Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (21)
Buku Lintas Tim (153)
Buku Tim (481)
Hasil Diskusi (56)
Info Singkat (993)
Jurnal Aspirasi (163)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (161)
Jurnal Kajian (192)
Jurnal Negara Hukum (158)
Jurnal Politica (118)
Parliamentary Review (63)
Menemukan 2559 data.
Image

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengusulkan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Keamanan Nasional. Usulan tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana posisi Polri dalam pemerintahan Indonesia? UUD NRI 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang berfungsi untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. Oleh sebab itu, usulan tentang penggabungan Polri ke kementerian memerlukan amandemen konstitusi, pencabutan Ketetapan MPR, dan revisi UU Polri. Selain itu, menempatkan Polri di bawah koordinasi Kemendagri berpotensi terjadinya politisasi untuk kepentingan politik praktis di tubuh Polri. Dengan demikian, usulan tersebut memerlukan kajian komprehensif. DPR RI terutama Komisi I dan Komisi III sebagai lembaga yang bermitra dengan Lemhannas dan Polri melalui fungsi pengawasan perlu terus mengawasi perkembangan usulan tersebut agar tidak membawa keresahan dalam masyarakat.... (Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 1/I/P3DI/Januari/2022

2022
Januari
Info Singkat
Image

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa pihak menilai bahwa aturan yang ada belum mampu memberikan pelindungan. Tulisan ini akan membahas apa kelemahan aturan pelindungan hukum terhadap PMI Awak Kapal Perikanan dan upaya penguatannya. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa kondisi kerja yang jauh di tengah laut sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Selain itu aturan hukum yang ada memiliki sejumlah kelemahan berupa ketidaksinkronan, kekosongan, dan ketidakjelasan pengaturan, sehingga tidak mampu memberi pelindungan. Dalam rangka penguatan pengaturan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait PMI Awak Kapal Perikanan sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI perlu segera dibentuk. Selain itu untuk memperkuat diplomasi pelindungan PMI, Konvensi ILO 188 Tahun 2007 juga perlu diratifikasi. DPR melalui Tim Pengawas Pelindungan PMI. Komisi IX perlu mendesak pemerintah untuk segera mengundangkan PP dan melakukan ratifikasi Konvensi ILO NO.188 Tahun 2007.... (Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.)

Info Singkat Vol. XIV No. 1/I/P3DI/Januari/2022

2022
Januari
Info Singkat
Image

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyampaikan fokus diplomasi yang akan dijalankan Indonesia pada tahun 2022. Fokus diplomasi ini akan menjadi pedoman bagi DPR dalam menjalankan peran diplomasinya. Tulisan ini menggambarkan tantangan diplomasi yang akan dihadapi Indonesia, dan bagaimana DPR dapat menjalankan peran diplomasinya dengan optimal. Pada 2021 DPR telah menjalankan peran diplomasi dengan mengirimkan delegasinya berperan aktif di berbagai forum kerja sama antarparlemen. Pada tahun 2022 sejumlah persoalan masih akan menjadi tantangan diplomasi Indonesia, yaitu upaya global mengakhiri pandemi dan pemulihan ekonomi dunia; persoalan perdamaian dan kemanusiaan di berbagai belahan dunia; dan tentunya upaya perlindungan WNI, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Presidensi G20 Indonesia dan posisi DPR RI sebagai tuan rumah pertemuan IPU akan melahirkan tantangan sekaligus peluang bagi kepemimpinan internasional Indonesia. Dihadapkan pada kondisi ini, DPR harus memiliki strategi diplomasi yang tepat agar setiap langkah diplomasi DPR dapat menghasilkan dukungan optimal bagi kebijakan luar negeri Pemerintah. ... (Rizki Roza, S.Ip., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 1/I/P3DI/Januari/2022

2022
Januari
Info Singkat
Image

Rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dari pasaran pada tahun 2022 telah menimbulkan pro dan kontra. Alasannya adalah karena dampak emisi karbonnya yang merusak lingkungan. Bagi Pemerintah, penghapusan premium ini bukan hanya menyangkut masalah lingkungan akan tetapi juga besarnya subsidi BBM yang semakin membebani APBN. Tulisan ini mengkaji alasan Pemerintah menghapus BBM bersubsidi dan dampaknya bagi masyarakat. Belanja subsidi Pemerintah dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu subsidi energi dan non-energi. Subsidi energi telah mengambil porsi lebih dari 50% belanja subsidi. Berbagai skema subsidi seringkali tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Berbagai solusi ditawarkan untuk mengatasi dampak negatif penghapusan premium, mulai dari pengalihan subsidi kepada BBM jenis pertalite dan pertamax, pemberian subsidi langsung kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, sampai pengalihan kepada subsidi non-energi. Pemerintah perlu mempersiapkan skema yang benar-benar tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. ... (Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.)

Info Singkat Vol. XIV No. 1/I/P3DI/Januari/2022

2022
Januari
Info Singkat
Image

Rencana penghapusan kelas bagi peserta BPJS Kesehatan menjadi isu aktual pada beberapa minggu terakhir ini. Tulisan ini mengkaji rencana dan kemungkinan dampaknya serta harapan terkait kebijakan tersebut. Penghapusan kelas bagi peserta BPJS Kesehatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terkait kelas standar bagi peserta Jaminan Kesehatan. Kebijakan ini dapat berdampak pada kenaikan besaran iuran, dan berpotensi meningkatkan jumlah peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan aktuaria yang cermat, agar ke depan BPJS tidak defisit. Beberapa harapan, agar kebijakan tersebut: 1) mampu memenuhi kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan; 2) tidak mengurangi kualitas pelayanan kesehatan; 3) mempermudah pelayanan kesehatan; 4) tidak mengakibatkan besaran iuran yang memberatkan masyarakat. Komisi IX DPR RI perlu terus mengawasi pemerintah selama proses pembuatan kebijakan tersebut, serta mendorong meningkatnya kinerja BPJS Kesehatan.... (Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 1/I/P3DI/Januari/2022

2022
Januari
Info Singkat
Image

Jadwal dan tahapan Pemilu telah ditetapkan, yaitu Pemilu Nasional pada 14 Februari 2024 dan Pilkada pada 27 November 2024, yang diselenggarakan secara serentak. Belajar dari pengalaman pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 beberapa hal penting perlu mendapat perhatian KPU dalam mempersiapkan keduanya. Tulisan ini mengkaji beberapa hal yang harus dipersiapkan KPU menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Beberapa hal yang harus dipersiapkan KPU antara lain: penyusunan personel KPU di daerah dan SDM KPU di lapangan; pembuatan regulasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dalam situasi pandemi oleh KPU; rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota dan pendidikan atau sosialisasi bagi mereka; verifikasi calon peserta Pemilu dan Pilkada 2024; pemutakhiran teknis dan sistem pemungutan dan penghitungan suara; serta ketepatan waktu dalam menerbitkan PKPU. Berdasarkan hal tersebut maka Komisi II DPR RI perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap aspek-aspek tersebut dalam mengawal profesionalisme KPU, agar Pemilu dan Pilkada 2024 dapat sukses dilaksanakan. ... (Aryojati Ardipandanto, S.IP.)

Info Singkat Vol. XIV No. 2/II/P3DI/Januari/2022

2022
Januari
Info Singkat
Image

Saat ini persentase jalan di Indonesia dalam keadaan rusak berat maupun rusak ringan cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pengguna jalan hingga tingginya tingkat kecelakaan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan preservasi jalan demi menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur mengenai dana preservasi jalan yang diperuntukkan bagi kegiatan preservasi jalan. Permasalahannya, pengaturan dana preservasi jalan dan unit pengelola preservasi jalan dalam UU tersebut belum dapat diimplementasikan, sehingga urgen untuk dilakukan perubahan. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi V DPR RI perlu memberikan batasan pengertian preservasi jalan, merevisi Pasal 29 ayat 4 UU LLAJ, dan mendesak penerbitan peraturan Presiden dalam rangka pembentukan unit pengelola dana preservasi jalan.... (Monika Suhayati, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIV No. 2/II/P3DI/Januari/2022

2022
Januari
Info Singkat
Image

Pada tahun 2022, Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi Presiden G-20. Kesempatan berharga ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum G-20. Tulisan ini menganalisis manfaat dan tantangan Presidensi G-20 Indonesia 2022. Dalam Presidensi G-20, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Dengan menjadi Presiden G-20, Indonesia dapat membawa kepentingan nasional yang sejalan dengan kondisi global sebagai prioritas utama. Kepentingan nasional ini dapat diperjuangkan melalui Jalur Keuangan maupun Jalur Sherpa. Selain mendapatkan manfaat, Indonesia juga harus mengatasi banyak tantangan seperti menjalin kekompakan di antara negara anggota G-20, permasalahan arsitektur kesehatan global dan permasalahan utang negara miskin. Di samping itu, selama Presidensi G-20 Indonesia, akan ada ratusan kegiatan yang berlangsung. Agar seluruh kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka dukungan DPR RI sangat diperlukan. DPR RI dapat melaksanakan peran strategis dengan cara mendukung para mitra kerjanya di komisi-komisi DPR yang program kerjanya sejalan dengan peran yang dilakukan Indonesia sebagai Presiden G-20. ... (Lisbet, S.Ip., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 2/II/P3DI/Januari/2022

2022
Januari
Info Singkat
Image

Selama tahun 2021, Indonesia mengalami surplus perdagangan migas dan non-migas. Surplus ini dikarenakan kinerja positif ekspor non-migas sebagai imbas kenaikan harga komoditas global. Penguatan kinerja ekspor non-migas 2021 berdampak pada kondisi perekonomian di dalam negeri berupa lonjakan harga minyak goreng bagi konsumsi dan kurangnya ketersediaan batubara bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Menghadapi permasalahan ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan terbatas untuk ekspor crude palm oil (CPO) dan subsidi minyak goreng satu harga. Surplus ekspor non-migas diproyeksikan akan terus berlanjut pada tahun 2022, namun masih dibayangi sejumlah tantangan. Tulisan ini mengkaji beberapa tantangan ekspor non-migas Indonesia tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor logistik serta isu lingkungan dan kesehatan menjadi tantangan terbesar. DPR RI perlu mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah khususnya di sektor ekspor non-migas. Selain itu, DPR RI melalui peran diplomasi parlemennya juga dapat menguatkan eksistensi produk non-migas Indonesia di forum internasional sehingga dapat menjaga nilai ekspor Indonesia.... (Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.)

Info Singkat Vol. XIV No. 2/II/P3DI/Januari/2022

2022
Januari
Info Singkat
Image

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU IKN pada tanggal 18 Januari 2022 merupakan dasar hukum sekaligus tonggak awal rencana Pemerintah untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Nusantara adalah nama yang akan digunakan untuk menyebut Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana pemindahan IKN menimbulkan respons publik terkait problem dan tantangan yang nantinya akan dihadapi. Tulisan ini mengkaji urgensi perpindahan IKN dan tantangan yang akan dihadapi pada proses perencanaan, pembangunan, dan perpindahan IKN tersebut. Penjelasan mengenai urgensi perpindahan sangat dibutuhkan karena banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami. Sementara dari sisi tantangan, persoalan pendanaan atau pembiayaan, aspek lingkungan hidup dan potensi munculnya konflik sosial juga harus dipertimbangkan. Melalui tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran, DPR RI dapat berperan secara strategis dalam menyelesaikan tantangan perpindahan IKN yang akan terjadi ke depan. ... (Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIV No. 2/II/P3DI/Januari/2022

2022
Januari
Info Singkat
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.