Tahun
Hingga
Produk
Buku Individu (17)
Buku Lintas Tim (169)
Buku Tim (550)
Hasil Diskusi (56)
Hasil Penelitian (1)
Info Singkat (1143)
Jurnal Aspirasi (177)
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (180)
Jurnal Kajian (210)
Jurnal Negara Hukum (171)
Jurnal Politica (148)
Parliamentary Review (100)
Menemukan 550 data.
Image

Penguatan ekosistem logistik nasional hanya dapat dilakukan dengan memperkuat simpul dan mata rantai jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan, Upaya penguatan ekosistem logistik di atas dapat di klasterisasi menjadi: a) Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan; di mana pengaturan mengenai sistem logistik nasional harus dapat menjamin terwujudnya ekosistem logistik yang terintegrasi sehingga pergerakan informasi, barang dan finansial dapat terdeteksi, tepat waktu, murah, aman, efektif, dan efisien di antara jejaring logistik baik dalam satu wilayah, antarwilayah, antarpulau, antarnegara. b) Penyederhanaan birokrasi dan kewenangan; diawali dengan penguatan struktur kelembagaan logistik baik yang bersumber dari pelaku logistik yang terdiri dari produsen, penyalur, dan penyedia jasa logistik (transporter, freight forwarder, shipping liner, EMKL); pendukung logistik (asosiasi, konsultan, institusi pendidikan dan pelatihan, serta lembaga penelitian); dan terakhir pemerintah yang merupakan regulator, fasilitator, dan integrator. Setelah itu diperlukan keselarasan dan kesesuaian infrastruktur logistik dengan dukungan jaringan distribusi yang memadai. c) Harmonisasi tata ruang dan kawasan; di mana pola integrasi simpul dan mata rantai jejaring logistik baik distribusi,transportasi, informasi, dan finansial tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi dengan konsep dan desain tata ruang dan pembentukan kawasan, sehingga akan dapat saling memperkuat. Perbaikan dan penguatan tidak bisa hanya terkonsentrasi pada simpul dan mata rantai logistik saja, tetapi juga pada optimalisasi tata ruang dan kawasan sehingga dapat memunculkan atau menguatkan komoditi penggerak utama. d) Pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi; di mana sistem ini berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, dan berbasis sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh logistik terkait dan menghubungkan jejaring sistem logistik yang telah ada. Rantai pasok terintegrasi menjadi sebuah keharusan apabila ingin menghubungkan seluruh simpul dan mata rantai logistik seefisien mungkin.... (Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.)

2021
Buku Tim
Image

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi industri makanan dan minuman halal, di antaranya mempermudah mendapatkan sertifikasi halal, integrasi dengan produsen, memperkuat peran perbankan syariah, digitalisasi usaha industri, serta produk makanan dan minuman halal berorientasi ekspor. Selain upaya tersebut, sinergi antara pemerintah, perbankan, LPPOM MUI, dan pengusaha juga sangat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan potensi industri makanan dan minuman halal di Indonesia.... (Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.)

2021
Buku Tim
Image

Permasalahan yang dihadapi terkait tarif jasa pelabuhan menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan daya saing usaha di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengusaha yang mengeluh tentang tarif jasa pelabuhan yang masih tinggi dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Selama ini pemerintah terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat tarif jasa pelabuhan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini dapat dilihat dari berbagai infrastruktur yang sudah dan akan dibangun oleh pemerintah dalam menunjang pelayanan di pelabuhan serta upaya lainnya berupa penurunan beberapa tarif jasa pelabuhan yang dinilai masih cukup tinggi dan tidak sesuai dengan peraturan internasional. Seluruh upaya pemerintah tersebut patut dihargai. Namun, upaya tersebut masih dinilai belum maksimal atau belum menunjukkan tren positif yang secara signifikan menurunkan biaya logistik dari tarif jasa pelabuhan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, pemerintah hendaknya melakukan evaluasi kembali mengenai tarif jasa pelabuhan. Kedua, tarif yang diberlakukan hendaknya juga tidak membebani pengusaha pelayaran. Ketiga, memberikan stimulus atau insentif tarif bagi perusahaan pelayaran yang mengangkut barang kebutuhan pokok. Dan, keempat, perlu adanya transparansi biaya yang timbul dalam penggunaan jasa pelabuhan. Diharapkan untuk ke depannya, permasalahan yang timbul akan semakin minim sehingga akan berdampak pada penurunan biaya logistik dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Indonesia.... (Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.)

2021
Buku Tim
Image

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan alam yang melimpah baik berupa minyak gas maupun barang tambang. Dana menunjukkan bahwa pendapatan Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari DBH sektor minyak dan gas menunjukkan terjadi fluktuasi pada periode tahun 2016 sampai dengan 2016, dengan rata-rata proporsi dibandingkan dengan total pendapatan provinsi hanya rata-rata sebesar 6,06 persen. Sedangkan hasil DBH yang berasal dari pertambangan pada periode tahun 2016 sampai dengan 2018 proporsi dari total pendapatan adalah rata-rata sebesar 13,74 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi DBH yang berasal dari minyak gas dan pertambangan khususnya batu bara di Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan total pendapatan adalah rata-rata sebesar 19,8 persen. Hasil analisis model VAR menemukan bahwa Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan impulse response menunjukkan bahwa pendapatan provinsi masih sangat bergantung akan guncangan dari DBH yang bersumber daya sumber daya alam baik itu minyak, gas, dan mineral.... (Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.)

2021
Buku Tim
Image

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang sangat pesat dengan pangsa pasar yang sangat besar juga menjadi faktor pendorong industri logistik di Indonesia. Meskipun telah terdapat perbaikan- perbaikan dalam sektor logistik, namun masih ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi yakni penurunan biaya kargo logistik, konektivitas antar moda transportasi, terhubungnya sistem informasi antara otoritas di pelabuhan dengan penyedia jasa logistik, perlunya platform logistik yang menyediakan informasi yang akurat dari hulu ke hilir, dan juga pembenahan dan penyeragaman pada otoritas- otoritas yang terkait dengan sek... (Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.)

2021
Buku Tim
Image

Bersama DPR RI melakukan fungsi legislasi dalam percepatan revisi UU BUMN termasuk di dalamnya pengaturan tentang holding dan pembentukan anak/cucu perusahaan. Di samping itu melaporkan wacana sinergitas antar-BUMN kepada KPPU untuk mengantisipasi benturan terhadap Hukum Persaingan Usaha. Dalam konteks ini juga melaporkan kinerja BUMN secara rutin (termasuk laporan keuangan anak dan cucu perusahaannya) kepada DPR RI sebagai bentuk fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN.... (Rafika Sari, S.E., M.S.E.)

2021
Buku Tim
Image

Peran pelabuhan menjadi penting ketika transportasi laut dan penyeberangan menjadi moda penghubung di Indonesia yang digunakan oleh lebih dari 90 persen perdagangan domestik dan internasional. Lahirnya semangat Nawacita patut diapresiasi positif sebagai upaya untuk mengembalikan dan memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, salah satunya melalui pengembangan pelabuhan. Dengan keterbatasan APBN dalam pembiayaan infrastruktur, pemerintah mengarahkan kebijakan pela- buhan nasional untuk mendorong partisipasi (investasi) swasta sekaligus mendorong persaingan usaha untuk menciptakan efisiensi, yang merupakan dua dari delapan poin arah kebijakan pelabuhan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi komitmen pemerintah dalam memberikan peluang bagi sektor swasta membangun bisnis pelabuhan di Indonesia tidak berjalan mulus seperti yang digagaskan. Kondisi ini terlihat dari minimnya sektor swasta yang berpartisipasi di sektor kepelabuhanan, baik dari konsesi yang telah diperoleh maupun proses KPBU hingga tahun ini. Melihat peluang dan tantangan yang dihadapi, pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta sebagai berikut: (a) menyederhanakan tahapan persyaratan izin kepelabuhanan berupa konsesi, dan KPBU dan kerja sama lainnya, tanpa mengabaikan seleksi kompetitif terhadap investor swasta, dapat dituangkan dalam RUU Omnibus Law; (b) menawarkan proyek sektor kepelabuhanan berskala menengah untuk menumbuhkan minat sektor swasta dalam skema KPBU unsolicited, dalam arti proyek yang diprakarsai oleh badan usaha; (c) mendorong BUP yang mengajukan konsesi untuk melakukan kesepakatan secara jelas dari awal untuk mengantisipasi permasalahan yang berdampak pada operasional pelabuhan; (d) membentuk tim khusus untuk mengurus proses per- izinan (konsesi dan KPBU) dengan birokrasi yang lebih sederhana dan melakukan pengawasan terhadap implementasi konsesi dan KPBU hingga berakhir.... (Rafika Sari, S.E., M.S.E.)

2021
Buku Tim
Image

Saat pandemi Covid-19, kinerja neraca perdagangan mem- punyai kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, kondisi ini disebabkan kinerja sektor impor lebih buruk dibandingkan kinerja sektor ekspor. Untuk mendorong sektor ekspor agar mempunyai kinerja yang baik saat kondisi seperti ini, pe- merintah telah membuat beberapa kebijakan strategis yaitu kebijakan insentif fiskal, penyederhanaan dan pengurangan larangan dan pem- batasan ekspor-impor, dan menciptakan National Logistic Ecosystem.... (Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.)

2021
Buku Tim
Image

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang kian masif harusnya dapat dimanfaatkan Indonesia yang memiliki jumlah pen- duduk Muslim terbanyak di dunia. Tantangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus diselesaikan., Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai pilihan kebijakan seperti penguatan ekosistem rantai nilai halal, peningkatan pembiayaan syariah, peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, Pembangunan kapasitas dan kapabilitas SDM, penataan regulasi dan fatwa, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah digital.... (Lisnawati, S.Si., M.S.E.)

2021
Buku Tim
Image

Sektor logistik merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak negatif akibat pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena penurunan permintaan barang dan komoditas maupun aktivitas industri. Namun demikian masih ada peluang bagi sektor logistik bertahan seiring dengan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang beralih ke sistem online, yang sangat memerlukan dukungan logistik. Industri logistik harus lebih fokus kepada basis konsumen dengan jasa layanan pengiriman ritel yang lebih besar. Untuk itu, diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan produk/komoditas, penyediaan jasa logistik yang efektif dan efisien, perbaikan regulasi dan birokrasi, dan penguatan sistem informasi sesuai dinamika pandemi Covid-19.... (Lisnawati, S.Si., M.S.E.)

2021
Buku Tim
Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.