Pertamina berencana menghapus bahan bakar minyak jenis Pertalite dan menggantikannya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024 mendatang. Namun sebelum diputuskan pemerintah, rencana ini telah menuai polemik di masyarakat. Terlebih, implementasi rencana tersebut akan menghadapi sejumlah tantangan. Tulisan ini bertujuan mengkaji rencana penghapusan Pertalite sekaligus mengkaji tantangan yang akan dihadapi dalam implementasinya. Penggunaan Pertamax Green 92 berdampak positif terhadap pengurangan emisi karbon dan akan meningkatkan kualitas BBM. Namun, diperkirakan harganya akan lebih mahal dibandingkan harga Pertalite saat ini. Tantangan lain dalam implementasinya, yaitu kebutuhan anggaran yang cukup besar dan keharusan mengimpor etanol untuk memenuhi kebutuhan etanol dalam proses produksi Pertamax Green 92. DPR RI melalui Komisi VII perlu mengingatkan pemerintah agar melakukan kajian lebih mendalam atas rencana ini sebelum diputuskan akan diterapkan atau sebaliknya. Selanjutnya DPR RI juga perlu mendorong pemerintah agar fokus dalam upaya peralihan ke kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. ... (T. Ade Surya, S.T., M.M.)

Polusi udara yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta berdampak pada meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Tulisan ini membahas peningkatan prevalensi ISPA terkait polusi udara dan upaya penanganannya. Di Jabodetabek, pada pertengahan tahun 2023, kasus ISPA tercatat mengalami kenaikan hingga 60%. Penanganan ISPA dilakukan secara terpadu dan menyeluruh melalui upaya preventiv, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Komisi IX DPR RI perlu memastikan upaya pemerintah dalam melakukan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan didukung oleh sumber daya seperti ketersediaan masker, alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan, dan sistem informasi pelaporan yang terintegrasi secara nasional. Termasuk juga pemasangan alat pengukur kualitas udara di setiap kelurahan atau di setiap tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Komisi IX DPR RI juga perlu memastikan pemerintah meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.... (Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.)

Taiwan mendeteksi 103 jet tempur dan 9 kapal angkatan laut China beroperasi di sekitar Taiwan pada 18 September 2023. Ini melibatkan jumlah armada militer terbesar dibanding aksi-aksi China sebelumnya. Taiwan menyebut ini sebagai pelecehan secara militer yang dilakukan China secara terus menerus. Tekanan yang dilakukan China terhadap Taiwan telah menempatkan Selat Taiwan dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan berisiko terjadi perang. Peningkatan dukungan AS terhadap Taiwan dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong China memberi respons yang terus meningkat. Kedua pihak yang berseteru telah terjebak dalam siklus aksi reaksi yang semakin berbahaya karena melibatkan kekuatan militer yang juga meningkat signifikan. Indonesia, baik pemerintah maupun DPR RI, harus berupaya berkontribusi meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan antara kedua pihak, termasuk turut memastikan jalur komunikasi antara kedua pihak tetap terbuka.... (Rizki Roza, S.Ip., M.Si.)

Penyebaran hoaks politik menjelang Pemilu 2024 semakin marak. Puncaknya diprediksi akan terjadi setelah pemungutan suara 14 Februari 2024. Hoaks terjadi tidak hanya dalam masyarakat, tetapi juga di KPU. Tulisan ini mengkaji bagaimana peran dan tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengawasi dan menindaklanjuti penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2024. Bawaslu sudah mengupayakan koordinasi dengan stakeholders terkait seperti Kemenkominfo, POLRI, platform media sosial, dan sebagainya. Namun, Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala terutama dari sisi regulasi dalam UU Pemilu yang menyatakan bahwa kewenangan Bawaslu hanya bisa digunakan pada masa kampanye, sementara pada pra dan pascakampanye belum diatur. Pemerintah dan Komisi II DPR RI perlu merevisi UU Pemilu dengan memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Bawaslu agar dapat melakukan tugasnya pada masa pra dan pasca-kampanye. Hal ini dikarenakan pada pra-kampanye hoaks marak terjadi dan pada pasca-kampanye hoaks berpotensi terus terjadi.... (Aryojati Ardipandanto, S.IP.)

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) di Indonesia masih tinggi. Hal ini dapat menjadi penyebab kepunahan keanekaragaman hayati Indonesia. Penetapan status konservasi tumbuhan dan satwa menjadi salah satu upaya perlindungan TSL dari perdagangan. Saat ini Komisi IV DPR RI sedang membahas revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990). Status konservasi tumbuhan dan satwa menjadi salah satu bahasan. Ada dua konsep status konservasi tumbuhan dan satwa yang diacu masyarakat global selama ini, yaitu IUCN dan CITES. Kajian ini bertujuan menganalisis status konservasi tumbuhan dan satwa dalam UU 5/1990 dengan mengacu konsep IUCN dan CITES. Hasil analisis memperlihatkan, status konservasi tumbuhan dan satwa dalam UU 5/1990 tidak mengacu sepenuhnya, baik pada IUCN maupun CITES. Hal ini berdampak terhadap perlindungan tumbuhan dan satwa Appendix III. Komisi IV DPR RI perlu mempertimbangkan perubahan status konservasi tumbuhan dan satwa dengan mengadopsi pengaturan IUCN dan CITES.... (Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.)

Presiden Joko Widodo mengatakan, kenaikan suhu akibat perubahan iklim membuat harga beras dunia naik, tak terkecuali di Indonesia. Harga beras yang terus naik terlihat dari tingginya rata-rata harga beras nasional menurut data panel harga pangan milik Badan Pangan Nasional. Berdasarkan data, rata-rata harga beras medium dan premium sudah di atas HET. Tulisan ini mengkaji penyebab kenaikan harga beras dan strategi untuk menurunkannya. Peran pemerintah sangat krusial untuk menjaga stabilitas harga beras dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek pemerintah dapat melakukan operasi pasar dan penyaluran beras bagi masyarakat miskin. Untuk jangka panjang, pemerintah dapat mendorong terlaksananya diversifikasi pangan. Dalam menjaga stabilitas harga beras dibutuhkan sinergi serta dukungan DPR RI khususnya Komisi IV dan VI melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. DPR RI perlu memastikan langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah telah berjalan baik sehingga tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga beras yang membebani masyarakat.... (Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.)

Kasus kecelakaan kerja terus meningkat, tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga tingkat keparahannya. Peningkatan ini tidak dapat dibiarkan karena dapat memicu konflik dengan kerugian yang lebih besar. Tulisan ini membahas permasalahan terkait penyebab peningkatan kasus kecelakaan kerja, kerugian yang ditimbulkan dan upaya yang untuk menekan kasus. Peningkatan kasus kecelakaan kerja disebabkan upaya preventif pemerintah untuk menekan jumlah kasus belum signifikan. Peningkatan kasus kecelakaan menyebabkan peningkatan kerugian materiil dan imateriil. Diperlukan upaya meredam kasus dengan cara mengubah strategi penanganan dari preventif ke represif. Komisi IX DPR RI melalui fungsi legislasi dapat berperan dengan merevisi UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dengan lebih memperjelas peran stakeholder dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta adanya pemberian sanksi lebih tegas pada pihak yang melanggar atau tidak melakukan tugas dengan baik.... (Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.)

Perkembangan teknologi Aritificial Intelligence (AI) saat ini terjadi pada berbagai bidang, salah satunya bidang hukum. Sudah banyak rekomendasi penggunaan AI dalam pelaksanaan penegakan hukum, tetapi hal ini tidak luput dari kontroversi. Tulisan ini membahas peran AI dalam penegakan hukum di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pembentuk kebijakan dalam penggunaan AI sebagai perangkat penegakan hukum di Indonesia. AI dapat dipergunakan sebagai alat untuk membantu penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum, tetapi tidak dapat digunakan dalam memutus perkara, karena dalam memutus sebuah perkara diperlukan rasa, karsa, dan hati nurani. AI dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu penegak hukum dan upaya pencegahan tindak pidana. Komisi I DPR RI dalam revisi UU ITE perlu mendefinisikan kembali tentang agen elektronik dan definisi AI. Selain itu, Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan penggunaan AI di berbagai sektor serta mengkaji definisi AI. Komisi III DPR RI perlu melakukan pengawasan kepada penegak hukum terkait penggunaan AI agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.... (Denico Doly, S.H., M.Kn.)

Keinginan pemerintah untuk memperbaiki birokrasi terus dilakukan, salah satunya melalui revisi terhadap Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang telah disahkan menjadi UU ASN yang baru dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam revisi tersebut, KASN sebagai lembaga independen yang bertugas menjalankan pengawasan birokrasi dihapuskan dan pemerintah mengembalikan fungsi pengawasan tersebut kepada kementerian. Tulisan ini mengkaji langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan birokrasi berdasarkan UU ASN yang telah direvisi. Ke depan, pemerintah harus memperkuat komitmen antarlembaga atau instansi yang ditunjuk menjadi pelaksana teknis terkait manajemen ASN dan mengintegrasikan teknologi khususnya aplikasi sistem informasi terkait disiplin ASN agar tidak berjalan secara parsial. Komisi II DPR RI perlu terus mendorong KemenPAN-RB agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) baru yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan UU ASN yang baru, karena PP tersebut untuk mempertegas kembali lembaga yang diberikan tanggung jawab sebagai pelaksana teknis terkait manajemen ASN khususnya dari sisi pengawasan.... (SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.)

APBN sehat merupakan modal transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pesta demokrasi baik pileg, pilpres, maupun pilkada serentak di sepanjang tahun 2024, berpotensi menambah ketidakpastian domestik di tengah tantangan global yang masih berlanjut. Tulisan ini mengkaji sejauh mana APBN 2024 dapat mengantisipasinya sehingga tetap efektif sebagai modal bagi percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. DPR khususnya Komisi XI, perlu memastikan efektivitas langkah pemerintah dalam implementasi UU Cipta Kerja, UU HPP, UU HKPD, dan UU P2SK. Khususnya dalam memenuhi target pendapatan negara dan menghadirkan spending better yang besar multiplier effect-nya di masyarakat. Akhirnya, melalui kebijakan fiskal yang sehat dan akomodatif, APBN 2024 diarahkan bukan hanya menopang laju perekonomian nasional, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah. Sehingga terwujud pemerataan yang dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ... (Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.)