanya indikasi potensi kerugian negara Rp300 miliar dan kerugian nasabah yaitu pegawai BUMN yang telah bekerja bertahun-tahun. Temuan ini mengindikasikan adanya fraud pada transaksi investasi yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan pensiun BUMN. Tulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan pengelolaan dana pensiun dan strategi penyehatan lembaga dana pensiun BUMN. Dibutuhkan strategi pembenahan protokol pengawasan dan pembenahan pengelolaan lembaga dana pensiun melalui regulasi baru yang sedang dibuat oleh OJK. Kementerian BUMN merencanakan melakukan konsolidasi lembaga pengelolaan dana pensiun. Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan khususnya terhadap rencana konsolidasi pengelolaan dana pensiun BUMN menggunakan IFG atau holding BUMN lainnya. Komisi XI DPR RI juga perlu mendorong OJK untuk segera mengeluarkan perubahan regulasi terbaru pengelolaan dana pensiun. Hal ini diperlukan agar lembaga pengelolaan dana pensiun, khususnya dana pensiun BUMN, tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang mendorong kehati-hatian dalam berinvestasi. ... (Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.)

Info Singkat Vol. XV No. 20/II/P3DI/Oktober/2023

2023
Oktober
Info Singkat
Image

Hari Kesehatan Mental Dunia menjadi momentum refleksi terkait penanganan permasalahan kesehatan mental di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan penanganan kesehatan mental di Indonesia, permasalahan yang muncul dan strategi yang bisa dilakukan. Penanganan kesehatan mental di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti ketersediaan tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mental yang masih terbatas dan belum merata, mutu layanan kesehatan mental yang belum memadai, dan terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental, termasuk tentang layanan kesehatan mental. Transformasi sistem kesehatan mental menjadi kebutuhan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat disertai integrasi penanganan kesehatan mental dalam sistem kesehatan secara menyeluruh. Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mewujudkan transformasi sistem kesehatan mental, mengkaji solusi terkait permasalahan tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mental, mutu layanan dan keterbatasan akses, meningkatkan anggaran terkait kesehatan mental, serta merealisasikan peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan.... (Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.)

Info Singkat Vol. XV No. 20/II/P3DI/Oktober/2023

2023
Oktober
Info Singkat
Image

Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Sistem pengawasan etika dan perilaku Hakim MK dirasa belum efektif. Tulisan ini mengkaji bagaimana bentuk pengawasan etika dan perilaku yang tepat bagi Hakim Konstitusi. Komisi III DPR RI perlu mempertimbangkan bentuk pengawasan yang tepat bagi etika dan perilaku Hakim Konstitusi dalam rencana perubahan RUU Mahkamah Konstitusi. Terdapat 2 alternatif sebagai pertimbangan Komisi III DPR RI untuk memperbaiki sistem pengawasan pada MK, Alternatif pertama, mengubah sistem pengawasan yang sudah ada di MK dengan mengubah sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik dan MKMK menjadi mekanisme pengawasan Hakim MK yang bersifat tetap. Alternatif kedua, membuat lembaga pengawas baru yang bersifat eksternal. Alternatif pertama dapat dipertimbangkan Komisi III DPR RI dalam rangka perubahan RUU Mahkamah Konstitusi, sebab alternatif kedua membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit.... (Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.)

Info Singkat Vol. XV No. 21/I/P3DI/November/2023

2023
November
Info Singkat
Image

Partisipasi politik dalam pemilu merupakan tanggung jawab bersama dan sangat penting karena merupakan wujud keadaulatan rakyat dalam proses demokrasi. Pemilih muda yang berasal dari generasi milenial dan generasi Z akan mendominasi Pemilu 2024 mendatang. Pemilih muda tersebut, walaupun cenderung dianggap apatis terhadap politik, namun merupakan pemilih potensial sehingga peningkatan partisipasi politik sangat penting dilakukan. Tulisan ini mengkaji upaya meningkatkan partisipasi politik, terutama pemilih muda pada Pemilu 2024. Salah satu upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik yaitu dengan pendidikan pemilih. Beberapa strategi dalam program pendidikan pemilih antara lain: penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan media massa, lembaga pendidikan, pemanfaatan aktivitas sosial budaya, komunitas hobi, Rumah Pintar Pemilu, relawan demokrasi, dan kreasi lainnya. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat terus mendorong KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu secara intensif melakukan koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, mengingat dinamika perubahan regulasi dan situasi politik yang cukup tinggi.... (Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA)

Info Singkat Vol. XV No. 21/I/P3DI/November/2023

2023
November
Info Singkat
Image

Jumlah penduduk muslim yang mencapai 87% menjadi peluang bagi Indonesia untuk berperan dalam industri halal dunia. Untuk meningkatkan jumlah produk UMK bersertifikat halal, pemerintah memberlakukan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha (self declare). Penerapan self declare perlu disertai pengawasan yang memadai untuk menghindari kesalahan dan penyelewengan. Tulisan ini mengkaji penyelenggaraan sertifikasi halal melalui skema self declare bagi produk UMK serta tantangan yang dihadapi pemerintah. Self declare dipersyaratkan untuk UMK yang produknya menggunakan bahan dan proses produksi halal dengan supervisi dari pendamping Proses Produk Halal (PPH). Keterbatasan pengetahuan, finansial, dan akses UMK serta keterbatasan SDM pendamping PPH menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan jaminan produk halal. Komisi VI dan Komisi VIII DPR RI perlu memastikan komitmen pemerintah bahwa pelaksanaan sertifikasi halal dengan self declare dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk UMK. DPR RI juga perlu mendorong ketersediaan anggaran untuk penguatan dan peningkatan kualitas SDM pendamping PPH. ... (Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XV No. 21/I/P3DI/November/2023

2023
November
Info Singkat
Image

Pasca-peresmian Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), pemerintah telah menyiapkan rencana kelanjutan pembangunan KCJB hingga ke Surabaya. Artikel ini membahas untung rugi keberlanjutan pembangunan kereta cepat hingga ke Surabaya, ditinjau dari beberapa aspek. Permasalahan terlambatnya realisasi KCJB, pembekakan biaya, dan beban fiskal menjadi perhatian masyarakat terkait rencana tersebut. Oleh karena itu keputusan untuk melanjutkan pembangunan KCJB atau tidak, membutuhkan pertimbangan yang matang terkait manfaat dan beban biaya di antara prioritas pembangunan lainnya yang juga membutuhkan perhatian pemerintah. DPR RI, terutama Komisi V dan Komisi VI perlu mencermati proposal keberlanjutan dalam proses pembahasan RUU RPJPN, rencana kerja pemerintah, dan APBN dengan mitra pemerintah terkait keberlanjutan rencana dan proyeksi kapasitas fiskal ke depan dengan mempertimbangkan untung dan rugi serta dampaknya bagi masyarakat. ... (Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.)

Info Singkat Vol. XV No. 21/I/P3DI/November/2023

2023
November
Info Singkat
Image

Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XII telah diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 2023. KBI XII menghasilkan beberapa rekomendasi penting terkait revitalisasi bahasa dan sastra daerah, literasi bahasa dan sastra Indonesia, serta internasionalisasi bahasa Indonesia. Rekomendasi KBI XII, antara lain mendorong adanya undang-undang bahasa daerah, rencana induk pemajuan bahasa Indonesia, dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Tulisan ini membahas masing-masing rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam arah kebijakan kebahasaan di Indonesia. Kebijakan ini perlu didukung oleh Komisi X DPR RI dengan penguatan regulasi, mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah, mengingatkan pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan bahasa, dan kebijakan anggaran yang mendukung kemajuan kebahasaan di Indonesia.... (Elga Andina, S.Psi., M.Psi.)

Info Singkat Vol. XV No. 21/I/P3DI/November/2023

2023
November
Info Singkat
Image

Situasi di Gaza (Palestina) yang semakin mencekam, sebagai dampak dari perang Israel-Hamas, menimbulkan keprihatinan internasional. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (Organization of Islamic Cooperation/OKI), pada 11 November 2023 di Riyadh (Arab Saudi), secara khusus mengadakan KTT Luar Biasa untuk menyikapi situasi di Gaza. Tulisan ini membahas bagaimana OKI, dan juga Indonesia (sebagai salah satu anggotanya), menyikapi situasi perang di Gaza. OKI, melalui resolusi yang dihasilkan KTT, mengeluarkan sejumlah keputusan, di antaranya, mengecam agresi Israel di Gaza, mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengakhiri perang, segera melakukan bantuan kemanusiaan, dan mendorong proses perdamaian. Bagi Indonesia, gencatan senjata di Gaza menjadi keharusan agar penyaluran bantuan kemanusian dapat masuk tanpa hambatan. Sebagai anggota OKI, melalui politik luar negerinya yang bebas aktif dan sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia juga harus menjadi bagian dari masyarakat internasional yang ikut mengupayakan perdamaian di Palestina, termasuk yang terjadi di Gaza saat ini. ... (Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.)

Info Singkat Vol. XV No. 22/II/P3DI/November/2023

2023
November
Info Singkat
Image

Sidang MKMK telah selesai, salah satu amar putusan berupa pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, namun tidak sebagai hakim konstitusi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Tulisan ini menganalisis putusan MK tersebut berdasarkan hukum positif di Indonesia. MKMK tidak berwenang untuk membatalkan putusan yang telah diputuskan oleh MK. Dissenting opinion pada MKMK dimungkinkan karena MKMK merupakan bagian dari MK yang dijamin oleh UU Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran Etik yang dilakukan Anwar Usman dapat tergolong pelanggaran sumpah dan janji jabatan, sehingga berdasarkan UU MK pemberhentian sebagai hakim seharusnya dapat dilakukan. Pemberian sanksi pemberhentian dari Ketua MK tidak diatur di dalam PerMK tentang MKMK. Selain itu aturan mengenai pemberhentian Ketua MK yang melanggar etik berat sampai saat ini belum ada. DPR RI perlu mengajak semua pihak untuk menghormati putusan MKMK. Melalui Komisi III, DPR RI juga dapat mendorong pembentukan MKMK secara permanen dan menambahkan aturan pemberhentian Ketua MK yang melanggar etik berat.... (NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.)

Info Singkat Vol. XV No. 22/II/P3DI/November/2023

2023
November
Info Singkat
Image

Pemerintah melakukan percepatan transisi kendaraan berbasis bahan bakar fosil ke kendaraan listrik dengan menaikkan besaran subsidi, setelah sebelumnya menerapkan pemangkasan persyaratan pengajuannya. Besaran subsidi sepeda motor listrik baik pembelian baru maupun konversi, semula sebesar Rp7 juta per unit akan menjadi Rp10 juta per unit. Namun, sejauh ini realisasi penyaluran subsidi sepeda motor listrik sangat minim. Tulisan ini membahas faktor penyebab rendahnya penyaluran subsidi sepeda motor listrik, manfaat yang diperoleh dengan subsidi tersebut, serta upaya penguatan yang perlu dilakukan agar penyaluran subsidi meningkat dan tepat sasaran. Komisi VII DPR RI perlu mendukung pemerintah untuk membangun dan menyiapkan ekosistem KBLBB beserta infrastruktur pendukung tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan konversi tambahan melalui kerja sama dengan lembaga pembiayaan guna meningkatkan penyaluran subsidi sepeda motor listrik. ... (Rafika Sari, S.E., M.S.E.)

Info Singkat Vol. XV No. 22/II/P3DI/November/2023

2023
November
Info Singkat
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.