Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (17)
Buku Lintas Tim (169)
Buku Tim (550)
Hasil Diskusi (56)
Hasil Penelitian (1)
Info Singkat (1143)
Jurnal Aspirasi (177)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (180)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (171)
Jurnal Politica (148)
Parliamentary Review (100)
Menemukan 2922 data.
Image

Kasus KDRT terhadap anak masih terjadi dan cenderung meningkat. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak, justru sebaliknya kerap menjadi tempat pelanggaran hak anak. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dari KDRT. Anak yang menjadi korban KDRT akan mengalami gangguan fisik dan mental, yang memengaruhi kesehatan dan perkembangan mereka. Upaya perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT menjadi sangat penting, karena itu UU PKDRT memberikan beberapa hak kepada korban. Penanganan kasus KDRT terhadap anak membutuhkan peran penting aparat kepolisian yang bertanggung jawab dalam menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan melindungi anak-anak dari kekerasan lebih lanjut. Komisi VIII DPR RI perlu mengawasi secara terus menerus kinerja pemerintah dalam hal perlindungan anak. Sementara itu, terkait dengan penegakan hukum, Komisi III DPR RI perlu mengingatkan kepolisian agar dalam menangani kasus KDRT merespons dan menindaklanjuti setiap laporan dengan segera.... (Puteri Hikmawati, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XVI No. 1/I/P3DI/Januari/2024

2024
Januari
Info Singkat
Image

Pelaksanaan Debat Pilpres 2024 hingga 7 Januari 2024 dikritisi oleh beberapa kalangan, antara lain terkait teknis pelaksanaan debat yang belum efektif memberikan informasi substansial kepada pemilih. Tulisan ini menganalisis kelemahan sistem Debat Pilpres 2024 dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya ke depan. Beberapa kelemahan pelaksanaan Debat Pilpres 2024 adalah masih ditoleransinya gimmick politik pada sesi-sesi debat; masih terjadi ketidaktaatan pada etika debat; sistem debat yang cenderung bersifat satu arah; peran pakar yang belum termanfaatkan untuk memberikan kajian atas program-program para Capres-Cawapres; dan belum lengkapnya pengaturan mengenai teknis Debat Pilpres di UU Pemilu, khususnya di Pasal 275 dan Pasal 277. Komisi II DPR RI perlu mempertimbangkan untuk menyempurnakan UU Pemilu dengan memberikan muatan koridor bagi KPU dalam menyelenggarakan Debat Pilpres. Koridor ini harus dimasukkan ke dalam UU Pemilu, sebelum didelegasikan teknisnya lebih lanjut dalam Peraturan KPU.... (Aryojati Ardipandanto, S.IP.)

Info Singkat Vol. XVI No. 1/I/P3DI/Januari/2024

2024
Januari
Info Singkat
Image

Carbon Capture and Storage (CCS) merupakan salah satu teknologi yang berfungsi untuk menyerap emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu sistem. Teknologi ini memungkinkan beberapa sektor energi mengurangi emisi CO2 ke atmosfer sehingga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan tantangan implementasi CCS di Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal penyimpanan karbon, mencapai 400 hingga 600 gigaton di depleted reservoir dan saline aquifer. Dengan potensi sebesar itu Indonesia berinisiatif untuk mengembangkan teknologi CCS dan membentuk pusat hub CCS yang menciptakan pasar global untuk produk-produk beremisi karbon rendah. Tantangan dari aspek teknik, pendanaan, dan regulasi perlu diantisipasi agar CCS dapat diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan. Komisi IV DPR RI perlu melakukan pengawasan agar proyek CCS mendorong target pengurangan emisi serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Adapun Komisi VII DPR RI perlu mendorong industri besar untuk memanfaatkan teknologi CCS sebagai upaya dekarbonisasi sektor industri.... (Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.)

Info Singkat Vol. XVI No. 1/I/P3DI/Januari/2024

2024
Januari
Info Singkat
Image

Tarif cukai minuman beralkohol naik per 1 Januari 2024. Tentu kenaikan tarif ini akan menambah penerimaan negara dari sektor cukai. Namun yang perlu dicermati, kontribusi cukai alkohol terhadap total penerimaan cukai sangat kecil. Tulisan ini membahas alasan dan dampak dari kenaikan tarif cukai minuman beralkohol. Salah satu alasan kenaikan tarif cukai minuman beralkohol adalah untuk mengendalikan distribusi dan produksi barang-barang yang memiliki eksternalitas negatif seperti minuman beralkohol. Namun, ada beberapa dampak, seperti peredaran alkohol ilegal atau palsu, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi konsumen, serta memicu peningkatan produk dari pasar gelap yang tidak membayar pajak. Komisi III DPR RI perlu berperan dalam pengawasan terhadap peredaran alkohol ilegal agar sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Selain itu, peran Komisi XI DPR RI juga dibutuhkan dalam pengawasan terkait pemungutan cukai dan penggunaan penerimaan cukai tersebut. ... (Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.)

Info Singkat Vol. XVI No. 1/I/P3DI/Januari/2024

2024
Januari
Info Singkat
Image

Kasus kematian akibat kecelakaan kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun sebagian besar kasus berakhir dengan pembayaran kompensasi. Kalaupun sampai ke pengadilan, sanksi yang diberikan sangat minim. Kecelakaan kerja terkait erat dengan aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tulisan ini bertujuan menganalisis kendala proses penegakan hukum K3 dan upaya untuk mengatasinya. Dari pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum K3 terkendala oleh faktor ketidakjelasan, dan ketidaktegasan hukum; kurangnya koordinasi, profesionalitas dan kredibilitas penegak hukum; minimnya kualitas sumber daya dan anggaran; ketidakpahaman dan ketidakpedulian masyarakat; serta perbedaan budaya. Kendala tersebut dapat diatasi dengan cara perbaikan aturan, peningkatan kinerja penegak hukum, pemanfaatan sarana digital, pengawasan berjenjang, peningkatan keahlian, dan mempersempit gap budaya. Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan bersama dengan pemerintah perlu melakukan perbaikan melalui fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang dimiliki.... (Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.)

Info Singkat Vol. XVI No. 1/I/P3DI/Januari/2024

2024
Januari
Info Singkat
Image

Konflik Gaza yang hingga kini masih berlangsung dan menimbulkan keprihatinan internasional. Masyarakat internasional, melalui jalur diplomasi, harus terus mengupayakan dihentikannya konflik Gaza. Lebih jauh dari itu, upaya penghentian konflik Gaza juga harus diikuti dengan penguatan diplomasi untuk mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Tulisan ini menganalisis pentingnya masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk segera menghentikan konflik Gaza dan melalui jalur diplomasi terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Pentingnya masyarakat internasional untuk segera menghentikan konflik Gaza adalah untuk mencegah dampak yang lebih luas dari konflik tersebut, baik dampak internal di Gaza (Palestina) maupun terhadap kawasan. Diplomasi untuk mendukung terwujudnya negara Palestina yang terbebas dari penjajahan zionis Israel juga perlu terus diupayakan, termasuk melalui jalur diplomasi parlemen. Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan luar negeri, juga perlu terus mencermati perkembangan konflik Gaza dan melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengupayakan terwujudnya kemerdekaan Palestina.... (Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.)

Info Singkat Vol. XVI No. 2/II/P3DI/Januari/2024

2024
Januari
Info Singkat
Image

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi janggal di 21 rekening bendahara partai politik, baik pusat maupun daerah. Tulisan ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan dana kampanye pemilu. Prinsip transparansi memiliki peran yang sangat krusial dalam pengaturan dan pelaksanaan pengungkapan dana kampanye. Sedangkan prinsip akuntabilitas mendorong kandidat untuk bersedia menjadi lebih terbuka dan transparan. Permasalahan pada pengaturan pengungkapan dana kampanye yaitu sistem yang belum dapat mencerminkan realitas dana kampanye sehingga masih terdapat celah yang memungkinkan potensi pelanggaran. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan dana kampanye pemilu masih dianggap sebagai praktik formalitas belaka. Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan terhadap partai politik untuk melaporkan dana kampanyenya secara transparan dan akuntabel. Melalui fungsi legislasi, Komisi II DPR RI juga perlu merevisi UU Pemilu dengan menambahkan sanksi bagi peserta pemilu yang gagal melakukan pengungkapan dana kampanye secara transparan dan akuntabel. ... (RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.)

Info Singkat Vol. XVI No. 2/II/P3DI/Januari/2024

2024
Januari
Info Singkat
Image

Pemilihan umum presiden (pilpres) adalah momen penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mengarahkan pembangunan ke depan yang lebih baik. Isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang banyak mendapat perhatian masyarakat. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana isu lingkungan hidup menjadi fokus bahasan dalam pilpres 2024 dan menjawab permasalahan lingkungan hidup Indonesia saat ini. Saat ini Indonesia dihadapkan masalah perubahan iklim, kerusakan hutan, kerusakan sumber daya laut, polusi udara, krisis air, dan persampahan. Namun, misi dan agenda pembangunan yang ditawarkan pasangan capres-cawapres 2023 belum sepenuhnya memberikan solusi. Meskipun begitu, DPR RI terutama komisi-komisi yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, perikanan, infrastruktur, energi, industri, kebencanaan, dan riset berkepentingan untuk membuat kebijakan guna mengatasi berbagai permasalahan lingkungan, baik melalui pelaksanaan fungsi legislasi, seperti menyusun RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, maupun melalui fungsi pengawasan dan anggaran untuk mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. ... (Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.)

Info Singkat Vol. XVI No. 2/II/P3DI/Januari/2024

2024
Januari
Info Singkat
Image

Pemerintah berencana menerapkan KRIS sesuai amanat UU SJSN, yang saat ini sedang dalam uji coba dan akan diberlakukan tahun 2025. BPJS Kesehatan merupakan lembaga penyelenggara Program JKN, program nasional berskema asuransi social dengan sistem subsidi silang (peserta yang sehat membantu yang sakit). Selama ini ada 3 kelas peserta (I, II, III) dengan besaran iuran yang berbeda sehingga berkonsekuensi pada layanan rawat inap. Tulisan ini membahas KRIS dan dampaknya terhadap iuran BPJS Kesehatan. Penerapan KRIS akan berdampak pada perubahan besaran iuran. Perlu dilakukan diskusi yang cermat antar-stakeholders terkait besaran iuran nantinya. Komisi IX DPR RI perlu terus mendorong dan mengawasi pemerintah dalam upaya mewujudkan KRIS. Komisi IX DPR RI juga perlu mendiskusikan secara cermat bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan terkait besaran iuran yang akan diterapkan sesuai kebijakan KRIS. Hal yang perlu dicatat, agar besaran iuran dapat dijangkau dan tidak memberatkan masyarakat terutama peserta kategori mandiri.... (Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.)

Info Singkat Vol. XVI No. 2/II/P3DI/Januari/2024

2024
Januari
Info Singkat
Image

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Pengawasan prinsip pemilu tersebut menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai kinerja Bawaslu terkait pengawasan dan penindakan tidak efektif, padahal UU Pemilu sudah lebih menguatkan kewenangan Bawaslu. Tulisan ini mengkaji efektivitas hukum kewenangan Bawaslu atas tindak pidana pemilu. Pada salah satu faktor efektivitas hukum yaitu faktor penegak hukum, ditemukan kendala kinerja Bawaslu terlihat lemah, yaitu seringkali rekomendasi Bawaslu terkait dugaan tindak pidana pemilu yang diserahkan kepada Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditolak karena kurang alat bukti. Kelima faktor efektivitas hukum harus berjalan secara bersama, apabila ada salah satu yang tidak berjalan maka dapat dikatakan hukum tidak efektif. Komisi II DPR RI perlu mendorong pemerintah/Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pemilu agar pemilu dapat dilaksanakan secara jujur dan adil.... (Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.)

Info Singkat Vol. XVI No. 3/I/P3DI/Februari/2024

2024
Februari
Info Singkat
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.