Tindak pidana perjudian online kian marak dalam masyarakat.Tulisan ini mengkaji tindak pidana konten perjudian online dalam perspektif UU ITE. Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU ITE, setiap orang yang membagikan konten bermuatan judi dapat dipidana. Ancaman pidana tersebut tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Perubahan UU ITE. Upaya pemberantasan konten perjudian online dilakukan di antaranya melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait yakni Kepolisian, Kementerian Kominfo, dan PPTAK. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas terhadap kegiatan perjudian online, termasuk konten-konten bermuatan judi. Aturan hukum tentang perjudian secara online masih perlu disempurnakan, mengingat masih adanya kelemahan dalam aturan hukum yang ada.... (Novianti, S.H., M.H.)

Pasca-kenaikan harga BBM, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai alternatif kendaraan masyarakat. Konsumsi BBM sangat tinggi saat ini, kendati harga BBM sudah dinaikkan. Pemerintah sebenarnya sudah mendorong penggunaan kendaraan listrik dengan dikeluarkannya beberapa peraturan terkait insentif termasuk insentif fiskal. Tulisan ini mengkaji implementasi kebijakan pengembangan kendaraan listrik dan tantangannya. Dukungan beberapa kebijakan dari pemerintah telah dibuat untuk mendorong agar pelaku industri otomotif memproduksinya dan agar masyarakat mulai beralih menggunakan kendaraan listrik. Tantangannya antara lain adalah masalah sosialisasi. Selain itu, harga jual kendaraan listrik masih jauh lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar BBM, sementara daya beli masyarakat masih rendah. Guna mendorong percepatan pengembangan kendaraan listrik, industri baterai perlu direalisasikan. Komisi V dan Komisi VII DPR RI perlu terus mendorong dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah agar kendaraan listrik benar-benar terwujud.... (Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.)

Beban subsidi dan kompensasi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM) terhadap APBN dan ketidaktepatan sasaran penerima subsidi BBM mendorong pemerintah segera menaikkan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022. Sebagai transformasi subsidi berbasis penerima manfaat, pemerintah memberikan bantuan sosial (BLT BBM). Tulisan ini mengkaji upaya lanjutan pemerintah dalam rangka reformasi kebijakan subsidi khususnya BBM bersubsidi agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Bauran kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung reformasi subsidi BBM antara lain: (a) pembatasan dan pengawasan terhadap konsumsi BBM bersubsidi; (b) pendataan penerima BLT BBM; dan/atau (c) penyesuaian harga BBM bersubsidi protektif. Komisi VII dan Komisi XI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap penerapan bauran kebijakan reformasi subsidi energi termasuk BBM bersubsidi dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera yang mengalami penurunan daya beli dalam jangka pendek. ... (Rafika Sari, S.E., M.S.E.)

Pentingnya regulasi pencantuman label BPA pada kemasan pangan diperkuat temuan BPOM yang membuktikan paparan BPA pada AMDK sudah di ambang batas dan berdampak serius bagi kesehatan. Tulisan ini membahas kebijakan regulasi penggunaan BPA dan upaya yang perlu dilakukan dalam regulasi tersebut. Beberapa aturan yang ada belum cukup tegas melindungi masyarakat dari risiko paparan BPA. Pemerintah perlu merevisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, dengan mewajibkan pelaku industri mencantumkan label BPA pada kemasan pangan. Penolakan keras pelaku industri AMDK dan UMKM menjadi salah satu faktor penghambat. Untuk meminimalisir resistensi, perlu ditekankan, aturan tersebut bukan bentuk pelarangan penggunaan kemasan galon polikarbonat. Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah dan BPOM segera merevisi Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018, termasuk mengharmonisasi regulasi terkait kemasan pangan dari hulu ke hilir. Perlu edukasi mengenai bahaya BPA kepada masyarakat yang diikuti monitoring evaluasi secara berkala.... (Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.)

Hingga saat ini kebocoran dan/atau pencurian data pribadi masih kerap terjadi. Hal ini mengindikasikan UU Pelindungan Data (UU PDP) perlu memperhatikan keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. Hadirnya UU PDP diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kebocoran dan pencurian data pribadi. Tulisan ini akan membahas keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. Hak subjek data pribadi pada aktivitas pemrosesan data pribadi antara lain, subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya. Masih terjadinya kebocoran dan tindakan pencurian data pribadi mengindikasikan masih belum terjadinya keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan pengendali data pribadi. Keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi perlu dipastikan terjadi pada tahap pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait keseimbangan antara hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi.... (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.)

Pascapenetapan tersangka Hakim Agung Sudrajad Dimyati dalam kasus suap di MA oleh KPK, Presiden Joko Widodo meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk membuat formulasi reformasi di bidang hukum peradilan. Artikel ini mengkaji langkah reformasi peradilan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas mafia peradilan. Hasil pembahasan menunjukkan perlunya dilakukan reformasi secara keseluruhan sistem hukum dalam lingkup peradilan, meliputi struktur, substansi, dan kultur hukumnya. Salah satunya, secara kelembagaan perlu dibenahi proses rekrutmen, promosi, mutasi, serta pembinaan hakim. Tidak hanya terhadap aparat hukum pengadilan, melainkan juga terhadap PNS yang bekerja di pengadilan, harus dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga MA. DPR RI juga dapat berperan sesuai kewenangannya untuk mendukung misi reformasi hukum bidang peradilan, antara lain melalui pembentukan RUU Jabatan Hakim dan membentuk panitia kerja (Panja) pengawasan reformasi badan peradilan untuk pemberantasan mafia peradilan.... (Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.)

Prediksi Bank Dunia bahwa kemungkinan terjadi resesi ekonomi global pada tahun 2023 mendatang sepertinya akan menjadi kenyataan. Beberapa indikasi akan terjadinya resesi ekonomi global tersebut pun sudah muncul. Tulisan ini bertujuan mengkaji faktor pemicu terjadinya resesi ekonomi global dan kesiapan Indonesia menghadapi ancaman terjadinya resesi ekonomi global tersebut, serta langkah antisipatif yang perlu dilakukan. Faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi tahun depan, antara lain pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, tingginya tingkat inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan penurunan permintaan global. Untuk meminimalisasi dampak dan menghindari jeratan resesi ekonomi global, pemerintah dapat melakukan langkah antisipatif, antara lain melakukan percepatan program pemulihan ekonomi nasional, memberdayakan UMKM, memperbanyak ekspor, dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. DPR RI melalui komisi terkait perlu mengawasi dan mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif secara terencana dan sistematis sehingga dapat terhindar dari jeratan resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. ... (T. Ade Surya, S.T., M.M.)

The 8th G20 Parliament Speakers Summit (P20) berlangsung pada 6-7 Oktober 2022 di Jakarta. P20 merupakan forum antarparlemen negara anggota G20. Sebagai penyelenggara P20 ke-8, Indonesia perlu menangkap momentum ini untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Isu lingkungan hidup, termasuk perubahan iklim, diangkat sebagai salah satu isu prioritas P20. Tulisan ini membahas tentang outcome document terkait isu perubahan iklim apa saja yang dihasilkan P20 dan keselarasannya dengan KTT G20. P20 ini dianggap penting karena pengaruh negara G20 sangat besar dalam perekonomian dunia dan mewakili tiga per empat dari total emisi karbon dunia. Meskipun tidak berhasil menyepakati Joint Statement, P20 berhasil menghasilkan outcome document berupa Chair Summary yang tetap diserahkan ke Sherpa sebagai pertimbangan dalam menentukan arah pembahasan KTT G20 dari perspektif parlemen. P20 menjadi momentum bagi DPR RI untuk menjadi contoh lembaga negara yang ramah lingkungan dan rendah jejak karbon serta lebih peka dalam menyikapi isu perubahan iklim melalui fungsi yang dimiliki. ... (Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.)

Pada 24 September 2022, media sosial kembali ramai dengan berita adanya somasi terhadap konsumen minuman berpemanis siap saji. Kasus tersebut sebagai dampak minimnya hak konsumen mendapatkan informasi kandungan gula pada kemasan minuman siap saji. Tulisan ini membahas pengawasan terhadap minuman berpemanis siap saji sebelum dan setelah beredar. Konsumsi minuman berpemanis berlebihan menyebabkan diabetes. WHO menyebutkan diabetes sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, sebanyak 61,27% penduduk usia 3 tahun ke atas di Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis lebih dari sekali per hari. Diperlukan pengawasan sebelum minuman beredar berupa perizinan usaha dan izin edar agar lokasi penjualan tidak saling berdekatan dan tidak berdekatan dengan sekolah. Diperlukan juga peningkatan pengawasan setelah minuman beredar melalui uji sampel, pemeriksaan rutin, pembatasan iklan, dan peningkatan iklan layanan masyarakat tentang gaya hidup sehat. Komisi IX DPR RI perlu mendorong Kemenkes, Badan POM, Balai POM, dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan peraturan terkait pengawasan minuman berpemanis siap saji. ... (Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.)

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi isu dan pemberitaan yang banyak mendapat sorotan publik khususnya pada saat penyelenggaraan pemilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, maupun Pemilu Kepala Daerah. Untuk mengawal Pemilu Serentak 2024, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN. Tulisan ini mengkaji peran strategis kepala daerah dan netralitas ASN dalam Pilkada. Penegakan netralitas ASN rentan akan intervensi dari kepentingan politik, hal ini didasari oleh kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang berstatus sebagai pejabat politik yang dapat mengangkat, menempatkan, memindahkan dan memberhentikan status kepegawaian ASN. Kepala daerah memiliki posisi strategis dalam menegakkan netralitas ASN sebagai pemegang bola terakhir yang memberikan tindakan kepada ASN yang melakukan pelanggaran. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah dalam sosialisasi SKB tentang netralitas ASN serta turut memastikan tidak adanya tekanan politik dari pimpinan yang menuntut keberpihakan politik ASN dalam birokrasi.... (RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.)

Presiden menyampaikan lima arahan untuk Polri, yaitu: memperbaiki hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat; memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat; menjaga soliditas internal dan eksternal; memiliki kesamaan visi; dan memperkuat penegakan hukum. Secara tidak langsung, Presiden mengamanatkan agar Polri melakukan perubahan atau transformasi karena menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Tulisan ini membahas konsep transformasi Polri dan tantangan implementasinya. Konsep transformasi Polri di dalam PRESISI, yaitu transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan perlu dievaluasi terkait penurunan kepercayaan publik dan kasus-kasus yang melibatkan kepolisian belakangan ini. Implementasi transformasi Polri akan dihadapkan pada tiga tantangan: 1) menuangkan konsep tersebut secara sederhana dan konkret agar mudah dipahami dan dilaksanakan seluruh jajaran; 2) menentukan prioritas dalam implementasinya; 3) penuangan dalam bentuk aturan hukum yang lebih mengikat. Komisi III DPR RI perlu mengadakan Rapat Kerja dengan Kapolri untuk meminta penjelasan tindak lanjut arahan Presiden tersebut.... (Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.)

Tahun depan, dunia tidak hanya dihadapkan pada ancaman resesi global, melainkan juga ancaman krisis pangan. Tulisan ini mengkaji strategi pemerintah terkait kenaikan inflasi serta alokasi dana ketahanan pangan Indonesia. Pemerintah berupaya menjaga ketahanan pangan melalui empat strategi: (1) keterjangkauan dari sisi peningkatan akses pangan masyarakat; (2) menjaga ketersediaan pangan dengan menjaga pasokan stok pangan melalui peningkatan produktivitas dalam negeri dan mensubstitusikan kegiatan yang tergantung pada negara lain; (3) peningkatan kualitas dan keamanan pangan; (4) menjaga ketahanan serta keberlangsungan sumber daya alam. Komisi IV dan VI DPR RI melalui fungsi pengawasan dan legislasi perlu memastikan agar penggunaan dana sesuai dengan kecukupan dan efektif di berbagai sektor yang melaksanakan program ketahanan pangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.... (Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.)

Pemerintah menyatakan tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan investasi mangkrak. Dari total investasi mangkrak sebesar Rp708 triliun, pemerintah hanya dapat menyelesaikan hampir Rp600 triliun. Artinya masih terdapat Rp100 triliun lebih investasi mangkrak yang tidak dapat diselesaikan pemerintah. Ada beberapa kendala yang menjadi penyebab investasi mangkrak, yaitu banyaknya masalah perizinan; praktik mafia tanah; pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global; serta terbatasnya dana pelaku usaha. Kendala tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar ke depan pemerintah dapat menghindari terjadinya investasi mangkrak. Tulisan ini mengkaji bagaimana strategi ke depan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghindari dan mengatasi investasi mangkrak. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah antara lain: mengevaluasi kembali implementasi regulasi terkait perizinan; mengatasi praktik mafia tanah; selektif menentukan investor terkait kecukupan modal; dan fokus pada investasi berkualitas. Peran Komisi VI DPR RI sangat dibutuhkan untuk mengawasi pemerintah terkait pelaksanaan investasi secara kontinu agar ke depan tidak ada lagi investasi mangkrak. ... (Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.)

Tragedi Kanjuruhan menjadi ajang pertandingan dengan korban terbanyak kedua di dunia dalam sejarah kerusuhan di stadion sepak bola. Diperlukan transformasi persepakbolaan tanah air, menggunakan pendekatan psikologi massa. Tulisan ini menjelaskan apa yang terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan dari kaca mata psikologi massa. Aksi represif aparat disertai penembakan gas air mata hingga ke tribun; kondisi stadion yang tidak kondusif; dan jumlah penonton melebihi kapasitas stadion merupakan faktor-faktor yang memancing kepanikan massal hingga kekacauan situasi. Tragedi Kanjuruhan menggambarkan konsekuensi dari kegagalan dalam memetakan, mengantisipasi, dan mengendalikan kerumunan massa. Komisi III dan X DPR RI perlu mengawal penyelesaian kasus Tragedi Kanjuruhan hingga tuntas dan mendorong kementerian/lembaga terkait untuk merealisasikan komitmen mengenai transformasi persepakbolaan Indonesia.... (Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.)

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Saat ini sedang berjalan pendataan pemilih yang dilakukan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Tulisan ini hendak mengkaji mengenai permasalahan data pemilih dan persiapan KPU dalam pendataan pemilih pada Pemilu 2024. Pada tahapan ini, biasanya muncul permasalahan data pemilih seperti ketidakakuratan data, ketidaksinkronan data pemilih dengan data kependudukan, permasalahan e-KTP, dan lain-lain. KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang melakukan tahapan ini berupaya untuk mencegah terjadinya permasalahan data pemilih, antara lain bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri dalam mengakses data kependudukan, melakukan evaluasi pemutakhiran data secara berkala, pelindungan data pribadi pemilih, dan memberikan akses publik terhadap pencarian data pemilih. Komisi II DPR RI dalam fungsi pengawasan dapat terus mendukung KPU dalam melaksanakan pendataan pemilih pada tahapan Pemilu 2024 dan meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu untuk terus melakukan pengawasan yang intensif pada setiap tahapan Pemilu 2024. ... (Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA)

Pemberlakuan sistem restorative justice pada perkara tindak pidana korupsi menjadi salah satu wacana yang banyak dibicarakan saat ini. Wacana tersebut menimbulkan reaksi pro dan kontra, yaitu pihak yang setuju dengan penyelesaian kasus korupsi melalui sistem restorative justice dan pihak yang berpendapat bahwa kasus korupsi tidak bisa diselesaikan dengan restorative justice. Tulisan ini mempertanyakan apakah penerapan restorative justice dapat diberlakukan di Indonesia? Berdasarkan hasil pembahasan, restorative justice saat ini belum tepat diberlakukan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum positif yang berlaku masih menganut sistem retributive justice. Selain itu, masyarakat masih berharap pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi sehingga apabila restorative justice diberlakukan maka akan jauh dari harapan masyarakat. Komisi III DPR RI perlu melakukan kajian secara komprehensif mengenai pemberlakuan restorative justice terhadap perkara tindak pidana korupsi melalui Naskah Akademik Perubahan UU Tipikor.... (Denico Doly, S.H., M.Kn.)

Resesi global yang terjadi saat ini dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kini dunia sedang menghadapi krisis. Bila hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama maka akan terjadi inflasi. Inflasi menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, Tulisan ini bertujuan menganalisis penyebab inflasi beserta sasaran dan upaya pengendaliannya. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan adanya lonjakan harga dan tarif pada barang atau jasa yang memiliki korelasi erat dengan energi. Dalam hal ini Komisi VII dan XI DPR RI perlu melakukan pengawasan secara berkala terhadap distribusi dan harga pasar atau mengendalikan inflasi riil di masyarakat. Upaya lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, pemerintah perlu mendorong optimalisasi pendapatan negara, juga mengatur strategi fiskal yang lebih ketat pada 2023, tetapi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. ... (Dewi Wuryandani, S.T., M.M.)

Ancaman krisis iklim merupakan isu penting dalam konferensi iklim dunia Conference of the Parties (COP) ke- 27 di Mesir November ini. Salah satu topik lainnya yang diusung yaitu sektor kelautan. Tulisan ini mengkaji arti penting laut dalam mengatasi perubahan iklim dan aksi Indonesia dalam menangani perubahan iklim dari sektor kelautan, baik dalam forum global maupun nasional. Ekosistem laut memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga iklim dunia. Proses fotosintesis yang berlangsung di lautan telah berperan dalam menjaga kestabilan iklim bumi, Menyerap CO2, bahkan telah menyuplai oksigen empat kali lipat dari oksigen yang dikeluarkan oleh hutan di daratan. Berbagai komitmen global telah dilakukan dalam menjaga kelestarian laut, dan Indonesia terlibat aktif di dalamnya. Dalam skala nasional, strategi dan rencana aksi mitigasi laut dari krisis iklim telah dicanangkan termasuk penerapan ekonomi biru. Komisi IV DPR RI perlu melakukan pengawasan agar rencana aksi mitigasi perubahan iklim sektor kelautan dapat berjalan optimal dengan anggaran yang mencukupi. ... (Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.)

Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November. Peringatan ini merupakan momentum untuk menyoroti berbagai masalah kesehatan. Salah satunya lonjakan kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada usia 6 bulan hingga 18 tahun yang tersebar di 28 provinsi. Total kasus mencapai 323 dengan 190 kematian. Kasus ini membuktikan kurang sensitifnya pemerintah terhadap isu kesehatan, karena baru mendapatkan perhatian setelah terjadinya lonjakan kasus. Tulisan ini membahas mengenai pentingnya penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada kasus GGAPA pada anak. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk segera menemukan penyebab utama kasus GGAPA. Komisi IX juga dapat mendorong pemerintah untuk selalu terbuka terhadap perkembangan kasus tersebut. Sedangkan melalui fungsi legislatif, Komisi IX perlu mengatur substansi KLB pada kasus keracunan obat dan makanan dalam RUU POM atau pada revisi UU Wabah Penyakit Menular dengan menambahkan substansi KLB akibat cemaran bahan berbahaya. ... (Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.)

Penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak luput dari kekhawatiran tragedi kemanusiaan seperti pada Pemilu 2019 di mana ratusan petugas KPPS meninggal akibat beban kerja yang berat. Tulisan ini menganalisis upaya pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi tingginya beban kerja KPPS pada Pemilu 2024 serta tantangan yang dihadapi. Berbagai upaya dilakukan antara lain menetapkan batas usia, menyederhanakan surat suara, dan digitalisasi pemilu. Tantangan yang dihadapi yaitu terkait regulasi, SDM, kemampuan dan keamanan penggunaan teknologi, serta perencanaan dan manajemen Pemilu 2024. Komisi II DPR RI bersama pemerintah perlu mempercepat persiapan perencanaan Pemilu 2024 dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilu (Perppu Pemilu). Komisi II DPR RI juga perlu mendorong dan memfasilitasi KPU dan Bawaslu untuk optimalisasi pelatihan teknis petugas KPPS serta menyamakan persepsi terkait peraturan teknis agar tidak terjadi multitafsir di lapangan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu mendorong Kominfo untuk terus memperkuat pengamanan sistem informasi yang digunakan dalam Pemilu 2024.... (ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.)

Wacana kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa kasus diutarakan oleh beberapa Anggota Komisi III dalam Raker penyerahan Draf RKUHP versi 9 November 2022. Wacana tersebut disambut baik oleh Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. Praktik rekayasa kasus diketahui sering terjadi sejak waktu yang lalu, peristiwa rekayasa kasus yang cukup terkenal adalah kasus Sengkon-Karta pada tahun 1970. Artikel ini mengkaji mengenai apakah kriminalisasi perbuatan perekayasaan kasus melalui RKUHP tepat untuk dilakukan. Berdasarkan pembahasan diketahui bahwa Pasal 220 KUHP telah mengatur mengenai pidana rekayasa kasus dalam bentuk melaporkan/mengadu terjadinya tindak pidana secara bohong. Namun belum ada pengaturan lain mengenai perbuatan fabricated evidence, menjebak orang untuk mengalihkan pelaku kejahatan, dan rekayasa penyitaan barang bukti. Berdasarkan pembahasan, kriminalisasi terhadap perbuatan rekayasa bukti sudah memenuhi syarat kriminalisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto. Komisi III DPR RI perlu memastikan keberhasilan kriminalisasi perbuatan rekayasa kasus melalui Pembahasan RKUHP dengan Pemerintah.... (Marfuatul Latifah, S.H.I., LL.M.)

Setelah berhasil melewati kontraksi dan tekanan ekonomi pada saat pandemi Covid-19, dampak risiko ekonomi kembali muncul akibat gejolak ekonomi global. Konflik Rusia-Ukraina mendorong inflasi global akibat supply disruption. Kombinasi tekanan internal dan eksternal telah memicu risiko inflasi di tengah mulai membaiknya pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 mencatatkan kinerja impresif dengan mampu tumbuh sebesar 5,72% (yoy) melanjutkan tren pertumbuhan yang solid sejak awal tahun 2022. Menghadapi tantangan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi pada gejolak ekonomi global, pemerintah harus melakukan deliberasi kondisi perekonomian global atau melakukan proses mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada dengan teliti. Tulisan ini mengkaji tantangan Indonesia dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global yang menimbulkan ketidakpastian. Komisi XI DPR RI perlu mendukung dan mendorong pemerintah menjaga determinasi dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan momentum yang ada, agar Pemerintah fokus memperkuat pondasi ekonomi dengan tetap menjaga inflasi di level yang stabil.... (Mandala Harefa, S.E., M.Si.)

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform guna mendorong transisi yang adil dan terjangkau bagi sektor energi. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan menggunakan skema  ETM untuk memensiunkan 6,7 GW Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Tulisan ini mengkaji skema ETM dan upaya pemerintah dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. ETM adalah program peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan percepatan transisi energi menuju emisi nol bersih/NZE (Net Zero Emission) dengan prinsip adil (just) dan terjangkau (affordable) di 2060 atau dipercepat. Upaya pemerintah antara lain adalah optimalisasi pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN), penetrasi kendaraan listrik, pemanfaatan hidrogen sebagai substitusi gas, substitusi biomassa, mengakselerasi penggunaan kompor induksi, pemanfaatan gas kota, dan program efisiensi energi. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan, melaksanakan transisi energi, dan meningkatkan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT). ... (Hilma Meilani, S.T., MBA.)

Gerakan kampanye “Kebaya Goes to UNESCO” ramai disuarakan akhir-akhir ini. Gerakan ini menjadi langkah awal untuk mendukung pengakuan kebaya sebagai warisan budaya takbenda dunia dari Indonesia. Tulisan ini mengurai tentang urgensi pendaftaran kebaya di UNESCO sebagai warisan budaya takbenda dunia dan persiapan yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia. Keistimewaan kebaya bagi bangsa Indonesia menjadikannya penting untuk dicatatkan dalam warisan budaya takbenda dunia. Selain itu, perlindungan secara internasional dirasa penting agar kebaya tetap lestari sebagai jati diri bangsa Indonesia dan dapat lebih dikenal secara luas. Namun, pendaftaran tersebut memerlukan langkah yang panjang, dibutuhkan kajian mendalam, serta persiapan yang matang. Komisi X DPR RI perlu mendorong kerjasama dan kolaborasi pemerintah dengan pihak terkait untuk melengkapi persyaratan dan mengawal proses pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO, mendesak dilakukannya kajian mendalam mengenai kebaya, menetapkan Hari Berkebaya Nasional, serta mengenalkan dan memperkuat kebaya sebagai busana khas perempuan Indonesia melalui diplomasi budaya ke berbagai negara.... (Fieka Nurul Arifa, M.Pd.)

Laksamana TNI Yudo Margono diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI berdasarkan Surat Presiden yang disampaikan ke DPR RI. Rotasi antarmatra menjadi salah satu pertimbangan pengusulan calon panglima dari matra laut. Isu mengenai masa jabatan yang singkat menjadi diskursus publik terkait realisasi implementasi target kinerja. Dengan masa jabatan yang relatif singkat, calon Panglima TNI akan dihadapkan pada agenda-agenda strategis yang belum tuntas pada kepemimpinan Panglima TNI sebelumnya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan keberlanjutan penguatan profesionalisme TNI dalam menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Terdapat lima agenda yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan organisasi TNI; penataan organisasi TNI, evaluasi kecelakaan alutsista dan keselamatan prajurit, penguatan interoperabilitas antarmatra, diplomasi pertahanan dan kesejahteraan prajurit. DPR RI memegang peranan krusial dalam memberikan persetujuan atas usulan Presiden. Komisi I DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong komitmen penguatan profesionalisme TNI dan secara objektif berperan dalam pelaksanaan fit and proper test.... (Aulia Fitri, S.IP., M.Si. (Han))

Anwar Ibrahim terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru menggantikan PM sebelumnya, Ismail Sabri Yaakob. Masyarakat Malaysia berharap Anwar Ibrahim dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Malaysia setelah yang bersangkutan diangkat sebagai PM yang baru. Tulisan ini membahas secara singkat proses pemilu di Malaysia yang baru saja berlangsung dan hubungan Indonesia-Malaysia setelah terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM. Hasil pemilu Malaysia kali ini, yang mengantarkan Anwar Ibrahim sebagai PM, dapat dipahami sebagai kompromi politik terbaik dalam upaya Malaysia bangkit dari keterpurukan politik dan berbagai persoalan ekonomi di dalam negeri. Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM diharapkan membawa perubahan dan perbaikan bagi Malaysia. Terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM juga menjadi momentum bagi penguatan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Hubungan baik yang telah terbina antara Anwar Ibrahim dengan berbagai tokoh Indonesia diharapkan dapat bermanfaat untuk mempererat hubungan serta kerja sama antarkedua negara. Kedua negara perlu membuat program kerja sama untuk kepentingan bilateral serta kemajuan kawasan. ... (Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.)

Krisis iklim berdampak terhadap sektor pertanian Indonesia dan mengancam terpenuhinya hak pangan masyarakat. Hak pangan menurut International Covenant on Economic, Social, and Cultural adalah ketersediaan, akses, dan kelayakan pangan. Tulisan ini mengkaji upaya pemerintah membangun ketahanan pangan di tengah krisis iklim yang terjadi. Upaya membangun ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah adalah melalui penyediaan pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit, benih, kredit, dan berbagai input lainnya, serta mengembangkan food estate. Berbagai upaya tersebut hanya memenuhi aspek ketersediaan pangan. Padahal hak pangan tidak hanya sebatas ketersediaan pangan, tetapi juga keterjangkauan dan kelayakan pangan. Untuk itu, perlu ada upaya lain berupa penguatan distribusi logistik pangan dan diversifikasi pangan agar hak pangan masyarakat terpenuhi. Pangan lokal dan sumber daya perikanan dan kelautan sebaiknya dimanfaatkan untuk mendukung upaya ketahanan pangan nasional. DPR RI melalui Komisi IV perlu mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya tambahan tersebut agar ketahanan pangan meningkat dan hak pangan masyarakat terjamin.... (Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.)

Kebijakan pupuk bersubsidi telah berlangsung sejak tahun 1969. Permasalahan distribusi pupuk bersubsidi merupakan salah satu penyebab kelangkaan pupuk di pasaran. Permasalahan tersebut teridentifikasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Perlu adanya penyempurnaan mekanisme pendataan, pendampingan penerima pupuk bersubsidi dan adanya informasi alokasi yang dapat diterima petani, sehingga miskomunikasi tidak terjadi di lapangan. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan yang mengatur subsidi pupuk tahun 2022, permasalahan terkait distribusi pupuk bersubsidi selama ini, dan bagaimana mengatasi hal ini sehingga distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran. Tidak kalah penting adalah pembangunan sistem distribusi dan pengawasan secara digital yang terintegrasikan dengan data penerima dan mekanisme pembayaran pupuk bersubsidi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat efektif. DPR RI khususnya Komisi IV, Komisi VI, bersama dengan pemerintah dan PT. Pupuk Indonesia perlu membuat roadmap tata kelola pupuk bersubsidi, agar penggunaan anggaran subsidi pupuk yang besar dapat tepat sasaran. ... (Lisnawati, S.Si., M.S.E.)

Bencana selalu menyisakan dampak buruk. Anak merupakan kelompok yang paling rentan terdampak bencana. Oleh karena itu, penanganan bencana dimulai dari pengurangan risiko bencana di kalangan anak. Tulisan ini mengkaji upaya membangun partisipasi anak dalam pengurangan risiko bencana. Membangun partisipasi anak dimulai dengan mengubah cara pandang bahwa anak bukan sebagai objek, tetapi subjek dalam pengurangan risiko bencana. Di lingkungan keluarga, orang tua perlu menanamkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap kesiapsiagaan bencana secara bertahap sesuai perkembangan anak. Ketahanan anak dalam mengatasi kesulitan dan beradaptasi dengan perubahan berkaitan dengan kemampuan melindungi dirinya. Di lingkungan sekolah, pendidikan kebencanaan diintegrasikan ke dalam kurikulum. Konsep pendidikan kebencanaan tidak hanya mencakup unsur kesiapsiagaan, tetapi juga pengembangan pengetahuan secara inovatif demi pembudayaan keselamatan, keamanan, dan ketahanan terhadap bencana. Komisi VIII perlu memastikan upaya pemerintah dalam pengurangan risiko bencana di kelompok rentan termasuk anak. Sementara Komisi X perlu meminta Kemendikbudristek mengevaluasi penerapan pendidikan kebencanaan di sekolah serta duduk bersama membahas anggaran pendidikan kebencanaan.... (Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.)

Rakyat Indonesia tidak lama lagi akan menggelar pesta demokrasi besar. Berbagai persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sudah dimulai. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024 tersebut. Mengambil pelajaran dari Pemilu sebelumnya, Presiden menekankan agar penyelenggara Pemilu dapat memastikan kejelasan koridor hukum di setiap tahapan, menyempurnakan peraturan teknis, meningkatkan kapasitas SDM pelaksana, memperkuat pendidikan politik bagi seluruh peserta dan pemilih, serta mengajak kampanye yang dapat menyehatkan proses demokrasi di Pemilu Serentak 2024. Diperlukan pengawasan dan evaluasi yang optimal terhadap kinerja penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapannya. Tulisan ini membahas sampai di mana kesiapan dan upaya apa yang harus dilakukan oleh KPU untuk memenuhi arahan Presiden Joko Widodo. Melalui fungsi pengawasan dan anggaran, Komisi II DPR RI dapat terus mendorong pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan koordinasi terkait kesiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, baik itu kesiapan teknis maupun ketersediaan anggaran.... (SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.)