Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (29)
Buku Lintas Tim (186)
Buku Tim (538)
Hasil Diskusi (56)
Info Singkat (1113)
Jurnal Aspirasi (163)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (155)
Jurnal Kajian (192)
Jurnal Negara Hukum (150)
Jurnal Politica (118)
Parliamentary Review (58)
Menemukan 2758 data.
Image

Kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi dan informasi menimbulkan dampak negatif, yaitu memudahkan orang untuk dapat mengakses video asusila dan menyebarkannya. Kasus yang melibatkan GA menimbulkan polemik karena GA dan MYD ditetapkan sebagai tersangka penyebaran video asusila, sementara penyebar pertama video tersebut belum ditangkap. Artikel ini mengkaji penerapan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam kasus penyebaran video asusila. Aparat penegak hukum menerapkan UU Pornografi secara berbeda-beda. UU Pornografi sesungguhnya melindungi orang yang membuat dan memiliki video asusilanya untuk kepentingan sendiri, sebagai pengecualian yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6. Dalam kasus yang melibatkan GA dan MYD, Penyidik tidak memperhatikan posisi korban, karena mengacu pada teori kehendak, GA dan MYD tidak menghendaki videonya beredar dengan telah menghapusnya. Oleh karena itu, dalam rencana perubahan UU Pornografi, DPR perlu mengusulkan pemindahan pengecualian ketentuan pasal ke dalam batang tubuh, tidak di penjelasan pasal karena mengandung norma.... (Puteri Hikmawati, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIII No. 1/I/P3DI/Januari/2021

2021
Januari
Info Singkat
Image

Dunia terus dibayangi dengan meluasnya penularan COVID-19 dan meningkatnya jumlah kasus maupun korban. Untuk menjawab tantangan ini sejumlah negara menerapkan program vaksinasi dan pada saat yang sama menerapkan kebijakan pembatasan sosial. Pada saat kolaborasi internasional dibutuhkan untuk kesehatan global (global health), yang terjadi justru negara-negara besar lebih mengedepankan kepentingannya, tata kelola internasional tidak berfungsi dan negara-negara berkembang mencari jalannya sendiri. Tulisan ini secara ringkas membahas diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang mengancam kesehatan global. Sebagai bagian dari negara berkembang, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Umum PBB telah mengingatkan pentingnya kerja sama internasional dan kesetaraan akses bagi semua negara untuk mendapatkan vaksin. Indonesia dan kelompok Global Health and Foreign Policy Initiative (GHFPI) telah mensponsori berbagai resolusi yang berkaitan dengan kesehatan global, namun negara-negara maju lebih memikirkan kepentingannya. Pada akhirnya Indonesia harus berinisiatif melakukan diplomasi ke berbagai negara untuk mendapatkan vaksin guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.... (Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 1/I/P3DI/Januari/2021

2021
Januari
Info Singkat
Image

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas III Mandiri menuai kritik karena dianggap memberatkan masyarakat. Kenaikan iuran ini terlihat tidak simpatik di tengah peristiwa pandemi Covid-19 yang terus berlangsung hingga kini. Tulisan ini mengkaji cara terbaik agar iuran BPJS Kesehatan tidak memberatkan masyarakat, khususnya peserta Kelas III Mandiri. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya adalah bagian dari sistem asuransi sosial (yang merupakan skema pendanaan Program JKN/KIS), di mana iuran terkait dengan layanan yang diberikan serta keberlangsungan program. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan perlu menjadi bahan pemikiran dan perencanaan pemerintah ke depan untuk menetapkan iuran yang adil bagi masyarakat. Tulisan ini merekomendasikan pemikiran ulang tentang iuran BPJS Kesehatan yang adil, di mana perlu alternatif subsidi bagi peserta Kelas III Mandiri. DPR RI perlu terus melakukan pengawasan dan mendorong terciptanya penyelenggaraan Program JKN/KIS yang lebih baik. ... (Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 1/I/P3DI/Januari/2021

2021
Januari
Info Singkat
Image

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada Triwulan II/2020 pertumbuhan mencapai titik terendah, yaitu sebesar -5,32%. Indikator perbaikan perekonomian terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III/2020 yang rebound. BI memprediksi pertumbuhan pada Triwulan IV/2020 sebesar -1% sampai -2%. Lembaga-Lembaga seperti World Bank, IMF, OECD, dan BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan positif pada kisaran 4-5%. Tulisan ini mengkaji apakah prospek pertumbuhan ekonomi 2021 bisa kembali positif dan apa strateginya. Strategi kebijakan yang tepat dari pemerintah antara lain adalah dengan meneruskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN Tahun Anggaran 2021. Kedua adalah bagaimana mengelola pandemi Covid-19 menjadi lebih terkendali dan program vaksinasi 2021 yang harus serentak dilaksanakan. DPR RI harus melaksanakan tugas dalam pengawasan dan penganggaran untuk memastikan bahwa Program PEN 2021 tepat sasaran dan pengelolaan pandemi Covid-19 serta vaksinasi Covid-19 segera dilakukan secara terukur dan sesuai target.... (Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.)

Info Singkat Vol. XIII No. 1/I/P3DI/Januari/2021

2021
Januari
Info Singkat
Image

Pesatnya perkembangan media sosial telah menjadikan media sosial sebagai sumber berita pertama yang memberikan informasi tentang musibah penerbangan. Musibah penerbangan yang dialami Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ-182 dengan nomor registrasi PK-CLC (SJ-182 PK-CLC) pertama kali diketahui dari cuitan akun twitter @flightradar24. Karena itu, artikel ini menjelaskan tentang komunikasi digital pasca musibah penerbangan SJ-182 PK-CLC dengan menguraikan jaringan komunikasi yang terjadi pascamusibah penerbangan SJ-182 PK-CLC di Twitter, komunikasi digital pasca musibah penerbangan yang ideal serta komunikasi pemerintah dan DPR RI yang ideal terkait musibah penerbangan. Jaringan komunikasi pascamusibah penerbangan SJ-182 PK divisualisasikan dengan bantuan aplikasi Netlytic. Komunikasi digital pada musibah penerbangan yang ideal adalah komunikasi yang menerapkan model respons “always on”. Komunikasi yang ideal dilakukan pemerintah dan DPR RI terkait musibah penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan konten, alur komunikasi, batas waktu; koordinasi dengan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan nasib industri penerbangan dalam jangka panjang.... (Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 1/I/P3DI/Januari/2021

2021
Januari
Info Singkat
Image

Prolegnas seringkali hanya dilihat secara kuantitif sehingga mengabaikan fungsinya sebagai instrumen perencanaan dan potret politik hukum nasional. Tulisan ini mengkaji Prolegnas dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Prolegnas saat ini sebagai instrumen perencanaan dan potret politik hukum nasional. Prolegnas prioritas tahunan sebagai instrumen perencanaan seharusnya ditetapkan sebelum penetapan APBN dan selaras dengan kerangka regulasi dalam RKP. Hal ini akan bermanfaat untuk pengalokasian anggaran bagi proses pembentukan undang-undang termasuk implikasi anggaran ketika undang-undang ditetapkan. Prolegnas saat ini belum memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pembangunan materi hukum ke depan, misalnya terkait penggantian produk hukum warisan kolonial, sistem kodifikasi, dan prinsip unifikasi. Untuk itu, penetapan Prolegnas perlu didahului narasi terkait arah pembangunan materi hukum nasional. Selain itu Baleg DPR RI, BPHN, bersama ahli hukum perlu mulai memikirkan dan merancang grand design arah pembangunan materi hukum ke depan.... (Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.)

Info Singkat Vol. XIII No. 2/II/P3DI/Januari/2021

2021
Januari
Info Singkat
Image

Tanpa diantisipasi sebelumnya, setelah berlangsungnya pembukaan hubungan diplomatik Negara Teluk dengan Israel, wacana pembukaan hubungan diplomatik Israel dengan Republik Indonesia (RI) mengemuka. Selain oleh PM Netanyahu sendiri, isu pembukaan hubungan diplomatik dimainkan pelobi pendukung utama Israel, Amerika Serikat (AS), untuk mengetes situasi apakah respons Pemerintah RI sudah benar-benar berubah. Negara besar dan menengah kemudian juga berusaha memengaruhi sikap Pemerintah RI atas kemerdekaan Palestina terkait kepentingan mereka masing-masing di kawasan dan tingkat global. Reaksi masyarakat Indonesia yang masih amat sensitif untuk mengakui eksistensi dan melakukan kerja sama dengan negara zionis itu, mendorong Pemerintah RI untuk menegaskan penolakan pembukaan hubungan diplomatik, seperti sikap sebelumnya. Jika tidak, tekanan politik yang besar dari dalam negeri akan muncul. Konstitusi dan penghormatan pada resolusi-resolusi PBB tetap menjadi kunci resolusi konflik Palestina bagi Indonesia, yang anti-penjajahan dan terus memperjuangkan perdamaian dunia. ... (Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.)

Info Singkat Vol. XIII No. 2/II/P3DI/Januari/2021

2021
Januari
Info Singkat
Image

Memasuki awal tahun 2021 ini, masyarakat dikejutkan dengan berbagai bencana alam beruntun seperti tanah longsor di Sumedang (9/01/2021), banjir di Kalimantan Selatan (11/01/2021), gempa bumi di Sulawesi Barat (15/01/2021) dan erupsi Gunung Semeru (16/01/2021). Tulisan ini membahas mengenai perlunya membangun dan mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui konsep Masyarakat Sadar Bencana (MSB) serta kiat sukses negara Jepang dalam menghadapi bencana alam. Penanganan bencana di Indonesia saat ini masih bersifat parsial dan fokus pada tindakan pascabencana. Dengan mengimplementasikan MSB, maka kalaupun tidak mampu mencegah terjadinya bencana maka setidaknya mampu mencegah terjadinya korban jiwa yang lebih banyak. Guna membangun MSB, DPR RI dapat memaksimalkan ketiga fungsi yang dimilikinya yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Terkait dengan fungsi legislasi, secara momentum bertepatan dengan Komisi VIII sedang merevisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga substansi mewujudkan MSB ini dapat dicantumkan sebagai norma pada pasal-pasalnya.... (Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.)

Info Singkat Vol. XIII No. 2/II/P3DI/Januari/2021

2021
Januari
Info Singkat
Image

Sistem Pembayaran terus berevolusi sejalan dengan inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Sejak dicanangkannya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) tahun 2014, penggunaan sistem pembayaran nontunai mengalami pertumbuhan secara masif dengan berbagai instrumen dan bentuknya. Bank-bank sentral di dunia mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai. Hal ini dikarenakan sistem pembayaran ini relatif lebih aman, efektif, dan efisien. Tulisan ini mengkaji regulasi dan implementasi sistem pembayaran nontunai di Indoensia. Transaksi keuangan nontunai relatif lebih murah, cepat, dan mudah sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian nasional. Namun begitu, pengunaan sistem ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan, terutama masalah keamanan dan infrastruktur. BI telah mengeluarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan peraturan mengenai Sistem Pembayaran yang mengatur mekanisme, infrastruktur, kelembagaan, sumber dana dan akses ke sumber dana dalam sistem pembayaran. DPR RI perlu memantau pelaksanaan sistem pembayaran ini agar permasalahan yang muncul tidak merugikan masyarakat pengguna. ... (Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.)

Info Singkat Vol. XIII No. 2/II/P3DI/Januari/2021

2021
Januari
Info Singkat
Image

Pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilu lokal di 524 daerah. Komisi II DPR RI memunculkan ide untuk memisahkan keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional (pemilihan legislatif dan pemilihan presiden) diselenggarakan secara bersamaan, sedangkan pemilu lokal (pemilihan kepala daerah dan DPRD) diselenggarakan secara serentak namun tidak bersamaan dengan pemilu nasional. Tulisan ini mengkaji bagaimana skema keserentakan pemilu dan pilkada yang sebaiknya digunakan. Hasil kajian menunjukkan, skema yang sebaiknya diambil adalah pilkada serentak tidak dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pemilu nasional (2024), tetapi pada tahun 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan penyelenggara pemilu, rasionalitas pemilih dalam memberikan suaranya, dan penataan penjadwalan pilkada yang selama ini berbeda-beda di setiap daerah. Komisi II DPR RI sebaiknya dapat menyelesaikan revisi UU pemilu dan pilkada dalam 2021, mempertimbangkan anggaran yang lebih tinggi bagi penyelenggaraan pemilu, dan mengawasi kinerja KPU dalam memberikan kemudahan bagi pemilih dalam memberikan suaranya.... (Aryojati Ardipandanto, S.IP.)

Info Singkat Vol. XIII No. 2/II/P3DI/Januari/2021

2021
Januari
Info Singkat
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.