Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Pengawasan prinsip pemilu tersebut menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai kinerja Bawaslu terkait pengawasan dan penindakan tidak efektif, padahal UU Pemilu sudah lebih menguatkan kewenangan Bawaslu. Tulisan ini mengkaji efektivitas hukum kewenangan Bawaslu atas tindak pidana pemilu. Pada salah satu faktor efektivitas hukum yaitu faktor penegak hukum, ditemukan kendala kinerja Bawaslu terlihat lemah, yaitu seringkali rekomendasi Bawaslu terkait dugaan tindak pidana pemilu yang diserahkan kepada Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditolak karena kurang alat bukti. Kelima faktor efektivitas hukum harus berjalan secara bersama, apabila ada salah satu yang tidak berjalan maka dapat dikatakan hukum tidak efektif. Komisi II DPR RI perlu mendorong pemerintah/Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pemilu agar pemilu dapat dilaksanakan secara jujur dan adil.... (Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU dianggap menyalahi aturan administratif karena belum merevisi Peraturan KPU dan berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah saat menerima pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Pelanggaran ini merupakan satu dari beberapa pelanggaran kode etik yang pernah terjadi. Tulisan ini membahas tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tahapan pemilu serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Hasilnya, pelanggaran kode etik KPU mendapat respons negatif yang mengikis kepercayaan publik dan KPU dianggap tidak profesional. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Komisi II DPR RI dapat meminta penjelasan argumentatif KPU. Pilihan lain, ketua KPU dapat mengundurkan diri. DPR RI melalui Komisi II berperan sangat krusial, terutama dalam memperkuat otonomi dan imparsialitas penyelenggara pemilu, khususnya pengawasan partisipatif terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik penyelenggara pemilu.... (ARYO WASISTO, M.Si.)

Besaran anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2024 mencapai Rp496,8 triliun. Alokasi tersebut hanya beda tipis dibandingkan anggaran serupa pada awal pandemi Covid-19 (tahun 2020) yang mencapai Rp497,9 triliun. Program bansos menjadi bagian dari kebijakan pengeluaran pemerintah. Anggaran pemerintah untuk bansos yang besar tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dapat menyebabkan inflasi. Tulisan ini bertujuan mengkaji jenis-jenis bansos yang diberikan pada tahun 2024 serta efektivitas pemberian bansos dalam pengendalian inflasi. Dua jenis bansos antara lain bantuan beras 10 kg dan bantuan langsung tunai. Untuk mencapai keseimbangan antara bansos dan pengendalian inflasi, selain melibatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, diperlukan evaluasi program secara berkala dan penyesuaian strategi berdasarkan kondisi ekonomi yang terus berubah. Komisi XI dan Badan Anggran DPR RI perlu memastikan dan mengawasi penggunaan anggaran bansos agar penyalurannya tepat sasaran. Upaya ini penting agar bantuan sosial dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.... (Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.)

Ketergantungan akan kebutuhan listrik semakin bertambah seiring dengan semakin banyaknya alat bantu manusia yang pengoperasiannya menggunakan listrik. Tingginya permintaan akan listrik diharapkan dapat diimbangi dengan ketersediaannya, tentunya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pembangkit listrik yang saat ini diupayakan menggunakan porsi energi nonfosil lebih banyak untuk mengakselerasi reduksi emisi karbon. Tulisan ini mengkaji strategi pemerintah dalam meningkatkan porsi energi bersih Indonesia dalam bauran energi nasional melalui ketersediaan listrik bersih. Target tersebut dapat dicapai dengan memperbaiki terlebih dahulu regulasi dan kebijakannya dalam pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sehingga dapat menarik investasi dan penggunaan listrik bersih dapat ditingkatkan. DPR RI melalui Komisi VII perlu melakukan pengawasan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dalam meningkatkan porsi energi bersih dan mendorong finalisasi pembahasan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) agar pengembangan EBET dalam ketenagalistrikan mempunyai landasan yang kuat. ... (Dewi Wuryandani, S.T., M.M.)

Pemerintah gencar menggaungkan pendidikan inklusif untuk mendorong pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua. Tulisan ini bertujuan mengkaji tantangan pendidikan inklusif dan upaya mewujudkannya. Mewujudkan pendidikan inklusif merupakan langkah krusial dalam mengubah wajah pendidikan menjadi lebih adil, setara, dan memeluk keberagaman. Namun, penyelenggaraannya masih dihadapkan pada minimnya akses informasi dan kesiapan orang tua, ketimpangan akses, jumlah dan kualitas guru yang belum memadai, serta terbatasnya sarana prasarana penunjang belajar. Kerja sama pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan serta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif. Komisi X DPR RI memiliki peran yang penting untuk mendorong pendidikan inklusif menjadi prioritas dalam sistem pendidikan nasional dengan mengawasi kebijakan pendidikan inklusif diimplementasikan dengan baik, memberikan pelatihan dan pengembangan guru serta staf sekolah terutama guru pendamping khusus, mendorong partisipasi orang tua dan komunitas, memastikan ketersediaan anggaran yang cukup, serta mendukung penelitian dan inovasi pendidikan inklusif untuk meningkatkan akses dan partisipasi siswa.... (Fieka Nurul Arifa, M.Pd.)

Laporan tahunan 2023 PPATK menyebutkan adanya dugaan korupsi sebesar 36,67% dari salah satu dana di Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengalir ke kantong ASN hingga politikus selama 2023. Laporan ini langsung ditanggapi pemerintah dan DPR yang mendorong agar hal tersebut segera ditangani pihak berwenang. PSN yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ironisnya justru diwarnai persoalan korupsi dalam pelaksanaannya. Artikel ini membahas langkah penanggulangan tindak pidana yang perlu dilakukan oleh negara untuk mengatasi persoalan korupsi di PSN. Penanggulangan korupsi perlu dilakukan secara pararel. Jalur penal dilakukan dengan mengusut tuntas setiap pelaku. Dari segi regulasi, pemerintah dan Komisi III DPR RI perlu memprioritaskan penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset. Dari sisi nonpenal, perlu dilakukan penguatan pengawasan dan transparansi. Upaya nonpenal juga dapat dilakukan melalui pendidikan kesadaran hukum masyarakat, dan media massa dapat berperan penting dalam hal ini.... (Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.)

Soliditas Kabinet Indonesia Maju dan kontestasi Pemilu serentak 2024 menjadi salah satu poin krusial bila dihadapkan dengan persentase perkiraan perolehan suara Pemilu 2024 metode quick count. Meskipun belum resmi dalam penetapan hasil Pemilu 2024, proses konsolidasi pemerintahan ditampilkan dengan mengakomodasi Partai Demokrat yang sebelumnya di luar pemerintahan, agar kemudian bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Setelah pemungutan suara Pemilu 2024, pendekatan terhadap petinggi partai-partai politik gencar dilakukan presiden guna menjaga soliditas kabinet. Dengan kata lain, hal ini merupakan bagian dari politik partisan presiden. Tulisan ini membahas bagaimana memahami politik Presiden Jokowi dalam menjaga soliditas Kabinet Indonesia Maju di tengah kontestasi Pemilu 2024. Upaya menjaga soliditas kabinet di tengah kontestasi pemilu dinilai lebih dari sekedar normatif kewenangan prerogatif presiden. Oleh karena itu penting bagi DPR RI untuk mengajukan usul inisiatif draf RUU Lembaga Kepresidenan.... (Drs. Prayudi, M.Si.)

Peningkatan harga beras terjadi berulang di awal tahun 2024, akibat adanya defisit antara produksi dan konsumsi beras yang berawal dari triwulan IV tahun 2023 dan diproyeksikan hingga triwulan I tahun 2024. Tidak dapat dipungkiri bahwa cuaca menjadi salah satu faktor di samping beberapa faktor lainnya seperti infrastruktur irigasi sawah yang rusak, dan pupuk subsidi yang langka di pasar. DPR RI melalui komisi terkait seperti Komisi IV perlu mendorong Kementerian Pertanian dan Kementerian terkait lainnya agar melaksanakan bauran kebijakan demi mencegah hal ini terjadi berulang, di antaranya mendorong ketersediaan pupuk subsidi di pasar, dan perbaikan irigasi sawah yang rusak. Komisi VI DPR RI juga diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan impor pada waktu yang tepat dan bukan pada saat panen raya. DPR RI juga diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan. Ketika berbagai bauran kebijakan ini diterapkan maka kenaikan harga beras yang berulang dapat diredam.... (Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.)

Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan investasi sepanjang tahun 2023 dan penurunan kinerja ekspor akibat tekanan deflasi China dan stabilisasi politik dalam negeri menjelang pemilihan umum presiden 2024. Tulisan ini membahas kondisi pertumbuhan investasi dan perdagangan ekspor saat ini, dan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor di tengah deflasi China dan ketidakpastian kondisi pascapemilu 2024. Untuk menjaga performa perdagangan dan investasi Indonesia dalam mendukung pertumbuhan nasional, pemerintah perlu menumbuhkan investasi dalam negeri dan konsumsi rumah tangga, serta melakukan diversifikasi pasar ekspor. Komisi VI DPR RI perlu mengawal kebijakan pemerintah dalam melakukan kerja sama dengan mitra dagang baru dan menjajaki pasar ekspor baru. Selain itu, Komisi VI DPR RI bersama dengan Komisi XI DPR RI melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif ataupun fasilitas kemudahan investasi yang bersumber dari APBN. ... (Rafika Sari, S.E., M.S.E.)

Parekraf hijau adalah program Kemenparekraf/Baparekraf untuk parekraf yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Tujuan dari political will ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan sektor parekraf, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Tulisan ini membahas urgensi, strategi parekraf hijau di Indonesia, dan peran DPR RI dalam kebijakan parekraf hijau. Parekraf hijau sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan tanggung jawab dan partisipasi Indonesia dalam agenda global parekraf. Strategi parekraf hijau diimplementasikan melalui pengelolaan lingkungan, perlindungan hak kekayaan intelektual, pemberdayaan komunitas dan budaya lokal, dan tanggung jawab pelestarian lingkungan dan keberagaman budaya. Strategi parekraf hijau harus didukung oleh aspek regulasi, sumber daya, tata kelola, dan kerja sama internasional. DPR RI mempunyai peran vital dalam kebijakan parekraf hijau melalui legislasi oleh Komisi X dan Badan Legislasi, anggaran oleh Komisi X dan Badan Anggaran, pengawasan oleh Komisi X, representasi oleh anggota dan Komisi X, dan diplomasi oleh parlemen BKSAP.... (Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.)