Dalam isu MDGs, peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan harus mampu mendorong peningkatan kesetaraan gender. Pencapaian kesetaraan gender artinya menghilangkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Tingginya kesetaraan gender akan mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pembangunan secara keseluruhan. Kondisi diskriminasi gender di Indonesia masih banyak terjadi dalam seluruh aspek kehidupan dengan kecenderungan mengalami perbaikan. Sehubungan fenomena banyaknya perempuan mengambil peran publik dikehidupan bermasyarakat esai ini membahas bagaimanakah kesetaraan gender dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Studi bertujuan untuk menganalisis peran kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesetaraan gender dilihat dari besarnya angka harapan hidup, tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki. Menggunakan data panel, studi ini menunjukkan bahwa rasio angka harapan hidup perempuan terhadap laki-laki, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki dan rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesetaraan gender menjadi salah satu solusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan yang dapat dilakukan di bidang pendidikan adalahprogram Wajar. Peran perempuan saat ini sudah tidak boleh lagi hanya dipandang sebelah mata dalam perannya dibidang ekonomi, program pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi penting. Program pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi hendaknya memperhatikan karakteristik dan efek lintas-daerah. Kata kunci: kesetaraan gender, angka harapan hidup, partisipasi angkatan kerja, lama sekolah; pertumbuhan ekonomi; indonesia; data panel... (Samsul Arifin)

Mangrove ecosystem in the Segara Anakan (SA) has a high diverse vegetation. However this ecosystem acreage has been shrinking continues due to sedimentation and people intervention. A set of policies, including institutional development has been set up and implemented but these policies have not achieved their target goals. Weak community participation in the management of the ecosystem was due to low education level and welfare of the community in this area, limited community empowerment programs, and weak social institution arrangements. This condition causes continuation of encroachment and land-use changes of the mangrove ecosystem by the community. This research used a qualitative approach and its aims to analysis to what degree the community role has played and what policy option should be taken to strengthen the community role in the SA lagoon. Results of this study indicated that the existence of complexity problems of authorities arrangement between central and local governments, socio-cultural system, and frequent changes of officers in this mangrove ecosystem conservation have made some degree of difficulty to solve the problem. Policy alternatives recommended from this research in order to improve community role in this mangrove ecosystem management are empowerment of community role such as affirmative policy for the SA ecosystem management, empowerment of public and social institution on conservation activities, development of the lagoon as an ecotourism area with faster rate, and strengthening efforts to promote the importance of the mangrove ecosystem for the young generation in the surrounding SA Lagoon areas. Keywords: mangrove ecosystem, people participation, sustainability, climate and disaster mitigation... ()

Desentralisasi fiskal telah membawa dampak kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah peningkatan dana desentralisasi fiskal berdampak terhadap peningkatan belanja publik, khususnya belanja sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil analisa regresi panel memperlihatkan bahwa belanja publik khususnya sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, tetapi belanja sektor kesehatan, walaupun memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah kabupaten dan kota di Yogyakarta untuk meningkatkan belanja sektor pendidikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kata Kunci: belanja publik, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dana desentralisasi fiskal, Daerah Istimewa Yogyakarta... (Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.)

Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum organisasi masyarakat (ormas). Politik pengendalian rezim terhadap ormas lebih diperketat dibandingkan saat sebelumnya. Ketika masih berlaku UU No. 17 Tahun 2013 tidak terdapat kewenangan pemerintah semacam itu, dan lebih diawali melalui jalur pengadilan untuk memutuskan nasib ormas yang dianggap melakukan pelanggaran. Pro dan kontra terjadi setelah lahirnya kewenangan demikian, dan HTI merupakan ormas pertama yang dikenakan sanksi pencabutan badan hukumnya setelah lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kategori penelitian bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian di dua daerah, Jateng dan Kaltim, menunjukkan kalangan ormas setempat dapat memahami sikap yang diambil pemerintah terkait kewenangan tersebut. Terdapat karakteristik temuan penelitian yang berbeda dari akar persoalan ormas dimasing-masing daerah dan cenderung berpengaruh pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan ormas. Di satu sisi, Pemerintah cenderung tegas bersikap terhadap ormas dengan dugaan adanya ancaman bagi ideologi nasional Pancasila. Tetapi di lain pihak, aparat di lapangan masih mengambil sikap yang ambigu ketika berhadapan dengan isu ormas yang berwatak kekerasan premanisme. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah harus lebih sinergis untuk mengatasi kebijakan yang abu-abu di lapangan dan sekaligus mendorong kedewasaan demokrasi beroganisasi bagi masyarakat melalui ormas. Kata Kunci: organisasi masyarakat, ideologi nasional Pancasila, politik rezim, pemerintah daerah... (Drs. Prayudi, M.Si.)

Illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU fishing) atau pencurian ikan adalah sebuah masalah bagi negara yang berdaulat, industry perikanan dan perkembangan masyarakat pesisir. IUU fishing berkontribusi pada eksploitasi berlebihan terhadap ikan, kerusakan pada lingkungan laut, dan juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial terhadap masyarakan yang menggantungkan kehidupannya baik dari segi pemasukan maupun untuk makanan sehari-hari dari perikanan. Operasi IUU fishing sangat sering terjadi secara transnsional karena biasanya pelaku melakukan operasi tersebut di dalam teritoori suatu negara tanpa ada izin resmi ataupun dokumen-dokumen syah untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Kegiatan illegal ini sudah terjadi secara massif dan juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kejahatan terorganisasi sehingga penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya IUU fishing dipandang sebagai kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi. Jurnal ini akan menganalisis dan meneliti kegiatan illegal yang terjadi dalam lingkup illegal fishing (penyelundupan manusia, penyelundupan pekerja) di daerah Benjina, Indonesia. Setelah melakukan analisis mengenai hubungan IUU fishing dan kejahatan transnasional terorganisasi dilakukan, lebih lanjut jurnal ini akan menjawab apakah IUU fishing pantas dikatakan sebagai kejahatan transnasional terorganisasi. Kata Kunci: Pencurian Ikan, Kejahatan Transnasional Tergoranisasi, Kegiatan Ilegal... (Ardi Hendharto)

Sebagai salah satu wujud kemampuan intelektual manusia, pada dasarnya pengetahuan obat tradisional perlu disejajarkan ke dalam rezim HKI. Meskipun memiliki nilai ekonomis yang tinggi sayangnya pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional masih belum maksimal. Banyak kasus biopiracy yang dinilai sangat merugikan Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, membahas pelindungan hukum terhadap pengetahuan obat tradisional di dalam rezim sistem HKI Indonesia dan juga peran negara untuk memberikan pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional. Di dalam hasil penelitian, pelindungan pengetahuan obat tradisional pada dasarnya telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang HKI, hanya saja cakupan pelindungan pengetahuan obat tradisional di dalam sistem HKI dinilai masih belum dapat memberikan pelindungan yang memadai terhadap maraknya tindakan missappropriation oleh pihak asing. Perlu ada aturan khusus (sui generis) yang mengatur mengenai pelindungan pengetahuan obat tradisional. Di samping itu, peran negara untuk melindungi pengetahuan obat tradisional, dapat dilakukan dengan cara: pembentukan regulasi, pembentukan basis data (data base) nasional, pengaturan benefit sharing (manfaat) atas pengetahuan obat tradisional; dan pengaturan mengenai pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional. Kata kunci: HKI, Pengetahuan Obat Tradisional, Pelindungan, Aturan Khusus (Sui Generis)... (Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.)

Pendapatan daerah (baik dana transfer daerah maupun pendapatan asli daerah) meningkat cukup signifikan, namun tidak diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Kepala daerah sebagai pucuk tertinggi dalam birokrasi publik di daerah seharusnya memegang peranan sangat strategis dan menentukan keberhasilan birokrasi dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan menganalisis peran kepala daerah dan jajarannya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah penelitian. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan teknik wawancara dengan narasumber (di antaranya focus group discussion). Selain itu, juga menggunakan studi dokumentasi terhadap laporan-laporan instansi, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip penting, dan lain-lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Kota Malang secara umum mengalami tren yang menurun. Penurunan tersebut tak lepas dari program-program kepala daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Seperti program Rapor Keluarga, Gerakan Segoro Amarto, KUBE, dan juga CSR dari beberapa perusahaan di Yogyakarta. Untuk Kota Malang, usaha penanggulangan tingkat kemiskinan dan pengangguran tertuang dalam misi Pemerintah Kota Malang yang ada dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018. Sedangkan peran diluar APBD Kota Malang berasal dari beberapa pelaku usaha dan perbankan. Kata kunci: kemiskinan, pengangguran, otonomi daerah, pemerintah daerah... (Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.)

BPR sebagai salah satu jenis bank yang menyalurkan kredit, memiliki peran strategis dalam perekonomian. Kredit yang disalurkan BPR kepada sektor usaha riil yang produktif digunakan sebagai modal usaha, yang pada akhirnya akan menggerakkan perekonomian. Kontribusi penyaluran kredit modal kerja BPR di Provinsi Jawa Barat masih sangat kecil. Padahal, jumlah BPR di Provinsi Jawa Barat cukup banyak dan kinerja BPR Provinsi Jawa Barat di tahun 2016 juga sangat baik. Karenanya, menarik untuk diketahui bagaimana peran kredit modal kerja BPR terhadap perekonomian di Provinsi Jawa Barat dan seberapa besar peran tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS). Variabel yang digunakan antara lain produk domestik regional bruto (PDRB), total kredit modal kerja, dan indeks harga konsumen (IHK). Adapun data yang digunakan adalah data kuartalan periode tahun 2009-2016 yang bersumber dari Bank Indonesia dan OJK. Hasil empiris menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kredit modal kerja yang disalurkan dengan PDRB, namun pengaruhnya masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan kredit modal kerja yang disalurkan BPR belum digunakan secara maksimal untuk usaha produktif yang mampu mendorong perekonomian. Kata kunci: BPR, pdrb, kredit modal kerja, ordinary least square.... (Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.)

Mutu pelayanan di puskesmas, masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas sangat erat hubungannya dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu. Tujuan penelitian untuk mengetahui berbagai masalah sumber daya manusia kesehatan yang muncul di puskesmas yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan puskesmas, dan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait manajemen Sumber Daya Manusia sehingga mutu pelayanan di puskesmas dapat ditingkatkan. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Data didapat dari berbagai literatur diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil didapat, ada masalah Sumber Daya Manusia di puskesmas yang mempengaruhi mutu pelayanan, yaitu belum terintegrasinya sistem perencanaan dan prosedur distribusi tenaga kesehatan; kurangnya kapasitas unit perencanaan Sumber Daya Manusia di semua tingkat dalam pendistribusian tenaga kesehatan; kurangnya komunikasi yang baik sehingga ada perbedaan pemahaman, informasi dan pengetahuan tentang distribusi tenaga kesehatan antara unit perencanaan dan penyedia pelayanan kesehatan; kurangnya dukungan dari pemerintah daerah; perencanaan yang tidak terintegrasi diberbagai tingkat admisistrasi di pemerintah daerah; serta kurangnya penyelenggaraan dan penganggaran diklat bagi tenaga kesehatan di puskesmas. Kata Kunci: Mutu Pelayanan, Puskesmas, Tenaga Kesehatan, Manajemen Sumber Daya Manusia.... (Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.)

Pilgub Jabar 2018 dipandang sebagai Pilkada yang sangat strategis karena memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, sehingga dianggap berpengaruh dalam Pileg dan Pilpres 2019. Pilgub Jabar 2018 ini dimenangkan Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Sebelum masa kampanye, Ridwan Kamil diisukan akan “diserang” dengan menggunakan isu agama agar kalah dalam Pilgub Jabar 2018, dan berita-berita negatif banyak dikeluarkan di media-media sosial untuk menjatuhkan citra Ridwan Kamil. Dengan demikian, kajian tentang bagaimana strategi kampanye politik Ridwan Kamil dalam memenangkan Pilgub Jabar 2018 menjadi menarik. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dan data-data atau fakta-fakta yang ada dikaji secara deskriptif analitis. Tujuan tulisan ini adalah sebagai masukan dan pembelajaran bagi calon-calon pemimpin pada pilkada-pilkada selanjutnya, terkait dengan penerapan strategi politik yang efektif untuk memenangkan pilkada. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Ridwan Kamil menggunakan strategi kampanye political images dan political positioning yang tepat, dimana kombinasi kedua strategi tersebut sulit ditiru oleh Pasangan Cagub-Cawagub lainnya, yang baru menampilkan janji-janji program yang belum teruji secara konkret. Kata Kunci: Kampanye Politik, Pilkada, Jawa Barat, Pilgub Jabar 2018, Ridwan Kamil.... (Aryojati Ardipandanto, S.IP.)