Penerapan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Kasus Penyebaran Video Asusila

Info Singkat Vol. XIII No. 1/I/P3DI/Januari/2021 Produk: Info Singkat Bulan: Januari Tahun: 2021 Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Penerapan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Kasus Penyebaran Video Asusila

Kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi dan informasi menimbulkan dampak negatif, yaitu memudahkan orang untuk dapat mengakses video asusila dan menyebarkannya. Kasus yang melibatkan GA menimbulkan polemik karena GA dan MYD ditetapkan sebagai tersangka penyebaran video asusila, sementara penyebar pertama video tersebut belum ditangkap. Artikel ini mengkaji penerapan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam kasus penyebaran video asusila. Aparat penegak hukum menerapkan UU Pornografi secara berbeda-beda. UU Pornografi sesungguhnya melindungi orang yang membuat dan memiliki video asusilanya untuk kepentingan sendiri, sebagai pengecualian yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6. Dalam kasus yang melibatkan GA dan MYD, Penyidik tidak memperhatikan posisi korban, karena mengacu pada teori kehendak, GA dan MYD tidak menghendaki videonya beredar dengan telah menghapusnya. Oleh karena itu, dalam rencana perubahan UU Pornografi, DPR perlu mengusulkan pemindahan pengecualian ketentuan pasal ke dalam batang tubuh, tidak di penjelasan pasal karena mengandung norma.

Lupa Password
Silakan masukan alamat E-mail Anda. Kami akan mengirimkan password baru ke E-mail tersebut
Email
Set Ulang Sandi berhasil
Kata sandi telah berhasil dikirim ke alamat E-mail Anda.